(1)Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
b.jalan tol;
c.kolam renang;
d.pagar mewah;
e.tempat olahraga;
f.galangan kapal, dermaga;
g.taman mewah;
h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i.menara.
8
(3)Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
a.digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b.digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f.digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
g.digunakan oleh Veteran Pembela Kemerdekaan.
(4)Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2021 WALIKOTA SURABAYA, ttd ERI CAHYADI Diundangkan di………….. 9 Diundangkan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 145-5/2021 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM Ira Tursilowati, SH.MH Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di wilayah Kota Surabaya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Sehubungan dengan pengurangan beban kepada veteran pembela kemerdekaan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu ditinjau kembali. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan pengurangan beban kepada veteran pembela kemerdekaan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan diharapkan agar peraturan ini dapat dilaksanakan secara efektif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I : angka 1 : Cukup jelas. angka 2 : Cukup jelas. angka 3 : Pasal 3 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan ”kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a : Cukup jelas. Huruf b : Yang dimaksud dengan ”tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari 2 keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c : Cukup jelas. Huruf d : Cukup jelas. Huruf e : Cukup jelas. Huruf f : Cukup jelas Huruf g : Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan pajak adalah Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk hunian rumah tinggal. Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5