DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Perubahan bentuk hukum dan kedudukan, Maksud dan tujuan, Kegiatan usaha, Jangka waktu berdiri, Modal, Penugasan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, yang merupakan peningkatan status Dinas Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 106/MK/1981 tanggal 30 Maret 1981;
c.bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka perlu dilakukan penyesuaian sehingga Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya perlu diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6841); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 186); 4
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 20.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALI KOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN SURABAYA. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah.
7.Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pemotongan hewan dan bidang usaha pendukung lainnya.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
10.Direksi adalah organ PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Komisaris adalah organ PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda). 6
12.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Badan Usaha Milik daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah.
14.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang yang disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, diubah bentuk hukumnya menjadi PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
1. a.kekayaan;
2. b.usaha-usaha perusahaan;
3. c.perizinan berusaha;
4. d.hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
5. e.pegawai, yang dimiliki Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dialihkan kepada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 7
(4)Seluruh kekayaan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

(1)PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Daerah.
(2)PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan tempat usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) didirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, dan peternakan serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 5

PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan pangan yang memenuhi persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.membantu dan menunjang kebijakan umum Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan hasil olahannya;
c.turut serta dalam melaksanakan pembangunan, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah.
d.mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok khususnya produk hewani, peternakan dan hasil olahannya di Pemerintah Daerah; 8
e.mengembangkan sistem pengelolaan komoditas produk hewani, peternakan dan hasil olahannya dalam mendukung ketahanan pangan khususnya di Daerah;
f.memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki dalam rangka mendukung fasilitas rantai pasokan dan meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing perusahaan;
g.memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
h.mengembangkan investasi Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:

a.Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas;
b.Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas;
c.Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;
d.Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan;
e.Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan;
f.Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya;
g.Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;
h.Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas;
i.Industri Makanan dan Masakan Olahan;
j.Perdagangan Eceran Hewan Ternak;
k.Pergudangan dan Penyimpanan;
l.Aktivitas Cold Storage; dan/atau
m.kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan produk hewani, peternakan, perikanan serta hasil olahannya. 9

Pasal 7

(1)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dapat melakukan:
1. a.kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan;
4. d.melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
5. e.melakukan kegiatan usaha pengelolaan aset perusahaan.
(2)Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(3)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
1. a.disetujui oleh RUPS;
2. b.paling sedikit kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
3. c.laporan keuangan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
4. d.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
5. e.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
(4)Anak perusahaan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan membentuk anak perusahaan lagi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 10

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda), ditetapkan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) terbagi ke dalam saham-saham dengan Nilai Nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap saham.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp7.045.511.405 (tujuh miliar empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah) dibulatkan menjadi Rp7.045.000.000 (tujuh miliar empat puluh lima juta rupiah) setara dengan 7.045 (tujuh ribu empat ratus lima) lembar saham.
(3)Penambahan atau pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
(4)Penambahan modal disetor sampai dengan batas modal dasar dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
(2)Modal ditempatkan dan modal disetor pada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda), paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pengalihan kepemilikan modal pada PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) dilarang mengakibatkan kepemilikan modal Pemerintah Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor.
(4)Dalam hal seluruh modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham dan PT Rumah Potong Hewan Surabaya (Perseroda) memerlukan penambahan modal dalam rangka diversifikasi usaha, maka dilakukan peningkatan modal dasar dengan cara melakukan perubahan Peraturan Daerah. 11

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988