DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Peraturan Daerah ini mengatur pendirian dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya sebagai badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan ini mencakup perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda, pengaturan mengenai maksud dan tujuan usaha yang berfokus pada konservasi, edukasi, dan rekreasi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu, diatur pula struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi, mekanisme pengelolaan keuangan dan modal, kegiatan usaha, tata kelola perusahaan yang baik, serta sistem pengawasan dan pelaporan. Peraturan ini juga mengatur aspek operasional seperti kerja sama, pengadaan barang/jasa, dan pengembangan usaha guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja Perumda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALI KOTA SURABAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KEBUN BINATANG SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 4
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dan tidak terbagi ke dalam saham.
6.Kebun Binatang adalah tempat pemeliharaan satwa paling sedikit 3 (tiga) kelas taksa pada areal dengan luasan paling sedikit 15 Ha (lima belas hektare) dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil).
7.Wali Kota selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
9.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
11.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
12.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perumda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Perumda.
13.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang yang disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam Perumda.
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
16.Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda. 5
17.Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, dan Dewan Pengawas, selain Gaji/Honorarium.
18.Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
20.Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas Perumda apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
21.Pegawai adalah Pegawai Perumda.

BAB II

DASAR PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 ditetapkan menjadi Perusahaan Umum Daerah.
(2)Segenap aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya beralih karena hukum menjadi aktiva dan pasiva Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya.

Pasal 3

(1)Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perusahaan Umum Daerah Kebun Binatang Surabaya.
(2)Dalam penyelenggaraan operasional perusahaan, penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut Kebun Binatang Surabaya atau disingkat KBS. 6

Pasal 4

(1)Perumda berkedudukan dan berkantor di Surabaya.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan area Kebun Binatang di luar kota Surabaya.
(3)Pembukaan kantor cabang dan kebun binatang di luar kota Surabaya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.
(4)Perumda dapat mendirikan anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain dengan Persetujuan KPM setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
(5)Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda didirikan dengan maksud mewujudkan pengelolaan taman satwa yang profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna melestarikan keanekaragaman hayati melalui kegiatan konservasi, edukasi dan rekreasi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Perumda bertujuan untuk :

a.menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (ex-situ) yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan/atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis, dengan mengutamakan satwa yang dilindungi di Indonesia, guna menjamin kelestarian, keberadaan dan pemanfaatannya;
b.menyediakan pelayanan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi yang sehat bagi kemanfaatan umum;
c.memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. 7

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Perumda melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
1. a.mengelola Lembaga Konservasi;
2. b.menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan pengelolaan lembaga konservasi;
3. c.melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
4. d.diversifikasi kegiatan usaha lainnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan kompetitor sejenis di sekitar; dan
5. e.melakukan kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian Perumda dan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan sesuai dengan persyaratan pembentukan anak perusahaan oleh BUMD yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Perseroan Terbatas yang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perumda sebagai saham pengendali.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

BAB V

MODAL

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp619.868.600.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
(3)Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebesar Rp606.043.085.000,00 (enam ratus enam miliar empat puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya yang terdiri atas: 1) kapitalisasi cadangan; 2) keuntungan revaluasi aset; dan 3) agio modal.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026