DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. asas dan tujuan penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di daerah; b. klasifikasi Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan; c. persyaratan bagi PKL yang menempati ruang di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran; d. jumlah satuan ruang bagi PKL; e. pembinaan dan pengawasan; f. kewajiban dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di Kota Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);
13.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M- DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
18.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E); 3
19.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN RUANG BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PERBELANJAAN DAN PUSAT PERKANTORAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Walikota adalah Walikota Surabaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 4
4.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
5.Pelaku usaha adalah setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang memiliki atau mengelola operasional pusat perkantoran atau pusat perbelanjaan.
6.Pusat Perkantoran adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan baik sebagian atau seluruhnya untuk difungsikan sebagai kantor.
7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9.Izin adalah persetujuan tertulis terhadap yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang atas permohonan yang diajukan orang/badan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Satuan ruang bagi Pedagang Kaki Lima adalah ruang yang disediakan pelaku usaha bagi Pedagang Kaki Lima.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.asas dan tujuan penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran di daerah;
b.klasifikasi Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan;
c.persyaratan bagi PKL yang menempati ruang di Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran;
d.jumlah satuan ruang bagi PKL;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.kewajiban dan larangan. 5

Pasal 3

Penataan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan dan kepastian hukum;
c.kemanfaatan;
d.kemitraan;
e.keberlanjutan dan kelestarian lingkungan;
f.persaingan yang sehat.

Pasal 4

Penyediaan Ruang bagi PKL bertujuan untuk :

a.penataan PKL di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal;
b.membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
c.mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

KLASIFIKASI PUSAT PERKANTORAN DAN JENIS PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL.
(2)Pelaku Usaha yang wajib menyediakan satuan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelaku Usaha pada Pusat Perkantoran;
2. b.Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan; dan/atau
3. c.Pelaku Usaha pada gabungan antara Pusat Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 6

(1)Klasifikasi Pelaku Usaha pada Pusat Perkantoran yang wajib menyediakan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah semua bangunan perkantoran milik swasta dengan memperhatikan kriteria fungsi dan luasan bangunan. 6
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fungsi dan luasan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Jenis Pusat Perbelanjaan yang wajib menyediakan ruang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
1. a.Pertokoan;
2. b.Mall;
3. c.Plaza; dan
4. d.Pusat Perdagangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan klasifikasi penyediaan ruang bagi PKL untuk setiap jenis Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 8

(1)PKL yang dapat menempati ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran terbatas pada PKL makanan dan/atau minuman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki TDU yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
2. b.lokasi berjualan berada di area sekitar Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penempatan PKL pada ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

JUMLAH SATUAN RUANG BAGI PKL

Pasal 9

Jumlah satuan ruang yang disediakan oleh Pelaku Usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran wajib memperhatikan fungsi bangunan, luasan bangunan, kriteria dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. 7

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL di Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran di daerah.
(2)Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
1. a.monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang ditempatkan;
2. b.pembinaan kemampuan manajerial, produksi dan pemasaran yang berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL.
(3)Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
1. a.mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama PKL dengan Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perkantoran daerah untuk kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat;
2. b.mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam kerjasama PKL dengan pelaku usaha di daerah;
3. c.mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat penyediaan satuan ruang bagi PKL dan kerjasama PKL dengan pelaku usaha di daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…