DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup, Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah, Ekosistem ekonomi kreatif, Pengembangan ekonomi kreatif, Perlindungan hasil kreativitas, Pembiayaan dan permodalan, Fasilitasi infrastruktur, Pemasaran, Ruang kreatif, Pemberian insentif, Peran serta masyarakat, Pengawasan dan pertanggungjawaban, Pendanaan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan ekonomi kreatif di Surabaya memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan masyarakat;
c.bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah;
d.bahwa dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Mengingat: 1. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
16.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
17.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1500);
18.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681); 4
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
20.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 10 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURABAYA dan WALI KOTA SURABAYA Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surabaya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Surabaya.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surabaya.
6.Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
7.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 5
8.Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
9.Pengusaha ekonomi kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
10.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif paling lama 3 (tiga) tahun setelah berstatus sebagai badan hukum.
11.Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum.
12.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi.
13.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Ekonomi Kreatif melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Ekonomi Kreatif.
14.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15.Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
16.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
17.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 6
18.Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas Pengembangan Ekonomi Kreatif.
19.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN SEKTOR PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.berkelanjutan; dan
e.identitas bangsa.

Pasal 3

Peraturan Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan rakyat Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c.menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
d.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; dan
e.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Sektor Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari Sub Sektor kegiatan usaha sebagai berikut:

a.aplikasi dan game developer;
b.arsitektur; 7
c.desain interior;
d.desain komunikasi visual;
e.desain produk;
f.fashion;
g.film, animasi dan video;
h.fotografi;
i.kriya;
j.kuliner;
k.musik;
l.penerbitan;
m.periklanan;
n.seni pertunjukan;
o.seni rupa; dan
p.televisi dan radio

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Sumber daya manusia meliputi Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

a.berkarya, berkreasi, dan berinovasi;
b.memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c.mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah;
d.mendapatkan pelindungan hukum; dan
e.mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

a.menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, budaya bangsa;
b.menjalankan usaha secara professional dan taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
c.ikut serta dalam memajukan dan mengembangan perekonomian serta menyejahterakan kehidupan masyarakat. 8

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

(1)Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha dan/atau Industri Kreatif.
(2)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitasi pengembangan usaha; dan
2. b.pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 9

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

a.pengembangan riset;
b.pengembangan pendidikan;
c.fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
d.penyediaan infrastruktur;
e.pengembangan sistem pemasaran;
f.pemberian insentif;
g.fasilitasi kekayaan intelektual; dan
h.pelindungan hasil kreativitas.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
(2)Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
(3)Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif. 9

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…