DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Surabaya untuk periode 30 tahun (2025–2055). RPPLH menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat potensi, permasalahan, skenario perlindungan, target, indikator, serta arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH menjadi dasar dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah dan wajib dimuat dalam RPJPD, RPJMD, serta RKPD. Dokumen ini mencakup pengelolaan kualitas air, udara, lahan, pesisir dan mangrove, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, pengendalian emisi kendaraan, ketahanan pangan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan RPPLH dilakukan oleh Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, dengan mekanisme monitoring dan pelaporan secara berkala kepada gubernur. Peraturan ini juga membuka ruang kerja sama antar daerah dan dengan pemerintah pusat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALI KOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN 2025-2055.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Surabaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
6.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
12.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
13.Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14.Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
17.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
19.Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
20.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
21.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
22.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
23.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 2

Tujuan Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya adalah:

a.memperbaiki kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya dengan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
b.mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan kawasan untuk kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup;
c.meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
d.meningkatkan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
e.mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 4

(1)Kedudukan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)Pemuatan RPPLH ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
(3)Tata cara penyusunan kajian lingkungan hidup stratcgis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:
1. a.RPPLH berbasis media lingkungan;
2. b.RPPLH berbasis Ekosistem; dan
3. c.kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

(1)RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. b.Penyusunan Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. c.Perumusan RPPLH Daerah;
4. d.Peta Indikatif Penggambaran Kebijakan, Strategi, Program RPPLH; dan
5. e.Indikator Kinerja Utama RPPLH Daerah.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Pasal 7

(1)Wali Kota melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya; dan/atau
3. c.Pihak Lainnya.
(3)Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…