DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dalam pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan, sumber daya dan tata kelola perusahaan serta permodalan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Perumda ini didirikan untuk mengelola penyediaan air minum, pengolahan air limbah, dan jasa analisis, dengan modal dasar sebesar Rp 450 miliar. Berbasis pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, Perumda diharapkan dapat menjalankan tata kelola yang lebih baik dan memperkuat kualitas layanan air bersih, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA Dan WALI KOTA SURABAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 4
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dan tidak terbagi ke dalam saham.
7.Wali Kota selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Pegawai adalah Pegawai Perumda.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
13.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 5

BAB II

DASAR PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Surabaya, dan kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, bentuk badan hukumnya diubah dari Perusahaan Daerah ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah.
(2)Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
(3)Dalam penyelenggaraan operasional perusahaan, penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebut Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

Pasal 3

(1)Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor pelayanan, dan unit usaha lainnya di luar kota Surabaya yang pembukaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
(3)Perumda dapat mendirikan anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan Persetujuan KPM setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
(4)Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda dikelola berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran, serta berwawasan lingkungan. 6

Pasal 5

Penetapan Perumda dengan maksud memberikan pelayanan kebutuhan air minum bagi masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6

Perumda bertujuan untuk:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum;
b.memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
c.turut serta meningkatkan perekonomian daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perumda terdiri atas:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air minum;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan pengolahan air limbah;
3. c.menyelenggarakan jasa analisa (pemeriksaan/ laboratorium) air dan limbah serta kalibrasi meter air; dan
4. d.usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan sesuai dengan persyaratan pembentukan anak perusahaan oleh BUMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Perseroan Terbatas yang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perumda sebagai saham pengendali.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar rupiah). 7
(2)Penambahan atau pengurangan modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, modal Perumda yang telah disetor ke Perumda sebesar Rp122.244.647.049,00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah).
(4)Penambahan modal disetor sampai dengan batas modal dasar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penambahan penyetoran modal pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menganggarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang- undangan.
(6)Sumber modal Perumda terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah; dan
2. b.sumber modal lainnya.
(7)Perumda dapat menerima hibah dari Pihak diluar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat tidak mengikat.
(8)Semua alat likuiditas disimpan dalam Bank Umum milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam rangka manajemen kas, Perumda dapat menyimpan dan/atau melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang uang milik Perumda yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Perumda, tugas dan kualitas pelayanan publik, dalam bentuk:
1. a.deposito; dan/atau
2. b.surat utang Negara.
(2)Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, atau hasil surat utang Negara merupakan pendapatan Perumda.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…