DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. Penyelenggaraan TSLP;b. Forum Pelaksana TSLP; c. Hak dan kewajiban Perusahaan; d. Penghargaan; e. Pembinaan dan Pengawasan; f. Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. 4.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. 5.Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. 7.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. 8.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. 16.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
18. 19.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.
6.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang TSLP dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di Daerah; dan
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Surabaya agar pelaksanaan TSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TSLP adalah :

a.untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
b.melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TSLP.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.non diskriminasi;
d.kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
e.kebersamaan;
f.partisipatif dan aspiratif;
g.keterbukaan;
h.berkelanjutan;
i.berwawasan lingkungan;
j.kemandirian; dan
k.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Penyelenggaraan TSLP;
b.Forum Pelaksana TSLP;
c.Hak dan kewajiban Perusahaan;
d.Penghargaan;
e.Pembinaan dan Pengawasan;
f.Sanksi Administratif.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TSLP

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai TSLP sesuai kemampuan perusahaan.
(2)TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi :
1. a.perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
2. b.penanam modal.
(3)TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
(5)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

Pembiayan TSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 9

(1)Program TSLP oleh perusahaan meliputi :
1. a.bina lingkungan, sosial dan keagamaan;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
3. c.program langsung pada masyarakat; dan
4. d.pembangunan infrastruktur.
(2)Program–program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk :
1. a.meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
2. b.meningkatkan kualitas pendidikan;
3. c.meningkatkan taraf kesehatan;
4. d.meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
5. e.memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
6. f.memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
7. g.mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 10

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, sosial, keagamaan dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…