DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 6 diubah; 3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah; 4. Ketentuan Pasal 10 diubah; 5. Ketentuan Pasal 11 diubah; 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah; 7. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab IV disisipkan 2 (dua) bagian dan 4 (empat) pasal, yakni Bagian Ketiga A dan Bagian Ketiga B, serta Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D; 8. Ketentuan Pasal 18 diubah; 9. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, 5 (lima) Bagian dan 5 (lima) pasal, yakni BAB VIIA, Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima, serta Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21E; 10. Ketentuan Pasal 22 diubah; 11. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (4) Pasal 23 dihapus; 12. Ketentuan Pasal 24 diubah; 13. Ketentuan Pasal 25 diubah; 14. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah; 15. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) Bab dan1 (satu) pasal, yakni Bab XA dan Pasal 26A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
20.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842);
21.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);
22.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
26.Peratuan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
27.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
28.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
29.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
30.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
33.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
34.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
35.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
36.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
37.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
38.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 20);
39.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Walikota adalah Walikota Surabaya.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14.Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
15.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
16.Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan/atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
17.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
20.Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
21.Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22.Forum partisipasi anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Surabaya.
23.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
24.Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
25.Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
26.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. b.menjamin tumbuh kembang Anak sesuai usia;
3. c.melaporkan kelahiran Anak kepada Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pencatatan;
4. d.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
5. e.menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat Anak; dan
6. f.memberikan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan lainnya pada Anak.
(2)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali Anak.
(4)Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
(2)Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
(3)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
(4)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang disabilitas, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, traficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dari keluarga miskin.
(5)Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, serta pelaksanaannya dilakukan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi Anak.
(2)Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai tamat.
(3)Selain tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku wajib memberikan pendidikan khusus bagi Anak yang memiliki keunggulan.
(4)Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan korban bencana alam dan/atau bencana sosial atau Anak dari korban bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dengan layanan khusus.
(5)Dalam hal Anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Anak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar secara inklusif atau secara khusus.
(6)Setiap orang dan/atau masyarakat wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dengan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya, dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan/atau dukungan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pelaksanaannya dilakukan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
(2)Setiap anak yang memiliki keunggulan dan/atau anak yang orang tuanya berasal dari Keluarga Miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat.
(3)Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
(4)Setiap Anak berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
(5)Setiap Anak berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing- masing dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
1. a.Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. b.Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual;
3. c.Anak korban perdagangan orang (trafficking);
4. d.Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
5. e.Anak korban penularan HIV/AIDS;
6. f.Anak korban penculikan;
7. g.Anak yang tidak mempunyai orang tua;
8. h.Anak terlantar;
9. i.Anak jalanan;
10. j.Anak korban kekerasan;
11. k.Anak dalam situasi darurat;
12. l.Anak penyandang disabilitas;
13. m.Anak korban jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; dan
14. n.Anak korban perlakuan salah lainnya.
(2)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas, dengan melibatkan peran serta Keluarga dan Masyarakat.
(3)Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
1. a.kesehatan;
2. b.pendidikan;
3. c.bimbingan sosial, mental dan spiritual;
4. d.rehabilitasi sosial;
5. e.pendampingan;
6. f.pemberdayaan;
7. g.bantuan sosial;
8. h.bantuan hukum; dan/atau
9. i.reintegrasi anak dalam keluarga.
  1. 7.Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab IV disisipkan 2 (dua) bagian dan 4 (empat) pasal, yakni Bagian Ketiga A dan Bagian Ketiga B, serta Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2)Penyelenggaraan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga dan Masyarakat.
(3)Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Anak dalam situasi darurat;
2. b.Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. f.Anak yang menjadi korban pornografi;
7. g.Anak dengan HIV/AIDS;
8. h.Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. i.Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. j.Anak korban tindak pidana kekerasan seksual;
11. k.Anak korban jaringan ekstremise berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
12. l.Anak Penyandang Disabilitas;
13. m.Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. n.Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. o.Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
(4)Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya antara lain:
1. a.penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. b.pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. c.pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga miskin; dan
4. d.pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
(5)Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan:
1. a.upaya rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial;
2. b.jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. c.kemudahan dalam mendapat informasi mengenai perkembangan perkarabagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan/atau Anak korban jaringan ekstremise berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16B

(1)Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.Anak yang menjadi pengungsi;
2. b.Anak korban kerusuhan;
3. c.Anak korban bencana alam; dan
4. d.Anak dalam situasi konflik bersenjata.
(2)Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
1. a.perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. b.pemisahan dari orang dewasa;
3. c.pemberian bantuan hukum secara efektif;
4. d.pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. e.pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. f.penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. g.penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. h.pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. i.penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. j.pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. k.pemberian advokasi sosial;
12. l.pemberian kehidupan pribadi;
13. m.pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. n.pemberian pendidikan;
15. o.pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. p.pemberian hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
(4)Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
1. a.penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. b.pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. c.pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
(5)Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
(6)Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
(7)Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
(8)Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
(9)Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf i dilakukan melalui upaya:
1. a.penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
2. b.pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
(10)Perlindungan Khusus bagi Anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf j, dilakukan melalui upaya:
1. a.edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. b.rehabilitasi sosial;
3. c.pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. d.pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
(11)Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf k, dilakukan melalui upaya:
1. a.edukasi tentang ideologi dan nilai nasionalisme;
2. b.konseling tentang bahaya terorisme;
3. c.rehabilitasi sosial; dan
4. d.pendampingan sosial.
(12)Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf l, dilakukan melalui upaya:
1. a.perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
2. b.pemenuhan kebutuhan khusus;
3. c.perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
4. d.pendampingan sosial.
(13)Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
(14)Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf n, dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
(15)Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf o, dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 16C

(1)Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada pengadilan.
(2)Pengajuan hak restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16D

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak, setiap Anak berhak mendapatkan layanan dari UPTD PPA.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…