DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, meliputi: a. manajemen proteksi kebakaran; b. rekomendasi sistem proteksi kebakaran; c. sistem informasi; d. peran serta masyarakat; e. kerjasama pencegah dan penanggulangan kebakaran; f. hak, kewajiban dan larangan; g. pembinaan dan pengawasan; h. ketentuan penyidikan; i. sanksi administratif; dan j. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Surabaya serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
17.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 4
20.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Usaha, Kegiatan Sosial, Budaya, maupun Kegiatan Khusus. 5
8.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukkannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
9.Bahan Berbahaya dan beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
10.Pencegahan Kebakaran pada bangunan Gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan Gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
11.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran, meliputi lokalisir penjalaran api dan/atau asap, pemadaman api kebakaran sampai dengan penyelamatan jiwa dan evakuasi serta rehabilitasi akibat bencana kebakaran.
12.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
13.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
14.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
15.Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
16.Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
17.Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan. 6
18.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
19.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
20.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
21.Petugas adalah aparatur yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan:
1. a.prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya;
2. b.kepastian hukum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
3. c.penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
4. d.penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif serta efisien; dan
5. e.kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, meliputi: 7

a.manajemen proteksi kebakaran;
b.rekomendasi sistem proteksi kebakaran;
c.sistem informasi;
d.peran serta masyarakat;
e.kerjasama pencegah dan penanggulangan kebakaran;
f.hak, kewajiban dan larangan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.ketentuan penyidikan;
i.sanksi administratif; dan
j.ketentuan pidana.

BAB IV

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.RISPK
b.pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dan lahan terbuka;
c.pengendalian keselamatan kebakaran; dan
d.penanggulangan kebakaran.

Pasal 5

(1)Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 6

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.rencana sistem pencegahan kebakaran; dan 8
2. b.rencana sistem penanggulangan kebakaran.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
1. a.komitmen Pemerintah Daerah;
2. b.pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder);
3. c.penetapan peta dasar yang dipergunakan;
4. d.penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos;
5. e.kajian dan analisis Instansi Pemadam Kebakaran;
6. f.analisis peraturan;
7. g.pembiayaan;
8. h.pengesahan RISPK; dan
9. i.rencana implementasi RISPK.

Pasal 7

(1)Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
(2)Penyusunan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.kriteria Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
2. b.lingkup kegiatan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
(3)Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
(4)Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.kriteria Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran; 9
2. b.lingkup kegiatan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;
3. c.identifikasi risiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
(2)Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.Inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
2. b.Edukasi pencegahan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan kebakaran pada lahan.
(2)Pencegahan kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberdayaan dan edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran lahan. 10

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…