DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Kewenangan Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; Penyelenggaraan Perparkiran oleh Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Perparkiran oleh Orang atau Badan; Karcis parkir; Petugas parkir; Asuransi Parkir; Rambu dan Marka Parkir; Tata Tertib Parkir; Pembangunan dan Pengembangan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; Pemberian Insentif; Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
c.bahwa penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya yang saat ini telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
20.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
22.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 4
24.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16).
25.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 5
8.Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
9.Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
10.Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
11.Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
13.Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
14.Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
15.Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
16.Parkir Insidentil, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
17.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 6
19.Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
20.Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
21.Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
22.Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
23.Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
24.Parkir Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
25.Taman parkir, adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan;
26.Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
27.Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
28.Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
29.Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
30.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
31.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
32.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 7

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
(2)Penyelenggaraan perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.parkir yang diselenggarakan orang atau badan selain Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Walikota berwenang melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah
(2)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
(3)Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
2. b.parkir di luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU. 8
(2)Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(3)Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.koordinator juru parkir;
2. b.juru parkir.
(4)Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
1. a.Parkir TJU non Zona;
2. b.Parkir TJU Zona;
3. c.Parkir TJU Insidentil;
4. d.Parkir TJU Petak Khusus; dan/atau
5. e.Parkir TJU Progresif.
(5)Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.pembayaran tunai;
2. b.prabayar;
3. c.berlangganan; dan/atau
4. d.transaksi elektronik.
(6)Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan tata cara pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Lokasi Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan ditetapkan oleh Walikota.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
(3)Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah; 9
2. b.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
3. c.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. e.tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
6. f.tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dilarang dilakukan di:

a.tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
b.jalur khusus Pejalan Kaki;
c.jalur khusus sepeda;
d.tikungan;
e.jembatan;
f.terowongan;
g.tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
h.tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
i.muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
j.tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
k.berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
l.pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 8

(1)Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di dalam Ruang Milik Jalan apabila Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan telah melebihi kapasitas.
(2)Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
(3)Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan izin Parkir Insidentil. 10
(4)Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir.
(5)Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
1. a.lebar Jalan;
2. b.volume Lalu Lintas;
3. c.karakteristik kecepatan;
4. d.dimensi kendaraan;
5. e.peruntukkan lahan sekitarnya;
6. f.peranan Jalan bersangkutan; dan
7. g.kepentingan penyandang disabilitas.
(6)Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Parkir Insidentil diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
1. a.menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
2. b.melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
3. c.memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
4. d.menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
5. e.mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP. 11
(2)Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan melalui:
1. a.Parkir TKP Wisata;
2. b.Parkir TKP Valet;
3. c.Parkir TKP Inap;
4. d.Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
5. e.Parkir TKP Progresif.
(3)Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.pembayaran tunai;
2. b.prabayar;
3. c.pasca bayar;
4. d.berlangganan; dan/atau
5. e.transaksi elektronik.
(4)Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009