DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi; Visi dan Misi; Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi dan Perubahan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025- 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. 5
7.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10.Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
15.Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. 6
18.Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
19.Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
20.Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
1. a.Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD;
2. b.Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(4)PD penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. 7

BAB III

TATA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.atas bawah dan bawah atas.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan :

a.holistik-tematik;
b.integratif; dan
c.spasial.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.Bab V Penutup.
(2)Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1)RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD untuk periode 5 (lima) tahun.
(4)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
(3)Kepala PD melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Kepala PD yang menangani urusan penunjang perencanaan.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. 9
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat :

a.penyusunan RKPD maupun perubahannya yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
b.kebijakan umum APBD; atau
c.prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 10

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2025 dan perubahannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Wali Kota berikutnya.
(4)RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. 10 Diundangkan di .........

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…