DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6 sampai angka 10, Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 serta Lampiran.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan keselarasan terkait visi, misi, sasaran pokok, dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Kota Surakarta dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta arahan rencana pola ruang pembangunan dalam RTRW Kota Surakarta, maka perlu mengubah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c.bahwa struktur penyusunan maupun subtansi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005– 2025 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan – perundang-undangan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 – 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6 sampai dengan angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Walikota adalah Walikota Surakarta.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
(2)RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJP Daerah berpedoman pada RPJPN dan RPJP Provinsi Jawa Tengah.

4.Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 26 Februari 2019 WALIKOTA SURAKARTA, ttd FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 26 Februari 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ttd UNTARA LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 1 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2025 I. UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan untuk penyelarasan antara visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Kota Surakarta dengan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam Perubahan RPJPD Kota Surakarta juga dilakukan penyelarasan dengan arahan rencana pola ruang pembangunan dalam RTRW Kota Surakarta. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Kota Surakarta tidak menyimpang dari arahan RTRW. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 92 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 – 2025 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 - 2025 ii DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................. i Daftar isi ........................................................................................................ ii Daftar Tabel ................................................................................................... v Daftar Gambar ............................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................................. I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya ........................................................... I-5 1.4 Maksud Dan Tujuan ........................................................................... I-7 1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................ I-7 BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA 2.1. Aspek Geografis dan Demografis ......................................................... II-1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .................................................. II-1 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ............................................... II-4 2.1.3. Kawasan Rawan Bencana ......................................................... II-15 2.1.4. Kondisi Demografis .................................................................... II-16 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................................ II-19 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ....................... II-19 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ....................................................... II-38 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.............................................. II-54 2.3. Aspek Daya Saing ................................................................................ II-54 2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ......................................... II-54 2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur ................................... II-55 2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................ II-56 2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia .................................................... II-56 2.4. Aspek Pelayanan Umum ...................................................................... II-58 2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....................................................................... II-59 iii 2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....................................................................... II-77 2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ................................................... II-118 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................ III-1 3.1.1. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 1: " Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya”............................................................................. III-2 3.1.2. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 2: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas , Terampil, Terbuka, Berbudaya dan Kompetitif ".................................................... III-3 3.1.3. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 3: " Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat" ..................................................... III-8 3.1.4. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 4: " Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif “ ....... III-9 3.1.5. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 5: "Terwujudnya Perlindungan Sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan" ........................................................................ III-12 3.1.6. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 6:"Terwujudnya Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya yang dikelola secara Cerdas, Terintegrasi dan Berkelanjutan. "...................................................................... III-14 3.1.7. Permasalahan dalam pencapaian sasaran 7: " Terwujudnya Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, Inklusif, Cerdas, Integratif dan Tangguh" .......................................................... III-16 3.2. Lingkungan Strategis .......................................................................... III-19 3.2.1. Tantangan dan Peluang dari Lingkungan Global ................. III-19 3.2.2. Posisi dan Potensi Kota Surakarta dalam Kontelasi Pembangunan kewilayahan Nasional .................................... III-26 3.2.3. Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah ......................................................................... III-29 iv 3.2.4. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 .... III-33 3.3. Perumusan Isu-isu Strategis Jangka Panjang Daerah ........................ III-36 BAB IV VISI DAN MISI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 – 2025 4.1. VISI .................................................................................................... IV-1 4.2. MISI.................................................................................................... IV-7 BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 5.1. Bagian Tahap I (2005-2009) dan Tahap II (2010 -2014) .................... V-1 5.2. Bagian Tahap III (2015-2019) dan IV (2020-2025) ............................. V-14 5.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan ........................................................... V-14 5.2.2. Sasaran Pokok ................................................................................... V-24 BAB VI PENUTUP v DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta .................... II-2 Tabel 2.2. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................................................... II-2 Tabel 2.3. Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2007- 2017......................................................................................... II-3 Tabel 2.4. Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017 (ha) ...................................................................... II-3 Tabel 2.5. Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................................................... II-17 Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2007-2017 ........................ II-18 Tabel 2.7. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2013-2017 ...................... II-21 Tabel 2.8. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2013-2017 ...................... II-22 Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2013-2017 ............................................ II-23 Tabel 2.10. Kontribusi Kategori/Sektoral PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha...................................................................... II-24 Tabel 2.11. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kota Surakarta Menurut Kelompok Pengeluaran 2017 (2012=100) .. II-29 Tabel 2.12. Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2018 ................................................... II-30 Tabel 2.13. Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2018 .................................................... II-31 vi Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2007-2017 ........................ II-56 Tabel 2.15. Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-62 Tabel 2.16. Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ............................................................................... II-64 Tabel 2.17. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ................................. II-69 Tabel 2.18. Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2006-2016 ....................... II-71 Tabel 2.19. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2007- 2017......................................................................................... II-74 Tabel 2.20. Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2007- 2017......................................................................................... II-76 Tabel 2.21. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-78 Tabel 2.22. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ............. II-80 Tabel 2.23. Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017..................................................................... II-82 Tabel 2.24. Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-84 Tabel 2.25. Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2007-2017..................................................................... II-87 Tabel 2.26. Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2007-2017.................. II-89 Tabel 2.27. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ................................... II-91 Tabel 2.28. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ........... II-93 Tabel 2.29. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-96 vii Tabel 2.30. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................................................... II-97 Tabel 2.31. Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .......................... II-101 Tabel 2.32. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2007-2017..................................................................... II-103 Tabel 2.33. Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................................................... II-105 Tabel 2.34. Capaian Indikator Urusan statistik Kota Surakarta Tahun 2007- 2017......................................................................................... II-107 Tabel 2.35. Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-109 Tabel 2.36. Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-111 Tabel 2.37. Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-114 Tabel 2.38. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-117 Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................................................... II-119 Tabel 2.40. Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-122 Tabel 2.41. Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2006-2016................................................................................ II-124 Tabel 2.42. Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-126 Tabel 2.43. Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-128 Tabel 2.44. Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-130 Tabel 2.45. Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-133 Tabel 2.46. Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017................................................................................ II-135 viii Tabel 2.47. Gambaran Kepegawaian Kota SurakartaTahun 2007-2017 ..... II-138 Tabel 2.48. Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Penelitan dan Pengembangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................. II-140 Tabel 2.49. Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 .................................................... II-143 Tabel 2.50. Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ............................................ II-145 Tabel 2.51. Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2007-2017..................................................................... II-148 Tabel 3.1. Kategori Ekonomi yang menjadi Penopang Perekonomian Kota Surakarta berdasar Analisis Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen (TK) ............................................................... III-27 Tabel 3.2. Kategori Ekonomi yang menjadi Penopang Perekonomian Wilayah Kecamatan di Kota Surakarta berdasar Analisis Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen (TK) ................... III-28 Tabel 3.3. Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 ............................... III-33 Tabel 3.4. Tema dan Kelompok Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah . III-37 Tabel 3.5. Persandingan Isu Strategis Kota Surakarta dengan Konteks Sasaran Pokok RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah ..... III-41 Tabel 3.6. Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2023 ........ III-45 Tabel 3.7. Proyeksi Sarana Kesehatan di Kota SurakartaTahun 2023 ...... III-46 Tabel 3.8. Proyeksi Perumahan di Kota SurakartaTahun 2028 (Unit) ....... III-57 Tabel 3.9. Perkiraan Produksi Sampah Kota Surakarta Tahun 2028 ........ III-59 Tabel 3.10. Area Beresiko Persampahan ................................................... III-59 Tabel 3.11. Penilaian Simpangan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta ..... III-63 Tabel 3.12. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Unsur Isu ................................................................................. III-66 Tabel 4.1. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Unsur Visi ....................................................................... IV-5 Tabel 4.2. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Misi Kota .................................................................................. IV-11 Tabel 4.3. Visi, Misi, Permasalahan Pokok dan kondisi yang diharapkan dalam RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 ..................... IV-16 ix Tabel 5.1. Arah Kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD ............................. V-31 Tabel 5.2. Integrasi KLHS dan TPB dalam Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Surakarta Tahap III (20015-2019) dan Tahap IV (2020-2025) ......................................................................... IV-36 x DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumeb Perencanaan Lainnya .. I-7 Gambar 2.1. Peta Kota Surakarta ................................................................. II-1 Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007-2017 ............... II-16 Gambar 2.3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis Kelamin di Kota Surakarta tahun 2007-2017 ..................................................... II-17 Gambar 2.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 (jiwa/km²) ........................................................................ II-18 Gambar 2.5. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Surakarta Tahun 2017-2017..................................................................... II-19 Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2007-2017 ........ II-20 Gambar 2.7. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017 (%) ....................................................................... II-20 Gambar 2.8. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta 2007-2017 (ribu rupiah) ............................................................................. II-25 Gambar 2.9. Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 (ribu rupiah) ............................................................................. II-26 Gambar 2.10. Perkembangan Indeks Gini Kota Surakarta tahun 2005-2015 .. II-27 Gambar 2.11. Posisi Relatif Indeks Gini Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2015 ....................................................... II-27 Gambar 2.12. Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2008 – 2017 .................... II-28 Gambar 2.13. Posisi Relatif Laju Inflasi Kota Surakarta Tahun 2017 .............. II-28 Gambar 2.14. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 (Rupiah/Kapita/Bulan) ..................................................... II-31 Gambar 2.15. Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ................................................................. II-32 Gambar 2.16. Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2007– 2017 ................................................................... II-32 Gambar 2.17. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017 (%) ....................................................................... II-33 xi Gambar 2.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2007-2017 (ribu jiwa) .................................................... II-33 Gambar 2.19. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2007 – 2017.................................................. II-34 Gambar 2.20. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017 (indeks) ................................................ II-34 Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2007– 2017 .......................................... II-35 Gambar 2.2. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2007– 2017 .................................................. II-35 Gambar 2.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007- 2017 (%) .................................................................................. II-36 Gambar 2.4. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 (%) ................. II-37 Gambar 2.5. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007- 2017(%) ................................................................................... II-38 Gambar 2.6. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 (%) ........................................................................................... II-38 Gambar 2.7. Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 ...................... II-39 Gambar 2.8. Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 ....................... II-39 Gambar 2.9. Angka Harapan Hidup Kota Surakarta tahun 2007-2017.......... II-40 Gambar 2.10. Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ....................................................... II-41 Gambar 2.11. Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta tahun 2010-2017 ....... II-41 Gambar 2.12. Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ................................................................. II-42 Gambar 2.13. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta tahun 2007-2017.... II-42 Gambar 2.14. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ................................................................. II-43 Gambar 2.15. Pengeluaran Perkapita Kota Surakarta tahun 2007-2017 ....... II-43 xii Gambar 2.16. Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Ribu Rupiah) .......................................... II-44 Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010- 2017......................................................................................... II-44 Gambar 2.18. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 ....................... II-45 Gambar 2.19. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 .................................................... II-45 Gambar 2.20. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017 ....................................... II-46 Gambar 2.21. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 .................................................... II-46 Gambar 2.22. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2015 ....................................... II-47 Gambar 2.23. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 .................................................... II-47 Gambar 2.24. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017 ....................................... II-48 Gambar 2.25. Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 .................................................... II-48 Gambar 2.26. Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017 ....................................... II-49 Gambar 2.27. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010- 2017......................................................................................... II-50 Gambar 2.28. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 ....................... II-50 Gambar 2.29. Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kota Surakarta Tahun 2010-2017................................................................................ II-51 Gambar 2.30. Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kota Surakarta Tahun 2017 ............................................................. II-51 Gambar 2.31. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta Tahun 2010-2017 ........... II-52 xiii Gambar 2.32. Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta Tahun 2017 II-52 Gambar 2.33. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kota Surakarta Tahun 2010-2017 .................................................... II-53 Gambar 2.34. Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kota Surakarta Tahun 2017 ............................................ II-53 Gambar 2.35. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2007- 2016 (Perkapita/Bln) ................................................................ II-54 Gambar 2.36. Perbandingan Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 (Perkapita/Bln) ..................................................... II-55 Gambar 2.37. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Surakarta Tahun 2017-2017..................................................................... II-57 Gambar 2.38. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015 ... II-58 Gambar 2.39. Sebaran ASN di Kota Surakarta Tahun 2017 ........................... II-137 Gambar 3.1. Alur Pikir Perumusan Isu-isu Strategis ..................................... III-19 Gambar 3.2. Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah .............................. III-36 Gambar 4. 1. Rancang Bangun Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta .............................................. IV-14 I-1 RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam RPJMD. RPJMD akan dijabarkan dalam RKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kota Surakarta telah memiliki dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025. Namun demikian, terkait dengan perkembangan keadaan dokumen tersebut perlu ditinjau ulang kesesuaiannya. Alasan perlunya review dokumen dan penyesuaian dokumen dilandasi oleh aspek hukum dan aspek konteks kondisi. Dari aspek regulasi, perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjadi dasar penyesuaian sasaran jangka panjang daerah. Selain itu, secara teknis sistematika RPJPD berubah, sejak lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan I-2 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu adanya kewajiban mencantumkan indikator kinerja daerah. Alasan lain perlunya review penyesuaian dokumen RPJP yaitu karena hasil evaluasi kesesuaian RPJPD secara substansi dengan perkembangan kondisi daerah. Adapun hasil evaluasi dokumen tersebut sebagai berikut:

1.Hasil Evaluasi Kebijakan berkaitan dengan RPJPD menunjukan :

a.RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025, disusun sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap subtansi urusan kewenangan pemerintah daerah.
b.Dokumen RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 secara struktur penyusunan maupun subtansi masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
1. 2.Hasil Evaluasi Visi, Misi, Arah dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta dengan Visi, Misi, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
a.Visi RPJPD Kota Surakarta tidak perlu direvisi, Visi sudah menggambarkan keadaan hingga tahun 2025.
b.Misi RPJPD Kota Surakarta ditambah untuk menterjemahkan unsur visi tentang budaya. Untuk unsur-unsur lain yang belum masuk diintegrasikan dalam kelompok misi yang sudah ada. Khusus frase budaya diterjemahkan sebagaimana pengertian frase visi budaya yaitu secara individu masyarakat ota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab dan wawasan budaya yang luas. Selain itu diupayakan pelestarian budaya dalam arti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya.
c.Sasaran pokok pembangunan yang bersifat kualitatif perlu diterjemahkan kedalam indikator kuantitatif yang bisa diukur.
1. 3.Evaluasi Keterkaitan RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
a.Keselarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPD belum sesuai dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah Peraturan Daerah Kota Surakarta No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. Kondisi ini terjadi karena pada saat RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 disusun masih mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993-2013.
b.RPJPD Kota Surakarta juga belum memperhatikan kebijakan tata ruang ditingkat Nasional maupun Provinsi. Oleh karena itu perlu dikaji I-3 ulang aspek tata ruang di tingkat Nasional dan Provinsi serta RTRW Kabupaten/Kota sekitar.
1. 4.Evaluasi kesesuaian RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dengan perkembangan dinamika internasional RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025, belum mengakomodir perkembangan dinamika internasional, termasuk perkembangan isu global yang akan mempengaruhi pembangunan Kota Surakarta yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Agenda Post 2015 (SDGs). Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 tersebut, Perubahan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 disusun melalui :
2. 1.Penyelarasan dengan arahan rencana pola ruang pembangunan dalam RTRW Kota Surakarta. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar visi, misi, sasaran pokok dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Kota Surakarta tidak menyimpang dari arahan RTRW.
3. 2.Sinkronisasi dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lain yang berbatasan (Kabupaten Karanganyar, Sragen, Sukoharjo dan Boyolali). Hal ini dilakukan agar tercipta sinergi pembangunan jangka panjang daerah antar kabupaten/ kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan kabupaten/ kota sekitar, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/ kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
4. 3.Penyesuaian perubahan kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Perubahan RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dua periode RPJMD hingga tahun 2025 yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah dengan mendasarkan pada tahapan prioritas dan target sasaran pembangunan lima tahunan dalam RPJPD. Secara ringkas latar belakang Perubahan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 sebagai berikut. Gambar 1.1 Logical framework Latar Belakang Perubahan RPJPD Perubahan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 Evaluasi RPJPD kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 Permendagri 86 Tahun 2017 Isu Strategis Global, Nasional dan Provinsi Jateng Keselarasan dengan RTRW Tahun 2011 – 2031 I-4 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Perubahan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:
5. 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 1950 Nomor 45);
6. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan I-5 Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. 16.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. 17.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
22. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk kurun waktu dua puluh tahun memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.
24. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mempedomani RPJPN Tahun 2005-2025 terutama kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap Kota Surakarta. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, secara khusus arah pengembangan di wilayah Jawa dan Bali yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Surakarta. I-6
25. 2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 terutama kebijakan Provinsi Jawa Tengah yang berpengaruh langsung terhadap Kota Surakarta, secara khusus khusus pada pengembangan kota Surakarta sebagai bagian dari kawasan Subosukowonosraten dan arah kebijakan sektoral pengembangan sumber daya manusia, kapasitas potensi pertumbuhan ekonomi daerah, penjagaan kondusivitas daerah, dan pembangunan lingkungan berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Surakarta.
26. 3.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mempedomani RTRW Nasional sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional, terutama pada arah pengembangan kebijakan Rencana Tata Ruang Jawa-Bali yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Surakarta.
27. 4.RTRW Provinsi Jawa Tengah Penyusunan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mempedomani RTRW Provinsi Jawa Tengah sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah, secara khusus khusus pada pengembangan kota Surakarta sebagai bagian dari kawasan Subosukowonosraten yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Surakarta.
28. 5.Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 juga disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lain disekitarnya (Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar), terutama pada isu pengelolaan daya dukung lingkungan sumber daya alam, pengembangan pasar ekonomi, isu sosial kependudukan dan isu interkoneksi kewilayahan yang berkontribusi pada perumusan isu strategis RPJPD Kota Surakarta.
29. 6.Dokumen Perencanaan Multi Sektor RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan hasil kajian lainnya, misalnya kajian Potensi ekonomi Daerah, Kajian Pemajuan Kebudayaan, dan Kajian Pengembangan Smart City. Secara ringkas keterkaitan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut. I-7 Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Maksud Dan Tujuan 1.4.1 Maksud Maksud kegiatan ini adalah menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025. 1.4.2 Tujuan Tujuan Kegiatan ini adalah menyiapkan rencana pembangunan daerah Kota Surakarta untuk kurun waktu 20 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan arah pembangunan, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. 1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta Tahun 2005-2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut: 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Surakarta terletak antara 110° 45’ 15”dan 110°45’ 35” Bujur Timur dan antara 7°36’ dan 7°56’ Lintang Selatan. Kota Surakarta menjadi salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Gambar 2.1. Peta Kota Surakarta Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 44,04 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 604 Rukun Warga (RW) dan 2.715 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini. II-2 Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta Kecamatan Kelurahan Luas Wilayah RW RT (Km 2 ) Laweyan 11 8,64 105 457 Serengan 7 3,19 72 282 Pasar Kliwon 10 4,82 100 422 Jebres 11 12,58 151 646 Banjarsari 15 14,81 176 878 Kota Surakarta 54 44,04 604 2.715 Sumber: Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2018, bagian pemerintahan 2) Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110 o 45’15” dan 110o 45’ 35” Bujur Timur dan antara 7o 36’ dan 7o56’ Lintang Selatan. Kota surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Dengan posisi demikian maka Kota Surakarta termasuk sebagai wilayah cekungan air. Di bagian timur dan selatan Kota Surakarta mengalir Sungai Bengawan Solo yang menjadi batas fisik administrasi dengan Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Sukoharjo. 3) Klimatologi Curah hujan kota surakarta pada tahun 2017 sebanyak 85,10 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 167 hari. Curah Hujan di tahun 2017 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Surakarta Tahun 2007-2017 Tahun Banyaknya Curah Hujan (mm) Banyaknya Hari Hujan 2017 85,10 167,00 2016 1187,00 199,00 2015 1744,80 119,00 2014 1703,10 147,00 2013 2615,80 162,00 2012 3774,60 129,00 2011 2548,50 163,00 2010 3408,00 194,00 2009 2332,50 125,00 2008 2444,40 124,00 2007 2271,70 178,00 Sumber : BPS Kota Surakarta, 2007-2018 Suhu udara rata-rata di Kota Surakarta selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2007 hingga tahun 2017 berkisar antara 15.1 o C sampai dengan 33.1°C. II-3 Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 64 persen sampai dengan 95 persen. Tabel 2.3. Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2007-2017 Tahun Suhu Udara ( o C) Kelembaban udara (%)Min Maks 2017 15.1 32.7 69-87 2016 21.8 33.1 77-95 2015 25.8 28.9 65-88 2014 25.8 28.9 65-88 2013 26.2 28.5 64-88 2012 25.8 28.3 66-88 2011 25.3 27.7 67-85 2010 25.8 28.8 70-85 2009 24.9 28.6 66-86 2008 24.7 27.9 64-85 2007 24.8 28.1 66-84 Sumber : BPS Kota Surakarta, 2007-2018 Berdasarkan kondisi klimatologi berupa trend curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas terbangun. Hal ini mendukung pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jawasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Namun, walaupun demikian, masih terdapat resiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Resiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai. 4) Penggunaan Lahan Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk permukiman, luasnya mencapai 2.885,09 ha sedangkan sisa nya untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum, yaitu Jasa sebesar 391,33 ha; perusahan sebesar 246,57 ha; industri sebesar 98,11 ha; tanah kosong sebesar 108,26 ha; tegalan sebesar 96,58 ha; sawah sebesar 94,74 ha ; kuburan sebesar 68,83 ha; lapangan olahraga sebesar 60,05 ha; Taman Kota sebesar 12,11 ha dan untuk lain lain sebesar 342,39 ha. Tabel 2.4. Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017 (ha) Kecamatan Perumahan/ Pemukiman Jasa Perusahaan Industri Tanah Kosong Tegalan Laweyan 568.18 102.75 67.90 39.40 2.92 0.00 Serengan 230.62 19.45 33.23 6.14 2.13 0.00 Pasar Kliwon 310.51 49.82 36.48 7.17 9.66 0.00 Jebres 728.37 153.79 45.38 27.59 43.89 56.15 Banjarsari 1,047.41 65.52 63.58 17.81 49.66 40.43 II-4 Kecamatan Perumahan/ Pemukiman Jasa Perusahaan Industri Tanah Kosong Tegalan Jumlah 2885.09 391.33 246.57 98.11 108.26 96.58 Sumber : BPS Kota Surakarta, 2018 Lanjutan Luas Penggunaan Tanah Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2017 (ha) Kecamatan Sawah Kuburan Lap. OR Taman Kota Lain- lain Luas Wilayah Laweyan 20.59 6.08 12.03 0.25 43.76 863.86 Serengan 0.00 1.38 2.06 0.00 24.39 319.4 Pasar Kliwor 0.00 1.54 8.17 0.00 58.17 481.52 Jebres 17.1 31.05 9.03 8.34 137.49 1258.18 Banjarsari 57.05 28.78 28.76 3.52 78.58 1481.1 J u m l a h 94.74 68.83 60.05 12.11 342.39 4404.06 Sumber : BPS Kota Surakarta, 2018 Berdasarkan data di atas, pada tahun 2016, penggunaan lahan di Kota Surakarta sudah memiliki proporsi lahan terbangun sebesar 82 %. Hal ini menunjukkan perkembangan aktivitas perkotaan menggunakan ruang di atas angka ideal. Oleh karena itu, isu keberlanjutan perkotaan muncul terutama dalam pemenuhan fungsi ekologis lingkungan perkotaan. Strategi pengembangan aktivitas perkotaan selanjutnya harus memasukkan efisiensi penggunaan ruang kota terutama terkait dengan pengembangan ruang aktivitas terbangun. Dalam perkembangannya diperlukan inovasi pemanfaatan raung yang dapat memabah kapasitas ruang untuk aktivitas produktif perkotaan tanpa mengorbankan luasan lahan hijau perkotaan. 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukkan lindung. Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman (kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan sosial budaya, kawasan ruang terbuka non hijau, tempat evakuasi bencana, kawasan sektor infornal) dan kawasan peruntukkan lainnya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlidungan setempat, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam. 1) Kawasan Budidaya
a.Kawasan Peruntukan Industri II-5 Kawasan peruntukan industri meliputi industri rumah tangga dan industri kreatif. Kawasan peruntukkan industri yang ada di Kota Surakarta menyebar diseluruh kecamatan. Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi penetapan kegiatan industri ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan sisem pengelolahan limbah dan pengembangan kawasan industri yang didukung oleh jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan. Sebagai salah satu kota yang ditetapkan sebagai “Kota Kreatif”, Surakarta juga memiliki komunitas kota kreatif yaitu Solo Creative City Network (SCCN). Komunitas tersebut sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif yang didalamnya juga memuat program kerja serta kegiatan penyusunan rencana aksi daerah untuk menunjang program Kota Solo sebagai Kota Kreatif. Pelaku dan komunitas industri kreatif di Kota Surakarta tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Surakarta. Kondisi suatu wilayah juga mempengaruhi munculnya kreatifitas dan inovasi penciptaan produk baru, hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri suatu wilayah. Perkembangan ekonomi kreatif di Kota Surakarta mengikuti arah perkembangan suatu wilayah karena persinggungannya dengan banyak pihak atau komunitas dan pihak lain. Interaksi dengan berbagai stakeholder, memunculkan kreatifitas dan inovasi produk yang menyesuaikan dengan pertumbuhan permintaan pasar. Industri akan dapat bertahan apabila mampu memunculkan kreatifitas dan inovasi terhadap produk yang dihasilkan. Lokasi untuk pengembangan kegiatan industri kretif diperbolehkan bersyarat di kawasan perumahan, perdagangan, dan jasa, serta kawasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
b.Kawasan peruntukan pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016 -2026, Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasarkliwon.
1. 1.Kawasan pariwisata belanja meliputi: a) Wisata belanja batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan b) Wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari
2. 2.Kawasan pariwisata kuliner tersebar di wilayah kota. Untuk menunjang pariwisata dikembangkan transportasi wisata yang meliputi: II-6 a) pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya, dan sungai b) jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Sangkrah c) jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo Pengelolaan kawasan pariwisata, meliputi: a) pengembangan pola perjalanan wisata kota b) pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh c) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata kota lebih lanjut akan diatur dalam rencana induk pariwisata Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari: a) 14 Destinasi Pariwisata Daerah yang tersebar di 5 kecamatan b) 8 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang tersebar di 5 Kecamatan c) Kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) yang tersebar di 5 Kecamatan Perwilayahan 14 Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari : a) Destinasi Pariwisata Daerah Karaton Surakarta Hadiningrat dan sekitarnya b) Destinasi Pariwisata Daerah Pura Mangkunegaran dan sekitarnya c) Destinasi Pariwisata Daerah Benteng Vasternburg dan sekitarnya d) Destinasi Pariwisata Daerah Museum Radya Pustaka dan sekitarnya e) Destinasi Pariwisata Daerah Wayang Orang Sriwedari dan sekitarnya f) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Sriwedari dan sekitarnya g) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Balekambang dansekitarnya h) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Satwa Taru Jurug dansekitarnya i) Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Klewer dan sekitarnya j) Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Gede dan sekitarnya k) Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Antik Triwindu dansekitarnya l) Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Laweyan dansekitarnya m) Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Kauman dansekitarnya n) Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Situs Budaya Baluwarti dan sekitarnya II-7 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kota Surakarta adalah a) Kawasan Strategis Pariwisata Keraton Surakarta - Pasar Gedhe yang meliputi Keraton Surakarta Hadiningrat - Kampung Baluwarti - Alun-Alun Utara dan Selatan - Bank Indonesia - Masjid Agung - Kampung Batik Kauman - Pasar Klewer - Gedung Juang 45 - Benteng Vastenburg - Masjid Gurawan - Kampung Pasar Kliwon - Kampung Loji Wetan - Gladag - Koridor Jenderal Sudirman - Tugu Pamandengan - Kreteg Gantung - Kampung Balong - Pasar Gedhe; b) Kawasan Strategis Pariwisata Sriwedari yang meliputi Museum Radya Pustaka - Museum Ndalem Wuryaningratan – Museum Keris - Loji Gandrung - Museum PON I Stadion Sriwedari - Jalan Bhayangkara - Taman Sriwedari; c) Kawasan Strategis Pariwisata Mangkunegaran yang meliputi Pura Mangkunegaran - Masjid Al-Wustho - Pasar Antik Triwindu - Koridor Ngarsopura - Ketelan - Kestalan; d) Kawasan Strategis Pariwisata Balekambang yang meliputi Taman Balekambang - Pasar Burung dan Pasar Ikan Hias Depok; e) Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Batik Laweyan yang meliputi Laweyan - Bumi - Sondakan – Pajang; f) Kawasan Strategis Pariwisata Jurug yang meliputi Taman Satwa taru Jurug -Taman Ronggowarsito - Jembatan Bengawan Solo - Sungai Bengawan Solo; g) Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Pendidikan yang meliputi Taman Budaya Jawa Tengah - Universitas Sebelas Maret- Institut Seni Indonesia - Solo Techno Park; h) Kawasan Strategis Pariwisata Kuliner Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) adalah: a) Kawasan Pengembangan Pariwisata Perdagangan dan Jasa Solo bagian Utara yang meliputi Pedaringan - MICE - Agroindustri Pembuatan Tahu - Kerajinan Pembuatan Sangkar Burung; b) Kawasan Pengembangan Pariwisata Ndalem Joyokusuman yang meliputi Ndalem Joyokusuman - Kampung Gajahan; c) Kawasan Pengembangan Pariwisata Gatot Subroto yang meliputi Koridor Gatot Subroto - Kampung Jayengan; d) Kawasan Pengembangan Pariwisata Olahraga yang meliputi Stadion Manahan - Kawasan Kota Barat; e) Kawasan Pengembangan Pariwisata Stasiun Jebres dan sekitarnya, Lokananta dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Wisata air Kali Pepe - Tirtonadi - Sangkrah.
c.Kawasan peruntukan permukiman Kawasan permukiman di Kota Surakarta meliputi:
1. 1.Kawasan perumahan; II-8 Kawasan perumahan di seluruh wilayah Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 2.480,23 ha. Kawasan perumahan di Kota Surakarta meliputi: a) kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kurang lebih 1087,74 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 258,49 Ha  Kecamatan Jebres seluas 191,83 Ha  Kecamatan laweyan seluas 255,86 Ha  Kecamatan Pasar Kliwon seluas 264,09 Ha  Kecamatan Serengan seluas 117,47 Ha b) kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kurang lebih 953,99 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 252,81 Ha  Kecamatan Jebres seluas 587,83 Ha  Kecamatan laweyan seluas 113,35 Ha c) kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 438,5 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 332,43 Ha  Kecamatan laweyan seluas 106,07 Ha
d.Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 992,87 ha, meliputi: a) pasar rakyat dengan luas kurang lebih 22,5 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 8,57 Ha  Kecamatan Jebres seluas 5 Ha  Kecamatan laweyan seluas 3,49 Ha  Kecamatan Pasar Kliwon seluas 4,5 Ha  Kecamatan Serengan seluas 0,94 Ha b) toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan luas kurang lebih 16,55 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 4,97 Ha  Kecamatan Jebres seluas 0,13 Ha  Kecamatan laweyan seluas 4,31 Ha  Kecamatan Pasar Kliwon seluas 3,57 Ha  Kecamatan Serengan seluas 3,57 Ha c) pertokoan dengan luas kurang lebih 953,82 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 316,36 Ha  Kecamatan Jebres seluas 215,74 Ha  Kecamatan laweyan seluas 192,48 Ha  Kecamatan Pasar Kliwon seluas 98,34 Ha  Kecamatan Serengan seluas 130,9 Ha
e.Kawasan peruntukan perkantoran Kawasan peruntukkan perkantoran di Kota Surakarta berupa kawasan perkantoran pemerintahan yang sebagian besar berada di kawasan Balaikota Surakarta, dan beberapa dinas/ OPD yang tersebar di wilayah Kota Surakarta. Untuk unit tingkatan pemerintahan mulai dari kecamatan dan kelurahan menyebar dimasing masing kecamatan dan kelurahannya. Kawasan peruntukkan perkantoran yang ada di Kota Surakarta dengan luas II-9 73,73 Ha yang terdiri dari kawasan perkantoran pemerintahandan kawasan perkantoran swasta. a) Kawasan perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 44,83 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 13,37 Ha  Kecamatan Jebres seluas 6,59 Ha  Kecamatan laweyan seluas 16,27 Ha  Kecamatan Pasar Kliwon seluas 7,51 Ha  Kecamatan Serengan seluas 1,09 Ha b) Kawasan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 28,9 ha, yang tersebar di:  Kecamatan Banjarsari seluas 1,67 Ha  Kecamatan Jebres seluas 2,93 Ha  Kecamatan laweyan seluas 22,04 Ha  Kecamatan Pasar Kliwon seluas 2,11 Ha  Kecamatan Serengan seluas 0,15 Ha
f.Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Pentingnya penyediaan dan pemanfaatan RTNH di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: a) RTNH merupakan tempat dilangsungkannya berbagai aktivitas. Dengan fungsi pendukung sebagai wadah kegiatan ekonomi dan konservasi ekologis, serta fungsi pelengkap sebagai estetika lingkungan, kawasan, dan wilayah. Sehingga kekurangan penyediaan RTNH dapat merupakan salah satu pemicu timbulnya masalah atau konflik sosial. b) dalam konteks lingkungan hidup, penyediaan dan pemanfaatan RTNH dapat diarahkan memiliki fungsi ekologis untuk membantu fungsi RTH dalam konservasi air tanah, melalui berbagai kelengkapan utilitasnya (misalnya: drainase dan peresapan). c) RTNH mempunyai nilai historis sosio-kultural dalam suatu wilayah/ masyarakat yang telah berlangsung secara turun menurun, sehingga perlu dipertahankan keberadaannya. Ruang terbuka non hijau dapat berupa: a) Plaza b) Parkir c) Lapangan Olahraga d) Tempat Bermain dan Rekreasi e) Pembatas (buffer) merupakan suatu bentuk RTNH sebagai suatu jalur dengan fungsi utama sebagai pembatas yang menegaskan peralihan antara suatu fungsi dengan fungsi lainnya Koridor merupakan suatu bentuk RTNH berupa jalur dengan fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan merupakan trotoar (jalur pejalan kaki yang berada di sisi jalan). II-10 Kawasan RTNH tersebar di seluruh wilayah kota, yang meliputi: a) Kecamatan Jebres b) Kecamatan Pasar kliwon c) Kecamatan Banjarsari
g.Kawasan Peruntukan Kegiatan sektor Informal Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal di Kota Surakarta meliputi: a) ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah; b) ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari Coorporate Social Responsibility (CSR); c) ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (night market), di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto; dan d) sebaran ruang bagi kegiatan sektor informal, sebagai berikut:  Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Keratonan dan Kelurahan Sriwedari-Kecamatan Pasarkliwon  Kelurahan Purwosari-Kecamatan Laweyan  Kelurahan Jebres dan Kelurahan Purwodiningratan-Kecamatan Jebres  Kelurahan Manahan, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Nusukan-Kecamatan Banjarsari e) penentuan lokasi untuk kegiatan sektor informal lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota
h.Kawasan Peruntukan lain Kawasan peruntukan lainnya di Kota Surakarta berupa kawasan TPA yang berada di Mojosongo Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 16,76 Ha. Adapun arahan untuk pengelolaan kawasan TPA adalah sebagai berikut: a) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan di Kota Surakarta b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah untuk kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan di Kota Surakarta c) kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi sistem jaringan persampahan di Kota Surakarta 2) Kawasan Lindung
a.Kawasan Perlindungan Setempat
1. 1.Sempadan sungai Sempadan sungai Kota Surakarta mengikuti peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan. Sempadan sungai ini tersebar pada kiri dan kanan sungai besar dan anak sungai di seluruh wilayah Kota Surakarta. kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung dengan II-11 arahan pengembangan meliputi: a) Sungai Bengawan Solo yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 5 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan b) Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Sempadan sungai yang ada di Kota Surakarta, dengan luas 126,57 Ha yang tersebar dimasing masing kecamatan sebagai berikut: a) Kecamatan Banjarsari seluas 12,63 Ha b) Kecamatan Jebres seluas 2,22 Ha c) Kecamatan Laweyan seluas 3,67 Ha d) Kecamatan Pasar Kliwon seluas 1,16 Ha e) Kecamatan Serengan seluas 2,28 Ha
2. 2.Sempadan danau/ waduk Sempadan waduk dari dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk. Luas kawasan sempadan sekitar danau/ waduk yang ada di Kota Surakarta adalah seluas 2,91 Ha.
3. 3.Sempadan rel KA Menurut Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, sudah ditetapkan terkait dengan lebar sempadan rel KA. Kawasan sempadan rel yang ada di Kota Sukakarta dengan luas 6,3 Ha yang tersebar dimasing masing kecamatan sebagai berikut: a) Kecamatan Banjarsari seluas 3,27 Ha b) Kecamatan Jebres seluas 0,84 Ha c) Kecamatan Laweyan seluas 2,19 Ha
b.Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dan termasuk didalamnya adalah hutan kota. Ruang Terbuka Hijau Kota diselenggarakan dengan tujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya, kemudian Ruang Terbuka Hijau Kota juga berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika dan meresapkan air, serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Luasan ruang terbuka hijau perkotaan di Kota Surakarta meliputi Kawasan hutan kota 46,29 Ha, Kawasan pemakaman 63,93 Ha, Kawasan sekitar danau/ waduk 2,91 Ha, Kawasan sempadan rel kereta api 6,29 Ha, Kawasan sempadan sungai 93,46 Ha, Kawasan taman kota 36,70 Ha.
c.Kawasan cagar Budaya Kawasan cagar budaya di Kota Surakarta yang terbagi dalam: II-12 a) kelompok kawasan, meliputi ruang terbuka/taman, dan kawasan bangunan cagar budaya lainnya yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) kelompok bangunan, meliputi bangunan rumah tradisional, bangunan umum kolonial, bangunan peribadatan, gapura, tugu, monumen, dan perabot jalan. c) Pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya melalui:  pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya; dan  pelestarian cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan.  Pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya diatur dalam rencana induk pariwisata kota.  Pelestarian cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi bangunan diatur dalam rencana induk pelestarian cagar budaya. Kawasan cagar budaya dengan luas kurang lebih 216,18 ha terdapat di: a) Kecamatan Banjarsari seluas 42,96 Ha b) Kecamatan Jebres seluas 47,67 Ha c) Kecamatan Laweyan seluas 36,4 Ha d) Kecamatan Pasar Kliwon seluas 85,14 Ha Berdasarkan proporsi peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah kota Surakarta, aktivitas perkotaan yang mendominasi adalah aktivitas perdagangan jasa dan pariwisata. Perdagangan, jasa dan pariwisata terletak di pusat kota dengan model kompaksi perkotaan yang baik. Hal ini merupakan modal ruang yang baik untuk mewujudkan fungsi kota jasa perdagangan yang mampu bersaing pada skala global 3) Penelaahan RTRW Nasional
a.Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:
b.ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
c.keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
d.keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
e.keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
f.keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
g.pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
h.keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah
i.keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor
j.pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional II-13 Kota Surakarta dalam RTRW Nasional merupakan Pusat Kegiatan Nasional (II/C/1) yang berarti merupakan pengembangan pada tahap II dengan fokus pengembangan/peningkatan fungsi dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Untuk mendukung fungsi ini, Surakarta direncanakan terhubung dengan dua ruas jalan bebas hambatan, yaitu ruas Semarang – Solo (notasi II/5 yang berarti pemantapan ruas jalan bebas hambatan) dan Yogyakarta Solo (notasi II/6 yang berarti pembangunan ruas jalan bebas hambatan). 4) Penelaahan RTRW Provinsi Sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada dua aspek, yaitu potensi dan permasalahan yang berkembang di lapangan dan arahan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN. Rencana sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: PKN : a. Kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Purwodadi(Kedungsepur);
b.Surakarta, meliputi Kota Surakarta dan sekitarnya; dan
c.Cilacap, meliputi kawasan perkotaan Cilacap dan sekitarnya. PKW : Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Salatiga. PKL : Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Purbalingga,Bobotsari,Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar Kebumen, Prembun, Kutoarjo, Purworejo, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ampel, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Jaten, Delanggu, Prambanan, Tawangmangu, Blora, Purwodadi, Gubug, Godong, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Pecangaan, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Parakan, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Batang, Kajen, Wiradesa, Comal, Pemalang, Slawi-Adiwerna, Ketanggungan-Kersana, Bumiayu, Brebes, Kedungwuni, Karangkobar, Gemolong, Bangsri, Limpung. Berdasarkan sistem pelayanan perkotaan di Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Dengan ditunjuknya Kota Surakarta sebagai PKN, maka beberapa fungsi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
1. 1.sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
2. 2.sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
3. 3.sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah, terdapat kawasan strategis ditetapkan di Kota Surakarta
4. 1.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomiwilayah Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali –Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten(Subosukawonosraten) II-14
5. 2.Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, yaitu Kawasan Kraton Kasunanan Pada skala Provinsi, juga terdapat kerjasama antar daerah pada kawasan Perbatasan Karismapawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo) yang ikut mempengaruhi perkembangan kota Surakarta sebagai PKN terdekat dari kawasan kerjasama tersebut. Pengembangan sistem transportasi darat secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah Subosukowonosraten. Pada sektor pariwisata, dengan ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Klaten – Surakarta – Sangiran turut mendukung pengembangan fungsi PKN yang diemban Kota Surakarta. 5) Penelaahan RTRW Kabupaten Sekitar Dalam menyusun RPJPD, selain berpedoman pada RTRW sendiri juga berpedoman pada RTRW daerah lain, agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang daerah antar provinsi dan/atau antarkabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi/kabupaten lainnya, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kerjasama antar daerah di sekitar Kota Surakarta telah diatur sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi. Kerjasama ini berdasar pada sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup kawasan perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten (Subosukawonosraten). Penetapan ini didukung dalam setiap Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah masing – masing. a) RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011 – 2031
i.Rencana Sistem Prasarana Transportasi Darat Pada rencana ini Kabupaten Boyolali dilalui oleh pengembangan jalan bebas hambatan yang meliputi ruas Semarang – Solo, ruas Solo – Mantingan, ruas Yogyakarta – Solo. Selain itu, Kabupaten Boyolali juga memiliki jaringan trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi yang menghubungkan perkotaan Boyolali ke kota – kota lain termasuk Kota Surakarta. ii. Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Boyolali meliputi pengembangan jalur kereta api Solo – Semarang, dan jalur kereta api komuter yang akan melayani dengan trayek Kec. Banyudono – Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali – Kartosuro – Purwosari – Kota Solo – Palur. b) RTRW Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 – 2031
i.Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Kabupaten Sukoharjo dilalui oleh jalan kolektor primer yang menghubungkan Surakarta – Sukoharjo - Wonogiri. Dalam rencana jaringan pelayanan lalu lintas, Kota Surakarta menjadi salah satu trayek yang dikembangkan bagi angkutan umum Antar Kota Dalam II-15 Provinsi. Selain itu juga ada angkutan umum massal dalam bentuk Bus Rapid Transit dengan trayek Surakarta – Kartasura. ii. Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Sukoharjo meliputi pengembangan jalur kereta api ganda Solo – Yogyakarta, dan jalur kereta api komuter yang akan melayani dengan trayek Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri. c) RTRW Kabupaten Sragen tahun 2011 – 2031
i.Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Kabupaten Sragen dilalui oleh pembangunan jaringan jalan bebas hambatan ruas Solo – Mantingan. Selain itu terdapat program pengembangan jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer yaitu ruas jalan Solo - Purwodadi. ii. Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Sragen meliputi pengembangan jalur kereta api ganda Madiun - Solo, dan jalur kereta api komuter yang akan melayani dengan trayek Madiun – Sragen – Solo – Semarang, dan trayek Madiun – Sragen – Solo – Yogyakarta. d) RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2011 – 2031
i.mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan bagian Barat Kabupaten Karanganyar ii. mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan jalan Tol Solo-Mantingan dan ruas jalan tol Solo – Semarang iii. Pengembangan sistem jaringan jalan arteri meliputi : ruas jalan batas Kota Surakarta - Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu dan ruas jalan batas Kota Surakarta – Palur serta jalan kolektor meliputi : ruas jalan batas Kota Surakarta – batas Kecamatan Kalijambe Sragen dan jalan Lingkar Utara Surakarta iv. Rencana pengembangan angkutan orang Surakarta – Klodran (Colomadu) – Tuban (Gondangrejo)
v.pengembangan jalan rel ganda jalur Solo - Madiun, yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat 2.1.3. Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana banjir meliputi kawasan sepanjang sisi Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya. Kawasan rawan bencana banjir meliputi: a) Kecamatan Jebres di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan jebres, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pucang Sawit, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Sewu, dan Kelurahan Sudiroprajan; b) Kecamatan Pasarkliwon di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Pasarkliwon, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Semanggi; dan II-16 c) Kecamatan Serengan di Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Serengan, dan Kelurahan Tipes. 2.1.4. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kota Surakarta berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2013 hingga tahun 2017 terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2014 turun menjadi sebanyak 552.650 jiwa dibandingkan tahun 2013 sebanyak 563.659 jiwa, tahun 2015 naik menjadi sebanyak 557.606 jiwa, tahun 2016 kembali naik menjadi 570.876 jiwa, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 562.801 jiwa. Sedangkan dalam versi BPS penduduk Kota Surakarta tahun 2007 hingga tahun 2017 terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2010 menjadi sebanyak 499.337 jiwa dibandingkan 3 tahun sebelumnya (tahun 2007-2009), namun sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya menjadi sebanyak 516.102 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : BPS Kota Surakarta dan Dispendukcapil Kota Surakarta Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007-2017 Jumlah penduduk Kota Surakarta menurut jenis kelamin pada tahun 2017 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 276.981 jiwa lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan sebanyak 285.820 jiwa, dengan sex ratio penduduk sebesar 96,88% atau dapat diartikan bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Sedangkan versi BPS pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 250.896 jiwa juga lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 265.206 jiwa, dengan sex ratio penduduk sebesar 94,60%, artinya bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Selengkapnya Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut. 515.372 522.935 528.202 499.337 501.650 505.413 507.825 510.077 512.226 514.171 516.102 563.659 552.650 557.606 570.876 562.801 490.000 500.000 510.000 520.000 530.000 540.000 550.000 560.000 570.000 580.000 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 BPS Dispendukcapil II-17 Tabel 2.5. Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007-2017 Tahun Sumber Data Jumlah Penduduk Jumlah Sex Ratio Kepadatan pendudukLaki-laki Perempuan 2007 BPS 246.132 269.240 515.372 91,42 12.827,00 2008 BPS 247.245 275.690 522.935 89,68 11.874,09 2009 BPS 249.287 278.915 528.202 89,38 13.189,00 2010 BPS 243.296 256.041 499.337 95,02 11.338,26 2011 BPS 245.283 256.367 501.650 95,68 13.354,00 2012 BPS 245.805 259.608 505.413 94,68 11.476,23 2013 Dispenduk 278.659 285.015 563.659 97,76 12.798,80 BPS 246.982 260.843 507.825 97,15 13.331,00 2014 Dispenduk 266.724 278.929 552.650 95,62 12.548,82 BPS 248.066 262.011 510.077 96,96 13.307,00 2015 Dispenduk 275.266 282.340 557.606 97,21 12.661,35 BPS 249.113 263.113 512.226 96,04 13.307,00 2016 Dispenduk 282.336 288.540 570.876 97,85 12.962,67 BPS 249.978 264.193 514.171 96,74 11.674,93 2017 Dispenduk 276.981 285.820 562.801 96,88 12.767,23 BPS 250.896 265.206 516.102 94,60 11.718,78 Sumber : BPS Kota Surakarta dan Dispendukcapil Kota Surakarta Jumlah penduduk laki-laki Kota Surakarta dari tahun 2007 hingga tahun 2017 lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan baik berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun versi BPS, seperti terlihat pada gambar berikut ini. 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 BPS BPS BPS BPS BPS BPS Dispenduk BPS Dispenduk BPS Dispenduk BPS Dispenduk BPS Dispenduk BPS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 246.132 247.245 249.287 243.296 245.283 245.805 278.659 246.982 266.724 248.066 275.266 249.113 282.336 249.978 276.981 250.896 269.240 275.690 278.915 256.041 256.367 259.608 285.015 260.843 278.929 262.011 282.340 263.113 288.540 264.193 285.820 265.206 Laki-laki Perempuan II-18 Sumber : BPS Kota Surakarta dan Dispendukcapil Kota Surakarta Gambar 2.3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis Kelamin di Kota Surakarta tahun 2007-2017 Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2017 berdasarkan data jumlah penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 12.767 jiwa/km² atau menurun selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2013 sebesar 12.798,80. Sedangkan kepadatan penduduk Kota Surakarta versi BPS dari tahun 2007 hingga tahun 2017 juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2007 sebesar 12.827,00 jiwa/km² dan pada tahun 2017 menjadi 11.718,78 jiwa/km². Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : BPS Kota Surakarta dan Dispendukcapil Kota Surakarta Gambar 2.4. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2007-2017 (jiwa/km²) Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif (15-64 tahun) di Kota Surakarta tahun 2007 hingga tahun 2017 cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 359.976 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 392.396 jiwa. Sedangkan usia non produktif yang merupakan penjumlahan usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, pada tahun 2007 hingga tahun 2017 cenderung menurun, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 155.396 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 141.584 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk kota Surakarta menurut kelompok usia produktif dan non prduktif disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2007-2017 Usia (tahun) 2007 2008 2009 2010 2011 0-14 121.052 110.465 116.621 111.980 109.493 15-64 359.976 378.573 378.296 357.219 362.737 65+ 34.344 33.896 33.285 30.138 29.420 12.827,00 11.874,09 13.189,00 11.338,26 13.354,00 11.476,23 13.331,00 13.307,00 13.307,00 11.674,93 11.718,78 12.798,80 12.548,82 12.661,35 12.962,67 12.767,23 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 BPS Dispendukcapil II-19 Lanjutan Tabel 2.6. Usia (tahun) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-14 115.524 113.792 112.831 107.580 106.600 129.544 15-64 357.510 361.886 364.235 370.906 372.790 392.396 65+ 27.137 32.147 33.011 33.740 34.781 40.861 Sumber: BPS Kota Surakarta, Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) di Kota Surakarta pada kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2017 terjadi fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu pada tahun 2007 sebesar 43,17% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 37,80%, artinya 100 orang usia produktif pada tahun 2017 menanggung usia non produktif sebanyak 38 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Kota Surakarta, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Gambar 2.5. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Surakarta Tahun 2017-2017 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi (2000) Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pertumbuhan ekonomi sempat naik cukup positif pada tahun 2012 sebesar 6,12%. akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,08%. Pertumbuhan ekonomi (2010) Kota Surakarta pada tahun 2011 hingga tahun 2017 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,58% dan tahun 2014 menjadi sebesar 5,28%. Meskipun pada tahun 2015 kembali naik menjadi sebesar 5,44% dan mengalami penurunan kembali sebesar 5,33% pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 43,17 38,13 39,63 39,78 38,30 39,90 40,33 40,33 38,10 37,93 37,80 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II-20 Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 dan Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2013-2017 Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2007-2017 Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 5,33% berada di atas rata-rata Provinsi sebesar 5,27% dan Nasional sebesar 5,19% serta dibanding kota lainnya berada di posisi ke-3 tertinggi setelah Kota Semarang (5,64%) dan Kota Tegal (5,46%). Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 dan Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2013-2017 Gambar 2.7. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017 (%) 2) PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. 5,82 5,69 5,9 5,94 6,04 6,12 5,89 5,08 6,42 5,58 6,25 5,28 5,44 5,32 5,33 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 pertumbuhan ekonomi 2000 pertumbuhan ekonomi 2010 5,18 5,21 5,32 5,33 5,46 5,64 5,27 5,19 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 Kota Magelang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Surakarta Kota Tegal Kota Semarang Kota Jawa Tengah Nasional II-21 Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2017 tercatat sebesar 31,56 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 29,96 triliun rupiah. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2013 ke tahun 2017 mencapai Rp. 5,93 triliun rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian yang ada. Laju pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir mulai membaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (2013-2017) adalah 5,52%. Relevan dengan perkembangan nilai PDRB ADHK perkembangan nilai PDRB ADHB pun meningkat tiap tahunnya pada periode yang sama yaitu tahun 2013 hingga tahun 2017, pada tahun 2013 nilai PDRB ADHB Kota Surakarta mencapai Rp. 29,20 Trilliun meningkat menjadi sebesar Rp. 41,06 Trilliun pada tahun 2017. Dari 17 kategori atau sektor-sektor penyusun PDRB pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang cukup tinggi pada kategori/sektor Informasi dan Komunikasi (8,95%), Jasa Lainnya (6,86)% dan disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar (6,77%). Untuk sektor primer, pertumbuhan rata- ratanya di bawah 1%. Untuk sektor sekunder, pertumbuhan paling tinggi dari pengadaan listrik dan gas sebesar 4,27% dan kontruksi 4,96%. Hal ini berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Kota Surakarta. PDRB Per Kapita ADHK 2010 juga mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita pada tahun 2017 mencapai Rp.61.271 ribu/tahun, padahal pada tahun 2013 hanya sebesar Rp.50.595 ribu/tahun. Rata-rata pertumbuhan per kapita PDRB ADHK (2013-2017) 5,07%. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, diharapkan dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Tabel 2.7. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2013-2017 Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 125.292,13 127.634,25 129.926,80 131.448,34 136.489,99 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 124.753,47 127.112,81 129.399,81 130,919,42 135.942,92 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 7,73 7,56 7,47 7,40 7,41 3 Perikanan 530,93 549,59 519,52 521,52 539,65 B Pertambangan dan Penggalian 562,50 549,59 535,17 532,82 530,74 C Industri Pengolahan 2.044.003,66 21.841.053,67 2.263.993,97 2.347.880,69 2.446.405,47 D Pengadaan Listrik dan Gas 61.821,35 63.499,68 65.092,81 69.156,76 72.109,52 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 47.384,05 48.594,69 49.454,24 50.640,12 53.518,10 F Konstruksi 6.767.584,32 7.014.333,33 7.390.395,31 7.865.547,96 8.255.938,75 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.193.415,14 6.458.014,08 6.723.422,13 7.029.200,29 7.415.193,59 H Transportasi dan Pergudangan 695.071,27 753.350,60 816.507,78 859.855,02 908.893,25 II-22 Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.288.357,53 1.377.875,81 1.463.048,48 1.537.527,02 16.053.085,59 J Informasi dan Komunikasi 3.204.036,98 3.490.330,91 3.723.082,11 3.949.332,65 4.302.733,75 K Jasa Keuangan dan Asuransi 872.109,50 907.659,83 965.841,37 1.046.410,12 1.091.006,81 L Real Estate 1.094.700,86 1.164.923,59 1.249.065,08 1.328.972,87 1.397.574,02 M,N Jasa Perusahaan 177.726,37 189.915,26 207.530,85 224.829,61 233.751,42 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.506.447,18 1.524.921,96 1.623.466,15 1.661.471,93 1.682.112,54 P Jasa Pendidikan 1.060.271,81 1.144.903,75 1.223.370,41 1.269.371,34 1.326.726,85 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 238.715,15 268.758,62 285.590,16 305.638,62 326.332,40 R,S, T,U Jasa lainnya 254.181,54 264.987,02 273.171,04 288.553,84 308.354,68 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 25.631.681,32 26.984.358,61 28.453.493,87 29.966.373,01 31.562.980,46 Jumlah Penduduk (Jiwa) 506.600 508.952 511.166 513.199 515.137 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 50.595 53.019 55.664 58.391 61.271 Sumber: Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta 2013-2017 Tabel 2.8. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori (Juta Rupiah) Kota Surakarta Tahun 2013-2017 Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 156.759,32 167.748,49 182.751,51 195.392,73 204.257,51 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 156.085,01 167.057,60 181.997,00 194.613,03 203.425,54 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 9,21 10,31 10,93 11,00 11,14 3 Perikanan 665,10 680,59 743,58 768,70 820,83 B Pertambangan dan Penggalian 600,78 697,25 770,26 779,11 800,26 C Industri Pengolahan 2.440.165,97 2.789.563,68 3.002.990,09 3.243.802,39 3.478.887,13 D Pengadaan Listrik dan Gas 58.562,30 60.379,07 64.963,06 74.052,94 82.618,04 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 49.564,92 52.562,74 55.285,78 57.524,26 61.412,83 F Konstruksi 7.707.302,44 8.591.705,73 9.410.744,97 10.191.821,93 10.967.643,65 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.839.466,39 7.307.631,60 7.889.988,82 8.486.444,94 9.211.200,08 H Transportasi dan Pergudangan 713.390,43 831.699,95 936.398,98 987.244,08 1.118.656,74 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.614.045,03 1.826.367,28 2.015.814,83 2.242.400,85 2.402.558,56 II-23 Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 J Informasi dan Komunikasi 3.201.750,06 3.453.784,47 3.715.658,93 3.943.522,76 4.553.522,76 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.065.842,54 1.173.873,01 1.310.074,81 1.467.497,02 1.598.052,78 L Real Estate 1.148.116,83 1.296.580,03 1.436.443,80 1.554.663,91 1.673.192,64 M,N Jasa Perusahaan 208.386,73 235.080,88 272.952,59 305.638,45 328.367,83 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.772.641,71 1.888.650,12 2.086.163,83 2.249.744,30 2.350.648,03 P Jasa Pendidikan 1.534.635,46 1.734.114,99 1.877.495,85 2.016.243,19 2.191.776,48 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 296.594,32 346.392,98 385.675,46 416.091,63 454.831,32 R,S, T,U Jasa lainnya 273.487,25 305.614,62 326.200,52 358.401,66 387.712,83 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 29.081.312,47 32.062.446,90 34.970.374,09 37.791.266,18 41.066.139,47 Jumlah Penduduk (Jiwa) 506.600 508.952 511.166 513.199 515.137 PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) 57.405 62.997 68.413 73.639 79.719 Sumber: Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta 2013-2017 Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2013-2017 Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,03 1,87 1,80 1,17 3,84 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 5,03 1,89 1,80 1,17 3,84 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1,77 -2,21 -1,16 -0,93 0,19 3 Perikanan 6,24 -3,21 1,10 0,38 3,48 B Pertambangan dan Penggalian -0,41 -2,29 -2,62 -0,44 -0,39 C Industri Pengolahan 9,02 6,85 3,66 3,71 4,20 D Pengadaan Listrik dan Gas 7,90 2,71 2,51 6,24 4,27 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang -1,67 2,55 1,77 2,40 5,68 F Konstruksi 3,92 3,65 5,36 6,43 4,96 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,44 4,27 4,11 4,55 5,49 H Transportasi dan Pergudangan 10,32 8,38 8,38 5,31 5,70 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,73 6,95 6,18 5,09 4,41 J Informasi dan Komunikasi 8,27 8,94 6,67 6,08 8,95 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,49 4,08 6,41 8,34 4,26 L Real Estate 5,20 6,41 7,22 6,40 5,16 M,N Jasa Perusahaan 9,36 6,86 9,28 8,34 3,97 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,88 1,23 6,46 2,34 1,24 P Jasa Pendidikan 7,95 7,98 6,85 3,76 4,52 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,16 12,59 6,26 7,02 6,77 R,S, T,U Jasa lainnya 6,03 4,25 3,09 5,63 6,86 II-24 Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 6,25 5,28 5,44 5,32 5,33 Sumber: Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta 2013-2017 Kontribusi per sektoral atau kategori pada PDRB dari tahun 2013 sampai 2017 masih didominasi oleh sektor/kategori konstruksi, sektor/kategori perdagangan besar dan eceran, dan sektor/kategori informasi dan komunikasi. Pada tahun 2013, sektor/kategori kontruksi menyumbang sebesar 26,50%, disusul perdagangan besar dan eceran sebesar 23,52% dan berikutnya sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,01%. Meskipun merupakan sektor/kategori dominan selama lima tahun, namun sektor/kategori perdagangan besar dan eceran tersebut menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 22,43% sedangkan dua sektor/kategori lainnya yaitu Kontruksi dan Informasi dan Komunikasi meningkat. Sektor/kategori yang lain relatif tidak berubah kontribusinya adalah sektor/kategori pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Sektor/kategori pertanian memiliki kendala keterbatasan lahan, sektor ini relatif hanya memanfaatkan lahan yang tersedia dan tidak dimungkinkan adanya perkembangan. Kontribusi sektor pertanian yang cenderung bertahan di 0,50% adalah capaian di tengah tekanan perubahan alih fungsi lahan. Tabel 2.10. Kontribusi Kategori/Sektoral PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kate gori Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,54 0,52 0,52 0,52 0,50 1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 0,54 0,52 0,52 0,51 0,50 2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Industri Pengolahan 8,39 8,70 8,59 8,58 8,47 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,20 0,19 0,19 0,20 0,20 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 F Konstruksi 26,50 26,80 26,91 26,97 26,71 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 23,52 22,79 22,56 22,46 22,43 H Transportasi dan Pergudangan 2,45 2,59 2,68 2,61 2,72 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,55 5,70 5,76 5,93 5,85 J Informasi dan Komunikasi 11,01 10,77 10,63 10,44 11,09 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,67 3,66 3,75 3,88 3,89 L Real Estate 3,95 4,04 4,11 4,11 4,07 M,N Jasa Perusahaan 0,72 0,73 0,78 0,81 0,80 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,10 5,89 5,97 5,95 5,72 P Jasa Pendidikan 5,28 5,41 5,37 5,34 5,34 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,02 1,08 1,10 1,10 1,11 R,S, T,U Jasa lainnya 0,94 0,95 0,93 0,95 0,94 II-25 Sumber: Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta 2013-2017 3) PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wuilayah, PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk melihat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kota Surakarta pada tahun 2007 hingga tahun 2017 ditunjukkan dengan PDRB seri 2000 untuk tahun 2007 hingga tahun 2009 dan PDRB seri 2010 untuk tahun 2010 hingga tahun 2017. Dilihat dari PDRB seri 2000, terjadi penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.7.788 ribu dibandingkan tahun 2007 dan tahun 2008, yaitu Rp.8.352 ribu dan Rp.8.700 ribu. Kondisi tahun 2007 hingga tahun 2009 menunjukkan terjadi penurunan kondisi kesejateraan masyarakat di Kota Surakarta. Sedangkan dilihat dari PDRB seri 2010, PDRB per kapita Kota Surakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2017 terus meningkat tiap tahunnya, yaitu dari sebesar Rp.43.036 ribu pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp.61.217 ribu pada tahun 2017, berarti bahwa penduduk Kota Surakarta semakin sejahtera per tahunnya selama kurun waktu 8 tahun terakhir, selengkapnya dapat di lihat pada gambar berikut. *) PDRB Seri 2000 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2007-2017 Gambar 2.8. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta 2007-2017 (ribu rupiah) PDRB per kapita Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar Rp.61.217 ribu berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.26.098 ribu dan Nasional sebesar Rp.37.851 ribu. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota Surakarta peringkat kedua tertinggi setelah Kota Semarang (Rp.69.410 ribu), selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 8.352 8.700 7.788 43.036 45.556 47.852 50.595 53.019 55.664 58.391 61.217 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2007* 2008* 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II-26 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2013-2017 Gambar 2.9. Posisi Relatif PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 (ribu rupiah) 4) Indeks Gini Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Besarnya nilai Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu : (1) ketimpangan rendah, (2) ketipangan sedang dan (3) ketimpangan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1. Indeks gini Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pernah mengalami penurun pada tahun 2006 sebesar 0,21, pada tahun 2009 sebesar 0,27. tahun 2015 indeks gini menjadi sebesar 0,36 termasuk dalam kategori sedang dengan capaian berada diantara 0,3 hingga 0,4. perkembangan indeks gini mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,35. selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. 22.205 40.128 45.462 47.782 61.217 69.410 26.098 37.851 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Salatiga Kota Magelang Kota Surakarta Kota Semarang Kota Provinsi Jawa Tengah Nasional II-27 Sumber: BPS Jawa tengah, 2018 Gambar 2.10. Perkembangan Indeks Gini Kota Surakarta tahun 2005-2015 Posisi relatif indeks gini Kota Surakarta tahun 2015 sebesar 0,35 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38 dan Nasional sebesar 0,41. Namun dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah, indeks gini Kota Surakarta masih lebih tinggi jika dibandingkan Kota Magelang, Kota Semarang dan Kota Pekalongan, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut. Sumber: BPS Jawa tengah, 2016 Gambar 2.11. Posisi Relatif Indeks Gini Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2015 5) Laju Inflasi Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk 0,28 0,29 0,21 0,27 0,27 0,34 0,33 0,37 0,35 0,36 0,36 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kota Surakarta 0,320,330,340,350,350,38 0,38 0,41 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Magelang Kota Surakarta Kota Tegal Kota Salatiga Kabupaten Jateng Nasional II-28 barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di ukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 8 tahun terakhir tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 menunjukan capaian yang positif yaitu pada tahun 2010 laju inflasi Kota Surakarta sebesar 7,11% menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,15% akan tetapi naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,10%. selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.12. Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2008 – 2017 Posisi relatif inflasi Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 3,10% berada di bawah provinsi (3,71%) dan Nasional (3,61%) serta kota dengan inflasi terendah dibandingkan dengan kota lainnya di provinsi Jawa tengah pada tahun 2017 . secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.13. Posisi Relatif Laju Inflasi Kota Surakarta Tahun 2017 Besarnya inflasi Kota Surakarta pada tahun 2017 disebabkan semua indeks kelompok pengeluaran mengalami kenaikan terutama kenaikan indeks kelompok bahan makanan. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga 7,11 2,87 4,85 8,19 8,53 2,56 2,15 3,10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3,10 3,50 3,61 3,64 3,90 4,03 3,71 3,61 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Magelang Kota Tegal kota Jawa Tengah Nasional II-29 selama tahun 2017 sehingga memicu terjadinya inflasi antara lain: beras, tarip angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, tomat sayur, sawi hijau, bayam, teh manis, wortel, terong panjang, mie, bawang merah, kangkung dan rokok kretek filter. Sebaliknya, komoditas yang manghambat tingginya inflasi yaitu jeruk, pepaya, bawang putih, apel, kol putih/kubis, minyak goreng, salak, gula pasir, jagung muda dan keramik. Tabel 2.11. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Tingkat Inflasi Kota Surakarta Menurut Kelompok Pengeluaran 2017 (2012=100) Kelompok Pengeluaran IHK Desember 2016 IHK Desember 2017 Inflasi 2017
(1)(2) (3) (4)

1.Bahan Makanan
2.Makanan Jadi, Minuman Rokok dan Tembakau
3.Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
4.Sandang
5.Kesehatan
6.Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
7.Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 122,41 140,28 116,27 120,03 116,87 121,81 114,07 121,38 126,21 138,89 119,21 124,54 120,18 130,88 116,11 130,11 3,10 -0,99 2,53 3,76 2,83 7,45 1,79 7,19 Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kota Surakarta, 2018 6) Gambaran Kemiskinan Kondisi umum kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. a) Garis Kemiskinan dan Kondisi kemiskinan kultural. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan II-30 makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras yang memberi sumbangan sebesar 17,33 persen di perkotaan dan 20,18 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (11,07 persen di perkotaan dan 11,32 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging sapi (6,08 persen di perkotaan dan 3,99 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,18 persen di perkotaan dan 3,17 persen di perdesaan), daging ayam ras (2,97 persen di perkotaan dan 2,49 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut :
1.Komoditi Makanan Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2018, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras yang memberi sumbangan sebesar 20,70% di perkotaan dan 22,43% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (9,10% di perkotaan dan 9,43% di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,37% di perkotaan dan 3,89% di perdesaan), daging ayam ras (3,70% di perkotaan dan 2,57% di perdesaan). Selengkapnya ditunjukkan pada Tabel berikut ini. Tabel 2.12. Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2018 No Komoditi Kota (%) Komoditi Desa (%) 1 Beras 20,70 Beras 22,43 2 Rokok kretek filter 9,10 Rokok kretek filter 9,43 3 Telur Ayam Ras 4,37 Telur ayam ras 3,89 4 Daging ayam ras 3,70 Gula pasir 3,37 5 Gula pasir 3,28 Tempe 2,87 6 Tempe 2,57 Daging ayam ras 2,57 7 Mie instan 2,36 Tahu 2,47 8 Tahu 2,25 Mie instan 2,43 9 Kue basah 1,98 Bawang merah 2,09 10 Lainnya 21,87 Lainnya 22,99 Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2018
2.Komoditi Bukan Makanan Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada Garis Kemiskinan perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Secara rinci ditunjukkan pada Tabel berikut ini. II-31 Tabel 2.13. Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2018 No Komoditi Kota (%) Komoditi Desa (%) 1 Perumahan 6,17 Perumahan 6,42 2 Bensin 4,92 Bensin 4,31 3 Listrik 3,42 Listrik 2,09 4 Pendidikan 2,44 Pendidikan 1,50 5 Perlengkapan mandi 1,36 Kesehatan 1,28 6 Kesehatan 1,29 Perlengkapan mandi 1,25 7 Lainnya 8,22 Lainnya 8,61 Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2018 Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah- rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 garis kemiskinan Kota Surakarta pengealami kenaikan setiap tahunnya dari sebesar Rp.196.959 ,-/kap/bln naik menjadi sebesarnya 448.062 Rp/kapita/bulan pada tahun 2017. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.14. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 (Rupiah/Kapita/Bulan) Dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi sebesar Rp. 333.224,-/kapita/bulan dan Nasional Rp.387.160,-/kapita/bulan pada tahun 2017, Kota Surakarta dengan capaian sebesar Rp.448.062,-/kapita/bulan 196.959 236.751 286.158 306.584 326.233 361.517 403.121 417.807 406.840 430.293 448.062 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta II-32 berada diatas provinsi dan nasional. Sedangkan dibandingkan dengan garis kemiskinan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2017, garis kemiskinan Kota Surakarta tertinggi ke dua setelah Kota Magelang ( Rp.450.908,-/kapita/bulan). Ini menunjukkan biaya hidup di Kota Surakarta lebih mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.15. Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 b) Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 13,64%, sempat naik sebesar 16,13% pada tahun 2008, akan tetapi pada tahun tahun selanjutnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2017 sebesar 10,65%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.16. Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2007– 2017 359.944 390.555 402.297 418.845 448.062 450.908 333.224 387.160 - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Tegal Kota Surakarta Kota Magelang Kota Jawa Tengah Nasional 13,64 16,13 7,82 13,96 12,90 12,00 11,74 10,95 10,89 10,88 10,65 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta II-33 Posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Surakarta Tahun 2017 sebesar 10,65% berada di atas Provinsi (13,01%) dan dibawah Nasional (10,64%), serta merupakan tertinggi dibandingkan kota lainnya di Provinsi jawa tengah tahun 2017. Secara rinci dapat lihat pada gambar dibawah ini. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.17. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017 (%) c) Jumlah Penduduk Miskin Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2017, ditunjukkan terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2007 sebesar 69,80 ribu rupiah menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 54,90 ribu jiwa. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.18. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2007-2017 (ribu jiwa) d) Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan P1 di Kota Surakarta pada tahun 2007 sampai 4,62 5,07 7,47 8,11 8,75 10,65 13,01 10,64 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Kota Jawa Tengah Nasional 69,80 83,40 77,97 69,80 64,50 59,70 59,70 55,90 55,70 55,90 54,90 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta II-34 dengan tahun 2017 mengalami perkembangan menurun, yaitu pada tahun 2007 sebesar 2,40 menurun menjadi sebesar 1,87 pada tahun 2017. Kondisi pergerakan P1 di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.19. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2007 – 2017 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 1,87 berada di atas rata-rata provinsi sebesar 2,214 dan dibawah rata-rata Nasional sebesar 1,83 serta tertinggi dibandingkan kota lainnya di provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.20. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017 (indeks) e) Indeks Keparahan Kemiskinan Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami perkembangan menurun, yaitu pada tahun 2,40 2,71 2,67 2,19 1,89 1,33 1,63 1,48 1,74 1,34 1,87 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta 0,54 0,85 0,92 1,30 1,42 1,87 2,214 1,83 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Magelang Kota Tegal Kota Surakarta Kota Jawa Tengah Nasional II-35 2007 sebesar 0,67 menurun menjadi sebesar 0,44 pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar diberikut ini. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2007– 2017 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 0,44 berada di atas rata rata provinsi sebesar 0,573 dan Nasional sebesar 0,48 serta di posisi tertinggi dibandingkan kota lainnya di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.2. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2007– 2017 f) Kondisi Kemiskinan Periodik Kemiskinan di Solo seperti halnya di kota lain juga turut disumbang oleh faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya atas kemiskinan adalah Kemiskinan Kultural, Jenis kemiskinan ini, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Di Solo Kemiskinan Kultural Periodik yakni, kemiskinan kultural yang terjadi pada 0,67 0,75 0,78 0,53 0,46 0,28 0,34 0,30 0,40 0,35 0,44 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta 0,12 0,20 0,21 0,32 0,38 0,44 0,573 0,48 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Magelang Kota Tegal Kota Surakarta Kota Jawa Tengah Nasional II-36 beberapa waktu tertentu. Salah satu periodik yang menyumbang tingkat kemiskinan yang cuku besar adalah periode bulan ramadhan tingkat kemiskinan di Kota Solo meningkat akibat banyaknya pengemis yang berdatangan dari dalam maupun luar kota Solo untuk memanfaatkan sifat kedermawanan masyarakat yang cenderung meningkat pada bulan Ramadhan. Kondisi semcam itu turut menyumbang tingkat kemiskinan di Kota Solo secara kultural periodik 7) Gambaran Ketenagakerjaan a) Tingkat Pengangguran terbuka Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan tahun (2007-2017), yaitu pada tahun 2007 sebesar 9,31 menurun pada 2017 menjadi sebesar 4,47%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, 2017 Gambar 2.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007- 2017 (%) Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sebesar 4,47%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,57%) dan Nasional (5,50%) serta terendah kedua diantara kota lainnya setelah Kota Salatiga (3,96%). Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5-6 orang merupakan pengangguran. 9,31 9,57 10,44 8,73 7,70 6,29 7,22 6,16 4,53 4,47 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta II-37 Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, 2017 Gambar 2.4. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 (%) Kota Surakarta yang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonominya sebagian besar adalah pada sektor pedagangan, jasa dan industri menjadikaan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyakarat di luar Kota Surakarta terutama pada para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia.Dengan kondisi tersebut, naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarannya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta. b) TPAK Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami penurunan dari angka 72,57% pada Tahun 2013 menjadi 66,10% pada Tahun 2017, kondisi tersebut tidak relevan dengan Jawa tengah dan Nasional yang sama sama mengalami kenaikan pada tahun 2017. Selengkapnya perkembangan TPAK Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat berikut. 3,96 4,47 5,05 6,61 6,68 8,19 4,57 5,50 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Magelang Kota Tegal Kota Jawa Tengah Nasional II-38 Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, 2017 Gambar 2.5. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2007- 2017(%) Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,10%, Kota Surakarta berada di atas di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (69,11%) dan Nasional (66,67%). Dibandingkan Melihat perbandingan dengan kota lainnya di Jawa Tengah TPAK Kota Surakarta tahun 2017 berada di posisi terendah kedua setelah Kota Magelang (65,32%) Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, 2017 Gambar 2.6. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 (%) 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. 66,13 66,40 65,02 66,81 67,22 70,43 72,10 68,48 70,12 66,10 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta 65,32 66,10 66,33 69,28 69,87 70,53 69,11 66,67 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Tegal Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Salatiga Kota Jawa Tengah Nasional II-39 IPM (Metode Lama) Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami perkembangan meningkat yaitu, pada tahun 2007 sebesar 76,58 menjadi naik sebesar 79,10. Dalam penghitungan metode baru juga sama mengalami peningkatan yang positif dari tahun 2010 sebesar 77,45 meningkat menjadi sebesar 80,85 pada tahun 2017. Sumber: BPS Jawa tengah,2018 Gambar 2.7. Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 80,85. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Semarang sebesar 82,01; Kota Salatiga di peringkat kedua dengan indeks 81,68; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 80,85. Secara rinci terlihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Kota Surakarta, 2018 Gambar 2.8. Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 II-40 Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini. a) Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. AHH (metode lama) Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan , yaitu dari sebesar 71,84 tahun menjadi sebesar 72,75 tahun pada tahun 2013. Sama halnya dengan metode penghitungan baru AHH pada tahun 2010 hingga tahun 2016 cukup meningkat yaitu dari sebesar 76,85 tahun pada tahun 2010 menjadi sebesar 77,06 tahun pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar diberikut ini. Sumber: BPS Jawa Tengah,2018 Gambar 2.9. Angka Harapan Hidup Kota Surakarta tahun 2007-2017 Posisi relatif AHH Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 77,06 tahun berada di atas Provinsi (74,08 tahun) dan Nasional (71,06 tahun) serta menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang (77,21 tahun). Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini. II-41 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.10. Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 b) Harapan Lama Sekolah Angka harapan lama sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Kota Surakarta menunjukkan peningkatan positif, yaitu pada tahun 2010 sebesar 13,17 tahun naik menjadi sebesar 14,51 tahun pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber: BPS Jawa Tengah,2018 Gambar 2.11. Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta tahun 2010-2017 Posisi relatif HLS Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 14,51 tahun berada di atas provinsi (12,57 tahun) dan Nasional ( 12,85 tahun) dan menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa tengah setelah Kota Salatiga (14,99 tahun) dan Kota Semarang (15,20 tahun).secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. 74,19 74,23 76,66 76,98 77,06 77,21 74,08 71,06 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Semarang Kota Jawa Tengah Nasional II-42 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.12. Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 c) Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata- rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. RLS (metode lama) Kota Surakarta pada tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan dari sebesar 10,00 tahun naik menjadi sebesar 10,53 tahun. Sama halnya dengan RLS (metode Baru) juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 9,99 tahun pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 10,38 tahun pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber: BPS Jawa tengah,2018 Gambar 2.13. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surakarta tahun 2007-2017 12,78 12,89 13,79 14,51 15,20 14,99 12,57 12,85 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta Kota Semarang Kota Salatiga Kota Jawa Tengah Nasional II-43 Posisi relatif rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 10,38 tahun berada di atas Provinsi (7,27 tahun) dan Nasional (8,10 tahun) dan menempati urutan ke dua tertinggi dibandngkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa tengah setelah Kota Semarang (10,50 tahun). Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.14. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 d) Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta (metode lama) pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2007 sebesar 641,60 ribu menjadi sebesar 661,88 ribu pada tahun 2013. Sama halnya dengan pengeluaran perkapita (metode baru) juga mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar 12.123,32 ribu menjadi sebesar 13.986 ribu pada tahun 2017. selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber: BPS Jawa tengah,2018 Gambar 2.15. Pengeluaran Perkapita Kota Surakarta tahun 2007-2017 8,29 8,56 10,15 10,30 10,38 10,50 7,27 8,10 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Kota Tegal Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Magelang Kota Surakarta Kota Semarang Kota Jawa Tengah Nasional II-44 Posisi relatif pengeluran per kapita Kota Surakarta tahun 2017 sebesar Rp.13.986 ribu berada di atas Provinsi (Rp.10.377 ribu ) dan Nasional ( 10.644 ribu). capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota salatiga ( Rp.14.921 ribu) dan (Kota Semarang (14.344 ribu) . secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018 Gambar 2.16. Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Ribu Rupiah) 2) Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2010-2017, dari sebesar 95,28 pada tahun 2010 menjadi 96,74 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik . secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.17. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010- 2017 11.525 11.800 12.283 13.986 14.334 14.921 10.377 10.644 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Surakarta Kota Semarang Kota Salatiga Kota Jawa Tengah Nasional 95,28 95,32 95,70 96,16 96,48 96,38 96,74 90,32 90,92 91,12 91,50 91,89 92,21 92,22 91,94 89,42 89,52 90,07 90,19 90,34 91,03 90,82 90,96 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Surakarta Jawa Tengah Nasional II-45 Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2017 adalah 96,74 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,94 dan Nasional sebesar 90,96. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan dan Kota Magelang maka Kota Surakarta menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.18. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 Gambaran indikator pembentuk IPG Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini. a) Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2010 hingga tahun 2017 Kota Surakarta mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya, yaitu angka harapan hidup laki-laki pada tahun 2010 sebesar 74,82 tahun meningkat menjadi sebesar 75,26 tahun. Sama halnya dengan perempuan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 78,78 naik menjadi 78,96 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.19. Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 96,2696,7495,3495,6994,4392,92 91,94 90,96 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Provinsi/ Kabupaten/ Kota JAWA TENGAH Nasional 74,82 74,85 74,89 74,93 74,95 74,97 75,26 78,78 78,82 78,85 78,89 78,91 78,92 78,96 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 laki-laki perempuan II-46 Posisi relatif Angka harapan hidup Kota Surakarta tahun 2017 untuk Laki-laki sebesar 75,26 tahun, berada di atas rata-rata laki-laki nasional ( 69,19 tahun ) dan laki-laki provinsi (72,16 tahun), serta capaiannya tertinggi ke dua setelah kota Semarang ( 75,42 tahun). Sedangkan angka harapan hidup untuk perempuan pada tahun 2017 sebesar 78,96 tahun, berada di atas rata-rata perempuan provinsi (76,02 tahun) dan Nasional (73,06 tahun), serta tertinggi kedua setelah Kota Semarang ( 79,13 tahun) . secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 2.20. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017 b) Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin kota Surakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2017 masing-masing mengalami perkembangan posistif naik. Berdsarkan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2010 hingga tahun 2017 yaitu sebesar 13,24 tahun meningkat menjadi sebesar 14,42 tahun. Sama halnya dengan jenis kelamin laki- laki dimana pada tahun 2010 sebesar 13,04 tahun menjadi sebesar 14,57 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 74,84 75,26 75,18 75,42 72,28 72,32 78,55 78,96 78,84 79,13 75,99 76,18 72,16 76,02 69,19 73,06 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Laki-laki Perempuan Laki-Laki Jawa Tengah Perempuan Jawa tengah Laki-laki Nasional Perempuan Nasional 13,24 13,52 13,61 13,99 14,38 14,40 14,42 13,04 13,20 13,45 13,58 13,90 14,12 14,57 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 laki-laki perempuan II-47 Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.21. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 Posisi relatif harapan lama sekolah Kota Surakarta tahun 2017 untuk laki-laki sebesar 14,42 tahun berada di atas rata-rata laki laki provinsi 12,52 tahun dan Nasional 12,78 tahun serta berada di posisi ketiga tertinggi setelah Kota semarang (15,41 tahun) dan Kota salatiga (14,58 tahun). Sedangkan untuk harapan lama sekolah perempuan kota surakarta tahun 2017 sebesar 14,57 thun berada di bawah rata-rata perempuan Provini sebesar 12,63 tahun dan Nasional sebesar 12,92 tahun serta berada diposisi ke tiga tertinggi setelah Kota salatiga (15,00 tahun) dan Kota Semarang (14,83 tahun). Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.22. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2015 c) Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di kota Surakarta tahun 2010 hingga tahun 2017 sama sama mengalami peningkatan. berdasarkan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2010 sebesar 10,50 tahun naik menjadi sebesar 10,96 tahun.sama halnya dengan berjenis kelamin perempuan dimana pada tahun 2010 sebesar 9,25 tahun naik menjadi sebesar 9,84 tahun. selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini 13,7414,4214,5815,4112,6712,6613,7914,5715,0014,8312,7912,98 12,52 12,63 12,78 12,93 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Laki-laki Perempuan Laki-laki Jawa tengah Perempuan Jawa tengah Laki-laki Nasional Perempuan Nasional 10,50 10,65 10,79 10,86 10,90 10,94 10,96 9,25 9,31 9,48 9,70 9,80 9,82 9,84 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 laki-laki perempuan II-48 Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.23. Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 Posisi relatif rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2017 untuk laki-laki sebesar 10,96 tahun berada di atas rata-rata laki-laki Provinsi (7,79 tahun) dan Nasional (8,56 tahun) serta posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (11,28 tahun). Sedangkan rata-rata lama sekolah untuk perempuan kota surakarta pada tahun 2017 sebesar 9,84 tahun, berada di atas rata-rata perempuan provinsi (6,78 tahun) dan nasional (7,65 tahun) serta tertinggi ke tiga setelah Kota Semarang (10,13 tahun) dan Kota Magelang (9,94 tahun). Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.24. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017 d) Pengeluaran perkapita Pengeluaran perkapita kota Surakarta berdasarkan jenis kelamin tahun 2010 hingga 2017 sama sama mengalami kenaikan. berdasarkan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2010 sebesar Rp.12.581 ribu naik menjadi sebesar Rp.14.093 ribu pada tahun 2017. Sama halnya jenis kelamin perempuan yaitu dari tahun 2010 sebesar Rp. 10.889 ribu naik menjadi sebesar Rp. 12.963 ribu pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 10,9210,9610,6811,288,938,689,949,849,5710,138,217,45 7,79 6,78 8,56 7,65 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal laki-laki Perempuan laki-laki Jawa Tengah Perempuan Jawa Tengah Laki-laki Nasional Perempuan Nasional 12.581 12.664 12.919 13.173 13.254 13.694 14.093 10.889 11.195 11.510 12.204 12.547 12.622 12.963 - 6.000 12.000 18.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 laki-laki perempuan II-49 Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.25. Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2010-2017 Posisi relatif pengeluaran perkapita Kota Surakarta tahun 2017 untuk laki-laki sebesar Rp.14.093 ribu berada di bawah rata-rata laki- laki Provinsi (Rp.14.214 ribu) dan Nasional (Rp.14.932 ribu) serta posisi terendah kedua setelah Kota Magelang (Rp.12.832 ribu). Sedangkan pengeluaran perkapita untuk perempuan kota surakarta pada tahun 2017 sebesar Rp.12.963 ribu, berada di atas rata- rata perempuan provinsi (Rp.9.207 ribu) dan nasional (Rp.8.752 ribu) serta tertinggi ke tiga setelah Kota salatiga (Rp.14.679 ribu) dan Kota Semarang (Rp.13.639 ribu) Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.26. Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta Tahun 2017 3) Indeks Pemberdayaan Gender Perkembangan IDG pada tahun 2010 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 75,75 naik menjadi sebesar 77,25 pada tahun 2017. Sama dengan kondisi Provinsi dan Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya . selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 12.83214.09318.66915.13715.55017.17311.36312.96314.67913.63911.52811.634 14.214 9.207 14.932 8.752 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Laki-laki Perempuan Laki-laki Jawa Tengah Perempuan Jawa tengah Laki-laki Nasional Perempuan Nasional II-50 Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.27. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010- 2017 Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 77,25 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,10 dan Nasional sebesar 71,74. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah IDG Kota Surakarta menempati posisi ketiga teratas setelah Kota Salatiga dan Kota Tegal. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut. Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.28. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 Gambaran indikator pembentuk IDG Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini. a) Keterlibatan perempuan di parlemen Keterlibatan perempuan di parlemen kota surakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2017 mengalami menurunan dari sebesar 22,50% 75,75 78,06 79,32 78,93 74,93 74,98 77,25 67,96 68,99 70,82 71,22 74,46 74,80 74,89 75,10 68,15 69,14 70,07 70,46 70,68 70,83 71,39 71,74 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Kota Surakarta Jawa Tengah Nasional 76,2877,2580,8375,2265,1177,52 75,10 71,74 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Nasional II-51 menjadi sebesar 20,00%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.29. Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kota Surakarta Tahun 2010-2017 Posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 20,00% berada diatas rata-rata Nasional (17,32%) dan di bawah Provinsi (24,00%) serta berada terendah kedua dibandingkan kota lainnya setelah Kota Pekalongan (16,67%). Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini . Sumber : KPPPA, Buku PMBG,2018 Gambar 2.30. Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan Di Parlemen Kota Surakarta Tahun 2017 b) Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi kota surakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2017 mengalami perkembangan fluktuatif menurun, yaitu pada tahun 2010 sebesar 22,50 25,00 22,50 25,00 17,78 17,78 20,00 0,00 12,00 24,00 36,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16,67 20,00 20,00 22,00 28,00 33,33 24,00 17,32 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Kota Pekalongan Kota Surakarta Kota Magelang Kota Semarang Kota Salatiga Kota Tegal Kota Jawa Tengah Nasional II-52 45,07% naik menjadi sebesar 48,44% pada tahun 2012 , kemudian mengalami penurunan sebesar 42,75% pada tahun 2013, selanjutnya meningkat menjadi sebesar 50,64% pada tahun 20015 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 48,66%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG, 2018 Gambar 2.31. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta Tahun 2010-2017 Posisi relatif Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi kota surakarta pada tahun 2017 sebesar 48,66% berada di atas rata-rata Provinsi (46,97%) dan Nasional (46,31%) serta di urutan tertinggi ke dua dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi jawa tengah setelah Kota Magelang (51,78%). Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG, 2018 Gambar 2.32. Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta Tahun 2017 c) Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja kota surakarta pada tahun 2010 hingga tahun 2017 mengalami perkembangan naik, 45,07 41,15 48,44 42,75 48,51 50,64 48,66 0,00 30,00 60,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 44,06 45,84 46,94 47,15 48,66 51,78 46,97 46,31 40,00 42,00 44,00 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 Kota Salatiga Kota Tegal Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Surakarta Kota Magelang Kota Jawa Tengah Nasional II-53 yaitu pada tahun 2010 sebesar 42,06% naik menjadi sebesar 43,94% pada tahun 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber : KPPPA, Buku PMBG, BPS Gambar 2.33. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kota Surakarta Tahun 2010-2017 Posisi relatif Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja kota surakarta pada tahun 2017 sebesar 43,94% berada di atas rata- rata Provinsi (34,13%) dan Nasional (36,62%) serta peringkat tertinggi dibandingkan dengan Kota lainnya di provinsi Jawa Tengah . secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 2.34. Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kota Surakarta Tahun 2017 42,06 41,48 42,17 42,72 43,27 43,93 43,94 40,00 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 43,50 44,00 44,50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 27,81 29,74 36,81 41,36 41,83 43,94 34,13 36,62 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Semarang Kota Salatiga Kota Magelang Kota Surakarta Kota Jawa Tengah Nasional II-54 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi seni budaya dan olahraga di Kota Surakarta cukup baik, cakupan kesenian menunjukan peningkatan tahun 2010 sebesar 40%, meningkat menjadi 100% ditahun 2017. Sementara itu untuk rasio grup kesenian menurun dari 6,80 ditahun 2015 menjadi 4,16 di tahun 2017. Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya tahun 2015 sebesar 76,87% meningkat menjadi 86% di tahun 2017 Untuk perkembangan olahraga di Kota Surakarta pada tahun 2017 tersedia 53 gedung olahraga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tersedia 32 gedung olahraga. Gendung tersebut berfungsi sebagai sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Gedung olahraga memiliki sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas Fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga. Sementara itu untuk klub olahraga di Kota Surakarta sebanyak 40 klub di tahun 2017. Persentase pemuda berprestasi di kancah nasional dan internasional juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 30% pada tahun 2015, meningkat menjadi 75% pada tahun 2017. Di bidang olahraga persentase atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan intenasional mengalami penurunan dari sebesar 80,98% menjadi 67,28% pada tahun 2017. 2.3. Aspek Daya Saing 2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kota Surakarta pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 trenya mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2007 sebesar Rp.345.300 (Perkapita/Bln) menjadi sebesar Rp.1.213.029 (Perkapita/Bln) pada tahun 2016. Relevan dengan perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga trennya mengalami peningkatan pada periode tahun 2007 hingga tahun 2016. selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Sumber: BPS Jawa Tengah,2018 345.300 584.800 529.600 689.500 661.400 685.200 874.300 876.057 1.119.756 1.213.029 250.200 341.200 350.600 394.500 652.800 507.000 574.900 622.858 695.856 756.720 353.421 386.370 430.065 494.845 593.664 633.269 703.561 776.032 868.823 946.258 - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kota Surakarta Jawa Tengah Nasional II-55 Gambar 2.35. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2007-2016 (Perkapita/Bln) Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi Kedua tertinggi. Pengeluaran per kapita kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar berikut. Sumber: BPS Jawa Tengah,2018 Gambar 2.36. Perbandingan Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2017 (Perkapita/Bln) 2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur 1) Perhubungan Kondisi jalan di Kota Surakarta sebagian besar dalam kondisi baik. Dari 676.656 km total panjang jalan, pada tahun 2017 sebesar 78,54% di antaranya dalam kondisi baik. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 mencapai angka 0,080. Pada tahun 2016 jumlah bus yang masuk ke Terminal Tirtonadi sebanyak 736.196 bus Cepat dan 527.332 bus Lambat. Jumlah orang yang melalui terminal mencapai 13.709.121 orang. Adapun Stasiun Balapan melayani penumpang kereta api sebanyak 1,367,846 orang. Sedangkan angkutan barang di Stasiun Tirtonadi mencapai 855.611 Kg. 2) Fasilitas Penunjang Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya perbankan. Jasa perbankan di Kota Surakarta dilayani oleh 38 kantor bank yang ada. Bank tersebut terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik pemerintah daerah, dan bank milik swasta asing. Jumlah bank milik pemerintah berjumlah 4 unit, kemudian bank milik pemerintah daerah ada 1 unit, bank milik swasta nasional ada 30 unit, dan bank milik swasta asing ada 3 unit. Fasilitas hotel juga menunjang perkembangan perekonomian di Kota Surakarta. Hotel ini akan memfasilitasi pengunjung dari luar kota yang akan melakukan kegiatan bisnis, wisata dan lain-lain. Jumlah hotel di Kota 783.3771.038.5031.125.8111.180.3931.213.0291.375.419 756.720 946.258 - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Semarang Kota Jawa Tengah Nasional II-56 Surakarta pada tahun 2017 mencapai 161 buah yang terdiri dari hotel berbintang, hotel non bintang, hingga home Stay. 3) Penggunaan Air Bersih Pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2017 tergolong baik, terlihat dari cakupan Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 81,5%. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 97,28%. Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, tentunya perlu ditingkatkan pembangunan sarana sanitasi dan air bersih. 2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas Sebagai kota besar, Surakarta tentu tidak lepas dari permasalahan keamanan dan ketertiban yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan yang harus diminimalisir adalah angka kejahatan. Angka kriminalitas pada tahun 2017 sebanyak 1.267 kasus. Pemerintah Kota Surakarta bersama aparat penegak hukum berupaya meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dengan melakukan deteksi dini, pengamanan, dan penegakan hukum terhadap pelanggar atau pelaku tindak kriminal. 2) Perijinan Pelayanan perijinan dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis ijin yang dilayani antara lain pendaftaran penanaman modal, ijin prinsip penanaman modal, ijin usaha penanaman modal, tanda daftar perusahaan, dan surat ijin usaha perdagangan. Di samping itu terdapat juga berbagai jenis perijinan maupun non perijinan yang dapat dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta. 2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) di Kota Surakarta tahun 2007 hingga tahun 2017 cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 359.976 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 392.396 jiwa. Sedangkan usia non produktif yang merupakan penjumlahan usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, pada tahun 2007 hingga tahun 2017 cenderung menurun, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 155.396 jiwa dan pada tahun 2017 menjadi sebanyak 141.584 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk kota Surakarta menurut kelompok usia produktif dan non prduktif disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2007-2017 Usia (tahun) 2007 2008 2009 2010 2011 0-14 121.052 110.465 116.621 111.980 109.493 15-64 359.976 378.573 378.296 357.219 362.737 65+ 34.344 33.896 33.285 30.138 29.420 II-57 Lanjutan Tabel 2.14 Usia (tahun) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-14 115.524 113.792 112.831 107.580 106.600 129.544 15-64 357.510 361.886 364.235 370.906 372.790 392.396 65+ 27.137 32.147 33.011 33.740 34.781 40.861 Sumber: BPS Kota Surakarta, Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) di Kota Surakarta pada kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2017 terjadi fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu pada tahun 2007 sebesar 43,17% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 37,80%, artinya 100 orang usia produktif pada tahun 2017 menanggung usia non produktif sebanyak 38 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Kota Surakarta, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Gambar 2.37. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Surakarta Tahun 2017-2017 Sumber Daya Manusia di Kota Surakarta cukup baik dengan tingginya usia produktif yang siap untuk bekerja. Berdasarkan data taun 2017 semester I dari Dispendukcapil Kota Surakarta, jumlah penduduk usia 15-64 pada tahun 2017 adalah 394.431 jiwa, yang jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif nya sebanyak 168.438 jiwa maka dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Surakarta adalah sebesar 42,70. 43,17 38,13 39,63 39,78 38,30 39,90 40,33 40,33 38,10 37,93 37,80 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 II-58 Sumber: BPS Kota Surakarta, 2017 Gambar 2.38. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015 SD SMP SMA SMK Akademi S1-S3 2010 35.560 48.584 59.868 39.601 11.124 22.294 2011 46.316 49.997 56.394 42.392 11.923 20.244 2012 44.289 46.598 51.687 47.128 14.070 29.237 2013 33.796 63.591 49.843 45.837 11.079 30.185 2014 27.377 43.040 54.591 57.505 11.879 36.986 2015 45.707 46.397 45.751 65.514 16.038 33.058 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 (Jiwa) II-59 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Pendidikan Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar. (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar,pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Perkembangan capaian indikator tersebut selama kurun waktu 2007 – 2017 capaian indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan yaitu 10 tahun pada tahun 2007 meningkat menjadi 10,38 tahun pada tahun 2017. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 13,17 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 14,51 pada tahun 2017. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

a.Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2007 sampai tahun 2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2008 APK PAUD sebesar 16,83% pada taun 2017 meningkat menjadi 56,21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Perkembangan data tentang APK PAUD tersebut menunjukkan walaupun partisipasi anak usia dini untuk mengikuti pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan namun belum sesuai dengan target nasional yaitu sebesar 65% pada tahun 2017. Capaian APK PAUD masih relatif rendah.
b.Pendidikan Dasar Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2007 persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik sebesar 60,22% pada tahun 2017 meningkat menjadi 89,86%. Demikian juga persentasae ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2007 – 2017 perkembangan ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2007 persentase ruang kelas dalam kondisi baik sebesar 92,49% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 93,91%. Selain kondisi ruang II-60 kelas indikator lain dari ketersediaan adalah rasio sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 50,72 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2017 turun menjadi 43,44 sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah. Selain itu ketesediaan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi penting dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Ketersediaan guru ditunjukkan dengan rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI fluktuatif, namun cenderung memadai, pada tahun 2012 rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI sebesar 1:18 pada tahun 2017 sedikit meningkat menjadi 1:17. Sedngkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan guru menunjukkan data yang fluktuatif namun cenderung konstan. Rasio guru terhadap murid SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 1:13 pada tahun 2017 menunjukkan angka yang sama yaitu 1:13. Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan guru SD dan SMP sudah memadai. Pelayanan pendidikan harus menjangkau semua wilayah, dan semua lapisan masyarakat dan mendorong penurunan angka putus sekolah. Demikian juga pendidikan dasar, harus mampu menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Indikator yang mengukur pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Parsisipasi Murni. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dari tahun 2007 – 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 APKD SD/MI/Paket A sebesar 110,25%, meningkat menjadi 110,37% pada tahun 2017. APK SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2007 – 2017 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 APK SMP/MTs/ Paket B sebesar 90,55% pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 87,93%; Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Paket A selama kurun waktu 2007 – 2017 juga mengalami peningkatan dari sebesaar 93,44% pada tahun 2007 meningkat menjadi 98,91% pada tahun 2017. APM SMP/MTs/Paket B juga mengalami peningkatan dari 70,08% pada tahun 2007 meningkat menjadi 81,25% pada tahun 2017. Dari aspek kualitas pelayanan pendidikan, kualitas pelayanan pendidikan diukur melalui angka kelulusan, rata-rata nilai Ujian nasional dan kualifikasi guru SD/MI dan SMP/MTs. Angka Kelulusan SD/MI megalami peningkatan dari sebesar 97,75% pda tahun 2007 meningkat menjadi 100% pada tahun 2017. Demikian juga Angka Kelulusan SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari 81,54% pda tahun 2007 menjadi 100% pada tahun 2017. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru juga harus memenuhi kualifikasi D4 atau sarjana. Persentase guru PAUD berkualifikasi D4/S1 mengalami peningkatan dari 29,81% pada tahun 2010 meningkat menjadi 62,58% pada tahun 2017. Guru SD/MI berkualifikasi D4/sarjana juga mengalami peningkatan dari 42,25% pada tahun 2007 meningkat menjadi 90,00% pada tahun 2017. Demikian juga Kualifikasi Pendidik atau guru SMP/MTs juga mengalami peningkatan dari sebesar 85,95% pada tahu 2007 meningkat menjadi 100% pada tahun 2017. II-61
c.Pendidikan Non Formal Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pedidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG’s pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Surakarta sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang PAUD sebanyak 32 sekolah, sekolah dasar sebanyak 19 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 10 sekolah. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut: II-62 Tabel 2.15. Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. 1.APK SD/MI/Paket A % 110,25 112,14 111,88 113,40 99,49 107,90 104,02 105,47 108,25 109,80 110,37 Dinas Pendidikan
2. 2.APK SMP/MTs/Paket B % 90,55 106,26 83 82,14 91,45 98,82 95,25 93,31 96,95 84,81 87,93 Dinas Pendidikan
3. 3.APK PAUD 3-6 tahun % NA 16,83 19,36 44,53 49,23 44,23 52,50 51,11 52,76 54,05 56,21 Dinas Pendidikan
4. 4.APM SD/MI/Paket A % 93,44 93,44 98,02 100 92,75 95,24 96,84 96,95 97,39 98,91 98,91 Dinas Pendidikan
5. 5.APM SMP/MTs/Paket B % 70,08 70,83 78 72,62 70,45 82,03 87,92 83,90 86,20 81,28 81,25 Dinas Pendidikan
6. 6.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI % 0,04 0,07 0,05 0 0 0 0 0 0 0,03 0,03 Dinas Pendidikan
7. 7.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs % 0,28 0,09 0,37 1,59 3,04 0 0 0 0 0,06 0,04 Dinas Pendidikan
8. 8.Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 97,75 94,62 96,4 99,22 99,08 100 97,63 100 100 95,14 100 Dinas Pendidikan
9. 9.Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 81,54 95,02 89,34 92,33 89,17 89,59 86,44 89,46 100 96,79 100 Dinas Pendidikan
10. 10.Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs % NA NA NA 95,45 98,73 97,56 97,6 100 100 100 100 Dinas Pendidikan
11. 11.Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah % NA NA NA NA NA 50,72 61,28 49,78 34,1 54,8 43,44 Dinas Pendidikan
12. 12.Rasio guru/murid SD/MI Rasio NA NA NA NA NA 01.18 01.16 01.16 01.15 01.20 01.17 Dinas Pendidikan
13. 13.Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio NA NA NA NA NA 01.13 01.13 01.13 01.14 01.16 01.13 Dinas Pendidikan
14. 14.Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik % 60,22 70,55 70,21 78,91 76,77 79,77 78,37 89,54 86,19 86,53 89,86 Dinas Pendidikan
15. 15.Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik % 92,49 93,28 93,75 92,69 87,82 92,75 86,61 92,07 94,16 93,68 93,91 Dinas Pendidikan
16. 16.Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 % NA NA NA 29,81 32,63 32,63 32,63 47,58 75,08 76,57 62,58 Dinas Pendidikan
17. 17.Persentase Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4 % 42,25 49,44 54,19 63,36 68,44 74,03 77,62 77,62 80,00 87,23 90,00 Dinas Pendidikan
18. 18.Persentase Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4 % 85,95 78,40 78,57 81,98 83,88 82,11 82,11 82,10 83,83 94,29 100,00 Dinas Pendidikan
19. 19.Persentase Lembaga Penyelenggara Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang terakreditasi % NA NA NA NA NA NA NA NA 40,14 52,38 61,11 Dinas Pendidikan
20. 20.Cakupan Layanan Pendidikan non formal % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2,5 2,7 Dinas Pendidikan Sumber data : Dinas Pendidikan II-63 2) Kesehatan Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajad kesehatan masyarakat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kota surakarta mengalami peningkatan yaitu dari 76,85 tahun pada tahun 2010 menjadi 77,06 tahun pada tahun 2017. Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa). Capaian indikator AKI dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 fluktutatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2007 AKI kota Surakarta sebesar 49,52 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 meningkat menjadi 70,74 per 100.000 kelahiran hidup. AKB mengalami penurunan selama kurun waktu 2007 – 2017, pada tahun 2007 AKB sebesar 3,47 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 2,93 per 1.000 kelahiran hidup. AKBa selama kurun aktu 2007 – 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 AKBa sebessar 0,89 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat menjadi 4,24 per 1.000 kelahiran hidup. Indikator lain yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah persentase rumahtangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 Persentase rumahtangga berperilaku hidup bersih dan sehat fluktuatif cenderung turun. Pada tahun 2007 persentase rumahtangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 89,45%, pada tahun 2017 turun menjadi 69,37%. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian agar masyarakat tidak mudah terjangkit penyakit karena kurang berperilaku hidup bersih dan sehat. Upaya peningkatan layanan kesehatan dasar dan pengendalilan penyakit harus dilakukan dengan upaya promotif dan preventif kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Dalam rangka mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar diperlukan adanya dukungan dalam pemenuhan sarana prasarana dan alat yang sesuai dengan standar. Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan Kota Surakarta telah tersedia fasilitas layanan dasar dan rujukan. Cakupan puskesmas Kota Surakarta mengalami peningkatan dari 300% pada tahun 2007 meningkat menjadi 340% pada tahun 2017, dan untuk cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2017 sebesar 49,02%. Proporsi Puskesmas PONED Standar tahun 2017 sebesar 23,53%. Sementara itu untuk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk tahun 2017 sebesar 0,23. Ketersedian fasilitas dasar dan rujukan juga didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Surakarta yang menunjukan peningkatan dari tahun 2010-2017. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2010 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1,22 per satuan penduduk meningkat menjadi 2,5 per satuan penduduk pada tahun 2017. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: II-64 Tabel 2.16. Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
21. 1.AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup) per 1000 KLH 3,47 3,59 5,70 6,61 4,70 6,02 3,22 4,79 2,82 3,35 2,93 Dinas Kesehatan
22. 2.AKBa (per 1.000 Kelahiran Hidup) per 1000 KLH 0,89 0,69 0,20 8,41 5,34 6,61 4,43 5,3 3,56 4,23 4,24 Dinas Kesehatan
23. 3.Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup per 1000 KLH 49,52 48,00 100,00 90,15 39,40 59,2 30,21 71,35 52,28 40,55 70,74 Dinas Kesehatan
24. 4.Prevalensi balita gizi kurang diganti Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita % 6,79 7,09 6,83 7,54 5,86 3,45 3,72 2,58 1,95 1,43 1,38 Dinas Kesehatan
25. 5.Prevalensi balita gizi buruk % NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan
26. 6.Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Baduta % NA NA NA NA NA NA NA NA 5,66 5,65 3,14 Dinas Kesehatan
27. 7.Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia diatas 18 tahun % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5,9 1,74 Dinas Kesehatan
28. 8.Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) % 89,45 68 92,3 43,5 44,48 44,44 42,55 38,54 53,17 70,00 69,37 Dinas Kesehatan
29. 9.Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif % 13,77 10,27 30,6 26,3 42,05 46,07 55,78 67,72 73,64 76,72 79,73 Dinas Kesehatan
30. 10.Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Per 100.000 penduduk 111,52 106,33 107,08 109,5 114 102,00 121,40 105,60 126,25 31,83 89,49 Dinas Kesehatan
31. 11.Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Per 100.000 penduduk 1,2 0,72 0,5 0 0,6 1,2 1,4 1 0,2 tidak menjadi indikator di 2016 tidak menjadi indikator di 2017 Dinas Kesehatan
32. 12.Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) % 70,01 69,5 75,1 75,57 78,1 70,15 80 63,1 65,5 29,5 82,16 Dinas Kesehatan
33. 13.Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) % 96 94,2 98 90 96,46 95,35 90,96 84,2 94,01 96,69 96,94 Dinas Kesehatan
34. 14.Angka kesakitan TB % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 31,83 89,49 Dinas Kesehatan
35. 15.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
36. 16.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan II-65 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
37. 17.Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun diganti Prevalensi HIV/AIDS pada populasi dewasa 0,005 0,009 0,01 0,009 0,007 0,006 0,017 0,02 0,015 0,02 0,034 Dinas Kesehatan
38. 18.Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral % NA 70 76,5 94,2 88 87 87 89 90 90,11 87,5 Dinas Kesehatan
39. 19.Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate % 1 2,4 1,6 0,86 3,3 2,68 3,5 0,86 0 1,59 0,81 Dinas Kesehatan
40. 20.Rasio dokter per satuan penduduk Per 100.000 penduduk NA NA NA 1,22 1,2 1,28 1,5 1,8 1,91 2,39 2,5 Dinas Kesehatan
41. 21.Cakupan puskesmas % 300 300 340 340 340 340 340 340 340 340 340 Dinas Kesehatan
42. 22.Cakupan pembantu puskesmas % 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 47 47 47 47 50,98 49,02 Dinas Kesehatan
43. 23.Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk % NA NA NA 0,2 0,2 0,2 0,18 0,22 0,22 0,19 0,17 Dinas Kesehatan
44. 24.Proporsi Puskesmas PONED sesuai standar % NA NA NA 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 23,53 Dinas Kesehatan
45. 25.Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk % 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,24 0,27 0,25 0,24 0,23 Dinas Kesehatan
46. 26.BOR (Bed Occupancy Ratio) % 61,6 34,7 46,64 64,4 66,5 37,91 36,58 72,2 58,64 69,81 66,14 Dinas Kesehatan
47. 27.AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat) (hari) hari 4,9 2,61 2,87 4,4 5,1 5,2 5 2,9 2,9 2,87 2,67 Dinas Kesehatan
48. 28.TOI (Turn Over Interval) hari 3,1 4,91 3,29 2,4 3,05 3,05 5,78 3,8 2 1,24 NA Dinas Kesehatan
49. 29.BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur) kali NA 48,52 59,28 72,3 69,2 59,84 39,78 46,31 58,64 88,86 90,57 Dinas Kesehatan
50. 30.NDR (Net Death Rate) % 2,4 2,3 2,7 2,6 2,2 2,2 2,1 2,3 0,05 8,78 NA Dinas Kesehatan
51. 31.Proporsi RS PONEK % 0 7,69 7,69 7,69 7,69 15,38 21,43 23,07 40 33,33 36,36 Dinas Kesehatan
52. 32.Proporsi RS terakreditasi % 60 59 60 6,1 69 53 46 40 36 69,23 69,23 Dinas Kesehatan
53. 33.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 100 100 100 100 100 100 100 94,50 100 100 100 Dinas Kesehatan
54. 34.Cakupan kunjungan bayi % 100 100 100 94,58 97,22 97,56 95,5 96,36 95,47 97,29 96,62 Dinas Kesehatan
55. 35.Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 diganti menjadi Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar % 96,8 96,3 96,2 94,78 96,55 97,62 97,73 96,58 92,74 95,96 98,41 Dinas Kesehatan
56. 36.Cakupan pelayanan nifas % 100 100 100 98,35 99,73 99,73 99,85 94,45 92,14 93 99,93 Dinas Kesehatan
57. 37.Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 100 100 100 17,03 16,49 15,98 20,47 17,87 23,64 100 100 Dinas Kesehatan II-66 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
58. 38.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % NA NA NA 72,85 83,31 78,64 99,6 91,99 98,55 98,81 100 Dinas Kesehatan
59. 39.Cakupan peserta KB aktif % 73,03 77,3 90,05 81,1 83,22 84,27 81,85 80,96 66,83 82,1 77,23 Dinas Kesehatan
60. 40.Jamkesmas jiwa NA NA NA 100.019 100.019 100.019 160.020 160.020 159.255 163.746 NA Dinas Kesehatan
61. 41.PKMS Jiwa NA 143.062 175.323 208.428 226.254 240.352 241.627 247.599 246.288 NA NA Dinas Kesehatan
62. 42.Jamkesda Provinsi jiwa NA NA NA NA NA NA NA NA 925 925 1704 Dinas Kesehatan
63. 43.Angka harapan hidup tahun 71,84 71,98 72,07 76,85 76,89 76,93 76,97 76,99 77,00 77,03 77,06 Dinas Kesehatan
64. 44.Persentase Peserta BPJS yang premi dibayar pemerintah % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 31,88% 37,63% Dinas Kesehatan
65. 45.Persentase peserta BPJS dari masyarakat kota Surakarta % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5,83% 85,19% Dinas Kesehatan Sumber data : Dinas Kesehatan II-67 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya- upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Surakarta menunjukan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase jalan baik dari tahun 2007-2017. Tahun 2007 persentase jalan baik sebesar 68%, tahun 2017 meningkat menjadi 78,54%. Panjang jembatan dalam kondisi baik juga menunjukan peningkatan dalam kurun waktu 2007-2017. Tahun 2007 persentase panjang jembatan baik sebesar 78%, tahun 2017 meningkat menjadi 87%. Persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukan perkembangan yang fluktuaktif. Tahun 2007 sebesar 70% saluran drainase dalam kondisi baik, tahun 2013 meningkat sampai dengan 80%. Sampai dengan tahun 2017 menurun menjadi 73,77%. Adapun terkait dengan banjir, persentase wilayah bebas banjir meningkat dari 80% pada tahun 2007 menjadi 94% pada tahun 2017. Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber - sumber air baku baru agar memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan. Inventarisasi sumber-sumber air sangat diperlukan, yang dibarengi dengan upaya perlindungan untuk mempertahankan kandungan air tanah melalui upaya konservasi dan sumur resapan. Cakupan pelayanan Air Minum Perkotaan (PDAM) tahun 2007 sebesar 61,05% sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 71,47%. Sementara itu untuk persentase rumah tangga bersanitasi menunjukan peningkatan dari tahun 2007-2017, Tahun 2010 sebesar 11,61% sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 97,28%. Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana. Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang menjadi semakin terbatas. Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang II-68 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW ke dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Persentase kawasan memiliki RTBL tahun 2017 sebesar 19,4%, sementara itu untuk ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital tahun 2017 mencapai 100%. Capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Surakarta tahun 2007-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : II-69 Tabel 2.17. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
66. 1.Infrastruktur kota dalam kondisi baik % 72 70 69,9 70 73 76 77,3 72 76,18 77,5 79,77 DPUPR
67. 2.Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat % 70 70 70 70 75 78 80 60 69,77 70 73,77 DPUPR
68. 3.Presentase pembangunan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik lingkup kewenangan kota % 16 17 18 19 20 25 27 30 35 35 45,00 DPUPR
69. 4.Panjang jalan kota dalam kondisi baik % 68 62 59 60 63 68 69 72 73,77 78 78,54 DPUPR
70. 5.Panjang jembatan kota dalam kondisi baik % 78 78 80 80 81 82 83 84 85 87,5 87,00 DPUPR
71. 6.Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan % 25 25 25 25 25 25 30 30 60 82 84 DPUPR
72. 7.Persentase wilayah bebas banjir dan genangan yang tertangani % 80 84 82 85 85 89 90 91 90 90,25 94 DPUPR
73. 8.Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital. % NA NA NA 0 50 50 50 50 50 50 100 DPUPR
74. 9.Persentase kawasan memiliki RTBL % 0,014 0,014 0,14 0,055 0,82 0,109 0,109 0,136 0,177 0,218 19,4 DPUPR
75. 10.Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % NA NA NA 69 69 69 69 69 72 41,86 40,38 DPUPR
76. 11.Persentase PJU yang telah dimeterisasi % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DPUPR
77. 12.Jumlah titik lampu PJU unit 21.222 21.222 21.222 21.222 21.222 21.222 21.222 21.222 21.222 21.222 DPUPR
78. 13.Persentase luasan ruang publik yang dimanfaatkan % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 4,29 DPUPR
79. 14.Persentase Rumah tangga bersanitasi % NA NA NA 11,61 12,9 87,0 96,10 97,00 97,10 97,42 97,46 Disperumperkim
80. 15.Persentase sambungan rumah tangga limbah cair (PDAM) % NA NA NA 11,46 12,6 12,6 13,29 13,71 14,63 17,54 20,3 Disperumperkim
81. 16.Cakupan Pelayanan Air Minum % 61,05 56,97 57,03 57,23 77,23 78,44 79,65 80,94 81,46 79,23 71,47 PDAM Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, PDAM II-70 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi empat sub urusan yaitu perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sarana, prasarana, utilitas umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja perumahan dan permukiman di Kota Surakarta dapat dlihat dari beberapa capaian indikator selama 10 tahun terakhir. Persentase rumah tidak layak huni di Kota Surakarta menunjukan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2010 sebesar 0,79%, meningkat tahun 2016 meningkat menjadi 6,6%, tahun 2017 persentase rumah tidak layak huni sebesar 8,9%. Ketersediaan rumah layak huni menunjukan peningkatan, tahun 2010 sebanyak 106.691 unit, meningkat menjadi 112.056 unit di tahun
82. 2017.Dalam rangka penyelesaian RTLH, diperlukan database kemiskinan yang akurat serta sinergisitas dengan indikator program RTLH, sehingga penerima RTLH bisa tepat sasaran khususnya bagi warga miskin. Persentase kawasan kumuh di Kota Surakarta menunjukan penurunan. Tahun 2010 persentase kawasan kumuh sebesar 14%, tahun 2017 menurun menjadi 6,93%. Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kota Surakarta tahun 2017 mencapai 92,79%. Sementara itu berkaitan dengan penyediaan pemakaman umum menunjukan kondisi yang semakin menurun, dimana Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk tahun 2010 sebesar 63% menurun menjadi 20% tahun 2017. Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Surakarta sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut ini. II-71 Tabel 2.18. Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2006-2016 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
83. 1.Persentase Kawasan Kumuh % NA NA NA 14 13,5 13 12,5 10,46 8,16 6,53 6,93 Disperumperkim
84. 2.Rumah tidak layak huni % NA NA NA 0,79 0,6 2,8 2,8 2,8 2,7 6,6 8,95 Disperumperkim
85. 3.Rumah tidak layak huni unit NA NA NA NA NA 4.660 4.620 4.580 4.543 9.292 8.316 Disperumperkim
86. 4.Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk rasio NA NA NA 63 58 54 49 42 38 24 20 Disperumperkim
87. 5.Ketersediaan Rumah Layak Huni unit NA NA NA 106.691 106.941 103.340 103.380 103.420 103.457 100.578 112.056 Disperumperkim
88. 6.Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15 Disperumperkim Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan II-72 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas. Berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat capaiannya perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kriminalitas yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2012-2017, tahun 2012 sebanyak 1.925 kasus dan sebanyak 1.267 kasus pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2015 jumlah kasus tersebut didominasi kasus narkoba sebesar 142 kasus dan pencurian sebesar 101 kasus. Kota Surakarta menempati 4 golongan yaitu kejahatan konvensional, seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian dll; kejahatan transnasional, yaitu : terorisme, trafficking in persons, money loundering, ; kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, penyelundupan barang, penggelapan pajak, penyelundupan BBM; dan Kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah : SARA, konflik horizontal dan vertikal, dan unjuk rasa anarkis, dengan peta kerawanan di masing – masing kecamatan sebagai berikut : a) Kecamatan Pasar kliwon : Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi adalah pencurian, penipuan dan penganiayaan; b) Kecamatan laweyan : Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi adalah pencurian; c) Kecamatan Serengan : Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi adalah pencurian dan penipuan; d) Kecamatan jebres : Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan; e) Kecamatan Banjarsari : Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi adalah Perdagangan Obat Terlarang (Narkotika Psikotropika), Pencurian dan penipuan. Melihat banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi, maka peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan perlu ditingkatkan, termasuk dengan melakukan pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang bertugas sebagai linmas. Rasio anggota Satlinmas dibandingkan dengan jumlah RT di Kota Surakarta pada tahun 2017 baru mencapai 0,46. Selain angka kriminalitas yang masih tinggi kejadiannya di Kota Surakarta, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tingkat ketertiban masyarakat. Ketertiban tersebut berupa tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku. Tingkat Pelanggaran Perda yang diselesaikan pada tahun 2017 sebesar 83,87% menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2009 sebesar 90%. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan Perda dalah dengan melakukan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara rutin. Pelaksanaan patroli oleh Satuan Polisi II-73 Pamomg Praja sudah dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan yang ada, meskipun demikian kendala yang dihadapi adalah minimnya jumlah anggota Satpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Pada tahun 2017 rasio Satpol PP terhadap penduduk Kota Suarakarta hanya 1,03 per 1.000 penduduk. Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta. Dari 51 kelurahan di Kota Surakarta, 21 diantaranya adalah wilayah rawan banjir. 21 kelurahan yang dinilai rawan banjir itu tersebar di lima kecamatan, antara lain di Kecamatan Jebres di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Jebres, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pucang Sawit, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Sewu, dan Kelurahan Sudiroprajan; Kecamatan Pasarkliwon di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Gajahan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kedung Lumbu, Kelurahan Pasarkliwon, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Semanggi; dan Kecamatan Serengan di Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Jayengan, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Kratonan, Kelurahan Serengan, dan Kelurahan Tipes. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-74 Tabel 2.19. Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
89. 1.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/kota % 83 87 86 85 87 100 97,9 96 81,63 81,2 85,7 Satpol PP
90. 2.Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan % 89 87 90 85 89 59,5 46,4 80,08 69,23 80,09 83,87 Satpol PP
91. 3.Jumlah Konflik kasus NA NA NA 0 0 1 0 1 0 0 0 Satpol PP
92. 4.Angka kriminalitas Kasus NA NA NA NA NA 1.952 1.493 1.317 1.516 1.434 1.267 Satpol PP
93. 5.Cakupan patroli petugas Satpol PP Kec 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Satpol PP
94. 6.Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio 1,92 1,81 1,66 1,55 1,5 1,50 1,40 1,17 1,25 1,14 1,03 Satpol PP
95. 7.Deteksi Dini Kriminalitas lokasi 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 7 Satpol PP
96. 8.Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Jml. Poskamling /Kel NA NA NA NA NA 20,45 20,45 20,45 17,09 32 28,8 Satpol PP
97. 9.Rasio Linmas per satuan penduduk rasio NA NA NA NA NA NA 0,69 0,57 0,47 0,47 0,46 Satpol PP Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja II-75 6) Sosial Pembangunan di bidang sosial selama kurun waktu 2007 – 2017 menujukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang sosial juga termasuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau menurunkan penduduk miskin. Angka Kemiskinan di Kota Surakarta menunjukan penurunan, tahun 2011 sebesar 12,90%, menurun menjadi 10,65% tahun 2017. Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari tahun 2010- 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PMKS yang ditangani hanya 0,41% meningkat menjadi 3,53% pada tahun 2017. Kemudian untuk PMKS yang memperoleh bantuan juga meningkat dari 14% pada tahun 2010 meningkat menjadi 19% pada tahun 2017. Perkembangan capaian indikator persentse PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2010 – 2017 fluktuatif namun cendrung meningkat. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut: II-76 Tabel 2.20. Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
98. 1.Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % NA NA NA 0,41 NA 8,16 16 17 13 5,43 3,53 Dinas Sosial
99. 2.Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % NA NA NA 14 12 8 6 11 19 19 19 Dinas Sosial
100. 3.Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah) unit NA NA NA 26 26 26 26 39 39 39 39 Dinas Sosial
101. 4.Jumlah Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti lembaga NA NA NA NA 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Dinas Sosial
102. 5.Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % NA NA NA NA NA 8 6 11 0,19 0,05 0,15 Dinas Sosial
103. 6.Jumlah unit dapur umum mobile untuk penanganan bencana unit NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 Dinas Sosial
104. 7.Persentase korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah mendapat reintegrasi (pemulangan) dan rehabilitasi sosial % NA NA NA 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial
105. 8.Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % NA NA NA 100 100 100 100 100 100 25,33 25,33 Dinas Sosial
106. 9.Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial unit NA NA NA 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial
107. 10.Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina orang NA NA NA NA 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial
108. 11.Persentase Anak Terlantar yang dibina orang NA NA NA 4,71 12,63 12,75 25,51 NA NA NA NA Dinas Sosial
109. 12.Jumlah PMKS orang NA NA NA NA NA NA NA 166.324 19.962 32.224 166.324 Dinas Sosial
110. 13.Jumlah Orang Miskin orang NA NA NA NA NA NA NA 162.680 16.319 28.340 162.680 Dinas Sosial
111. 14.Persentase penduduk miskin % 13,64 16,13 7,82 13,96 12,90 12,00 11,74 10,95 10,89 10,88 10,65 Dinas Sosial Sumber data : Dinas Sosial II-77 2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja Kewenangan pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu Tujuan ke-8: Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2007-2017 mengalami fluktuatif, antara 258.573 orang hingga 287.762 orang. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta mencapai sebanyak 271.527 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu tahun 2007-2017 juga fluktuatif pada kisaran antara 65,02% hingga 74,65%. Pada tahun 2017 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,7%. Rasio penduduk yang bekerja dari angkatan kerja dalam kurun waktu tahun 2007-2017 juga mengalami fluktuatif, pada kisaran antara 82,01% hingga 97,37%. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017 mencapai sebesar 95,53%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surakarta sejak tahun 2007 sampai 2017 angkanya fluktuatif dengan tren menurun, dari sebesar 9,31% menjadi 4,47%. Upaya pengurangan pengangguran dilakukan dengan melakukan penempatan pencari kerja. Penempatan tenaga kerja mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 26,57% pada tahun 2017 menjadi sebesar 90,22% pada tahun 2017. Salah satu aspek yang dalam ketenagakerjaan yang juga perlu menjadi perhatian yaitu hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan kecenderungan semakin menurun, dari sebesar 10,15% pada tahun 2007 menjadi sebesar 2,9% pada tahun 2017. Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami fluktuatif, pada tahun 2010-2014 dan 2017 telah mencapai sebesar 100%, sedangkan tahun-tahun yang lain antara 66,67% hingga 84,93%. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 57.31% menjadi sebesar 76,26%. Persentase Pemeriksaan Perusahaan menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 76,71% pada tahun 2010 menjadi 62,26% pada tahun 2017. Capaian Indikator Urusan tenaga kerja Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 bisa dilihat pada tabel berikut ini: II-78 Tabel 2.21. Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
112. 1.Jumlah Angkatan Kerja (orang) orang 287.450 277.675 275.546 258.573 266.308 272.144 279.953 279.953 287.762 NA 271.527 Disnakerperin
113. 2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 66,13 66,40 65,02 66,81 67,22 70,43 72,10 68,48 70,12 NA 66,10 Disnakerperin
114. 3.Jumlah Penduduk Bekerja (orang) orang 260.680 251.101 246.768 235.998 249.368 265.000 259.864 258.234 235.998 NA 259.394 Disnakerperin
115. 4.Rasio Penduduk Bekerja % 90,75 90,43 89,56 91,27 93,64 97,37 92,82 92,24 82,01 NA 95,53 Disnakerperin
116. 5.Tingkat pengangguran terbuka % 9,31 9,57 10,44 8,73 7,70 6,29 7,22 6,16 4,53 NA 4,47 Disnakerperin
117. 6.Pencari kerja yang ditempatkan % 26,57 30,33 19,08 18.68 46.20 48,2 28,9 50,91 72,1 50,44 90,22 Disnakerperin
118. 7.Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun % 10,15 9,63 10,98 1,62 1,39 2,83 2,94 3,5 3,2 2,2 2,9 Disnakerperin
119. 8.Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja % 8,9 7,75 8,26 7,81 6,83 14,02 14,92 9,7 7,28 NA NA Disnakerperin
120. 9.Persentase Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) % 84,93 84,72 66,67 100 100 100 100 100 77 72,72 100 Disnakerperin
121. 10.Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek % 57.31 66.19 70.52 67.27 71.36 72,03 74,51 72,32 72,54 75 76,26 Disnakerperin
122. 11.Persentase Pemeriksaan Perusahaan % NA NA NA 76.71 70.03 68,26 70,5 63,08 67,19 64 62,26 Disnakerperin Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian II-79 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama kurun waktu 2007 – 2017 menujukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2010 – 2017, IPG pada tahun 2010 sebesar 95,28, meningkat menjadi sebesar 96,74 pada tahun 2017. Pada tahun 2010 IDG Kota Surakarta sebesar 75,75 namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 77,25. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan sedikit mengalami penurunan. Kekerasa terhadap perempuan selama kurun waktu 2010 – 2017 fluktuatif cenderung meningkat. Kondisi ini perlu mendapatka perhatian. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami peningkatan yaitu dari 33,64% pada tahun 2010 menjadi 37,93% pada tahun 2017. Sementara itu untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Status capaian Kota Layak Anak (KLA) di Kota surakrta meningkat dari tingkat madya ke tingkat Nindya. Pada tahun 2010 skor KLA Kota Surakarta sebesar 710, meningkat menjadi 810 pada tahun 2017. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut: II-80 Tabel 2.22. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
123. 1.Indeks Pembangunan Gender (IPG) indeks NA NA NA 95,28 95,32 95,70 96,16 96,48 96,38 NA 96,74 Dinas PP,PA dan PM
124. 2.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) indeks NA NA NA 75,75 78,06 79,32 78,93 74,93 74,98 NA 77,25 Dinas PP,PA dan PM
125. 3.Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % NA NA NA 3,49 3,5 3,5 3,5 3,51 3,51 3,52 3,52 Dinas PP,PA dan PM
126. 4.Partisipasi angkatan kerja perempuan % 52,7 52,61 53,42 53,67 53,67 53,68 53,68 53,68 53,69 59,83 57,57 Dinas PP,PA dan PM
127. 5.Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif % 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 Dinas PP,PA dan PM
128. 6.Rasio KDRT rasio 0,12 0,09 0,13 0,14 0,14 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 Dinas PP,PA dan PM
129. 7.Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO % NA NA NA 33,64 28,09 44,51 84,06 50 56,32 44,05 37,93 Dinas PP,PA dan PM
130. 8.Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO % NA NA NA 33,64 28,09 44,51 84,06 50,00 56,32 44,05 37,93 Dinas PP,PA dan PM
131. 9.Jumlah kasus kekerasan kasus NA NA NA 110 89 173 207 72 174 84 87 Dinas PP,PA dan PM
132. 10.Presentasi kelembagaan PUG yang aktif % NA NA NA NA 20 50 80 100 100 100 100 Dinas PP,PA dan PM
133. 11.Status KLA Score NA NA NA NA 710 720 730 740 750 750 810 Dinas PP,PA dan PM
134. 12.Jumlah Kepala rumah tangga perempuan (kelompok rentan) KK NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7903 Dinas PP,PA dan PM
135. 13.Proporsi PD yang menerapkan anggaran responsif gender di Renja PD % NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 73 Dinas PP,PA dan PM Sumber data : Dinas PP, PA dan PM II-81 3) Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang ter cermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan. Berkaitan dengan ketersediaan pangan, Kota Surakarta menghadapi kendala produksi bahan pangan yang sangat sedikit, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah. Ketersediaan energi per kapita tahun 2017 sebesar 3.155,00 kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein perkapita sebesar 98,86 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Surakarta telah memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang telah merekomendasikan ketetapan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi per kapita sebanyak 2.150 kkal dan protein 57 gram per hari. Aksesibilitas/keterjangkauan bahan pangan dipengaruhi oleh inflasi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun inflasi di Kota Surakarta relatif stabil, kenaikan harga bahan pangan terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kota Surakarta, baik dalam rangka pemantauan maupun pengendalian harga dan pasokan bahan pangan. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah selalu tersedia dalam kurun waktu tahun 2007-2017. Berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan, Skor pola pangan harapan di Kota Surakarta menunjukkan tren yang baik namun perlu terus dioptimalkan. Skor PPH menunjukkan peningkatan dari sebesar 85% pada tahun 2010 menjadi sebesar 88,1% pada tahun 2017. Beberapa kelompok bahan pangan yang masih rendah konsumsinya adalah daging, sayur dan buah, dan umbi-umbian. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kebiasan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, dan potensi pangan lokal yang belum banyak dimanfaatkan penduduk. Berkaitan dengan keamanan pangan pemerintah Kota Surakarta secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Namun demikian capaiannya perlu ditingkatkan, karena dilihat dari persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan baru mencapai 74,29% pada tahun 2017, angka tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% pada tahun 2009- 2015, dan sebesar 84,5% pada tahun 2016. II-82 Tabel 2.23. Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
136. 1.Ketersediaan pangan utama Kg/kap NA NA 49.600.3 00 50.435.1 25 52.853.0 00 58.000.4 70 67.366.8 00 74.943.0 00 90.059.5 70 65.248.0 55 80.243. 444 Dinas Pertanian KPP
137. 2.Persentase ketersediaan pangan utama terjangkau % NA NA 120,34 120,45 122,90 149,75 132,65 146,92 161,51 136,84 157,34 Dinas Pertanian KPP
138. 3.Persentase ketersediaan bahan pangan pokok strategis % NA NA 312 313 313 315 316 318 232 351 340,01 Dinas Pertanian KPP
139. 4.Ketersediaan Energi Per Kapita Kkal/kap/ hari NA NA 1.116,00 1.126,00 1.137,00 1.448,95 1.078,69 1.554,85 3.155,00 3.155,00 3.446,00 Dinas Pertanian KPP
140. 5.Ketersediaan Protein Per Kapita gram/kap /hari NA NA NA NA NA 1.385,89 1.401,12 1.411,13 92,92 92,92 98,86 Dinas Pertanian KPP
141. 6.Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah % NA NA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pertanian KPP
142. 7.Skor PPH Skor NA NA NA 85 86 89,6 90,1 90,3 80,8 83 88,1 Dinas Pertanian KPP
143. 8.Persentase pengawasan dan pembinaan kemanan pangan % NA NA 100 100 100 100 100 100 100 84,5 74,29 Dinas Pertanian KPP
144. 9.Penanganan daerah rawan pangan % NA NA NA NA 20 40 20 0 0 0 0 Dinas Pertanian KPP Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan II-83 4) Pertanahan Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian ijin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Persentase Persil tanah milik pemda yang bersertifikat menunjukan peningkatan, tahun 2012 sebesar 76,76%, tahun 2017 meningkat menjadi 79,06%. Sementara itu untuk penyelesaian kasus tanah milik PEMDA tahun 2017 mencapai 100%. Secara rinci, capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : II-84 Tabel 2.24. Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
145. 1.Persentase Persil tanah milik Pemda yang bersertifikat % NA NA NA NA NA 76,76 78,79 80,21 81,93 84,08 79,06 BPPKAD
146. 2.Penyelesaian kasus tanah Pemda % NA NA NA NA NA 53,84 76,05 57,44 100 100 0 Disperumperkim Sumber data : BPPKAD, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan II-85 5) Lingkungan Hidup Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan linkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kota Surakarta menunjukan peningkatan dari 40,71% tahun 2014 menjadi 50,49% tahun
147. 2017.Sementara itu untuk rasio Ruang Terbuka Hijau menurun dari 11,9 tahun 2010 menjadi 9,72% di tahun 2017 masih dibawah target nasional yang ditetapkan 20%. Perkembangan gedung dan perumahan telah mengurangi keberadaan RTH. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat juga RTH berfungsi dalam serapan air, menurunnya RTH dikuatirkan akan menurunkan serapan air. Untuk pembelian lahan privat ( 2,5 Hektare/tahun ) untuk dijadikan RTH publik ,Pemerintah Kota Surakarta sementara ini belum bisa mewujudkan dikarenakan anggaran terlalu tinggi. Untuk penghitungan RTH yang lebih valid pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pemetaan RTH ulang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah menerapkan penegakan Perda no 10 tahun 2015 Tentang PPLH pasal 56 yang berkaitan dengan penegakan pelanggaran terhadap RTH. Potensi untuk pengembangan RTH Publik melalui RTH jalur jalan kota (214,55 ha), RTH sempadan sungai (77,61 ha), RTH sempadan rel (73 ha), RTH tanah Negara (77,23 ha), RTH Kebun binatang (21,10 ha). Banyak Publik Space di Kota Surakarta yang diklaim bisa menambah luasan RTH yang menurut Undang – undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 dan 30 serta PERMEN PU No. 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH dikawasan perkotaan. Hal ini ditunjang oleh sifat public space didaerah perkotaan yang hanya merupakan kanopi hijau karena lingkungan sekitarnya lebih dominan perkerasan/hard scape sehingga fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagai daerah resapan air tidak berfungsi, hal tersebut juga berakibat pada pertumbuhan pohon yang kurang maksimal dikarenakan akar pohon tidak dapat bernafas dan tidak mendapatkan unsure hara yang memadai. Idealnya dibawah sebatang pohon harus disisakan tanah sekeliling dengan diameter selebaran tajuk pohon tersebut untuk sarana pemeliharaan berupa penyiraman, pemupukan dan pemberian pestisida. RTH yang bagus (yang ramah lingkungan) mempunyai komposisi 30% Hard scape dan 70% soft scape. Indikator kinerja yang ditunjukkan dalam penanganan sampah ditunjukkan melalui pengelolaan persampahan yang semakin baik antara lain dengan Metode 3R. Sampai pada tahun 2017, kinerja penanganan sampah di Kota Surakarta sudah mencapai 97,35%, angka tersebut meningkat dari 95,72% tahun 2010. Sedangkan untuk ketersediaan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada tahun 2017 mencapai 2,6 per satuan penduduk, meningkat dari 2 per satuan penduduk pada tahun 2011. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan daur II-86 ulang juga meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah. Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kota Surakarta berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2010 sampai 2017 tercapai sebesar 100%. Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 angkanya selalu meningkat, dengan capaian akhir tahun 2017 sebesar 70%. Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pperencemaran dan/atau perusakan lingkungan, juga sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%. Kinerja Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : II-87 Tabel 2.25. . Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2007-2017 INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
148. 1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) indeks NA NA NA NA NA NA NA 40,71 40,87 44,53 50,49 DLH
149. 2.Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik % NA NA NA 18,23 11,9 11,9 11,9 11,9 12,03 9,72 9,72 DLH
150. 3.Persentase penanganan sampah (%) % NA NA NA 95,72 95,72 95,14 96,33 95,82 95,9 96,43 97,35 DLH
151. 4.Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Per 1000 penduduk NA NA NA NA 2 1,81 1,04 2 2,5 2 2,6 DLH
152. 5.Persentase Pemantauan status mutu air % NA NA NA 100 100 100 100 100 100 100 100 DLH
153. 6.Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%) % NA NA NA NA 16,67 16,67 16,67 16,67 23,53 23,53 33,33 DLH
154. 7.Persentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air % NA NA NA 42,85 57,14 71,43 71,43 60 70 70 70 DLH
155. 8.Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti % NA NA NA 100 100 100 100 100 100 100 100 DLH
156. 9.Persentase penegakan hukum lingkungan % NA NA NA 100 100 100 100 100 100 100 100 DLH Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup II-88 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kota Surakarta giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber KTP di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 ratio penduduk ber KTP sebesar 94,05%, meningkat menjadi 98,97% pada tahun 2017. Untuk Rasio bayi ber-akte kelahiran tahun 2010 sampai 2017 sudah mencapai 100%. Persentase Kepemilikan akta kelahiran mencapai angka 81%. Kondisi ini menunjukan masih terdapat penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Untuk Cakupan Akte Kematian sampai tahun 2017 sebesar 84,2%. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : II-89 Tabel 2.26. Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
157. 1.Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 88 89,44 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
158. 2.Kepemilikan KTP % NA NA 100 94,05 100 100 100 100 99,95 98,06 98,97 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
159. 3.Rasio bayi ber-akte kelahiran % NA NA 99 100 100 100 100 100 100 100 98,56 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
160. 4.Kepemilikan akta kelahiran % NA NA 58 69 69,47 69,55 73,62 75 85 78 81 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
161. 5.Rasio pasangan berakte nikah % NA NA NA 97 100 100 100 100 98 100 100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
162. 6.persentase kepemilikan Kartu Keluarga % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
163. 7.Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian % NA NA 15 20 20 30 40 50 75,5 63 84,2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
164. 8.Pertumbuhan pendudduk dari aspek migrasi jiwa NA NA 3014 -1,185 1142 -8,305 1494 2868 597 945 931 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
165. 9.Jumlah penerbitan akte perceraian akta NA NA 69 52 71 82 209 176 220 241 197 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil II-90 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama kurun waktu 2007 – 2017 menujukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berswdaya mengalami peningkatan. Persentase Swadaya masyarakat terhadap total jumlah alokasi anggara pembangunan sebesar 5% pada tahun 2010 meningkat menjadi 12,01% pada tahun 2017. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut: II-91 Tabel 2.27. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
166. 1.Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas PP, PA dan PM
167. 2.Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok) Kelompok 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 3.368 Dinas PP, PA dan PM
168. 3.Persentase Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas PP, PA dan PM
169. 4.Persentase LPM Berprestasi % 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 Dinas PP, PA dan PM
170. 5.Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%) % NA NA NA 5 5 6 7 7 10 11,43 12,01 Dinas PP, PA dan PM
171. 6.Persentase Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % NA NA NA 2 2 2,5 3 3 3 3 3 Dinas PP, PA dan PM Sumber data : Dinas PP, PA dan PM II-92 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2007 – 2017 menujukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningktkan capaian indikator Keluarga Berencana. Indikator yang digunakan dalam pengendalian penduduk adalah jumlah anak dalam keluarga. Selama kurun waktu 2010 – 2017 rata-rata jumlah anak dalam keluarga meningkat dari 0,88 orang meningkat menjadi 1,21 orang pada tahun 2017. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk dan pemerintah kota harus menyediakan berbagai fasilitas bagi penduduknya. Dalam Keluraga Berencana (KB) persentase unmetneed selama kurun waktu 2010-2017 fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2010 angka unmetneed sebesar 12,29% dan pada tahun 2017 turun menjadi sebesar 12,07%. Data tersebut menggambarkan bahwa pelayanan terhadap PUS yang akan ber KB mengalami peningkatan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut: II-93 Tabel 2.28. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
172. 1.Rata-rata jumlah anak per keluarga orang NA NA NA 0,88 1,71 1,34 1,13 1,42 0,93 1,86 1,21 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
173. 2.Cakupan peserta KB aktif % NA NA NA 77,58 78,72 78,72 77,93 77,76 66,8 79,33 77,23 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
174. 3.Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia dibawah 20 tahun % NA NA NA 0,51 0,54 0,54 0,65 0,42 0,42 2,94 0,32 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
175. 4.Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmert Need) % NA NA NA 12,29 10,92 10,23 10,53 11,02 10,7 10,53 12,07 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
176. 5.Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun % NA NA NA 17,58 9,77 10,67 10,26 10,08 9,7 12 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
177. 6.Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat % NA NA NA 9 14 12 7 9 8,32 10 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
178. 7.Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB % NA NA NA 75,5 75,5 71,5 77,7 77,8 77,22 76,01 70,27 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
179. 8.Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif % NA NA NA 71 72 71,5 77,7 77,8 77,22 77,22 76,67 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
180. 9.Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif % NA NA NA 79,60 81,65 82,40 82,68 83,70 83,78 84,35 85,72 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
181. 10.Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif % NA NA NA 70,42 70,65 71,05 70,18 70,20 70,35 70,50 71,84 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB II-94 9) Perhubungan Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Terminal bus merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kota Surakarta tahun 2017 memiliki fasilitas sarana perhubungan berupa 1 buah terminal bus tipe A, dan 2 buah terminal tipe C. Jumlah terminal yang ada di Kota Surakarta ini sudah dapat memenuhi kebutuhan terminal sebesar 100%. Sementara itu jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2007 jumlah orang melalui terminal sebanyak 22.815.531 orang, menurun menjadi 137.091.21 orang pada tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi semakin tingginya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, dan menggunakan moda transportasi lainnya seperti kereta api dan pesawat terbang dalam melakukan aktivitasnya sehingga terjadi penurunan jumlah penumpang angkutan umum. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kondisi dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2007-2016 mengalami perkembangan yang fluktuaktif dari 2.937 unit tahun 2007 menjadi 3.739 unit tahun 2013, kemudian menurun menjadi 3.089 unit di tahun 2017. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum juga menunjukan perkembagan yang fluktuaktif tahun 2007 sebesar 80,64%, meningkat menjadi 88,18% tahun 2015 dan tahun 2017 menurun menjadi 72,82%. Proses uji KIR angkutan umum ini sebenarnya tidak memerlukan waktu panjang, prosesnya hanya membutuhkan waktu 45 menit. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum tahun 2017 meliputi : JBB 2100 : Rp.35.000, JBB 2101 s/d 3500 : Rp. 40.000, JBB 3501 s/d 8000 : Rp. 45.000, JBB 8001 s/d 15000 : Rp.55.000, JBB 15000 ke atas : Rp.60.000, Gandengan : Rp 50.000, Tempelan : Rp. 50.000. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya tidak dipungkiri telah turut menyumbang pencemaran udara. Hal tersebut tentunya perlu upaya dan antisipasi dari Pemerintah Kota Surakarta. Sebagai salah satu upaya pengendalian kualitas udara ambien di jalan raya adalah dengan mengendalikan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi) di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Tahun 2007 sebanyak 87,64% kendaraan lulus uji emisi, tahun 2017 sebanyak 72,82% kendaraan lulus uji emisi. Sementara itu untuk kendaraan pribadi yang lulus uji emisi sampai dengan 2017 mencapai 90,5%. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota menunjukan penurunan tahun 2007 terdapat 420 angkutan umum yang melayani wilayah di Kota Surakarta, tahun 2017 jumlah angkutan umum menurun menjadi 247 unit. Penurunan II-95 angkutan umum ini salah satunya disebabkan karena menurunnya jumlah penumpang. Saat ini tersedia beberapa jenis sarana angkutan umum yang lebih menarik minat penumpang seperti taxi online dan ojek online, hal ini berdampak pada penurunan pengguna angkutan umum. Kebijakan tentang angkutan sewa khusus ( Taksi Online ) ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yakni angkutan dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu, atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap. Beberapa jenis angkutan yang termasuk dalam kategori di atas yaitu taksi, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, angkutan permukiman, dan angkutan sewa khusus dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Terkait angkutan sewa khusus harus memiliki 1) argometer, 2) tarif, 3) wilayah operasi, 4) kuota atau perencanaan kebutuhan, 5) persyaratan minimal 5 kendaraan, 6) bukti kepemilikan kendaraan bermotor, 7) domisili TNKB, 8) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan 9) peran aplikator. Peraturan tersebut diharapkan akan memudahkan pemerintah untuk mentertibkan dan mengendalikan kendaraan online. Sementara itu ketersediaan perlengkapan jalan yang tersedia di Kota Surakarta meliputi rambu, marka, guardrail, dan penerangan jalan umum tahun 2007-2017 mengalami peningkatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada table sebagai berikut : II-96 Tabel 2.29. Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
182. 1.Rambu (unit) Unit 980 980 1144 1342 1483 1635 1824 2103 2241 2510 2802 Dishub
183. 2.Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas Rasio 980: 4247 980: 4247 1144: 4247 1342: 4247 1483: 4247 1635: 4247 1824: 4247 2103: 4247 2241: 4247 2510: 4247 2802: 4247 Dishub
184. 3.Marka (unit) Unit NA NA NA 416.018 418.018 424.211 427.884 432.545 436.780 436.780 436.780 Dishub
185. 4.Guardrail (unit)(kewenangan pusat) Unit NA NA NA 31 31 32 32 32 32 32 32 Dishub
186. 5.PJU Buah Titik NA NA NA 16.572 16.572 16.572 16.572 16.572 16.572 21.222 21.222 DPUPR
187. 6.Persentase Penerangan Jalan Umum termeterisasi % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 DPUPR
188. 7.Jumlah Terminal Bis Tipe A (unit) Unit NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 1 Dishub
189. 8.Jumlah Terminal Bis Tipe C (unit) Unit 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Dishub
190. 9.Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) % 87,64 85,49 83,97 78,74 80,6 81,2 85,4 88,16 88,18 76,71 72,82 Dishub
191. 10.Persentase kendaraan pribadi yang lulus emisi gas buang % NA NA NA NA NA NA NA NA 80 89,36 90,5 Dishub
192. 11.Jumlah uji KIR angkutan umum Unit 2.937 2.948 2912 2.970 3.149 3.245 3.739 3.596 3.314 3.254 3.089 Dishub
193. 12.Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 80,64 85,49 83,97 74,2 80,6 81,2 85,4 88,16 88,18 76,71 72,82 Dishub
194. 13.Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ 45’ Dishub
195. 14.JBB 2100 Rp. 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 Dishub
196. 15.JBB 2101 s.d. 3500 Rp. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 Dishub
197. 16.JBB 3501 s.d. 8000 Rp. 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 Dishub
198. 17.JBB 8001 s.d. 15000 Rp. 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 45.000 45.000 45.000 55.000 55.000 Dishub
199. 18.JBB 15000 ke atas Rp. 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 Dishub
200. 19.Gandengan Rp. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 Dishub
201. 20.Tempelan Rp. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 Dishub
202. 21.Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Dishub II-97 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
203. 22.Jumlah angkutan kota Unit 420 420 420 420 418 405 386 385 384 270 247 Dishub
204. 23.Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota Unit 420 420 420 420 418 405 386 385 384 270 247 Dishub
205. 24.Jumlah orang melalui terminal per tahun Orang 22.815. 531 23.483. 315 20.507. 172 18.331.2 99 17.633. 503 17.963. 961 16.211. 241 16.211. 241 16.182. 815 13.949. 141 13.709.1 21 Dishub
206. 25.Jumlah armada yang memiliki ijin trayek angkutan kota Unit 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.098 1.214 1.213 1.190 1.054 1.019 Dishub
207. 26.Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%) % NA NA NA NA NA 25 30 40 52,53 60,1 81,18 Dishub
208. 27.Persentase operasional koridor BST yang terlayani (%) % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 14,29 67,62 Dishub Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan II-98 10) Komunikasi dan Informatika Dalam UU no 17 tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) saat ini telah menjadi penggerak ekonomi dunia abad ini. Tersedianya akses internet cepat melalui jaringan TIK nasional di seluruh wilayah negeri, akan mampu menggerakkan roda perekonomian jauh lebih cepat. Karena tersedianya akses komunikasi yang cepat, dimana saja dan kapan saja, akan melancarkan dan memudahkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat, antara produsen dengan para konsumen, antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antara Pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara Guru dengan murid, antara sekolah dengan sekolah, antara rumah sakit dengan puskesmas, dan sebagainya. Sejak tahun 2010, jumlah jaringan komunikasi yang tersebar di Kota Surakarta mencapai 11 jaringan. Sedangkan Untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Website milik pemerintah daerah dari tahun 2009-2017 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah website sebanyak 1 web meningkat menjadi 9 website pada tahun 2017. Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi E-governance sampai dengan tahun 2017 sebanyak 34,15%. Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website tahun 2017 sebanyak 25%, namun persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu sebesar 67,35%. Capaian indikator urusan komunikasi dan informatika Kota Surakarta Tahun 2007-2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-99 Tabel 2.30. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
209. 1.Jumlah jaringan komunikasi Jaringan NA NA NA 11 11 11 11 11 11 11 11 Diskominfo
210. 2.Website milik pemerintah daerah Web NA NA 1 8 8 8 9 9 9 12 39 Diskominfo
211. 3.Persentase perangkat daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi E-governance % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 17 34,15 Diskominfo
212. 4.Frekuensi Penyebarluasan informasi melalui Media elektronik/Cetak kali 4 4 4 22 43 94 81 87 88 46 72 Diskominfo
213. 5.Persentase Perangkat Daerah Telah Memiliki Website % 0 0 0 20 20 20 22 22 20 25 25 Diskominfo
214. 6.Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan layanan online % NA NA NA 8,16 8,16 8,16 9,18 9,18 9,18 12,24 12,24 Diskominfo
215. 7.Persentase Perangkat Daerah yang memperbarui informasi website minimal 1x per minggu % NA NA NA NA 8,16 17,35 25,51 25,51 28,57 67,35 67,35 Diskominfo
216. 8.Ketersediaan basis data sektoral sesuai kebutuhan data indikator kinerja utama daerah (pindah urusan statistik % 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 Diskominfo
217. 9.Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen) -persandian dok 5 6 7 12 12 18 23 24 24 20 20 Diskominfo 10. Jangkauan broadband kota % NA NA NA NA NA NA NA NA 82 83 84 Diskominfo
218. 11.Ketersediaan basis data sektoral sesuai kebutuhan data indikator kinerja utama daerah % 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 Diskominfo
219. 12.Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,17 0,5 Diskominfo Sumber data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian II-100 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Perkembagan jumlah koperasi yang ada di Kota Surakarta dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dari sebanyak 531 unit menjadi 579 unit. Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Kota Surakarta dari tahun 2007-2017 angkanya fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 93,03% menjadi sebesar 44,39%. Jumlah koperasi aktif menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 39,27% pada tahun 2007 menjadi sebesar 20,21% pada tahun 2017. Persentase koperasi sehat menunjukkan penurunan dari sebesar 39,27% pada tahun 2007 menjadi sebesar 20,21% pada tahun 2017. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecederungan menurun dari sebanyak 5.883 unit menjadi 3.020 unit. Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat menunjukkan peningkatan dari sebesar 74,92% pada tahun 2007 menjadi sebesar 99,97% pada tahun 2017. Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 8,60% pada tahun 2007 menjadi sebesar 10,17% pada tahun 2017. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Surakarta dapat dilihat pada : II-101 Tabel 2.31. Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
220. 1.Jumlah Koperasi Unit 531 533 538 541 558 562 562 563 565 574 579 Dinas Koperasi UKM
221. 2.Koperasi aktif (%) % 93,03 93,05 93,10 87,34 55,91 93,00 93,42 93,42 40,40 43,21 44,39 Dinas Koperasi UKM
222. 3.Persentase Koperasi Sehat % 39,27 42,10 45,20 48,57 52,90 70,83 81,6 86,6 16,6 19,2 20,21 Dinas Koperasi UKM
223. 4.Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Unit 5.883 6.253 6.557 6.557 10.362 20.455 23.350 43.805 2.847 2.978 3.020 Dinas Koperasi UKM - Mikro Unit 5.883 6.253 6.557 6.557 10.353 20.446 23.340 43.795 2.836 2.965 3.005 Dinas Koperasi UKM - Kecil Unit NA NA NA NA 8 8 9 9 10 12 14 Dinas Koperasi UKM - Menengah Unit NA NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Koperasi UKM
224. 5.Persentase Wirausaha Baru % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3 9 Dinas Koperasi UKM
225. 6.Usaha Mikro dan Kecil Kategori Sehat (%) % 74,92 74,94 74,96 75 75 99,29 99,29 99,50 100 99,97 99,97 Dinas Koperasi UKM
226. 7.Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk % 8,60 8,90 9,20 9,50 6,30 6,30 13,15 10,82 11,00 9,97 10,17 Dinas Koperasi UKM
227. 8.Jumlah Produk Unggulan Daerah* produk 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Dinas Koperasi UKM
228. 9.Jumlah produk unggulan daerah per kecamatan (klaster)* klaster 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 Dinas Koperasi UKM Sumber data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-102 12) Penanaman Modal Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah elemen pokok dalam sebuah pembangunan wilayah, tidak terkecuali bagi Kota Surakarta. Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunkan pengangguran dan kemiskinan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa, sementara untuk industri besar terkendala keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kota Surakarta wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi di Kota Surakarta antara lain faktor sumber daya manusia dan keterampilan, faktor stabilitas politik dan perekonomian guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor kemudahan dalam perizinan. Dari sisi sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja di Kota Surakarta tergolong baik. Stabilitas politik dan perekonomian juga relatif terjaga. Dari sisi perizinan usaha juga semakin mudah dan relatif cepat. Sumber daya manusia di Kota Surakarta didukung oleh penduduk berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi. Penduduk Kota Surakarta di atas usia 7 tahun yang berpendidikan menengah ke atas dan sederajat pada tahun 2017 berjumlah 164.927 atau 32,59 persen dari total penduduk berusian 7 tahun ke atas. Kemudian, proporsi penduduk berpendidikan tinggi baik setingkat akademi, sarjana strata 1 sampai dengan strata 3 mencapai 77.563 jiwa atau mencapai lebih dari 15 persen. Perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan meningkat. Total investasi berskala nasional di Kota Surakarta tahun 2017 sebesar Rp 3.000 milyar. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan total Investasi tahun 2007 sebesar Rp 1125,15 milyar, namun lebih rendah dari capaian tahun 2016 sebesar 5.223,11 milyar. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2017 mencapai 9,84% atau sejumlah 12.965 orang. Total investasi yang masuk ke Kota Surakarta dari perilaku penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa investasi di Kota Surakarta termasuk kategori padat karya. Investasi cukup besar di sektor jasa perhotelan ke depan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, di sisi lain investasi di Kota Surakarta juga ada yang termasuk padat modal. Investasi di bidang jasa telekomunikasi dan retail online termasuk investasi padat modal. Investasi atau usaha ini termasuk kategori smart industry atau smart corporation dengan kebutuhan tenaga kerja tidak terlalu banyak. Smart Industry dan Smart Corporation adalah bagian dari revolusi industri 4.0 (tahap 4) dimana proses pekerjaan lebih menekankan kepada penggunaan teknologi informasi. Pada masa yang akan datang smart industry atau smart corporation akan tumbuh semakin banyak, rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptan lapangan kerja atau kewirausahaan, misalnya. Capaian kinerja urusan penanaman modal Kota Surakarta Tahun 2007-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: II-103 Tabel 2.32. Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
229. 1.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 1685 1745 1860 1.845 1.332 1.066 864 1.226 1.252 1.261 1.270 Dinas PMPTSP
230. 2.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp. Milyar 1.125,15 1.315,25 1.230,5 1.311,25 1.797,73 2.017,02 2.884,31 1.453,18 2.082,61 5.223,11 3.000,00 Dinas PMPTSP
231. 3.Rasio daya serap tenaga kerja % 0,42 0,73 2,1 0,28 7,91 9,16 7,41 12,99 12,79 7,49 9,84 Dinas PMPTSPSDM 4.610 4.751 5.507 6.409 13.865 13.379 10.558 15.922 15.524 9.442 12.965 PERSH 1.551 1.671 1.780 1.845 1.752 1.460 1.425 1.226 1.214 1.261 1.317 Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II-104 13) Kepemudaan dan Olah Raga Upaya Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 2007 – 2017 menujukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Surakarta. Indikator yang digunakan dalam urusan Kepemudaan dan Olah raga adalah jumlah organisasai kepemudaan. Jumlah organisasi kepemudaan mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 331 organisasi pemuda, meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 37 organisasi kepemudaan. Persentase pemuda berprestasi di kancah nasional dan internasional juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 30% pada tahun 2015, meningkat menjadi 75% pada tahun 2017. Di bidang olahraga persentase atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan intenasional mengalami penurunan dari sebesar 80,98% menjadi 67,28% pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa prestasi di bidang olahraga mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2017 jumlah atlet berprestasi pada pekan olah raga pelajar nasional (POPNAS) sebanyak 38 atlet dari 14 cabang olahraga, meliputi anggar, basket, voli, badminton, gulat, karate, panahan, panjat tebing, silat, senam, sepatu roda, taekwondo, tarung drajat, tenis meja. Adapun prestasi olahraga didominasi cabang olahraga pencak silat dan taekwondo dengan pencapaian masing-masing 2 medali emas. Ke depan cabang olah raga yang diunggulkan meliputi karate, taekwondo, pencak silat, panahan, anggar, gulat dan sepatu roda untuk dikembangkan ke tingkat nasional. Kedepan sekolah diharapkan meningkatkan prestasi pada cabang olahraga tersebut dengan mempertimbangkan potensi atlit. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut: II-105 Tabel 2.33. Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Jumlah kegiatan kepemudaan Keg NA NA NA NA NA NA NA NA 50 60 71 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
232. 2.Jumlah organisasi pemuda yang dibina organisasi NA NA NA NA NA NA NA NA N/A 38 331 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
233. 3.Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha orang NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
234. 4.jumlah organisasi olahraga yang dibina organisasi NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 5. Jumlah klub olahraga Buah NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40 40 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 6. Jumlah gedung olahraga Unit NA NA NA NA NA NA NA NA NA 32 53 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
235. 7.Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Buah NA NA NA 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 8. Lapangan olahraga Buah NA NA NA 195 200 205 210 215 221 221 11 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
236. 9.Tingkat prestasi pemuda dan olahraga % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 52,69 71,14 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
237. 10.Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 52,45 67,28 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
238. 11.Persentase pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi dikancah regional/nasional/internasional % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50,94 75 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumber data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga II-106 14) Statistik Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistim Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistim Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yeng lengkap, akurat, dan mutakhir, oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-107 Tabel 2.34. Capaian Indikator Urusan statistik Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
239. 1.Persentase ketersedian data perencanaan sesuai standart kebutuhan layanan data % 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,0625 0,0625 16,67 Bapppeda
240. 2.Buku ”Kota dalam angka” Dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bapppeda
241. 3.Buku ”PDRB Kota” Dok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bapppeda Sumber data : Bapppeda II-108 15) Persandian Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Surakarta adalah a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), dan b) Persentase ketersedian SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian. Pada indikator jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen) selama 10 tahun dari tahun 2007-2017 angkanya fluktuatif. Tahun 2007 sebanyak 6 dokumen, tahun 2016 meningkat menjadi 69 dokumen dan pada tahun 2017 sebanyak 12 dokumen. Sementara itu untuk ketersediaan SOP persandian sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%. Capaian indikator urusan persandian Kota Surakarta tahun 2007-2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-109 Tabel 2.35. Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
242. 1.Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen) buah 6 7 12 12 18 18 23 24 24 69 12 Bagian Umum
243. 2.Persentase ketersedian SOP persandian % 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 Bagian Umum
244. 3.Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,17 0,5 Diskominfo Sumber data : Bagian Umum, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian II-110 16) Kebudayaan Upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan selama kurun waktu 2007–2017 menujukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Kebudayaan dibagi mejadi dua yaitu pelestarian budaya berujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Indikator yang digunakan dalam kebudayaan adalah Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; dan cakupan kajian seni. Pada tahun 2010 cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami penurunan yaitu dari 40,8% menjadi 40,38% pada tahun 2017. Pelestarian benda,situs dan kawasan cagar budaya selama kurun katu 2007 – 2017 fluktuatif namun cenderung menurun. Sedangkan cakupan kajian seni sejak tahun 2007 – 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 sebesar 40% menjadi 100% pada tahun 2017. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: II-111 Tabel 2.36. Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
245. 1.Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya % NA NA NA NA NA NA NA NA 78,57 100 86,00 Dinas kebudayaan
246. 2.Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk Rasio NA NA NA NA NA NA NA NA 6,80 7,05 4,16 Dinas kebudayaan
247. 3.persentase cagar budaya yang dilestarikan % NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Dinas kebudayaan
248. 4.Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) % 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 41,8 41,86 44,67 40,38 Dinas kebudayaan
249. 5.Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 8 8 8 8 8 11 11 11 34 15 17 Dinas kebudayaan
250. 6.Misi Kesenian kali 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 Dinas kebudayaan
251. 7.Sarana penyelenggaraan seni dan budaya buah 34 34 34 34 34 34 34 37 37 37 34 Dinas kebudayaan
252. 8.Persentase Sarana penyelengaraan seni dan budaya yang respresentatif (%) % NA NA NA NA NA 100 100 100 94,12 100 100 Dinas kebudayaan
253. 9.Cakupan Kajian Seni % 40 40 40 40 80 80 93 93 93 60 100 Dinas kebudayaan
254. 10.Cakupan Fasilitasi Seni % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas kebudayaan
255. 11.Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas kebudayaan Sumber data : Dinas Kebudayaan II-112 17) Perpustakaan Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana rekreasi. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: 1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota. 2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota. 3) Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota. 4) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kewenangan tersebut berbeda jauh dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sehingga dalam gambaran kinerja urusan perpustakaan dalam 5 tahun terakhir akan sedikit berbeda dengan indikator kinerja untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Kewenangan pemerintah kabupaten di urusan perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perpustakaan. Kinerja urusan perpustakaan di Kota Surakarta dalam jangka waktu 10 tahun (2007 – 2017) menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun jumlah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah (tingkat daerah dan perpustakaan keliling) dan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat (kecamatan, kelurahan, masyarakat umum) sebanyak 622 unit. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan adalah terkait penyediaan gedung/ruang perpustakaan yang representatif. Perpustakaan Kota Surakarta memiliki luas lahan 1.600 meter persegi, dengan luas gedung pelayanan seluas 500 meter persegi dengan gedung berlantai dua sudah cukup representasif. Kinerja lain terkait dengan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dapat dilihat dari angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh perpustakaan yang menyediakan daftar kunjungan, jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Kota Surakarta mencapai 561.139 kunjungan, sedangkan pada tahun 2007 hanya sebanyak 13.243 kunjungan. Salah satu hal yang menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan selain kondisi gedung yang baik, kelengkapan sarana dan prasarana, adalah kelengkapan koleksi. Kelengkapan bahan bacaan yang ada menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Khusus untuk perpustakaan daerah, saat ini memiliki koleksi bacaan sebanyak 38.825 eksemplar, yang terdiri dari 28.208 judul buku. Di era II-113 digital ini, Perpustakaan Daerah juga menyediakan layanan perpustakaan digital. Salah satu bentuk layanan perpustakaan digital di Kota Solo adalah dikembangkannya aplikasi Isolo yang dapat diakses melalui android dan telah tersedia di playstore. Koleksi e-book yang telah tersedia kurang lebih sebanyak 125 buku terdiri dari 50 buku non fiksi dan 75 buku fiksi dan ke depan akan dikembangkan sesuai dengan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. II-114 Tabel 2.37. Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
256. 1.Jumlah perpustakaan unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 488 622 Dinas Arsip dan Perpustakaan
257. 2.Persentase perpustakaan yang dibina % NA NA NA NA NA 10,25 15,37 10,25 0,00 30,74 24,12 Dinas Arsip dan Perpustakaan
258. 3.Jumlah pengunjung perpustakaan orang 13.243 12.376 11.538 1.625 9.476 20.300 23.500 23.383 385.020 458.951 561.139 Dinas Arsip dan Perpustakaan
259. 4.Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Judul 32.508 34.090 34.090 34.937 35.673 36.045 36.719 25.734 26.508 31.730 28.208 Dinas Arsip dan Perpustakaaneks 38.730 41.218 41.218 42.869 44.173 43.606 44.366 34.664 36.294 36.756 38.825 Sumber data : Dinas Arsip dan Perpustakaan II-115 18) Kearsipan Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertangungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. Sistem tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini OPD untuk mengelola arsip di intitusinya masing-masing. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota. Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung didalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip. Di Kota Surakarta terdapat 1 (satu) Pusat Informasi Arsip Daerah yang berfungsi menyediakan informasi tertentu bagi instansi yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik, pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengarsipan. Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD diwajibkan menerapkan Sistem Pengelolaan Baku Kearsipan Melalui Aplikasi SIMARDI, hanya saja sampai tahun 2017 baru 47,5% OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. II-116 Penanganan arsip yang baik juga membutuhkan tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan, karena dalam penanganan dan pengelolaan arsip harus teliti dan terstruktur. Adanya tenaga/SDM yang mengerti tentang sistem kearsipan akan sangat menunjang kinerja aparatur pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, jumlah SDM pengelola kearsipan di Kota Surakarta saat ini sebanyak 20 orang. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah rotasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis (SIMARDI) sehingga Perangkat Daerah dan BUMD yang ditinggal kembali menerapkan proses pengelolaan arsip secara manual. Terkait dengan jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika, baru dimulai pada tahun 2013, sejumlah 5000 dan tahun 2017 telah dikembangkan menjadi 15.000 arsip. Seiring perkembangan e-government juga sedang dikembangka jaringan Informasi Kearsipan Daerah. SIMARDI yang saat ini dikembangkan secara offline direncanakan akan dikembangkan menjadi Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) berupa portal web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan secara online. Capaian kinerja urusan kearsipan Kota Surakarta pada tahun 2007- 2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-117 Tabel 2.38. Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
260. 1.Peningkatan SDM pengelola kearsipan orang NA NA NA NA 60 100 100 60 50 20 20 Dinas Arsip dan Perpustakaan
261. 2.Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika arsip NA NA NA NA NA NA 5.000 15.000 15.200 15.000 15.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan
262. 3.Persentase Pengelolaan arsip secara baku % NA NA NA NA NA 26,32 31,58 37,89 31 36 47,5 Dinas Arsip dan Perpustakaan
263. 4.Persentase perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku % NA NA NA NA NA 25 30 36 29 36 47,5 Dinas Arsip dan Perpustakaan
264. 5.Persentase arsip yang didokumentasikan % NA NA NA NA NA 25 30 36 15 17 33 Dinas Arsip dan Perpustakaan
265. 6.Ketersediaan jaringan Sistem Kearsipan daerah unit 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Dinas Arsip dan Perpustakaan
266. 7.Pengelolaan arsip dinamis dan statis arsip NA NA NA NA NA 4.000 14.200 15.411 15.916 14.879 15.000 Dinas Arsip dan Perpustakaan
267. 8.Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara % NA NA NA NA NA 25 35 19,46 16,8 6,72 50 Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumber Data : Dinas Arsip dan Perpustakaan II-118 2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan Kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan. Potensi perikanan yang ada di Kota Surakarta yaitu Perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya tersebar di Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Mangkubumen dan Kelurahan Manahan-Kecamatan Banjarsari. Produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tahun 2007-2017 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2007 sebanyak 8,54 ton, kemudian pada tahun 2017 menjadi 40 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan. Cakupan bina kelompok perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 20% pada tahun 2010 menjadi sebesar 65% pada tahun 2017. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Surakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 12,5 kg/kap/th pada tahun 2010 menjadi sebesar 26 kg/kap/th. Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: II-119 Tabel 2.39. Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
268. 1.Produksi perikanan budidaya ton 8,544 9,182 12 13,746 17,535 18,03 27,77 57,98 36,2 39 40 Dinas Pertanian KPP
269. 2.Cakupan bina kelompok perikanan % NA NA 20 21 23 23 30 30 30 65 65 Dinas Pertanian KPP
270. 3.Tingkat konsumsi ikan penduduk kg/kap/th NA NA 12,5 13,21 13,34 13,56 14,05 14,15 14,24 14,26 26 Dinas Pertanian KPP Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan II-120 2) Pariwisata Pariwisata merupakan satu unggulan daerah Kota Surakarta, terdapat beragam potensi kepariwisataan yang ada. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasarkliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasarkliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh. Sektor pariwisata di Kota Surakarta mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012– 2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota surakarta menjadi salah destinasi wisata Jawa Tengah yaitu: kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya dan kawasan pengembangan destinasi Sangiran dan sekitarnya. Demikian pula dalam rangka pengembangan pariwisata nasional Kota Surakarta terkait erat dengan kawasan pengembangan pariwisata Kawasan Candi Prambanan dan Candi Borobudur dan sekitarnya yang menjadi kawasan wisata budaya yang menjadi tujuan utama wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara ke Jawa Tengah. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari 14 (empat belas ) Destinasi Pariwisata Daerah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu : Destinasi Pariwisata Daerah Karaton Surakarta Hadiningrat dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Pura Mangkunegaran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Benteng Vastenburg dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Museum Radya Pustaka dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Wayang Orang Sriwedari dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Taman Sriwedari dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Taman Balekambang dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Taman Satwa Taru Jurug dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Klewer dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Gede dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Pasar Antik triwindu dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Laweyan dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Daerah Kampung Batik Kauman, Destinasi Pariwisata Daerah Beberapa objek wisata di Kota Surakarta terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di Kota Surakarta Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirab Pusaka 1 Suro,Grebeg Sudiro, Grebeg Mulud,dan Solo Batik Carnival. Even Skala Kota antara lain Peringatan Tahun Baru, Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Grebeg Sudiro, Imlek Festival, Wilujeng Nagari Maesa Lawung, Solo Great Sale, Festifal Jenang Solo Ragam Jenang Nusantara, Kirab Budaya Hari Jadi Kota Solo, Mangkunegaran performing Art, Solo Indonesia Culinary festival, Festival Parade Hadrah, Solo Menari, Java II-121 Expo, Solo Gamelan festival, Solo Trade Expo, Malem Selikuran, Syawalan Solo Zoo, Bakdan Ing Balekambang, Festival Ketoprak, Festival payung Indonesia, Srawung Seni Sakral Internasional, Pawai pembangunan, Solo Batik Carnival, grebeg Pasa, Waishaka Puja Ray, Festival Wayang Bocah, Kirab Malam 1 Suro, Grebeg Mulud, Sekaten, Solo Batik Fashion. Semua wisata budaya yang dapat dijumpai di Kota Surakarta tersebut dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dimiliki Kota Surakarta (Arsip Disbudpar Kota Surakarta: Inventaris Data Wisata Budaya Kota Surakarta tahun 2011). Jumlah obyek wisata unggulan yang ada di Kota Surakarta juga mengalami peningkatan di tahun 2017 sebanyak 15 unit dari tahun 2007 sebanyak 8 unit. Capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Surakarta bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisata yang menunjukkan peningkatan dari 1.171.420 orang pada Tahun 2007 menjadi 4.503.245 orang pada Tahun 2017. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2017 terdiri dari 34.423 orang wisatawan mancanegara dan 4.468.822 orang wisatawan domestik. Upaya promosi dan pemasaran pariwisata Kota Surakarta dari tahun 2007 – 2017 menunjukan peningkatan, dengan melakukan promosi dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menunjang penyelenggaraan promosi dan pemasaran wisata, Kota Surakarta telah memiliki Pusat Informasi Pariwisata Kota Surakarta yang menyediakan informasi dan promosi baik secara konvensional maupun melalui media internet. Capaian kinerja urusan pariwisata dari tahun 2007-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: II-122 Tabel 2.40. Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
271. 1.Kunjungan Wisatawan orang 1.171.4 20 1.240. 150 1.351. 976 1.945. 632 2.539. 288 3.069. 101 3.374. 980 4.232. 143 4.142. 785 4.395.5 50 4.503.2 45 Dinas Pariwisata - Nusantara/Domestik orang 1.138.1 36 1.208. 629 1.316. 096 1.905. 630 2.489. 497 3.030. 840 3.338. 203 4.187. 207 4.106. 239 4.361.8 68 4.468.8 22 Dinas Pariwisata - Mancanegara orang 33.284 31.521 35.880 40.002 49.791 38.261 36.777 44.936 36.546 33.682 34.423 Dinas Pariwisata
272. 2.Jumlah objek wisata unggulan objek 8 8 9 9 9 9 9 9 9 14 15 Dinas Pariwisata
273. 3.Jumlah Restoran unit 17 18 19 19 21 24 30 39 30 119 152 Dinas Pariwisata
274. 4.Jumlah Rumah Makan unit 215 217 230 247 247 267 277 281 277 740 690 Dinas Pariwisata
275. 5.jumlah penginapan/hotel 254 257 257 264 264 267 266 157 159 161 161 Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Bintang-5 unit 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Bintang-4 unit 2 2 2 4 4 4 4 4 7 7 7 Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Bintang-3 unit 4 5 5 6 6 7 6 6 14 15 15 Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Bintang-2 unit 5 5 5 6 6 6 6 6 8 9 9 Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Bintang-1 unit 4 4 4 5 5 7 7 7 10 10 10 Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Melati-3 unit 21 21 21 21 21 21 21 *) *) *) *) Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Melati-2 unit 36 36 36 36 36 36 36 *) *) *) *) Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Melati-1 unit 53 53 53 53 53 53 53 *) *) *) *) Dinas Pariwisata jumlah penginapan/hotel Non Bintang unit 110 110 110 110 110 110 110 103 103 103 103 Dinas Pariwisata jumlah Home Stay unit 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Dinas Pariwisata *) Istilah Hotel Melati diganti dengan Hotel Non Bintang Berdasarkan UU No. 10/ 2009 tentang Kepariwisataan dan Permenparekraf No.6/2014 tentang Standar Usaha Hotel Sumber data : Dinas Pariwisata II-123 3) Pertanian Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Surakarta memberikan kontribusi yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,06% selama kurun waktu tahun 2007-2017. Perkembangan kota Surakarta yang sangat pesat menjadikan tidak memungkinkan untuk mengolah dan mengembangkan lahan pertanian. Produksi padi di Kota Surakarta menunjukkan penurunan selama kurun waktu tahun 2007-2017, dari sebanyak 1.323,7 ton menjadi hanya 996 ton. Produktivitas padi cenderung menurun dari sebesar 63,46 kw/ha pada tahun 2007 menjadi sebesar 58,35 kw/ha pada tahun 2017. Produksi jagung menunjukkan penurunan dari sebesar 38,5 ton pada tahun 2007 menjadi nol pada tahun 2011-2017. Kedelai juga tidak diproduksi selama kurun waktu tahun 2007-2017. Kinerja peternakan terutama terlihat dari Jumlah populasi hewan, dengan kecenderungan mengalami penurunan dari sebanyak 851 ekor pada tahun 2014 menjadi sebanyak 250 ekor pada tahun 2017. Walaupun demikian produksi hasil peternakan menunjukkan peningkatan dari sebanyak 2.547,71 ton menjadi sebanyak 3.979,00 ton. Angka prevalensi penyakit hewan dan angka prevalensi penyakit zoonosis rata-rata sebesar 1% selama kurun waktu tahun 2007-2017. Dalam rangka menjaga kualitas daging, dilakukan pengawasan dengan capaian Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH selama kurun waktu tahun 2007-2017 fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 72% menjadi sebesar 78,38%. Secara rinci capaian indikator Urusan pertanian Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-124 Tabel 2.41. Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2006-2016 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
276. 1.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Dinas Pertanian KPP
277. 2.Produksi padi Ton 1323,7 1379,5 1467,4 1365,5 732 1030,4 1287,5 922,37 1378 1338 996 Dinas Pertanian KPP
278. 3.Produksi Jagung Ton 38,5 52,7 37,5 25 0 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian KPP
279. 4.Produktivitas padi per hektar kw/ha 63,46 49,42 47,55 49,42 54,98 72,82 63,83 53,94 66,89 65,33 58,35 Dinas Pertanian KPP
280. 5.Indeks pertanaman % 239,6 240,5 249,8 249 250 252 256 258 263 261 261 Dinas Pertanian KPP
281. 6.Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan % 8 8 10 10 12 15 20 22 25 27 27 Dinas Pertanian KPP
282. 7.Jumlah populasi hewan (sapi) Ekor 990 983 978 954 936 920 891 851 726 589 250 Dinas Pertanian KPP
283. 8.Angka prevalensi penyakit hewan % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Pertanian KPP
284. 9.Angka prevalensi penyakit zoonosis % - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dinas Pertanian KPP
285. 10.Angka mortalitas hewan % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,09 0 Dinas Pertanian KPP
286. 11.Produksi hasil peternakan Ton 2.547,71 1.291,91 1.119,94 906,23 1.071,50 2.885,00 2.996,00 2.936,00 3.834,00 5.396,00 3.979,00 Dinas Pertanian KPP -Daging Kg NA NA NA NA NA 810.000 810.000 810.000 810.000 810.000 3.957 Dinas Pertanian KPP -Telur Butir NA NA NA NA NA 93.433 21.084 9.566 18.018 1.790 174.459 Dinas Pertanian KPP
287. 12.Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH % 72 72 75 80 100 100 100 100 100 76.40 78,38 Dinas Pertanian KPP Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan II-125 4) Perdagangan Perekonomian Kota Surakarta banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, walaupun kinerjanya sedikit menurun. Sumbangan sub sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang menurun dari sebesar 25,9% pada tahun 2007 menjadi sebesar 22,78% pada tahun 2017. Jumlah Jenis produk yang bisa diterima pasar internasional menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari sebanyak 4 produk pada tahun 2007-2010 menjadi 23 produk pada tahun 2012 dan sebanyak 16 produk pada tahun 2016. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surakarta menunjukkan penurunan dari sebesar US $ 41.785.321,1 pada tahun 2007 menjadi sebesar 30.252.737,4 pada tahun 2017. Dalam peningkatan potensi perdagangan di Kota Surakarta dilakukan penataan pasar dan pengawasan terhadap usaha perdagangan. Persentase pasar yang diawasi selalu menunjukan tren yang meningkat sejak tahun 2007-2017, dari sebesar 30,47 pada tahun 2007 menjadi sebesar 77,52% pada tahun 2017. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan meningkat dari sebesar 30,23% pada tahun 2007 menjadi sebesar 70,45% pada tahun
288. 2017.Persentase lokasi PKL yang tertata dari tahun 2007 hanya sebesar 2,41% meningkat menjadi 85,71% Tahun 2017. Terkait tantangan perkembangan smart city untuk peningkatan pelayanan publik, di kota Surkarta sudah menerapkan e-retribusi pasar dan pelayanan perdagangan berperspektif pembangunan berkelanjutan, melalui program “Rerajut Ati”. Program ini merupakan program sinergi untuk pengembangan pasar tradisional memenuhi norma standar pelayanan pasar yang representatif. Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: II-126 Tabel 2.42. Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUA N REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
289. 1.Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 25,9 25,75 25 24,85 24,42 23,34 23,51 22,81 22,58 22,78 22,43 Dinas Perdagangan
290. 2.Nilai Ekspor Bersih Perdagangan $ 41.785. 321,1 42.553. 120,8 44.628. 000,2 45.518. 814,7 21.53.8 263,25 40.310 .894,7 4 37.016. 246,92 35.998. 297,11 30.704. 644,73 24.516 .437,1 3 30.252. 737,4 Dinas Perdagangan
291. 3.Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional (Volume) Kg 655685 1,25 687132 1,75 821432 5,12 743634 5,05 929740 0,25 58790 18,35 446395 2,89 447837 4,42 471730 1,28 11133 297,77 764328 6,67 Dinas Perdagangan
292. 4.Jenis produk yang bisa diterima pasar internasional Produk 4 4 4 4 18 23 14 14 12 12 16 Dinas Perdagangan
293. 5.Jumlah pedagang makanan dan minuman pdg 330 350 355 370 375 390 400 420 435 441 668 Dinas Perdagangan
294. 6.Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran % 2,75 3,25 3,5 2,46 2,46 2,35 5,85 2,8 1,92 1,92 1,92 Dinas Perdagangan
295. 7.Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perdagangan
296. 8.Persentase lokasi PKL yang tertata % 20,41 32,65 38,78 57,14 61,22 65,31 69,39 80,36 82,14 83,93 85,71 Dinas Perdagangan
297. 9.Persentase pasar yang memenuhi persyaratan % 30,23 32,56 32,56 39,53 44,19 46,51 53,49 56,82 63,64 65,91 70,45 Dinas Perdagangan
298. 10.Persentase Pasar yang diawasi % 30,47 31,25 32,03 33,59 35,15 39,06 42,86 24,18 69,77 75,97 77,52 Dinas Perdagangan Sumber data : Dinas Perdagangan II-127 5) Perindustrian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa. Sektor industri memiliki potensi yang besar dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung meningkat. Kondisi ini dapat dilihat Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kota Surakarta yang cenderung meningkat dari sebesar 7,62% pada tahun 2010 menjadi sebesar 8,55% pada tahun 2017. Jumlah Industri besar bertambah dari sebanyak 60 unit pada tahun 2012 menjadi sebesar 71 unit pada tahun 2017. Industri kecil dan menengah meningkat dari sebanyak 1.666 unit menjadi 2.022 unit pada tahun 2017. Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran setiap tahunnya relatif kecil, namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,37%. Begitu pula Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk, pada tahun 2017 hanya sebesar 1,37%. Sementara itu persentase klaster industri yang berkembang pada tahun 2017 sebesar 41,67%. Capaian indikator urusan perindustrian Kota Surakarta Tahun 2007- 2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-128 Tabel 2.43. Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
299. 1.Jumlah industri besar Unit 45 48 53 55 59 60 63 67 68 69 71 Disnakerperin
300. 2.Jumlah industri menengah dan kecil Unit 1.245 1.340 1.410 1.543 1.638 1.666 1.711 1.733 2.263 2.298 2.022 Disnakerperin
301. 3.Persentase industri kecil dan menengah % 22,81 23,60 23,85 25,27 25.70 25.62 23,98 22,19 21,17 21,50 21,72 Disnakerperin
302. 4.Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 25,11 24,34 23,27 7,62 8,08 8,27 8,39 8,70 8,58 8,55 8,47 Disnakerperin
303. 5.Persentase klaster industri yang berkembang % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 41,67 41,67 Disnakerperin
304. 6.Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran % NA NA NA 2,46 2,35 0,27 0,14 0,11 0,11 0,26 1,37 Disnakerperin
305. 7.Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk % NA NA NA 1,43 2,34 1,5 2,51 1,44 1,76 2,44 1,37 Disnakerperin Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian II-129 6) Transmigrasi Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu memeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilhat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara. Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari indikator jumlah transmigran yang di berangkatkan. Selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 jumlah transmigran fluktuatif, tertinggi pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 15 KK, dan terendah pada tahun 2009, 2014, dan 2017 sebanyak 5 KK. Pencapaian kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: II-130 Tabel 2.44. Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
306. 1.Jumlah transmigran yang diberangkatkan KK NA NA 5 9 15 15 10 5 10 9 5 Disnakerperin Sumber data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan II-131 2.4.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat ke dua undang-undang tersebut pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk kegiatan tahunan serta penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional. Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis. Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik OPD, tokoh masyarakat/agama, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, perdagangan, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen II-132 perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis. Implementasi dan kinerja perencanaan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sudah saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Selain itu sinergitas dokumen perencanaan di tingkat kota dengan dokumen perencanaan di setiap OPD juga sudah semakin baik. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kinerja perencanaan pembangunan di Kota Surakarta semakin membaik adalah diterimanya penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang berprestasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat sinkronisasi penjabaran program dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini: II-133 Tabel 2.45. Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
307. 1.Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan : Bapppeda
a.RPJMD % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80 80 Bapppeda
b.RKPD % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 65 67,5 Bapppeda
1. 2.Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % NA NA NA NA NA 72,69 90,00 61,11 63,00 91,60 91,60 Bapppeda
2. 3.Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/tidak tidak tidak tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bapppeda
3. 4.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada/tidak tidak tidak tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak ada Ada Ada Bapppeda
4. 5.Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/tidak ada ada ada ada Ada ada ada ada Ada Ada Ada Bapppeda Sumber data : Bapppeda II-134 2) Keuangan Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2007-2017, besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD meningkat dari sebesar 15% pada tahun 2007 menjadi sebesar 27,41% pada tahun 2017. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatanyang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas maka pendapatan daerah mengandalkan dua sumber utama, yaitu Dana Perimbangan (termasuk DAU dan DAK) dan sumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai. Kondisi keuangan daerah di Kota Surakarta relatif cukup baik, kenaikan PAD pada tahun 2017 mencapai 13,39%. Pengelolaan keuangan Kota Surakarta juga menujukkan kondisi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya kategori WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah sejak tahun 2012 sampai tahun 2017. Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dengan capaian terakhir sebesar 12,78%. Aspek positif dari besaran SILPA tersebut adalah dalam pelaksanaan kegiatan atau APBD telah terjadi penghematan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah namun tidak mengurangi kualitas pekerjaan atau kegiatan. SILPA juga dapat berarti bahwa Perangkat Daerah belum berkinerja secara optimal dan ada kegiatan yang belum dapat atau tidak dapat dilaksanakan. Gambaran capaian indikator Fungsi Penunjang pengelolaan keuangan daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: II-135 Tabel 2.46. Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUA N REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5. 1.Persentase kenaikan PAD % NA 13,73 NA 15,0 9 NA -0,93 NA 11,74 NA 58,93 27,36 27,52 11,87 12,94 7,94 13,39 BPPKAD
6. 2.Terjaminnya aset barang milik daerah NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 BPPKAD
7. 3.Belanja langsung terhadap total APBD % 47 45 38 29,93 33,9 37,33 38,08 43,07 37,78 43 58,3 BPPKAD
8. 4.Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi) % 15 13 14 13,1 17,59 18,69 21,38 21,91 24,07 24,99 27,41 BPPKAD
9. 5.Rasio SILPA terhadap total pendapatan % 9 6 3 5,12 9,3 20,01 12 12,29 14,11 12 12,78 BPPKAD
10. 6.Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja % 90 89 86 93,31 93,24 86,78 91 88,25 86,37 83 88,92 BPPKAD
11. 7.Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD % 102 107 92 99,6 102,79 120,1 105,45 105,28 105,01 432 107,11 BPPKAD
12. 8.Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncana % 101 101 100 99,45 100,54 103,11 99,77 97,77 69,33 91 96,55 BPPKAD Sumber Data : BPPKAD II-136 3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berawal dari sentralisasi menjadi desentralisasi perlu disikapi dengan peningkatkan kompetensi ASN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing- masing ASN. Salah satu metode untuk meningkatkan kapasitas ASN adalah melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan ASN yang dilaksanakan di Kota Surakarta antara lain: 1) Diklat Prajabatan; 2) Diklatipim; 3) Diklat Fungsional; dan 4) Diklat Teknis. Jumlah ASN di Kota Surakarta sebanyak 6.504 orang. Dengan sebaran paling banyak adalah ASN non eselon yang masuk dalam kategori Jabatan Fungsional Teknis (JFT) yaitu 3.615 orrang, kemudian ASN jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 2.006 orang. Jika dilihat berdasarkan golongan, paling banyak adalah yang masuk dalam golongan IV/a, yaitu 1.981 orang, dan paling sedikit adalah golongan I/a sebanyak 2 orang. Data ASN sesuai tingkat Pendidikan antara lain lulusan SD sebanyak 116 orang, lulusan SMP sebanyak 205 orang, lulusan SMa sebanyak 1088 orang, lulusan D1 sebanyak 25 orang, lulusan D2 sebanyak 156 orang, lulusan D3 sebanyak 398 orang, lulusan S1 sebanyak 3.376 orang, lulusan S2 sebanyak 841 orang serta lulusan S3 sebanyak 1 orang. Pada Tahun 2017 jumlah ASN di Pemerintah Kota Surakarta sebanyak 8.909, sedangkan untuk jumlah penduduk di Kota Surakarta sebanyak 558.732 orang. Bila dibandingkan, masyarakat yang bekerja sebagai PNS pada tahun 2017 hanya 1,59% terhadap jumlah penduduk. Jika dilihat perbandingan ASN dengan jumlah penduduk secara umum, satu orang ASN bertanggung jawab memberikan layanan terhadap 63 orang penduduk. Rasio rata- rata ini memang relatif kecil dan tidak seimbang. Sehingga ini berdampak terhadap pemberian pelayanan yang kurang efektif dan efisien kepada masyarakat umum. Rencana pemenuhan kebutuhan ASN kedepan dilakukan dengan penghitungan kebutuhan ASN. Sedangkan upaya lainnnya yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk memenuhi kebutuhan ASN yaitu melalui Test Seleksi CPNS yang diawali dengan pengajuan usulan formasi kepada KEMENPAN serta melihat regulasi baru Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pekerja pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) II-137 Sumber: Buku Profil PNSD Kota Surakarta, 2017 Gambar 2.39. Sebaran ASN di Kota Surakarta Tahun 2017 Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surakarta maka peran apartus sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparat berdasarkan “merrit system” semakin penting. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik (public servant). Indikator kinerja dalam rangka mendorong pada peningkatan disiplin, tertib hukum dan pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha secara profesional Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN menjadi kewenangan daerah dalam rangka peningkatan kepangkatan, pembinaan karir dengan mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendidikan formal/tugas belajar aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam diklatpim dalam penyesuaian jabatan, menerapkan diklat pra-jabatan bagi CPNS dan melakukan diklat teknis fungsional. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja Fungsi Penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : II-138 Tabel 2.47. Gambaran Kepegawaian Kota SurakartaTahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13. 1.Rasio PNS terhadap penduduk Rasio 1,89 1,95 1,97 2,09 2,02 1,95 1,85 1,80 1,82 1,73 1,28 BKPPD
14. 2.Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Orang 405 267 273 73 160 304 814 1077 894 644 805 BKPPD
15. 3.Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan % 0,41 0,52 0,15 0 0,24 1 0,81 0,52 0,58 0,99 1,32 BKPPD
16. 4.Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur % 0,22 0,21 0,2 0,19 0,16 0,12 0,13 0,09 0,08 0,23 0,15 BKPPD
17. 5.Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur % NA NA NA NA NA NA NA 11,77 9,49 20 20 BKPPD
18. 6.Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya % NA NA 2,27 1,55 2,38 3,2 2,26 2,27 1,15 10,10 3,06 BKPPD
19. 7.capaian persentase aparatur dengan capaian kinerja di atas 90 % NA NA NA NA NA NA NA 1,00 1,50 1,84 0,78 BKPPD
20. 8.Persentase Pelanggaran Disiplin % NA NA 0,05 0,05 0,16 0,25 0 0,33 0 0,235 0,67 BKPPD
21. 9.Jumlah ASN orang NA NA NA NA NA 9.751 9.375 9.147 9.421 8.912 6.601 BKPPD Sumber data : BKPPD II-139 4) Penelitian dan Pengembangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Sehingga dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaran pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah daerah. Melalui penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Surakarta sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (policy), perlu melakukan kegiatan penelitian dan kajian. Pada tahun 2017, capaian persentase penerapan inovasi di Kota Surakarta sebesar 17%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 6%. Sedangkan persentase ketersediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah sebesar 34,78% mengalami kenaikan dari sebelumnya tahun 2016 sebesar 6,52%. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : II-140 Tabel 2.48. Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Penelitan dan Pengembangan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
22. 1.Persentase Penerapan inovasi % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6,00 17,00 Bapppeda
23. 2.Persentase kegiatan hasil kesepakatan pengembangan wilayah perbatasan yang terakomodir dalam RKPD % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11,54 7,69 Bapppeda
24. 3.Persentase ketersediaan dokumen IPTEK sesuai amanat pemerintah % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6,52 34,78 Bapppeda Sumber data : Bapppeda II-141 5) Pengawasan Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adaalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Surakarta secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik. Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua obyek pemeriksaan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk kategori. Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pemeriksaan OPD adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan. Secara umum penyelenggaraan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari dicapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain raihan opini BPK yang telah pada kategori WTP, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal adalah tingkat maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan II-142 secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan . Terkait dengan pengendalian internal, tahun 2017 SPIP Pemerintah Kota Surakarta telah mencapai nilai 3,12. Dengan nilai tersebut artinya pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta termasuk dalam level 3 (terdefinisi), artinya adalah Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Dalam rangka mendukung smart city, di Kota Surakarta sudah dikembangkan mekanisme pengawasan pemerintah berbasis masyarakat dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, supaya masyarakat memiliki ruang yang semakin luas berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan hingga pengawasan pembangunan. Sistem yang sedang dikembangkan kualitas pemanfaatannya yaitu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Perkembangan selengkapnya capaian kinerja Fungsi Penunjang pengawasan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : II-143 Tabel 2.49. Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
25. 1.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah kategori NA NA WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat
26. 2.Rasio temuan BPK RI yang di tindak lanjuti % 82,6 100 100 86 100 92 100 96 82 90 90 Inspektorat
27. 3.Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan 187 180 144 144 144 144 216 180 180 180 124 Inspektorat
28. 4.Tingkat maturitas SPIP skala NA NA NA *) *) *) *) *) 2,48 2,98 3,12 Inspektorat
29. 5.Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun Laporan 679 677 461 430 389 428 688 656 676 204 204 Inspektorat
30. 6.Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja % 30 30 30 30 30 35 100 100 100 100 100 Inspektorat
31. 7.Jumlah LHP kasus/khusus dan pengaduan masyarakat Kasus 43 33 32 21 25 17 19 11 14 11 19 Inspektorat *)Tahun 2010-2014 proses membangun 5 unsur dalam SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan/ monev) Sumber data : Inspektorat II-144 6) Sekretariat Daerah Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Surakarta semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik, mencakup prioritas sebagai berikut: a) Penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah melaluipenataan kelembagaanpadasebanyak 84 Perangkat Daerah KotaSurakarta; b) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur meliputi diklat teknik fungsional dan kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kota Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah dan Pusat; c) Penguatan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik. Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas KKN dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip−prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website www.surakarta.go.id yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen daerah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta sistem informasi penunjang lainnya. Selain itu, untuk mendukun pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Surakarta melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi,efektivitas, dan akuntabilitas seluruhaspekpenyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah KotaSurakarta, terutama melalui: a) Pelayanan perizinan terpadu dan semakin ditingkatkan; b) Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2011; c) Pelayanan KTP elektronik mulai tahun 2011; d) Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua Perangkat Daerah; e) Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Pemerintah Kota Surakarta sudah dimulai sejak 2010. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan sekretariat daerah di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : II-145 Tabel 2.50. Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
32. 1.Rata-rata nilai SKM Nilai NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80,24 76,24 Setda
33. 2.Hasil evaluasi AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) : Setda
34. 3.a. Nilai LPPD dan EKPPD Nilai Penilaian belum dimulai Penilaian belum dimulai 2,93 2,92 3,082 3,18 2,95 3,13 3,21 3,27 3,2770 Setda
b.Hasil Evaluasi LKJIP Nilai NA NA NA NA NA NA NA 50,27 51,21 53,78 60,77 Setda
1. 4.Penghargaan dari pemerintah yang diterima Pemda Kota Surakarta buah NA NA NA NA NA 5,00 6,00 3,00 4,00 18,00 12,00 Setda
2. 5.Keberadaan sistem informasi Pelayanan Perizinan dan adiministrasi pemerintah Ada/tidak NA NA NA NA NA ada ada ada ada ada ada Setda
3. 6.Keberadaan E- procurement Ada/tidak Masih mengg unakan manual Masih mengg unakan manual Masih menggunak an manual Masih menggunak an manual 1 (SPSE) 1 (SPSE) 1 (SPSE) 1 (SPSE) 1 (SPSE) 1 (SPSE) 1 (SPSE) Setda
4. 7.Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Ada/tidak NA NA NA NA NA Ada ada ada ada ada ada Setda
5. 8.Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti (%) % NA NA NA NA NA 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 100,00 Setda
6. 9.Penataan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) OPD NA NA 83 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 14 Tahun 2011) 83 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 14 Tahun 2011) 83 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 14 Tahun 2011) 83 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 14 Tahun 2011) 84 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 5 Tahun 2013) 84 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 5 Tahun 2013) 84 (berdasar kan Perda No. 6 Tahun 2008 jo Perda No. 5 Tahun 2013) 35 (berdasar kan Perda No. 10 Tahun 2016) 35 (berdasar kan Perda No. 10 Tahun 2016) Setda II-146 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7. 10.Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Diukur dari rata-rata nilai IKM di Kecamatan Kota Surakarta) Nilai NA NA NA NA NA B (62,51- 81,25) B (62,51- 81,25) B (62,51- 81,25) B (62,51- 81,25) B (62,51- 81,25) B (62,51- 81,25) Setda
8. 11.Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah bidang NA NA NA NA NA 1 (bidang Kesehatan) 1 (bidang Kesehatan) 1 (bidang Kesehatan) 1 (bidang Kesehatan) 1 (bidang Kesehatan) 1 (bidang Kesehatan) Setda
9. 12.PERDA yang ditetapkan dokumen NA NA NA NA NA 12,00 12,00 12,00 12,00 16,00 15,00 Setda
10. 13.Peraturan Walikota yang ditetapkan dokumen NA NA NA NA NA 83,00 62,00 66,00 55,00 52,00 63,00 Setda
11. 14.Keputusan Walikota yang ditetapkan dokumen NA NA NA NA NA 368,00 417,00 506,00 426,00 346,00 469,00 Setda
12. 15.Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/Agreement) yang diimplementasi % NA NA 91,6 87,5 77,78 85,19 80,39 76,36 65 72,87 81,97 Setda
13. 16.Persentase produk hukum/ regulasi daerah yang dihasilkan sesuai prolegda % NA NA NA NA NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Setda
14. 17.Persentase regulasi yang dikaji ulang kesesuaiannya dengan kondisi kekinian % NA NA NA NA NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Setda
15. 18.Jumlah kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan buah NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12,00 12,00 Setda Sumber data : Sekretarian Daerah II-147 7) Sekretariat Dewan Fungsi sekretariat Dewan adalah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilannya adalah tingkat kepuasan atas pelayanan sekretariat dewan, persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan kinerja atau perilaku pemerintah kota, persentase informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku, Persentase Raperda yang disetujui DPRD, Persentase keputusan DPRD yang ditindaklanjuti, dan Persentase keputusan pimpinan DPRD yang ditindaklanjuti. Jika dilihat dari capaian kinerja masing-masing indikator tersebut, dapat dilihat bahwa apa yang diharapkan sudah tercapai dengan baik karena rata-rata capaiannya sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 100%. Hanya indikator Persentase informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku yang baru mencapai angka 91,29%. Adapun untuk indikator Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota pada tahun 2017 mencapai nilai 70%. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan sekretariat dewan di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : II-148 Tabel 2.51. Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2007-2017 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN SUMBER DATA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
16. 1.Persentase informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku % NA NA NA NA NA NA NA NA NA 87,37 91,29 Setwan
17. 2.% Raperda yang dibahas DPRD % 10 9 8 14 15 71,43 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Setwan
18. 3.% keputusan DPRD yang ditindaklanjuti % 38 35 12 32 28 35,00 32,00 35,00 28,00 91,00 100,00 Setwan
19. 4.%keputusan pimpinan DPRD yang ditindaklanjuti % NA NA 9 45 61 54,00 62,00 40,00 18,00 100,00 100,00 Setwan
20. 5.IKM Pelayanan Sekretariat DPRD % NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85 Setwan
21. 6.Tingkat persepsi masyarakat dalam menilai kebijakan, kinerja atau perilaku pemerintah kota nilai NA NA NA NA NA NA NA 52 54 66,6 70 Setwan Sumber data : Sekretariat DPRD III-1 Selain perubahan kebijakan nasional, Perubahan RPJPD kota Surakarta didasarkan pada dinamika lingkungan kebijakan global beserta peluang dan ancaman/tantangan yang ditimbulkannya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pemerintahan global mempengaruhi adaptasi kebijakan pemerintah Indonesia hingga ke daerah. Perumusan permasalahan dan isu strategis mengacu pada terwujudnya visi dan misi jangka panjang kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu: "SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA". Sedangkan misi jangka panjang daerah Kota Surakarta yaitu:
22. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya;
23. 2.Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif;
24. 3.Mewujudkan ketentraman, ketertiban, gotong royong, harmoni, dan perlindungan masyarakat;
25. 4.Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif;
26. 5.Mewujudkan Perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan;
27. 6.Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, dan berbudaya, dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan;
28. 7.Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh. 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa datang. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah jangka panjang dilacak dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD kota Surakarta tahun 2005-2025 yang dilaksanakan melalui hasil evaluasi tahapan RPJMD yang sudah dilaksanakan. Perumusan masalah pokok merujuk pada sasaran pokok RPJPD kota Surakarta. III-2 3.1.1. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 1: " Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya”. Permasalahan pokok untuk memujudkan tata kelola pemerintahan yang baik manusiawi dan kolaboratif adalah bagaimana meningkatkan etos melayani dari Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pelayanan publik. Permasalahan pokok kedua adalah bagaimana meningkatkan kemampuan fiskal daerah untuk menyediakan pelayanan publik setidaknya memenuhi standar pelayanan minimum. Permasalahan pokok ketiga adalah bagaimana meningkatkan penyediaan layanan publik yang responsif dan inklusif untuk semua kelompok masyarakat sehingga memberikan kepuasan publik. Permasalahan teknis dan akar permasalahan untuk sasaran kedua ini diidentifikasi dari evaluasi penyelenggaraan urusan: (i) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan: perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, (ii) fungsi lainya, yaitu: penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif; pelayanan DPRD, (iii) kearsipan; (iv) Statistik. Hasil evaluasi kinerja urusan-urusan tersebut mengerucut pada permasalahan jangka panjang sebagai berikut. Fungsi penunjang perencanaan. Kualitas perencanaan belum optimal dikarenakan belum dikembangkannya sistem pengelolaan Big Data. Pemanfaatan basis data terpadu, terbarukan, dan akurat - termasuk data kependudukan- untuk perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan masih lemah. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal. Penyebab permasalahan yang perlu mendapat perhatian (i) Belum adanya portal satu data, (ii) Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pengolahan data; (iii) belum optimalnya dokumentasi capaian kinerja pembangunan oleh perangkat daerah. Katidaktepatan memanfaatan data menyebabkan penyediaan pelayanan umum kurang responsif dan kurang inklusif. Fungsi penunjang keuangan. Kualitas pelayanan umum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Kajian kinerja ekonomi oleh Bappeda kota Surakarta tahun 2017 menemukan bahwa dari sisi perkembangan keuangan daerah menunjukkan rasio pengumpulan pendapatan sudah efektif, tetapi pertumbuhan pendapatan cenderung mengalami penurunan. Sehingga tingkat kemampuan keuangan daerah dinilai cukup tetapi tingkat kemandirian daerah perlu ditingkatkan. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii): Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah, (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD. Fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Kualitas Pelayanan Publik, tidak dapat dilepaskan dari Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara itu sendiri dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Apabila kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan kurang optimal, kemungkinan salah satu faktor III-3 penyebabnya adalah kompetensi ASN sebagai abdi masyarakat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan akibat pelayanan publik tidak optimal antara lain sebagai berikut :
29. 1.Pendidikan ASN yang rendah; sebagain ASN masih lulusan SD s/d SLTA;
30. 2.Gaptek (Gagap Teknoligi); dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari masih banyak ASN yang belum bisa mengoperasikan komputer/laptop;
31. 3.Maklumat pelayanan dan Etika Pelayanan hanya sebatas simbol; namun belum diterapkan dalam tugas sehari - hari;
32. 4.Masih rendahnya kedisiplinan ASN;
33. 5.Kompetensi ASN yang tidak sesuai dengan tusinya. Fungsi pengawasan. Tata kelola pemeintahan yang akuntabel adalah dasar keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan umum. Permasalahannya adalah integritas dan kepatuhan aparatur pada norma, standar, dan prosedur tata kelola. Profesionalitas aparat pemeriksa institusi pemerintah dan kualitas pengawasan menjadi permasalahan penting pembangunan pemerintahan yang akuntabel untuk menghasilkan pelayan publik yang responsif dan inklusif. Fungsi kearsipan. Salah satu jenis akuntabilitas publik adalah akuntabilitas administratif. Manajemen sistem jaringan arsip daerah terpadu berbasis teknologi informasi menjadi salah satu permasalahan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang responsif dan inklusif. Secara umum permasalahan pembangunan daerah kota Surakarta dari aspek tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memerlukan perhatian hingga kurun 2025 adalah:
34. 1.Reformasi birokrasi dan Perluasan zona integritas pemerintah;
35. 2.Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
36. 3.Peningkatan profesionalitas aparatur dan akuntabilitas publik;
37. 4.Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
38. 5.Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah yang menjunjung tinggi asas keadilan dan inklusif bagi semua golongan serta berkelanjutan. 3.1.2. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 2: "Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas , Terampil, Terbuka, Berbudaya dan Kompetitif " Permasalahan pokok pembangunan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif adalah bagimana membangun masyarakat kota Surakarta yang memiliki kualitas tinggi dalam hal kecerdasan intelek, kecakapan sosial, kecakapan emosi, kesehatan fisik dan mental serta memiliki kecakapan berusaha yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas baik. Permasalahan teknis dan akar permasalahan untuk mencapai sasaran pertama RPJPD kota Surakarta ini diidentifikasi dari evaluasi penyelenggaraan urusan (i) pendidikan, (ii) kesehatan, (iii) pemuda dan olahraga, (iv) kebudayaan. Hasil evaluasi kinerja urusan-urusan tersebut mengerucut pada permasalahan jangka panjang sebagai berikut. Kualitas sumber daya manusia kota Surakarta diukur dari IPM sudah baik. Tahun 2017 IPM berada di indeks 80,85, berada di atas rata-rata nasional (70,18) dan pada atas IPM Jawa Tengah (69,98). Komponen Indek Pembangunan Manusia disumbang oleh dampak pembangunan bidang III-4 pedidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi. Komponen kualitas sumber daya manusia secara pilah gender dapat dilihat dari nilai IPG (Indek Pembangunan Gender), capaian IPG tahun 2016 sebesar 96,48. Meski demikian kesenjangan gender di Surakarta masih lebih baik dibandingkan kesenjangan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,21 dan Nasional sebesar 91,03. Permasalahan kualitas sumber daya manusia secara terpilah laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari masih ditemukan kesenjangan khususnya di pemberdayaan gender yang ditunjukkan dengan capaian IDG (Indek Pemberdayaan Perempuan). Pada tahun 2015 Capaian IDG Kota Surakarta sebesar 74,98 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,80 dan Nasional sebesar 70.83. Variabel yang mempengaruhi kesenjangan gender adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan publik dan kontribusi perempuan dalam pendapatan. Hal ini berarti meskipun pemberdayaan perempuan di sektor publik masih menjadi masalah di kota Surakarta, namun kondisinya masih lebih baik dibanding rata-rata tingkat pemberdayaan gender di kabupaten/kota lainnya di provinsi Jawa Tengah maupun di level nasional. Urusan Pendidikan. Partisipasi pendidikan masyarakat kota Surakata masih menghadapi permasalahan Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta belum dapat mencapai 12 tahun, tahun 2017 rata- rata lama sekolah baru mencapai 10,38 tahun. Permasalahan tersebut muncul diduga terkait dengan masalah kemiskinan ekonomi maupun persolan sosial lainnya. Hal ini terlihat dari APM SMP/MTs/Paket B tahun 2017 sederajat baru 90,80%. Angka putus sekolah SMP sederajat sebesar 0,04% jauh lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 0,22%. Selain persoalan ekonomi dan masalah sosial keluarga/individu, faktor sarana prasarana pendidikan juga berkontribusi pada persoalan kualitas sumberdaya manusia di Kota Surakarta. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik capaiannya baru 86,53% di tahun 2016 untuk SD Sederajat, dan 93,68% untuk SMP Sederajat. Dari aspek tenaga pendidik, pada tahun 2016 baru memiliki pendidik jenjang SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 87,23, dan Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 76,57%. Jumlah penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan setingkat sekolah menengah (SMA, SMK, MA) mencapai 32%. Dikaitkan dengan bonus demografi kondisi ini berpengaruh pada keterserapan tenaga kerja di sektor formal. Lulusan tersebut tidak terserap di pasar kerja formal karena keterampilan yang dimiliki tidak memenuhi kualifikasi job desk yang tersedia di pasar kerja. Berkenaan dengan dimensi perkembangan penduduk dan aksesibilitas mendorong kebijakan zonasi untuk pemerataan akses pendidikan yang ditujukan untuk mencapai rata-rata lama sekolah 12 tahun dan memenuhi harapan lama sekolah 14 tahun. Penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat diupayakan melalui pengembangan sekolah inklusif bagi siswa yang membutuhkan. Persoalan lain yang dihadapi berkaitan dengan APK PAUD Kota Surakarta Tahun 2017 masih sebesar 56%. Adapun target RPJMD 2021 sebesar 80%, sehingga masih perlu upaya untuk percepatannya. Persoalan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan daya saing dapat dilihat dari capaian satuan pendidikan yang memenuhi standar III-5 mutu/akreditasi. Tahun 2016 penyelenggaran satuan pendidikan yang terakreditasi sebesar 52,38%. Untuk memenuhi rata-rata lama sekolah 12 tahun diharapkan satuan pendidikan telah melaksanakan 8 standar nasional pendidikan sebagai pra-syarat akreditasi. Urusan perpustakaan. Pendidikan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran reading society menuju learning society. Data tahun 2017 menunjukan minat baca masyarakat masih kurang ditandai dengan belum optimalnya kunjungan perpustakaan. Penyebab masalah diduga muncul dari kurangnya upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan perpustakaan (perpustakaan digital). Hal ini mengingat perkembangan kependudukan menuju dominasi generasi millenial yang lekat dengan aplikasi teknologi sebagai sumber informasi. Untuk menumbuhkan masyarakat pembelajar perlu diupayakan dengan menumbuhkan minat baca melalui supervisi khususnya di kawasan padat pemukiman, kantung kemiskinan, dan daerah pinggiran dalam bentuk penyediaan sarana prasarana. Urusan kesehatan. Indikasi dampak pembangunan kesehatan yang baik dapat diukur dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi kesehatan mengikuti siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Kualitas sumber daya manusia dari aspek kesehatan dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 77,06 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,02. Meskipun demikian, beberapa variabel penting indikator kesehatan perlu mendapat perhatian. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan pilar penyangga kesehatan masyarakat jangka panjang. Pada tahun 2017 penduduk kota Surakarta yang sudah melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) terindentifikasi baru 69,37%. PHBS sebagai strategi promosi kesehatan untuk mengurangi resiko penyakit (preventif kesehatan). Kondisi ini diduga berkontribusi bagi masalah kasus-kasus kematian ibu, bayi (3,35 per 1000 KH) dan juga balita (4,23 per 1000 KH) di wilayah Kota Surakarta. PHBS yang rendah juga potensial memunculkan penyakit yang ditimbukan karena kondisi kebersihan lingkungan, serta penyakit karena gaya hidup tidak sehat. Sebagai contoh: tuberculosis, hipertensi, demam berdarah, HIV/AIDs. Kemajuan promosi kesehatan dan preventif kesehatan menjadi variabel proses bagi penurunan angka kesakitan dan angka kematian. Selain perilaku masyarakat, derajad kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan berobat. Data per Februari 2018 kepersertaan BPJS sebesar 92,5%. Kecukupan sarana prasarana kesehatan di wilayah juga menjadi variabel yang relevan dengan derajad kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun mental (kesehatan jiwa). Data tahun 2017 mencatat Puskesmas PONED di Kota Surakarta baru mencapai 29,4%. Kondisi yang masih perlu mendapat perhatian berkenaan dengan penurunan angka kematian balita adalah upaya untuk mendorong cakupan imunisasi dan ASI untuk mengurangi angka kesakitan bayi balita yang beresiko pada kematian. Jika dilihat dari aspek tumbuh kembang masih ditemukan 1,2% balita dengan gizi kurang di Tahun 2017 dan kasus stunting yang ditemukan Tahun III-6 2018 sebesar 447 kasus, pemberian makanan tambahan untuk pemenuhan gizi pada kasus-kasus ini masih diperlukan untuk mencapai zero growth. Dimensi perkembangan penduduk jumlah Lansia cenderung meningkat setiap tahun. Data tahun 2016 mencapai 51.000, dan meningkat menjadi 58.000 di Tahun 2018. Demikian halnya dengan bertambahnya jumlah pos Lansia. Tahun 2015 sebanyak 259 pos Lansia, Tahun 2017 bertambah menjadi 318 pos Lansia dan Tahun 2018 telah mencapai 423 pos Lansia. Perhatian terhadap kesehatan lansia menjadi bagian dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada fasilitas kesehatan mengintegrasikan layanan inklusif pada sarana dan sistem layanan. Untuk mengurangi angka kematian dan peningkatan kualitas lingkungan yang menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih perlu diupayakan melalui penyediaan infrastruktur sanitasi, air bersih, dan rumah sehat. Urusan Pemuda dan Olahraga. Kualitas sumber daya kota tidak dapat dilepaskan dari kualitas generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat di bidang seni budaya dan olah raga. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Perkembangan prestasi olah raga tingkat nasional dan tingkat internasional dari berbagai jenis cabang olah raga berprestasi dan mencapai 67,28% tahun 2017. Upaya untuk mendorong prestasi olah raga dapat diupayakan melalui pembibitan sejak usia dini melalui kelas khusus olah raga /sekolah olahraga. Demikian pula perkembangan prestasi pemuda tingkat nasional dan internasional dan jenis prestasi baru mencapai 75%. Hal ini mengindikasikan daya saing sumber daya manusia (SDM) dalam hal kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu ditingkatkan. Untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan perlu diupayakan melalui pembinaan lembaga kepemudaan, penyadaran pemuda untuk kemandirian, kewirausahaan dan kepeloporan. Untuk menjaga dan meningkatkan harapan hidup masyarakat perlu diupayakan melalui olahraga rekreasi atau pemassalan olahraga yaitu budaya hidup sehat dengan olah raga di tengah masyarakat. Urusan kebudayaan. Budaya menjadi karakter atau entitas Kota Surakarta yang sudah dikenal luas oleh Nasional maupun Global. Budaya secara intangible hidup di tengah kehidupan masyarakat dalam bentuk tata nilai dan visual kebudayaan lainnya. Adapun budaya yang tangible dikenal melalui (Seni, ritual, pertunjukan / performance, teknologi dan bangunan cagar budaya). Pelaku atau komunitas budaya yang ada di tengah masyarakat saat ini kondisinya masih perlu perhatian khusus agar mampu bertahan dan memberikan nilai lebih untuk kesejahteraan masyarakat pelakunya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan. Kota Surakarta memiliki 188 cagar budaya sebagai aset strategis yang belum semuanya terpelihara dengan baik. (disamping itu berbagai festival III-7 seni internasional dan kegiatan kebudayaan masyarakat seperti grebek, telah menjadi perhatian masyarakat secara nasional dan internasional). Namun demikian keunggulan tersebut masih perlu mendapatkan perhatian terkait dengan partisipasi masyarakat dan pelembagaannya didalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan nilai manfaat ekonomi perlu mendapatkan intervensi pemeliharaan/ insentif, promosi dan revitalisasi, untuk mendatangkan wisatawan. Untuk pelestarian budaya dalam bentuk seni pertunjukan, literasi, seni keterampilan/ kriya, tradisi lisan dan ritual masih perlu pendampingan dan pemberdayaannya. Untuk menebalkan image kota budaya potensi tersebut perlu mendapatkan akses aktualisasi dalam bentuk penyelenggaraan event baik tingkat lokal maupun skala yang lebih tinggi agar nilai-nilai bisa dipertahankan dan dipromosikan untuk mendatangkan nilai ekonomis dan kesejahteraan lainnya. Kualitas SDM juga dipengaruhi oleh kuatnya akar nilai-nilai spiritualitas dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu pemantapan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dan pengembangan wawasan budaya menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Nilai dan tradisi Jawa yang melekat di masyarakat Surakarta perlu dilestarikan dan dikembangkan. Data tahun 2017 mengindikasikan integrasi nilai - nilai budaya lokal pada tata kelola pemerintahan untuk mendukung budaya kerja pemerintah kota belum dilakukan secara ekplisit, padahal pada tahun 2012 tercatat ada 2 kegiatan. Sementara itu, kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah merupakan salah satu permasalahan yang perlu diupayakan untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter berbasis nilai budaya Jawa. Salah satu variabel pembangunan bangsa yang berbudaya adalah pelestarian benda cagar budaya, pelestarian naskah sastra kuno, dan membudayakan kajian seni. Data 2016 jumlah judul buku yang diterbitkan dalam bentuk digital tahun 2016 belum teridentifikasi. Benda cagar budaya yang dilestarikan baru 44,77%. Cakupan kajian seni pada tahun 2016 masih rendah, yaitu sebesar 60%. Pemajuan kebudayaan diupayakan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berkepribadian bangsa Indonesia. Secara umum permasalahan pembangunan daerah kota Surakarta dari aspek sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif memerlukan perhatian hingga kurun 2025 adalah:
39. 1.Belum optimalnya upaya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas pengetahuan dan teknologi, cerdas sosial, berintegritas, produktif, dan berdaya saing tinggi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup;
40. 2.Masih terdapat kesenjangan gender dalam mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia;
41. 3.Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
42. 4.Belum optimalnya upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berkepribadian bangsa Indonesia. III-8 3.1.3. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 3: " Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat" Permasalahan pokok pembangunan mewujudkan keamanan dan ketertiban kota yang pertama adalah bagaimana mengkondisikan dinamika relasi antar golongan di masyarakat supaya kondusif tidak menimbulkan kekacauan dan instabilitas. Permasalahan pokok yang kedua adalah bagaimana menyiapkan masyarakat kota yang siaga dan tangguh jika harus menghadapi gangguan keamanan yang disebabkan oleh bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Permasalahan teknis dan akar permasalahan untuk pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang ketiga ini diidentifikasi dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan: (i) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, (ii) Persandian. Hasil evaluasi kinerja urusan- urusan tersebut mengerucut pada permasalahan jangka panjang sebagai berikut. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Paradigma pemerintahan yang manusiawi (human governance) memberikan lensa untuk melihat permasalahan substantif kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Kasus-kasus yang terkait dengan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat diduga akan meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Permasalahan yang penting untuk diwaspadai menyangkut perihal: (i) perlindungan Hak Asazi Manusia (HAM); (ii) tindak kekerasan atas nama agama, golongan, maupun gender; (iii) perlindungan anak; (iv) perlindungan generasi muda; (v) perlindungan lansia; (vi) perlindungan kelompok diffabel; (vii) ketidak adilan gender; dan (viii) ancaman gangguan ketertiban, keamanan, dan kenyaman masyarakat. Data tahun 2017 di kota Surakarta merepresentasikan permasalahan dalam indikasi: (i) 1.267 kasus kejadian kriminal di wilayah Kota Surakarta; (ii) hanya tercapai 83,87% dari total kasus pelanggaran yang terselesaikan; (iii) Masih banyaknya titik-titik rawan kriminalitas. Tercatat tahun 2017 terdapat 7 titik wilayah yang rawan kriminalitas. Gangguan kenyaman dan ketertiban juga dapat muncul dalam bentuk tingginya peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan pelajar, pemuda dan masyarakat. Permasalahan ketertiban dan keamanan juga muncul dari ancaman ; paham radikalisme. Sementara itu peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat belum optimal. Tahun 2016 tercatat baru 35% dari total ormas dan LSM yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan. Sementara itu rasio Linmas masih rendah. Ancaman lain yang dihadapi saat ini berkenaan dengan upaya mewujudkan kondusifitas kota juga dipengaruhi oleh masuknya faham radikalisme dan terorisme. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban selain untuk mewujudkan kondusifitas kota juga ditujukan untuk mendorong masuknya investasi dan upaya untuk mengendalikan inflasi yang dapat pula dipengaruhi oleh kerusuhan atau konflik sosial. III-9 Ketentaman dan ketertiban kota dapat diupayakan melalui perlindungan masyarakat dan pengurangan resiko bencana. Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain keterbatasan sumber daya, jumlah obyek vital yang harus diamankan, kepadatan dan mobilitas penduduk. Urusan persandian. Kondusivitas dna stabilitas wialayah memerlukan dukungan persandian yang handal. Data evaluasi kinerja RPJPD yang diidentifikasi tahun 2017 menyebutkan bahwa Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kota Surakarta dengan pusat dan provinsi setiap tahun masih rendah. Diduga penyebabnya adalah masih sedikitnya tenaga ahli persandian. Kesimpulan permasalahan pokok penciptaan keamanan dan ketertiban kota adalah:
43. 1.Kewaspadaan pemerintah dan kehadirannya melindungi semua golongan secara inklusif dengan pendekatan manusiawi perlu dtingkatkan ;
44. 2.Kewaspadaan masyarakat dan kesiagaan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas kota perlu ditingkatkan 3.1.4. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 4: " Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif “ Permasalahan pokok untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan, dan ramah lingkungan sangat terkait dengan banyak aspek, antara lain usaha untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Keci Menengah (KUKM), daya saing angkatan kerja, dan perluasan lapangan kerja/lapangan usaha. Permasalahan teknis dan akar masalah dari sasaran keempat ini, dapat diidentifikasi dari hasil evaluasi penyelenggaraan urusan, yang mencakup: (i) Urusan Tenaga Kerja, (ii) Urusan Koperasi dan UKM, (iii) Urusan Perdagangan, (iv) Urusan Perindustrian (v) Urusan Kelautan dan Perikanan, (vi) Urusan Pariwisata, (vii) Urusan Pertanian, dan (viii) Urusan Penanaman Modal Potensi ekonomi Kota Surakarta yang diukur berdasarkan pendekatan lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010 selama tahun 2010- 2016, secara rata-rata yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif besar, yaitu: (i) Sektor Konstruksi, sekitar 26,70%; (ii) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,94%; (iii) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12,42%; dan (iv) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,84%. Di lain pihak, tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta selama tahun 2009-2016 mengalami fluktuasi. Usaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi harus dilakukan agar dapat/mampu menyerap tenaga kerja, mengatasi masalah pengangguran, dan sekaligus usaha untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Surakarta. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sektor ekonomi menurut lapangan usaha di Kota Surakarta secara rata-rata selama kurun waktu 2010-2016, dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi antara lain, yaitu: (i) Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sekitar 8,90%; (ii) Sektor Jasa Perusahan, sekitar 8,69%, (iii) Sektor Informasi dan Komunikasi, sekitar 8,36%; dan (iv) Sektor Jasa Pendidikan, sekitar 8,32%. Dari hasil analisis potensi wilayah, menunjukkan bahwa Kota Surakarta III-10 dapat dikategorikan sebagai Kota Metropolitan dengan basis pada potensi di Sektor Jasa, Perdagangan, Komunikasi, dan Industri Pengolahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa persoalan kompetensi teknologi dan strategi dalam pemasaran produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM menjadi masalah yang harus diperhatikan dan harus ditangani pada masa-masa yang akan datang. Dalam hal Urusan Tenaga Kerja, dari hasil evaluasi kinerja terkait urusan ini mengerucut pada permasalahan jangka panjang yaitu penyerapan lapangan tenaga kerja yang belum optimal. Pada tahun 2016 baru sekitar 48,85% dari pencari kerja yang ditempatkan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi. Data perkiraan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih sebesar 3,99%, angka ini diperkirakan akan turun lagi menjadi sekitar 2,60% pada tahun 2025 Pada era bonus demografi (2020-2030) persaingan lapangan kerja akan semakin tinggi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan produktifitas tenaga kerja sangat perlu dipersiapkan agar tenaga kerja yang ada dapat terserap dalam lapangan pekerjaan. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, khususnya tenaga kerja yang masuk dalam kategori generasi millenial. Perlindungan tenaga kerja masih lemah, hal ini diindikasikan oleh pekerja yag didaftarkan oleh perusahaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan masih rendah, yaitu sekitar 81,78% pada tahun 2016. Permasalahan lain di bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta, yaitu jumlah penduduk bekerja yang belum pernah sekolah dan tidak tamat SD, masing- masing sebanyak 1,5% dan 5,4%. Urusan Koperasi dan UKM (KUKM). KUKM merupakan pilar penyangga perekonomian daerah, termasuk di Kota Surakarta. Namun demikian, masih ditemukan banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat. Dari sejumlah 579 koperasi di Kota Surakarta, sebanyak 44,39% koperasi yang aktif, dan hanya sekitar 20,21% koperasi yang masuk dalam kategori sehat. Urusan Perdagangan. Data terkait urusan perdagangan yang sangat urgen adalah data ekspor. Hal ini menandakan sejauhmana hasil produksi dari Kota Surakarta dapat dipasarkan di luar negeri. Data ekspor pada tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai ekspor di Kota Surakarta hanya sebesar US$ 24.516.437,13; dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar US$ 30.252.737,4. Di lain pihak, kondisi pasar domestik, khususnya terkait dengan kondisi pasar yang memenuhi persyaratan masih belum optimal. Pada tahun 2017 pasar di Kota Surakarta yang memenuhi persyaratan baru mencapai 70,45%. Sementara itu, belum semua kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase lokasi PKL yang tertata pada tahun 2017 baru mencapai 85,71%. Urusan Perindustrian. Tingkat pertumbuhan industri di wilayah Kota Surakarta pada tahun 2016 sebesar 0,43%. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota Surakarta secara rata-rata selama tahun 2010-2016 sebesar 7,84%; menempati urutan ke-4, setelah Sektor Konstruksi (sekitar 26,70%); Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (sebesar 23,94%); dan Sektor Informasi dan Komunikasi (sebesar 12,42%). Masalah yang dihadapi oleh Sektor Industri, secara umum yaitu III-11 belum optimalnya pengembangan klaster industri, yang ditandai dengan persentase klaster industri yang berkembang pada tahun 2017 hanya sebesar 41,67%. Di samping itu, juga belum optimalnya kualitas produk Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan juga belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana perasarana penunjang industri kreatif. Urusan Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan urusan ini, data yang ada menunjukkan bahwa jumlah produksi perikanan budidaya menurun, dari sekitar 57,98 ton pada tahun 2016 menjadi sekitar 36,2 ton pada tahun
45. 2017.Konsumsi ikan mempengaruhi daya serap pasar. Tahun 2016 tingkat konsumsi ikan per kapita sebesar 3,8 kg/tahun. Permasalahan yang terkait dengan urusan ini, yaitu belum optimalnya produksi perikanan budidaya di Kota Surakarta, yang pada tahun 2017 baru mencapai sekitar 40 ton. Urusan Pariwisata. Daya saing pariwisata di Kota Surakarta belum optimal, terutama jika dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing atau turis mancanegara. Data pada tahun 2016, menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara berjumlah 33.682 orang dan wisatawan domestik berjumkah 4.361.868. Terbatasnya sarana dan prasarana obyek wisata unggulan daerah, dan belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru menjadi masalah utama di Kota Surakarta. Di samping itu juga kurang optimalnya kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata dalam pengembangan paket wisata di wilayah Solo Raya dan tingkat regional lainnya. Permasalahan lain di bidang pariwisata, yaitu perlunya peningkatan pelestarian cagar budaya sebagai perlindungan budaya, obyek pendidikan dan obyek pariwisata itu sendiri. Urusan pertanian. Permasalahan jangka panjang dari Urusan Pertanian di Kota Surakarta adalah terjadinya alih fungsi lahan dan produk hasil pertanian yang relatif cepat. Keterbatasan lahan pertanian, peternakan dan perikanan di Kota Surakarta menjadi kendala/permasalahan utama. Produksi padi di Kota Surakarta menunjukkan penurunan selama kurun waktu tahun 2007-2017, yaitu dari sekitar 1.323,7 ton pada tahun 2007, menjadi hanya sekitar 996 ton pada tahun 2017. Di lain pihak, juga terjadi penurunan populasi hewan ternak, dari sebanyak 851 ekor pada tahun 2014 menjadi sebanyak sekitar 250 ekor pada tahun 2017. Penurunan luas lahan pertanian tanaman pangan dan penurunan produksi peternakan dan juga perikanan, dapat menurunkan daya dukung pangan. Belum optimalnya kesehatan produksi hasil peternakan, juga terlihat dari cakupan daging yang memenuhi kriteria ASUH, hanya sebesar 78,38% pada tahun 2017. Urusan Penanaman Modal. Permasalahan di bidang penamanan modal berdampak jangka panjang yaitu dalam bentuk: (i) keterbatasan lahan untuk investasi; (ii) Masih rendahnya jumlah / volume kerjasama yang terjalin antar berbagai pihak (Kerjasama antar daerah; Kerjasama Pemerintah dengan Dunia Usaha; Kerjasama pemerintah dengan Masyarakat); (iii) Masih rendahnya nilai investasi dan keswadayaan masyarakat; dan (iv) Masih adanya penolakan warga terhadap rencana investasi untuk beberapa wilaya dan beberapa bidang investasi. Dari berbagai permasalahan di atas, maka beberapa permasalahan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah:
46. 1.Perlunya peningkatan kecakapan teknis dan pemasaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi untuk KUMK;
47. 2.Perlunya penyediaan perluasan kesemptan kerja dan peluang usaha III-12 berbasis kolaborasi pengembangan e-commerce; dan
48. 3.Perlunya pemasaran (marketing) potensi daerah untuk mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan. 3.1.5. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 5: "Terwujudnya Perlindungan Sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan" Permasalahan pokok mewujudkan perlindungan adalah bagaimana menyelesaikan maslah kesejahteraan sosial , dari permasalahan ini tantangan berat yang masih dihadapi adalah masih adanya mentalitas tangan dibawah atau memiskinkan diri padahal mampu disebabkan keinginannya memperoleh bantuan. Selain itu tantangan mengentaskan kemiskinan adalah dengan membangun karakter dan budaya produktif dan berswadaya Permasalahan teknis dan akar masalah pencapaian sasaran keenam ini diidentifikasi dari evaluasi penyelenggaraan urusan: (i) sosial, (ii) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (iii) pangan, (iv) kependudukan dan catatan sipil, (v) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (vi) transmigrasi Hasil evaluasi kinerja urusan-urusan tersebut mengerucut pada permasalahan jangka panjang sebagai berikut. Urusan Sosial. Dalam mewujudkan perlindungan social dihadapkan pada tantangan penanggulangan kemiskinan. Sasaran dalam prioritas penanggulangan kemiskinan yaitu masyarakat dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 26 indikator. Angka kemiskinan Kota Surakarta tahun 2016 sebesar 10,8 %, turun menjadi 10,6% di tahun 2017. Untuk menurunkan angka kemiskinan yang diamanatkan dapat tercapai di Tahun 2021 sebesar 6,3% perlu diupayakan melalui sistem data terintegrasi dan tata kelola dalam penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan kelembagaan berbasis masyarakat. Perlindungan sosial dimaksud mengintegrasikan layanan inklusif. Masalah lain yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain masih ditemukan masyarakat yang ditengarai memiskinkan diri untuk mendapatkan program dan layanan bantuan. Pemerintah masih perlu mengedukasi masyarakat agar prasyarat pengajuan bantuan sesuai dengan indikator kemiskinan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan daerah sehingga tidak ada hak masyarakat miskin yang dilanggar. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2016 Garis Kemiskinan sebesar Rp.430.293,-/kap/bln termasuk dalam kelompok Garis Kemiskinan Tinggi, berada di atas garis kemiskinan Provinsi dan Nasional. Permasalahan yang perlu dipecahkan jangka panjang adalah pengendalian budaya kemiskinan yang mengharapkan pemberian bantuan, tetapi sebaliknya dan menumbuhkembangkan budaya produktif yang malu menerima bantuan terus menerus. Urusan Trasmigrasi melayani pelayanan perlindungn sosial bagi keluarga rentan ekonomi untuk meningkakan kualitas hidup keluarga. Permasalahan yang dihadapi yaitu: semakin menurunnya jumlah transmigran yang diberangkatkan. Pada tahun 2016 hanya 7 tansmigran dari pendaftar yang berangkat. III-13 Urusan Pangan. Penanganan masalah kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan miskin tidak dapat dilepaskan dari persoalan kecukupan pangan. Persoalan kecukupan pangan menjadi masalah potensial jangka panjang dikarenakan alih fungsi lahan di kota Surakarta dan pertumbuhan penduduk tinggi karena migrasi masuk. Belum optimalnya penganekaragaman pangan di masyarakat menjadi permasalahan ketika ketersediaan beras sebagai makanan pokok terganggu produksi atau distribusinya. Alih fungsi lahan di kota Surakarta dan pertumbuhan penduduk tinggi karena migrasi masuk merupakan tantangan pemenuhan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Belum optimalnya penganekaragaman pangan di masyarakat menjadi permasalahan ketika ketersediaan beras sebagai makanan pokok terganggu oleh pola produksi dan/atau pola distribusinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang baru mampu mencapai sekitar 88,1% pada tahun 2017. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan juga menjadi permasalahan di Kota Surakarta, di mana pada tahun 2017 baru mencapai 74,29%. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan subtantif yang dihadapi yaitu masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan antara IPM dan IPG. Belum semua Perangkat Daerah mengimplementasikan kebijakan pembangunan responsif gender. Permasalahan itu tidak terlepas dari fenomena akses perempuan dalam pengambilan keputusan baik di legislatif maupun eksekutif masih rendah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi dan diduga potensial meningkat di era kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Masih ditemukan perempuan kepala keluarga khususnya dari warga miskin yang masih membutuhkan layanan afirmasi dalam peningkatan kualitas hidup dan ketahanan keluarga agar mampu melaksanakan 8 fungsi keluraga dengan baik. Untuk mewujudkan Surakarta sebagai Kota Layak Anak perlu diupayakan melalui pengembangan kebijakan, penguatan kelembagaan dan intervensi terhadap indikator-indikator dalam pemenuhan hak anak. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. Paradigma layanan kependudukan pada periode lalu menimbukan permasalahan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum mencapai 100%. Hal ini diperparah dengan masalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Belum semua anak memiliki dokumen akte kelahiran. Tahun 2017 baru mencapai 81%. Demikian pula pelaporan akte kematian rendah. Tahun 2017 baru mencapai 84,2%. Kebijakan yang dikembangkan dan inovasi layanan dalam administrasi kependudukan saat ini melalui pendekatan stesel aktif, capaian akte kelahiran tahun 2017 mencapai 98,6%. Capaian KK/ KTP sebesar 98,97%. Sehingga masih punya PR untuk ketuntasan rekam KK/ KTP khususnya bagi lansia, gangguan jiwa, disabilitas dan sakit kronis melalui layanan jemput bola. Kebutuhan masyarakat perkotaan dalam administrasi kependudukan perlu dukungan sarana layanan mobile yang bisa diakses di luar jam kerja. Layanan dimaksud juga dapat menjangkau masyarakat pinggiran khususnya slum area. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. III-14 Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya cakupan peserta KB yang aktif sebesar 77% di Tahun 2017. Secara khusus KB untuk pria sangat rendah capaiannya. Persentase KB Pria masih 7,53%. Unmeet Need Tahun 2016 sebesar 10,8 meningkat menjadi 12,07 di Tahun 2017, sehingga layanan KB masih perlu diupayakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Kesehatan reproduksi masih menjadi permasalahan sehubungan dengan upaya penurunan angka kematian ibu, pengendalian penyakit menular sexual dan pendewasaan usia perkawinan mengingat masih ditemukannya kasus pernikahan dini akibat kehamilah yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan anak tidak melanjutkan sekolah/ putus sekolah. Dimensi perkembangan penduduk perlu juga diupayakan untuk mewujudkan ketahanan keluarga khususnya pemberdayaan bagi keluarga miskin. Urusan Transmigrasi. Permasalahan urusan transmigrasi yang utama adalah belum optimalnya pemantauan dan pembinaan terhadap kesejahteraan transmigran di wilayah penempatan. Ketika kondisi ini masih terus terjadi, maka upaya / program transmigrasi yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Surakarta juga menjadi tidak optimal. Kesimpulan permasalahan pokok perlindungan sosial adalah :
49. 1.Menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih tinggi
50. 2.Menurunkan resiko kerentanan sosial pada kelompok rentan yang saat ini masih tinggi
51. 3.Menguatkan karakter kesetiakawanan sosial dan gotong royong mengatasi permasalahan sosial di masyarakat yang saat ini masih belum kuat 3.1.6. Permasalahan dalam Pencapaian Sasaran 6:"Terwujudnya Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya yang dikelola secara Cerdas, Terintegrasi dan Berkelanjutan. " Permasalahan pokok mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat yaitu bagaimana membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Masalah pokok kedua adalah mengendalikan perilaku masyarakat untuk taat asas menjaga kesehatan lingkungan. Permasalahan teknis dan akar masalah pencapaian sasaran kelima ini diidentifikasi dari evaluasi penyelenggaraan urusan: (i) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (ii) Perumahan dan Kawasan Permukiman, (iii) Pertanahan, dan (iv) Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi kinerja urusan-urusan tersebut mengerucut pada permasalahan jangka panjang sebagai berikut. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan umum pada urusan ini yaitu pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan seiring pertumbuhan penduduk dan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan budaya perkotaan. Selain penambahan kapasitas infrastruktur perkotaan, pemeliharaan infrastruktur juga menjadi permasalahan pada pencapaian lingkungan hidup perkotaan yang ideal sehingga diperlukan kerjasama pemerintah,dunia usaha, dan masyarakat. Permasalahan jangka panjang pada urusan PUPR ini melingkupi permasalahan drainase, sanitasi dan air bersih. Untuk air bersih, kapasitas produksi saat ini sebesar 757 lt/det (sumur dalam 291,38 lit/det, sumber air 343,11 lit/det, instalasi pengolahan air 122,61 lit/det) yang belum mempu memenuhi demand air bersih Kota Surakarta. Hal III-15 ini mengakibatkan permasalahan lanjutan yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal (81,05% pada tahun 2016). Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sumber air termasuk area rawan konflik dengan daerah tetangga. Air bersih merupakan salah satu permasalahan jangka panjang lingkungan hidup strategis dengan intervensi terfokus pada pengelolaan, penguatan kontrol, dan optimasi pemanfaatan sumber air baku. Untuk drainase, permasalahan jangka panjang yang terjadi adalah belum meratanya jaringan drainase perkotaan serta belum optimalnya kinerja drainase perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya daerah genangan dan banjir di Kota Surakarta. Data tahun 2017 menunjukkan masih ada kawasan rawan banjir di Kota Surakarta sebesar 6 % dari luas kota. Untuk sanitasi, permasalahan jangka panjang yang teridentifikasi adalah kurangnya kapasitas sarana dan prasarana sanitasi. Pada isu pengelolaan sanitasi skala komunitas, sistem sanitasi onsite memiliki permasalahan ketersediaan lahan untuk pengembangan IPAL komunal terutama pada kawasan padat. Perumahan dan kawasan permukiman sehat menjadi permasalahan umum Kota Surakarta. Kawasan pemukiman kumuh dan rawan banjir yang belum tertata masih ada 6,93 % pada tahun 2017 yang menunjukkan pula permasalahan perumahan berupa rumah tidak layak huni. Sebagai kota sedang, kota Surakarta menjadi daerah tujuan migrasi sehingga memiliki kepadatan tinggi di Jawa Tengah. Akibatnya kawasan kumuh dan rumah tak layak huni menjadi persoalan besar. Data tahun 2017 teridentifikasi 8.316 rumah tidak layak huni dan 6,93% kawasan kumuh yang harus dibenahi. Urusan Pertanahan juga menjadi masalah yang selalu muncul dalam pembangunan. Permasalahan jangka panjang yaitu belum optimalnya pemetaan aset daerah dan belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk kepentingan publik. Permasalahan strategis yang ada saat ini adalah banyaknya bangunan yang berdiri tanpa IMB, berdiri di atas saluran drainase dan pada tanah-tanah negara. Masalah lain adalah adanya alihfungsi pada tanah-tanah negara. Urusan Lingkungan Hidup. Permasalahan strategis terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya air. Pada tahun 2017, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) hanya sebesar 9,72% dari 20% yang dipersyaratkan. Selain hal tersebut, persampahan juga menjadi masalah pelik jangka panjang. Terbatasnya daya tampung TPA dan pengelolaan akhir sampah menjadi masalah yang menghantui di masa depan jika teknologi tidak mampu memecahkan persoalan ini. Data 2017 mengindikasikan pemerintah dan masyarakat kota Surakarta belum optimal menangani sampah rumah tangga (reduce, re-use, recycle) yang termasuk belum kuatnya kontrol dan partisipasi masyarakat atas pengurangan polusi dan kerusakan lingkungan. Permasalahan lain terkait limbah B3 yang belum ditangani, hingga tahun 2018 belum satu instalasi pengolah limbah B3, padahal aktivitas perkotaan generating limbah B3. Permasalahan terkait perubahan iklim dan upaya konservasi, pengendalian kualitas air yang terus menurun akibat pencemaran. Pemanfaatan IPAL dan IPLT di Kota Surakarta tahun 2017 menunjukkan belum optimal. Pada skala kota, IPAL Kota yang ada belum dapat optimal pemanfaatannya. Hal ini ditunjukkan dengan idle capacity sebesar 15,07%. III-16 Kesimpulan permasalahan jangka panjang untuk isu kualitas lingkungan hidup perkotaan yaitu: 1 Belum optimalnya upaya penegakan peraturan dan kebijakan ramah lingkungan untuk pembangunan kota; 2 Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk mengelola dan melindungi lingkungan pemukiman menuju lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, berkelanjutan dan berbudaya 3 Belum optimalnya sistem pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang cerdas dan terintegrasi 3.1.7. Permasalahan dalam pencapaian sasaran 7: " Terwujudnya Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, Inklusif, Cerdas, Integratif dan Tangguh" Permasalahan pokok mewujudkan sarana prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas adalah bagaimana menyediakan kapasitas infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduk perkotaan untuk mampu produktif secara ekonomi, sosial dan budaya, sekaligus mampu mendorong perkembangan Surakarta sebagai titik hubung regional dan global. Penyediaan infrastruktur ini kemudian harus dikelola secara cerdas dan terintegrasi untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas pengambilan keputusan pembangunan. Hal ini merupakan jawaban atas tantangan ‘Big Data’ dan ‘City Analytics’ yang lebih dikenal sebagai pendekatan Smart City dalam pengembangan perkotaan. Prasarana transportasi menjadi salah satu permasalahan utama untuk mendukung keterhubungan regional dan global pada tahun 2025. Beban pembiayaan sarana kebinamargaan terkait PJU yang masih menggunakan skema pembiayaan abonemen Sarana prasarana perkotaan, harus dilihat kondisi eksisting penggunaan lahan sebagai pijakan dasar pengembangan ruang kota. Berdasarkan dokumen PK RTRW Kota Surakarta tahun 2016, mayoritas lahan untuk untuk pemukiman (64%), taman kota (1%), lapangan olah raga (1%), pemakaman (1%), sawah (4%), tegalan (2%), industri (2%), perusahaan (7%), tanah kosong (1%) dan lain-lain (9%). Dari komposisi penggunaan lahan maka kebutuhan sarana prasarana permukiman menempati prioritas tinggi. Namun demikian, sesuai amanat pengembangan Surakarta dalam RTRWP dan RTRWN sebagai PKN dengan andalan sebagai kota jasa penyedia layanan area sekitar level nasional maka permasalahan pokok lainnya adalah koneksitas antara wilayah, lahan parkir, dan sarana pendukung MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Permasalahan teknis dan akar permasalahan dari sasaran ketujuh ini diidentifikasi dari evaluasi penyelenggaraan urusan: (i) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (ii) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (iii) (iv) Perhubungan, (iv) Informasi dan komunikasi, (vi) Pemberdayaan Masyarakat. Hasil evaluasi kinerja urusan-urusan tersebut mengerucut pada permasalahan jangka panjang sebagai berikut. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki permasalahan jangka panjang terkait pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa daya tampung hanya 24% dengan luasan III-17 lahan pemakaman hanya 1%. Urusan PUPR, bangunan pada kawasan budaya strategis sudah tidak mencerminkan budaya jawa, arsitektur budaya jawa mulai ditinggalkan. Pada skala yang lebih besar, pola ruang kota saat ini mulai meninggalkan konsep budaya jawa dalam penataan ruang. Kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa memiliki tantangan untuk mewujudkan nilai budaya Jawa bukan hanya sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat sehari-hari, namun juga termanifestasi dalam perwujudan ruang perkotaan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa konflik penataan ruang antara nilai ruang secara ekonomis praktis dengan nilai sakral profan ruang yang ada dalam budaya Jawa. Oleh karena itu, secara jangka panjang, permasalahan strategis lain yang muncul adalah belum optimalnya pemanfaatan nilai-nilai budaya Jawa dalam pembangunan ruang kota untuk mewujudkan ruang kota yang tangguh secara budaya dan menghidupkan budaya Jawa yang tangguh menghadapi tantangan global (Kota yang Culturally Resilient dan memiliki Resilient Culture). Sementara itu, dari sisi penataan ruang, permasalahan utamanya adalah belum optimalnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditandai dengan rendahnya indeks ketersediaan rencana tata ruang dan sinkronisasi antar level. Hal ini terlihat dari jumlah kawasan yang telah memiliki RTBL (22% pada tahun 2017) dan RTR (50 % pada tahun 2017) yang mengikat secara hukum untuk dilaksanakan. Pada perspektif implementasi rencana, kebijakan penataan ruang yang ada dinilai belum mengakomodasi kepentingan masyarakat. Permasalahan dalam sarana kebinamargaan yang cukup strategis adalah kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan yang belum merata. Pada tahun 2017, terdapat lebih dari 20 % jalan kota dalam kondisi rusak, dan 13 % jembatan kota dalam kondisi rusak. Hal ini dapat menghambat aktivitas perkotaan yang akhirnya mengganggu produktivitas Kota Surakarta. Selain jalan dan jembatan, sistem pembiayaan PJU yang belum menggunakan meter listrik sehingga tidak efisien. Ketiga komponen ini merupakan masalah kebinamargaan yang strategis untuk diselesaikan. Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah menurunnya keswadayaan masyarakat dan menurunnya karakter gotong royong. Tahun 2017 diperoleh data bahwa persentase swadaya masyarakat terhadap program baru mencapai 12,01%. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait penggunaan dana DPK yang belum mencukupi untuk pembangunan sarana prasarana, swadaya masyarakat dinilai masih kecil walaupun prosentasenya berbeda pada masing-masing entitas pembangunan Urusan perhubungan sebagai unsur penting dalam perwujudan fungsi titik hubung yang terkoneksi global juga memiliki permasalahan jangka panjang. Permasalahan internal perkotaan yang dihadapi di masa yang akan datang adalah manajemen kemacetan lalau lintas dan pengendalian polusi udara karena bahan bakar kendaraan bermotor. Masalah krusial yang harus dipecahkan secara inovatif adalah kebutuhan lahan parkir. Oleh karena itu, pengembangan transportasi massal yang inklusif dengan user interface yang nyaman untuk mengurangi resiko dan kejadian kecelakaan di jalan raya merupakan permasalahan jangka panjang pada urusan perhubungan. Moda Transportasi Massal melalui Feeder dan BST III-18 sudah diterapkan akan tetapi belum banyak masyarakat kota yang memanfaatkan moda tersebut karena keterbatasan koridor yang belum menjangkau semua wilayah. Pemasangan CCTV sebagai bagian dari ITCS (Integrated Traffic Control System) pada titik-titik persimpangan serta kendali pada CC Room sebagai salah satu sarana dalam mengendalikan kemacetan pada titik-titik dan waktu tertentu. Secara eksternal, terkait dengan konektivitas regional dan global, Kota Surakarta sebagai PKN yang melayani urusan internasional akan dilewati oleh moda kereta api antar kota antar provinsi, bis antar kota antar provinsi, dan moda lokal penghubung ke Bandara Adi Sumarmo. Kehadiran jalan Tol Semarang - Solo- Surabaya akan menambah kepadatan lalu lintas kota Surakarta. Oleh karena itu, penataan trayek dan jalur moda angkutan menjadi permaslahan penting untuk diselesaikan. Banyak perlintasan sebidang yang belum terkelola dengan baik menambah kepadatan lalu lintas lokal. Kebijakan sektor perhubungan secara makro belum tersusun secara legal dalam dokumen Tatralok. Masalah strategis lain yang yang ada pada urusan perhubungan adalah jalur lalu lintas regional yang masih bercampur dengan jalur lalu lintas lokal. Hal ini menyebabkan LHR ruas jalan dalam kota menjadi tinggi yang termanifestasikan pada kepadatan tinggi dan kemacetan. Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai ujung tombak penyediaan database perkotaan sebagai sistem penunjang pengambilan keputusan dan akses informasi publik juga memiliki beberapa permasalahan mendasar. Perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana. Permasalahan dasar pertama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas jaringan teknologi informasi di area publik. Kota Surakarta belum memenuhi prakondisi menghadapi tuntutan lingkungan untuk mengembangkan: (i) Smart Governance, (ii) Smart Economy; (iii) Smart Mobility; (iv) Smart Environment; (v) Smart People; (vi) Smart Living. Sebagai contoh permasalahan teknis, data tahun 2017 menunjukkan bahwa baru 25% saja dari total perangkat daerah yang memiliki website. Permasalahan lain belum terpenuhinya sumber daya manusia yang secara khusus dilengkapi kompetensi:
a.mengelola media teknologi informasi untuk menjalankan smart governance,
b.melakukan pendidikan masyarakat menjadi smart people,
c.mendorong smart people produktif menjalankan smart economy
d.mendorong smart people mengelola lingkungan menjadi smart environment
e.memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan mewujudkan smart living di kota Surakarta. Permasalahan terkait dengan pendekatan Big Data adalah belum tersusunnya basis data sektoral dan integrasi menuju penggunaan satu data untuk pembangunan kota. Untuk mendukung keberlanjutan sistem basis data dan integrasinya dalam sistem pendukung pengambilan keputusan, tata kelola integrasi basis data juga menjadi permasalahan strategis untuk segera disusun. Kesimpulan permasalahan pokok menuju pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas adalah: III-19
1. 1.Belum terpenuhinya jaringan sarana prasarana perkotaan yang memenuhi kebutuhan pengembangan kota Surakarta yang inklusif, berkelanjutan dan mencirikan identitas budaya Jawa dan terkoneksi global
2. 2.Belum terpenuhinya kapasitas stakeholder pembangunan kota untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota cerdas dan terintegrasi dalam konsep (i) Smart Governance, (ii) Smart Economy; (iii) Smart Mobility; (iv) Smart Environment; (v) Smart People; (vi) Smart Living.
3. 3.Belum optimalnya pemanfaatan ruang kota dengan lahan yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau dan ruang publik. 3.2. Lingkungan Strategis Lingkungan strategis, yaitu tantangan eksternal dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan internal menjadi bahan pertimbangan perumusan isu strategis. Alur pikir perumusan isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan kota Surakarta sebagai berikut. Gambar 3.1. Alur Pikir Perumusan Isu-isu Strategis 3.2.1. Tantangan dan Peluang dari Lingkungan Global
4. 1.Tantangan Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. SDGs merupakan hasil akhir dari perundingan Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG) beranggotakan 193 negara. SDGs memiliki 17 tujuan (dengan 169 target/sasaran) untuk dicapai dalam 15 tahun mendatang

(2030). Keseluruhan tujuan SDGs mencakup 3 dimensi tujuan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG’s tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola. Secara ringkas, ke-17 SDGs tersebut sebagai berikut: 1) mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun; 2) menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3) menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4) menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 6) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 8) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Sasaran pokok RPJPN Sasaran pokok RPJP Prov + Tantangan global & implikasinya di level nasional dan daerah + Permasalahan: evaluasi kinerja + Isu Strategis = III-20 berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 9) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 10) mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 11) menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15) melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 16) menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; 17) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs memberikan tantangan untuk merespon kemajuan peradaban yang memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak pada meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah yang sasaran SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan pemihakan terhadap lingkungan. Sementara itu, Global Attitudes survey melakukan survey di 44 negara pada tahun 2014 dan menemukan bahwa 5 hal terbesar yang ditakutkan masyarakat global mengancam kehidupan adalah: (1) Kebencian agama dan etnis; (ii) Ketidaksetaraan; (iii) AIDS dan penyakit menular lainnya; (iv) Senjata nuklir; (v) Polusi dan masalah lingkungan. Kelima ketakutan yang mengancm dunia tersebut juga termaktub dalam tujuan dan target SDGs.

2.Tantangan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan teknologi transportasi memungkinkan manusia senantiasa berada dalam mobilitasi yang tinggi, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam frekuensi tinggi, tampak dunia semakin sempit. Kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran dan lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia tanpa batas. Pertukaran informasi dimungkinkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media cetak maupun elektronika. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan saat ini, telah menjadi sebuah kekuatan otonom yang justru ‘membelenggu’ perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat, dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Perkembangan teknologi membawa masuk ke era revolusi industri generasi keempat. Revolusi Industri Generasi ke 4 ditandai dengan III-21 kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Pada revolusi industri keempat, semua mesin dihubungkan melalui sistem internet atau dikenal dengan cyber. Tantangan revolusi industri generasi ke 4 adalah menuntut kepekaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk adaptif. Era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Tren perkembangan teknologi, preferensi konsumen, regulasi dan pergeseran lingkungan bisnis mengatur pola usaha. Perubahan lingkungan secara teknologi maupun dari sisi ekonomis, berdampak pada kinerja keuangan dan kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dunia usaha berpotensi mengurangi beberapa aktivitas bisnis sehingga berdampak pada pengangguran Revolusi teknologi akan dapat memperbaiki kualitas hidup. Pada saat yang sama, revolusi ini juga distraktif termasuk terhadap pekerja. Contoh digital teknologi memberikan peluang bagi bisnis, masyarakat, dan bagi pemerintah, tapi juga ada ancamam kalau tidak bisa mengontrolnya, terutama yang terkait masalah kecakapan pekerja, karena potensial memperdalam kesenjangan dan penyalahgunaan informasi. Era revolusi industri generasi 4 yang serba cepat menuntut pemerintah juga harus siap dengan perubahan ekspektasi konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk, dan jasa. Antisipasi dari pemerintah adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Diperlukan komitmen pemerintah untuk cepat menyesuaikan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja, baik di sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang tidak relevan dengan sistem yang sekarang. Pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas peluang. Pemerintah daerah juga perlu melakukan rekonfigurasi untuk kebijakan yang relavan dengan kondisi sekarang. Kemanfaatan kemajuan teknologi sudah dapat dinikmati masyarakat melalui inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun teknologi juga mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi.
3.Tantangan Globalisasi Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Empat aspek dasar globalisasi : perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Pemikiran, agama, bahasa, kesenian, dan aspek budaya lainnya menyebar dan bercampur ketika negara-negara saling bertukar barang dan ide. Kemajuan infrastruktur dan alat transportasi kendaraan darat, angkutan intermodal, dan maskapai penerbangan membuat transportasi semakin cepat. III-22 Abad ini merupakan juga merupakan millennium III perhitungan masehi. Perubahan abad dan perubahan millennium ini diramalkan akan membawa perubahan terhadap struktur ekonomi, struktur kekuasaan, dan struktur kebudayaan dunia. globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi.

a.Dampak Globalisasi di Bidang Ekonomi Dampak globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar Negara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar Negara (cross-border capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement), dan penyebaran teknologi informasi yang cepat merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja, dan kegiatan bisnis. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi, termasuk BUMN perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemenya dengan basis entrepreneurship, cost efficiency, & competitive advantages. Tantangan globalisasi ekonomi menginspirasi perlunya mrndidik generasi muda dengan pelajaran wirausaha dan inovasi ke dalam kurikulum sekolah. Dampak positif di bidang ekonomi, yaitu: (i) Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor membuka peluang meningkatkan devisa negara, (ii) kesempatan kerja lebih terbuka, (iii) mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri, (iv) mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia, (v) kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia. Namun demikian, globalisasi juga berisiko menimbulkan dampak negatif: (i) Masuknya tenaga kerja asing berpotensi meminggirkan tenaga kerja Indonesia yang tidak kompetetitif, sehingga akan menambah pengangguran; (ii) hilangnya pasar produk Indonesia, jika kualitas produknya kalah bersaing dengan produk luar negeri; (iii) usaha- usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia jika masyarakat Indonesia tidak berkomitmen mencintai dan membeli produk dalam negeri.
b.Dampak globalisasi di bidang sosial budaya Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya suatu bangsa dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus peluang bagi bangsa untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Di era globalisasi pergaulan antarbangsa semakin kental. Batas antarnegara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang, dan akan terjadi proses akulturasi. Akulturasi adalah proses meniru, dan saling mempengaruhi antar budaya masing-masing. Adapun yang perlu dicermati dari proses III-23 akulturasi tersebut adalah proses lunturnya nilai budaya suatu bangsa itu sendiri. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif akan makin besar. Apabila tidak dibendung akan berakibat lebih serius ketika pada puncaknya masyarakat tidak lagi bangga akan bangsa dan negaranya. Ancaman tersingkirnya kebudayaan lokal karena dampak gobalisasi. Kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya para remajanya, saat ini lebih tertarik pada budaya asing daripada budaya negeri sendiri. Sebagai contoh, data dari Badan Bahasa Kemendiknas menemukan bahwa dari 617 bahasa yang telah diidentifikasi pada tahun 2016, sebanyak 15 bahasa daerah statusnya dinyatakan punah, tidak ada lagi orang yang menggunakannya dalam percakapan. Ancaman kepunahan bahasa- bahasa daerah ini perlu mendapat perhatian, sebab kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia yang menggunakannya. Dunia yang tak berbatas karena kemajuan teknologi informasi di era globalisasi berdampak pada tata nilai individu hingga pola relasi sosialnya dan kebudayaannya. Kebudayaan bukan hanya mengenai suatu tarian ataupun alat musik yang kuno dan antik serta situs sejarahnya. Kebudayaan bisa juga mengenai bahasa dari negara itu sendiri, perilaku dari bangsanya, dan segala sesuatunya yang bisa mengidentifikasi tentang negara tersebut. Perubahan-perubahan yang diprediksikan menguat di bidang sosial budaya antara lain: (i) Meningkatnya Induvidualisme, pragmatisme, budaya instant, karena koneksitas individu bisa dilakukan tanpa tatap muka; (ii) Pola Kerja: Pekerjaan-pekerjaan mengarah ke era perekonomian berbasis pengetahuan. Orang-orang sudah tidak mengandalkan kerja penuh waktu di kantor, tetapi dapat dilakukan dengan kerja paruh waktu yang dapat dilakukan di rumah; (iii) dominasi Kebudayaan Pop: citra, gagasan, dan gaya hidup baru konsumerisme dan hedonisme; (iv) Ancaman erosi budaya dan ancaman krisis identitas cultural nasional dan lokal.
c.Dampak globalisasi di bidang pemerintahan Kebutuhan akan agenda dan masalah bersama di antara negara- negara di dunia mengerucut kepada ide untuk membentuk organisasi internasional. Konsensus dari organisasi internasional ini membawa kesadaran kolektif beberapa negara tehadap permasalahan yang dihadapinya. Nilai dan budaya politik mengerucut kepada kebutuhan akan kesamaan cara pandang dalam memahami hubungan antar negara. Implikasinya setiap negara kembali menguatkan tradisi nasionalnya agar tetap mampu bersaing dalam dunia global. Negara dan bangsa yang kuat budayanya akan memenangkan pertarungan dalam globalisasi ini. Hal ini memberikan tantangan besar bagi nilai-nilai politik Indonesia untuk mengokohkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong ditengah terpaan ideologi internasional lain. Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap terbuka, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peram masyarakat mengkondisikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan III-24 demikian negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Dampak dari globalisasi berpengaruh pada migrasi penduduk ke pusat-pusat pertumbuhan/perkotaan sehingga berimplikasi pada permasalahan ketataruangan, lingkungan, dan sosial.
1. 4.Perubahan Iklim Perubahan iklim juga merupakan tantangan besar masya rakat dunia. Kajian Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) secara yakin menyatakan bahwa aktifitas manusia merupakan faktor utama kenaikan suhu global yang tak lain disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO2 (dan emisi rumah kaca lainnya), terutama penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro (1992) mengemukakan bahwa dampak aktivitas manusia di seluruh dunia; emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagai kehidupan manusia. Maka sangat mendesak untuk diupayakan adaptasi dan mitigasi dan untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) Intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi. Pada tahun 2015 sebanyak 195 negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis mengeluarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen bersama dunia untuk memerangi perubahan iklim. Lima poin penting dalam kesepakatan internasional ini: 1) Perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (C) dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celcius (C) 2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan; 3) Upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan- kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim; 4) Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim dari kerusakan; 5) Pemberian bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Negara-negara kaya sepakat menyediakan dana 100 miliar dolar Amerika per tahun sebelum 2020 untuk membantu negara-negara berkembang mengubah perekonomiannya menjadi green economy, yaitu pembangunan ekonomi yang tidak merusak alam. Upaya Penanganan Perubahan Iklim antara lain di area: (i) Pengurangan emisi, deforestasi dan degradasi; (ii) pengembangan strategi adaptasi ketahanan kota dan ketahanan masyarakat yang rentan dampak perubahan iklim, termasuk adaptasi dan mitigasi di tingkat komunitas.
2. 5.Kebijakan ASEAN dan Perdagangan internasional III-25 Akibat perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi timbul keniscayaan dan dunia menjadi sebuah perkampungan kecil yang disebut global village (Dunia Tanpa Batas) – (Futurolog Jhon Naisbitt). Kehadiran One Belt One Road (OBOR), Jalan Sutra abad ke-21, yang dirintis oleh China embuktikan kebenaran ramalan Jhon Naisbit tersebut. China merupakan salah satu mitra kuat ASEAN, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi. Kehadiran OBOR-dengan membuat jalan kereta untuk menghubungkan China dengan negara-negara berkembang bisa menjadi mimpi besar perubahan dunia. OBOR diharapkan bisa menjadi pendobrak sekat-sekat garis batas yang menghubungkan manusia dari berbagai bangsa untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Sementara itu, di Indonesia sedang dikembangkan Poros Maritim yang tengah di bangun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2017). Poros Maritim adalah jalur laut untuk mendekatkan pulau satu dengan yang lain. Baik Poros Maritim maupun Jalur Sutera modern, merupakan suatu kebijakan yang sangat strategis dan memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Dimana jalur tersebut akan memangkas waktu dan jarak tempuh pada proses distribusi produk. Hal ini akan berdampak pada harga-harga yang akan semakin murah, karena biaya distribusi ekspedisi yang mengecil dan pendeknya waktu tempuh. Selain itu, dengan jalur ini, bahan baku produksi juga akan semakin dekat. Implikasinya bagi daerah adalah kompetisi meningkatkan kualitas produk supaya tidak kalah bersaing tetapi semakin luas pemasarannya. Selain itu, tantangan lebih berat untuk penguatan jiwa nasionalisme mencintai produk dalam negeri di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Jika nasionalisme mencintai prouk dalam negeri kuat, maka pasar dalam negeri akan dikuasi oleh produk lokal.
3. 6.Tantangan “Big Data” Pada era digital ini, data telah menjadi bagian yang sangat penting bagi peradaban manusia. Data adalah emas. Seperti halnya emas, data mesti digali, diproses dan dianalisa dengan serentetan teknologi tertentu demi mendapatkan nilai yang berharga dari lautan data pada era digital sekarang ini. Lautan data tersebut kemudian dikenal dengan istilah Big Data. Big data adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur. Manajemen data bukan lagi hanya menjadi kompetensi yang penting bagi suatu organisasi, melainkan telah menjadi bagian kritis yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam pencapaian misi. Tantangan bagi pemerintah daerah meliputi pemerolehan data, akurasi data, penyimpanan, penelusuran, pembagian, pemindahan, analisis, dan visualisasi data. Big Data marak di gunakan sebagai teknologi yang akan menjadi trend masa depan. Di kancah internasional berkembang gerakan revolusi data untuk pembangunan (Data Revolution for Development/ DRD), yaitu memanfaatkan, memproses, serta menganalisis informasi digital berbasis data, sebagai langkah untuk mengambil kebijakan. Dalam dua tahun terakhir pemanfaatan big data sudah mencapai 90 persen di berbagai belahan dunia. Namun di Indonesia pemanfaatan dan aplikasinya masih minim. Beberapa contoh aplikasi di Indonesia antara lain Open Government Indonesia (OGI) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan III-26 Online (LAPOR). Keduanya merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk dapat terhubung dengan masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang terbuka dengan mengandalkan pengelolaan big data. Big data sebagai komponen penting dalam tata kelola pemerintahan dihadapkan pada tantangan pengintegrasian seluruh aspek dan berperspektif kependudukan yang berorientasi untuk layanan publik. Banyak potensi manfaat yang didapat dari data. Namun, data juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak valid karena dapat menyesatkan. Beberapa tantangan dalam hal pengelolaan big data yaitu:
a.Menjaga akses dari data berkualitas yang terkait sektor pembangunan,
b.Menjaga Pemahaman stakeholder tentang makna data;
c.Sinergitas dan koordinasi pemanfaatannya bagi para pengambil kebijakan,
d.Pendayagunaan kemanfaatan data dalam kebijakan sosial. 3.2.2. Posisi dan Potensi Kota Surakarta dalam Kontelasi Pembangunan kewilayahan Nasional Posisi Kota Surakarta dalam Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Jawa-Bali diposisikan sebagai:
a.Pengembangan PKN sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah Lingkungan
b.Pengembangan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
c.Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan
d.Pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
e.Pengembangan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
f.Jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, yang menghubungkan Secang-Bawen-Salatiga-Boyolali-Kartosuro- Surakarta-Sragen-Ngawi-Caruban-Nganjuk-Kertosono-Jombang- Mojokerto-Krian-Waru.
g.jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
h.jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Surakarta dengan Bandar Udara Adi Sumarmo
i.Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan;
j.Pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Wonogiri-Surakarta yang melayani PKN Surakarta; Gambringan-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
k.Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta
l.Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek- Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo- Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya III-27
m.Kawasan Andalan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri- Sragen-Klaten (Subosuka-Wonosraten),
n.Pengendalian pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi
o.Rehabilitasi dan peningkatan fungsi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa:
p.Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan tertinggal dan terisolasi,
q.Pendayagunaan sumber air berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaerah
r.Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan kawasan keunikan bentang alam (karst)
s.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
t.kawasan suaka margasatwa Berdasarkan klasifikasi Polese dan Sheamur (2006) Kota Surakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu jiwa termasuk kategori Kota metropolitan di Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, kota Surakarta memiliki posisi yang strategis di tengah pulau Jawa. Berdasarkan karakteristik kota. maka kota Surakarta cocok sebagai pusat kegiatan ekonomi sekunder dan tersier. Hal ini selaras dengan penentuan posisi kota Surakarta dalam konstelasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan kajian Bappeda (2017) hasil analisis Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen (TK), dari aspek sektoral kategori ekonomi yang menjadi penentu / penopang perekonomian wilayah Kota Surakarta ditampilkan pada tabel 3.1. berikut ini. Tabel 3.1. Kategori Ekonomi yang menjadi Penopang Perekonomian Kota Surakarta berdasar Analisis Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen (TK) Sektor Basis Non Basis Maju dan Tumbuh Pesat (developed sector).
1. 1.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2. 2.Informasi dan Komunikasi
3. 3.Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. 4.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Maju tapi Tertekan (stagnant sector) Jasa Pendidikan 1. Industri Pengolahan
5. 2.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sedang Tumbuh (developing sector).
6. 1.Konstruksi
7. 2.Real Estate Tertinggal 1. Jasa lainnya
8. 2.Transportasi dan Pergudangan
9. 3.Pertambangan dan Penggalian Sumber: Kajian Ekonomi Makro Kota Surakarta: Pendekatan Sektoral, Bappeda Kota III-28 Surakarta, 2017 Pembangunan dari aspek kewilayahan perlu mempertimbangkan potensi dominan wilayah. Hasil uji LQ tahun 2017 menjelaskan bahwa Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Jebres merupakan Kecamatan yang berkontribusi signifikan dalam menentukan perekonomian Kota Surakarta. Kedua kecamatan tersebut kemudian diikuti oleh Kecamatan Laweyan, Pasar Kliwon dan Serengan. (Sumber: Kajian Ekonomi Makro Kota Surakarta: Pendekatan Sektoral, Bappeda Kota Surakarta, 2017). Berdasarkan analisis LQ wilayah kecamatan, maka sektor yang menjadi sektor unggulan dan dominan di tingkat kecamatan disajikan pada tabel 3.2. berikut. Tabel 3.2. Kategori Ekonomi yang menjadi Penopang Perekonomian Wilayah Kecamatan di Kota Surakarta berdasar Analisis Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen (TK) No Kecamatan Sektor Basis Sektor Non Basis
10. 1.Banjarsari Sektor pertanian, pertambangan, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa – jasa lainnya Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa, Perdagangan Hotel dan Restoran, Listrik Gas dan Air, dan sektor Industri
11. 2.Jebres Sektor Industri, Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi Listrik, Gas dan Air, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pertanian, Keuangan, Persewaan dan Jasa dan Jasa – Jasa lainnya
12. 3.Laweyan sektor bangunan (1,33), pengangkutan dan komunikasi (1,25), Keuangan, Persewaan dan Jasa (1,09), dan pertanian (1,07) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (0,94), Jasa – Jasa Lainnya (0,88), Listrik, Gas dan Air (0,86), Industri (0,78) dan Pertambangan (0,00).
13. 4.Serengan Sektor Industri (1,23), Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,19), dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa (1,07) Sektor pengangkutan dan komunikasi (0,92), Bangunan (0,71), Listrik, Gas dan Air (0,60), Pertanian (0,46), sektor Jasa – Jasa Lainnya (0,46) dan sektor Pertambangan (0,00)
14. 5.Pasar Kliwon sektor Jasa – Jasa Lainnya (1,60), Perdagangan, Hotel dan Restoran (1,13), dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa (1,12). sektor Industri (0,97), Pengangkutan dan Komunikasi (0,63), Listrik, Gas dan Air (0,55), Pertanian (0,51), Bangunan (0,45) dan sektor Pertambangan (0,00). Sumber: Kajian Ekonomi Makro Kota Surakarta: Pendekatan Sektoral, Bappeda Kota Surakarta, 2017 Kesimpulan analisis mandat pembangunan jangka panjang dari sisi posisi khas kewilayahan kota Surakarta adalah pengembangan wilayah berdasar potensi wialayah untuk menjawab mandat prioritas pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan kategori ekonomi tersebut dan prediksi nilai kontribusi ekonomi kreatif terhadap Perekonomian (PDRB) maka dapat di III-29 kelompokkan sub sektor ekonomi kreatif yang prioritas untuk dikembangkan di Kota Surakarta adalah:
a.Kategori ekonomi Informasi dan Kemunikasi dengan sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari sub sektor desain komunikasi visual, fotografi, aplikasi dan pengembang permainan, film, animasi dan video dan televise dan radio.
b.Kategori ekonomi Real Estate dengan sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari sub sektor arsitektur dan desain interior.
c.Kategori ekonomi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sub sektor ekonomi kreatif kuliner.
d.Kategori ekonomi Jasa Pendidikan dengan sub sektor ekonomi kreatif terdiri dari sub sektor musik, periklanan, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, kriya, desain produk dan sub sektor fashion. 3.2.3. Mandat Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Bagian ini menganalisis amanat sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional dan amanat sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008. Sasaran pokok dari kedua regulasi tersebut secara teknokratis merupakan hasil dari analisis isu strategis tingkat nasional dan tingkat regional Jawa Tengah. Oleh karena itu sasaran pokok pembangunan dari kedua dokumen perencanaan jangka panjang tersebut dijadikan rujukan untuk menyusun tema isu utama pembangunan daerah jangka panjang daerah kota Surakarta. Selain sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi, materi perumusan isu strategis jangka panjang kota Surakarta juga mempertimbangkan aspek fungsi kewilayahan kota Surakarta dalam konstelasi RTRW nasional, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Jawa-Bali. 3.2.3.1. Sasaran Pokok RPJPN 2005-2025 Visi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 adalah: "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR" Visi tersebut dicapai melalui serangkaian misi:
1. 1.Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. 2.Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. 3.Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. 4.Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. 5.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. 6.Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. 7.Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. 8.Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional Visi dan misi tersebut dioperasionalkan dalam serangkaian sasaran pokok RPJPN. Sasaran pokok RPJPN 2005-2025 secara teknokratis merupakan hasil analisis isu strategis tingkat nasional. Sasaran pokok ini III-30 merupakan terjemahan dari kondisi yang hendak diwujudkan dari visi. Oleh karena itu substansi sasaran pokok beserta indikator penanda keberhasilannya dijadikan rujukan untuk menyusun tema isu utama pembangunan daerah jangka panjang daerah kota Surakarta. Berikut adalah sasaran pokok pembangunan nasional yang wajib diintegrasikan dalam isu pembangunan jangka panjang daerah.
9. 1.Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, ditandai oleh hal-hal berikut:
a.Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
b.Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa
1. 2.Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditandai oleh hal-hal berikut:
a.Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
b.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
c.Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
d.Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
e.Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
1. 3.Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan III-31 berkeadilan
a.Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
b.Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
c.Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
d.Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
e.Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional
1. 4.Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri
a.Terwujudnyakeamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
b.TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal.
c.Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan
1. 5.Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
a.Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b.Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
c.Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
d.Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
1. 6.Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari III-32
a.Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
b.Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
c.Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
1. 7.Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
a.Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
b.Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c.Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.
d.Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
e.Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut
1. 8.Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional
a.Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional.
b.Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
c.Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
d.Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.
e.Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri Analisis dari sasaran pokok RPJPN tersebut, dengan menelusur tantangan dan permasalahan yang dirumuskan dalam RPJPN 2005-2025, disimpulkan bahwa isu pokok yang perlu dijadikan rujukan perumusan isu strategis daerah yaitu:
1. 1.Isu Sumber daya manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
2. 2.Isu daya saing untuk kesejahteraan masyarakat
3. 3.Isu tata kelola pemerintahan, Aparatur, birokrasi, demokrasi, hukum dan keadilan masyarakat sipil
4. 4.Isu keamanan, perdamaian, bebas ancaman
5. 5.Isu pemerataan dan keadilan pembangunan
6. 6.Isu Lingkungan yang asri dan lestari III-33
7. 7.Isu kemandirian, kemajuan dan ketahanan negara sebagai negara kepulauan
8. 8.Isu peran Indonesia di kancah internasional 3.2.4. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 Visi pembangunan jangka panjang provinsi Jawa Tengah tahun 2005- 2025 adalah: "JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI". Visi tersebut dicapai melalui serangkaian misi:
9. 1.Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya
10. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan,
11. 3.Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh
12. 4.kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
13. 5.Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
14. 6.Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
15. 7.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender Visi dan misi tersebut dioperasionalkan dalam serangkaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 secara teknokratis merupakan hasil analisis isu strategis tingkat nasional. Sasaran pokok ini merupakan terjemahan dari kondisi yang hendak diwujudkan dari visi. Oleh karena itu sasaran pokok tersebut dijadikan rujukan untuk menyusun tema isu utama pembangunan daerah jangka panjang daerah kota Surakarta. Berikut adalah sasaran pokok pembangunan provinsi yang wajib diintegrasikan dalam isu pembangunan jangka panjang di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tabel 3.3. Sasaran Pokok dan Indikator Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 No. SASARAN POKOK DAN INDIKATOR 1 Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya, ditandai:
16. 1.Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).
17. 2.Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
18. 3.Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan.
19. 4.Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
20. 5.Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin. III-34 No. SASARAN POKOK DAN INDIKATOR
21. 6.Memantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.
22. 7.Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
23. 8.Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
24. 9.Meningkatnya karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2 Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, ditandai dengan:
25. 1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Indonesia.
26. 2.Meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber- sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.
27. 3.Meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.
28. 4.Meningkatnya perkembangan perindustrian, perdagangan, pariwisata, agrobisnis dan industrialisasi perdesaan serta sektor usaha lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
29. 5.Meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah. 3 Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penge 4.1.3 1. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik.
30. 2.Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
31. 3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
32. 4.Meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri.
33. 5.Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
34. 6.Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
35. 7.Meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 4 Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, ditandai dengan: 4.1.4 1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung III-35 No. SASARAN POKOK DAN INDIKATOR kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.
36. 2.Meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah.
37. 3.Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran.
38. 4.Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam. 5 Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, ditandai dengan: 4.1.5 1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
39. 2.Meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh.
40. 3.Meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 6 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender, ditandai dengan: 4.1.6 1. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi.
41. 2.Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
42. 3.Meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
43. 4.Meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender.
44. 5.Meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Jawa Tengah;
45. 6.Meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Jawa Tengah;
46. 7.Meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah dari segala tindak kejahatan. Analisis dari sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah tersebut, dengan menelusur tantangan dan permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen tersebut, disimpulkan bahwa isu pokok yang perlu dijadikan rujukan perumusan isu strategis daerah yaitu:
47. 1.Isu sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas
48. 2.Isu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan
49. 3.Isu tata kelola pemerintahan dan aparatur yang profesional dan bebas KKN
50. 4.Isu lingkungan hidup yang lestari
51. 5.Isu prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi
52. 6.Isu masyarakat yang sejahtera, aman, damai, kepastian hukum dan III-36 penegakan HAM serta keadilan 3.3. Perumusan Isu-isu Strategis Jangka Panjang Daerah Tahapan perumusan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah kota Surakarta digambarkan sebagai berikut: Gambar 3.2. Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah Proses perumusan isu strategis dimulai dengan analisis hasil persandingan sasaran pokok pembangunan RPJPN dan RPJP Provinsi Jawa Tengah. Analisis persandingan sasaran pokok RPJPN (sub 3.2.1) dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah (sub 3.2.2.) di atas, dihasilkan irisan pokok tema isu pembangunan, yakni:
53. 1.Sumber daya manusia :
a.Berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
b.Cerdas
c.Sehat
d.Produktif dan terampil
1. 2.Daya saing perekonomian daerah:
a.Berbasis pada potensi unggulan daerah;
b.Dukungan rekayasa teknologi;
c.Berorientasi pada ekonomi kerakyatan
1. 3.Tata pemerintahan yang baik:
a.Akuntabel, professional, bebas KKN,
b.Pengembangan jejaring (kolaboratif).
c.Manajemen pengelola sumber daya yang cerdas.
1. 4.Kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana:
a.Menunjang pengembangan wilayah,
b.Memenuhi penyediaan pelayanan dasar
c.Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1. 5.Kesejahteraan masyarakat :
a.Sejahtera ekonomi
b.Aman, damai, tertib dan tenteram
c.bersatu dan kekeluargaan untuk semua (inklusif)
1. 6.Lingkungan hidup
a.Sehat dan nyaman
b.Lestari bagi generasi mendatang Selanjutnya hasil analisis tersebut dikompilasi dengan hasil analisis fungsi Pemetaan Sasaran Pokok RPJPN & RPJPD Prov. Jateng (subbab 3.2.3) Pemetaan Posisi dan Potensi Wilayah Kota Surakarta (subbab 3.2.2) Tema dan Kelompok Isu Analisis Permasalahan Pembangunan (subbab 3.1) Indikasi substansi isu strategis jangka panjang daerah Tantangan/ancam an/ Peluang Global (subbab 3.2.1) isu strategis jangka panjang daerah Konsultasi Publik III-37 kewilayahan kota Surakarta dalam konstelasi RTRW nasional, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Jawa-Bali. Beberapa point penting dari posisi fungsi Kota Surakarta diamanatkan menjadi:
1. 1.Pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah Lingkungan
2. 2.Pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
3. 3.Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan
4. 4.Penyelenggaraan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
5. 5.Koneksitas antar wilayah yang akan dibangun: arteri, kereta api
6. 6.Sifat kota yang diharapkan: Konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah. amah Lingkungan Hasil analisis mandat sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi dijadikan rujukan untuk menyusun tema isu pembangunan daerah. Dari tema isu dipersandingkan dengan mandat pembangunan kewilayahan kota Surakarta sesuai RTRW Nasional dan hasil rumusan permasalahan pokok pembangunan disusun kelompok isu strategis dari setiap tema isu utama. Kelompok isu dipersandingkan dengan hasil analisis akar permasalahan (Sub bab 3.1) disusun perumusan isu-isu strategis yang lebih spesifik. Rancangan tema isu, kelompok isu, dan indikasi isu strategis dikonsultasikan kepada publik untuk dibahas dan dibuat skoring isu. Hasil konsultasi publik inilah yang menjadi dasar urutan prioritas isu strategis jangka panjang daerah kota Surakarta edisi revisi 2016-2025. kriteria penilaian isu dengan skor dan bobot disertakan dalam lampiran dokumen ini. Hasil konsultasi publik urutan prioritas isu sebagai berikut: Tabel 3.4. Tema dan Kelompok Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah No Kelompok Isu Rank Isu Strategis A. Tema Isu I: Tata kelola pemerintahan daerah yg responsif, kolaboratif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal 1 Isu Manajemen Data dan Informasi Pembangunan 1 Perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbarukan serta berperspektif kependudukan 2 Isu Kota Cerdas (Smart city) 2 Pengembangan smart governance untuk membangun smart economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Branding, Smart People, Smart Living berdasarkan Smart culture 3 Isu Kemampuan Keuangan Daerah 3 Peningkatan kapasitas fiskal daerah 4 Isu Inovasi Daerah 4 Pengembangan inovasi IPTEK untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. 5 Isu Pemerintah yang Kolaboratif 5 Kolaborasi pemerintah – dunia usaha – masyarakat/komunitas – Akademisi 6 Isu Kondusivitas & harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan 6 Kehadiran pemerintah memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif 7 Isu Kualitas Pelayanan Publik 7 Penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat guna, berkualitas dan inklusif 8 Isu Reformasi Birokrasi 8 Pembangunan Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel dengan mengembangkan nilai – nilai kearifan III-38 No Kelompok Isu Rank Isu Strategis budaya lokal B Tema Isu II: Pembangunan sumber daya kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan budaya Indonesia Unggul 1 Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing 1 Penyelenggaraan pendidikan, sepanjang hayat dan inklusif 3 Pembangunan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas 6 SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan menggunggulkan kearifan lokal 7 Pembangunan masyarakat pembelajar (learning society) 2 Isu Penguatan jati diri bangsa, dan pemajuan kebudayaan 2 Aktualisasi dan integrasi nilai-nilai budaya Jawa adhi luhung ke dalam praktik:
a.Tata kelola pemerintahan
b.Pelayanan Publik dunia pendidikan dasar dan usia dini
c.Pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan
d.Dunia usaha dan KUKM
e.Sosial Kemasyarakatan 4 Pembangunan karakter masyarakat berkepribadian budaya Indonesia 5 Pengenalan dan Promosi keunggulan budaya Jawa ke ranah Global 8 Pelestarian warisan sejarah dan kekayaan budaya lokal (cagar budaya, naskah kuno, benda pusaka, kerajinan tradisional, seni budaya pertunjukan, budaya lisan dan tradisi, cerita rakyat daerah dan situs budaya) C Tema Isu III: Pembangunan Kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan 1 Isu Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan 1 Penyelenggaraan akses jaminan sosial pelayanan dasar dan inkulusif untuk semua warga masyarakat 2 Pengurangan masalah kesenjangan kesejahteraan sosial 6 Pengendalian pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk terhadap kualitas daya tampung ruang dan daya dukung lingkungan 7 Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas di masyarakat 2 Isu Pembangunan Kota yang berketahanan sosial 3 Penguatan komitmen kota inklusi yang memberikan perlindungan sosial bagi semua warga secara berkeadilan 4 Penguatan modal sosial masyarakat untuk bergotongroyong membangun kota 5 Penguatan rasa memiliki (rumongso melu handarbeni) di antara komunitas dan menjadikan Surakarta Kota Damai dan Welas Asih 8 Penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana D. Tema Isu IV: Pengembangan daya saing kota di era revolusi industri teknologi informasi III-39 No Kelompok Isu Rank Isu Strategis 1 Isu Kota berdaya saing ekonomi tinggi 1 Pengembangan fasilitas pendukung Smart- economy 2 Pengembangan ekonomi kreatif meliputi dengan fokus : kota MICE dan Ekonomi Digital, berbasis konsep Eco Cultural City 3 Penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 4 Peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor Unggulan dan andalan Kota Surakarta 6 Penguatan kontribusi sektor-sektor Lapangan usaha pada PDRB 7 Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif untuk sinergikan ekonomi digital dan ekonomi konvensional 9 Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing kota Penguatan ekonomi masyarakat berbasis budaya lokal 2 Isu Kesejahteraan ekonomi masyarakat 5 Penguatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing 8 Penguatan ketahanan pangan dan gizi E. Tema Isu V: Pembangunan sarana prasarana kota yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan identitas budaya Jawa 1 Sarana Prasarana Perhubungan berwawasan lingkungan 6 Pengembangan sistem masyarakat dan sarana prasarana transportasi yang cerdas, inklusif, berkelanjutan dan terkoneksi global 8 Inovasi desain Lahan parkir kota berwawasan lingkungan 12 Penyediaan jaringan pelayanan koneksi inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang ramah lingkungan PJU yang efisien Pemisahan jalur lalu lintas regional dan jalur lalu lintas lokal Penyusunan dokumen Tatralok sebagai masterplan perencanaan transportasi Penyediaan sarana prasarana kota yang memperkuat identitas budaya lokal 2 Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan 3 Pengelolaan ketersediaan air bersih, pengolahan air limbah dan sanitasi sehat 6 Penyediaan perumahan dan pemukiman layak huni, tangguh, sehat dan berkelanjutan untuk semua kelompok (prioritas untuk kelompok miskin) 9 Membudayakan masyarakat pengelola sampah yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan Pengelolaan pemakaman umum pada lahan terbatas 3 Infrastruktur Smart City 1 Penyiapan infrastruktur TIK untuk penyelenggaraan Smart City Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia untuk pemanfaatan dan pengembangan TIK 2 Pengembangan fasilitas smart economy di area industri jasa & perdagangan pendukung daya saing daerah III-40 No Kelompok Isu Rank Isu Strategis Pengembangan integrasi basis data sektoral sebagai dasar pengambilan keputusan Ketersediaan dan keterjangkauan akses publik terhadap informasi publik, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis sistem informasi dan komunikasi yang cerdas, inklusif, berbudaya 4 Sarana prasarana Umum untuk mengatasi disparitas pembangunan wilayah 4 infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan merata antar wilayah Kebijakan penataan ruang yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat 13 Penyediaan area publik terbuka yang aman, ramah anak, ramah lansia, sensitif gender, inklusif, demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan 5 Isu Pertanahan 11 Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan Pengendalian pembangunan tidak berijin dan tidak sesuai rencana pemanfaatan ruang kota Penyelesaian alih fungsi aset tanah-tanah negara 6 Isu Infrastruktur Kebudayaan dan Pariwisata 7 Pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) 10 Pemenuhan PSU di area destinasi wisata kota memenuhi 4A (Accesibility, Amenities, Attraction, & Ancillary) 12 Revitalisasi bangunan yang telah di tetapkan menjadi bangunan Cagar Budaya Penyelarasan bangunan publik beridentitas budaya Jawa pada kawasan budaya strategis F. Tema Isu VI: Pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan 1 Isu Ketahanan bencana 1 Pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat, tepat dan berkelanjutan 4 Pengembangan masyarakat kelurahan tangguh bencana berbasis nilai budaya Jawa 2 Isu Perubahan iklim dan kualitas lingkungan hidup, 2 Pengendalian pencemaran lingkungan berbasis Smart Environment 3 Pengelolaan dan konservasi sumber air baku 5 Penanaman budaya peran serta dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, hemat energi dan pengembangkan energi terbarukan Perumusan isu strategis Kota Surakarta jika dipersandingkan dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi sebagai hilirisasi isu strategis nasional dan provinsi sebagai berikut. III-41 Tabel 3.5. Persandingan Isu Strategis Kota Surakarta dengan Konteks Sasaran Pokok RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Sasaran Pokok RPJPN Isu Strategis RPJPD Kota Surakarta 2018- 2025 (revisi RPJPD 2005- 2025) Sasaran Pokok RPJPD Prov Jateng 1.Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 2.Tema Isu II: Pembangunan sumber daya kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan budaya Indonesia Unggul
1. 1.Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.
2. 2.Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera
3. 4.Tema Isu IV: Pengembangan daya saing kota di era revolusi industri teknologi informasi
4. 2.Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
5. 3.Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan
6. 1.Tema Isu I: Tata kelola pemerintahan daerah yg responsif, kolaboratif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal
7. 3.Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring
8. 4.Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri
9. 1.Tema Isu I: Tata kelola pemerintahan daerah yg responsif, kolaboratif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal
10. 3.Pembangunan Kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan
11. 6.Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender
12. 5.Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
13. 5.Tema Isu V: Pembangunan sarana prasarana kota yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan identitas budaya Jawa
14. 5.Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
15. 6.Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari
16. 6.Tema Isu VI: Pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan
17. 4.Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam III-42 Sasaran Pokok RPJPN Isu Strategis RPJPD Kota Surakarta 2018- 2025 (revisi RPJPD 2005- 2025) Sasaran Pokok RPJPD Prov Jateng menopang kehidupan 7.Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
18. 8.Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional . Adapun penjelasan masing-masing isu sebagai berikut : A. Isu Tata kelola pemerintahan daerah yg responsif, kolaboratif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragan organisasi non pemerintah yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peram masyarakat mengkondisikan pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel.
19. 1.Isu Manajemen Data dan Informasi Pembangunan Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan big data sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan big data akan berdampak meningatan akurasi kebijakan dan keteptan pengambilan keputusan. Isu yang mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk ke bijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbarukan serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.
20. 2.Isu Kota Cerdas (Smart City) Konsep smart city adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Komponen smart city antara lain meliputi: Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, Smart government, Smart Living, Smart People, dan Smart Mobility. Kota cerdas (smart city) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013): (i) Smart Governance (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis real time data); (ii) Smart Economy (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi III-43 peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemenfatan e-commerce); (iii) Smart Mobility (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki); (iv) Smart Environment (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, green building); (v) Smart Branding (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut); (vi) Smart People (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan skill yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi); dan (vii) Smart Living (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik). Ketujuh komponen tersebut saling berinteraksi dalam lingkungan kebudayaan yang cerdas (Smart Culture). Jadi isu strategisnya adalah pengembangan smart governance untuk membangun smart economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Branding, Smart People, Smart Living berdasarkan Smart culture
21. 3.Isu Kemampuan Keuangan Daerah Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi isu strategis karena berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah. Reformasi keuangan daerah perkotaan seperti perluasan basis perpajakan, kenaikan tarif parkir, penerapan PBB secara progresif, serta pinjaman daerah termasuk penerbitan obligasi (municipal bonds) yang manfaatnya dikembalikan ke publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan sangat perlu diperjuangkan.
22. 4.Isu Inovasi Daerah Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. Spirit SDGs menempatkan pengembangan inovasi IPTEK untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Era revolusi industri generasi 4.0 yang serba cepat menuntut pemerintah juga harus siap dengan kejutan-kejutan yang diakibatkannya. Akan ada perubahan ekspektasi konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk, dan jasa. Antisipasi dari pemerintah adalah dengan menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi penyimpangan penyalahgunaan teknologi informasi, dan diperlukan komitmen pemerintah untuk adaptasi dan memenangkan kompetisi. Inovasi daerah dapat memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan.
23. 5.Isu Pemerintah yang Kolaboratif Kolaborasi pemerintah-dunia usaha- masyarakat/komunitas-Akademisi- Media multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah.
24. 6.Isu Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan III-44 Kehadiran pemerintah memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif sangat strategis di era arus informasi dan media sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
25. 5.Isu Kualitas Pelayanan Publik Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga meningkatkan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif.
26. 6.Isu Reformasi Birokrasi Pembangunan Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Adapun 8 Area Perubahan Reformasi birokrasi : (i) manajeman perubahan (ii) penataan peraturan perundang – undangan (iii) penataan dan penguatan organisasi (iv) penataan tata laksana (v) penataan sistem manajemen SDM (vi) penguatan akuntabilitas (vii) penguatan pengawasan (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik. Hubungan antara pemerintah daerah (birokrasi) dengan dunia usaha (masyarakat ekonomi), (masyarakat sipil), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media dalam bingkai kepastian regulasi daerah, sebagai berikut :

(1)peran negara dan masyarakat ditata melalui fasilitasi media dan forum warga untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial;
(2)Memperbanyak alternatif penyaluran aspirasi dalam proses pengambilan keputusan – keputusan publik;
(3)Meningkatkan responsifitas terhadap permasalahan dan aspirasi masyarakat;
(4)Meningkatkan kualitas peran akademisi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
(5)Meningkatkan integritas pelaku usaha. Budaya tata kelola politik dan pemerintahan yang perlu dikembangkan dengan:
(1)Menciptakan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, serta
(2)Nilai-nilai toleransi politik melalui berbagai wacana dan media;
(3)Mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa III-45 B. Isu Pembangunan sumber daya kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan budaya Indonesia Unggul

1.Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tidak dapat diwujudkan tanpa memecahkan tantangan dan persoalan di penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dan inklusif. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang tinggi menjadi ukuran dampak pembangunan pendidikan. Isu yang harus digarap adalah kesetaraan akses bagi semua kelompok masyarakat untuk pendidikan yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan tantangan persaingan global. Kebutuhan sarana prasana pendidikan, kecukupan kualitas sumberdaya kependidikan, serta muatan strategi kebijakan pendidikan yang mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkepribadian Indonesia unggul. Tabel 3.6. Proyeksi Sarana Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2023 No Kecamatan Proyeksi Penduduk TK SD SLTP SMA Tahun 2023 Jum lah Luas (m2) Jum lah Luas (m2) Jum lah Luas (m2) Jum lah Luas (m 2 ) 1 Laweyan 113528 91 45500 71 21300 24 216000 24 300000 2 Serengan 63567 51 25500 40 12000 13 117000 13 162500 3 Pasar Kliwon 98576 79 39500 62 18600 21 189000 21 262500 4 Jebres 156810 125 62500 98 29400 33 297000 33 412500 5 Banjarsari 183210 147 73500 115 34500 38 342000 38 475000 Jumlah 615690 493 246500 386 115800 129 1161000 129 1612500 Sumber : Hasil Analisis, 2017 Pembangunan derajat kesehatan masyarakat juga menjadi isu strategis pembangunan SDM yang berdaya saing dengan indikator dampak keberhasilan . Usia harapan Hidup yang tinggi baik laki-laki mapun perempuan. Isu pemasyarakatan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi fokus pembangunan untuk promosi kesehatan dan preventif, lebih utama dari pada kuratif. Jaminan pelayanan kesehataan menuju universal coverage menjadi isu pembiayaan III-46 pembangunan kesehatan. Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan sesuai standar kualits pelayanan menjadi isu strategis mengingat posisi kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang melayani daerah sekitar skala nasional. Tabel 3.7. Proyeksi Sarana Kesehatan di Kota SurakartaTahun 2023 No Kecamatan Proyeksi Penduduk Tahun 2023 Puskesmas Puskesmas Pembantu Balai Pengobatan Rumah Bersalin Apotek/Toko Obat Jml (unit) Luas (m2) Jml (unit) Luas (m2) Jml (unit) Luas (m2) Jml (unit) Luas (m2) Jml (unit) Luas (m2) 1 Laweyan 113528 1 1000 4 1200 45 13500 4 12000 4 1000 2 Serengan 63567 1 1000 2 600 25 7500 2 6000 2 500 3 Pasar Kliwon 98576 1 1000 3 900 39 11700 3 9000 3 750 4 Jebres 156810 1 1000 5 1500 63 18900 5 15000 5 1250 5 Banjarsari 183210 2 2000 6 1800 73 21900 6 18000 6 1500 Jumlah 615690 6 6000 20 6000 245 73500 20 60000 20 5000 Sumber: Hasil Analisis, 2017 Isu strategis berikutnya adalah SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan menggunggulkan kearifan lokal. Tantangan yang harus ditaklukan adalah pembuktian daya kreasi dan inovasi masyarakat yang diakui hak karya intelektual, hak cipta, atau pengakuan paten lainnya secara legal. Urgensi isu ini mendukung posisi Kota Surakarta sebagai pengembangan PKN sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah Lingkungan. Pembangunan masyarakat pembelajar (learning society) menjadi isu strategis untuk mendukung terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan menggunggulkan kearifan lokal. Implementasi Undang- Undang No.5 tahun 2017 berkaitan dengan Strategi Pemajuan Budaya Indonesia mengamanatkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Tujuan dari Pemajuan Kebudayaan adalah: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa; (g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Masyarakat pembelajar diperlukan untuk penyesuaian arus perubahan sosial. Dan dalam proses perubahan sosial beberapa kekuatan yang salin berkontestasi, yaitu: demokratisasi, globalisasi, identitas bangsa dan masyarakat pembelajar (learning society). Dukungan sarana prasarana kota bagi tumbuh kembangnya masyarakat pembelajar selaras dengan gagasan RTRW Kota Surakarta rencana pengembangan museum sebagai sarana wisata edukasi bagi pelajar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu juga terdapat rencana pengembangan ruang pameran yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat pameran hasil karya masyarakat yang sekaligus dapat dijadikan sebagai objek wisata budaya sebagai langkah untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya. III-47
2.Isu Penguatan jati diri bangsa, dan pelestarian identitas budaya Aktualisasi dan integrasi nilai-nilai budaya Jawa adiluhung ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan merupakan hal yang kritis dan strategis untuk ditanamkan kepada masyarakat terutama generasi muda. Dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, internalisasi prinsip kepemimpinan sosial Hasta Brata yang ditenarkan oleh Yasadipura I (1729-1803), pujangga keraton Surakarta menjadi tantangan strategis yang relevan untuk kualitas aparatur dan pemimpin daerah kota Surakarta, yaitu:

a.Mahambeg Mring Kismo (meniru sifat bumi), memiliki sifat keibuan, yang harus memelihara dan menjadi pengasuh, pemomong, dan pengayom bagi makhluk yang hidup di bumi.
b.Mahambeg Mring Warih (meniru sifat air). Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan siapapun termasuk pengikutnya (adaptif). Air selalu mengalir ke bawah, artinya pemimpin harus memperhatikan potensi, kebutuhan dan kepentingan pengikutnya, bukan mengikuti kebutuhan atasannya.
c.Mahambeg Mring Samirono (meniru sifat angin). Pemimpin yang menguasai sifat Angin adalah ia yang selalu terukur setiap perkataannya selalu disertai argumentasi serta dilengkapi data dan fakta, selalu melakukan check and recheck sebelum berbicara atau mengambil keputusan.
d.Mahambeg Mring Condro (meniru sifat bulan). Dalam memperlakukan anak buahnya, seorang pemimpin harus dilandasi oleh aspek-aspek sosio- emosional, memperhatikan harkat dan martabat pengikutnya sebagai sesama, atau nguwongke, menjadi penuntun dan memberikan pencerahan.
e.Mahambeg Mring Suryo (meniru sifat matahari). Seorang pemimpin yang menguasai sifat Matahari harus mampu memberikan inspirasi dan semangat kepada rakyatnya untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi.
f.Mahambeg Mring Samodra (meniru sifat laut/samudra). Seorang pemimpin hendaknya mempunyai keluasan hati dan pandangan, dapat menampung semua aspirasi dari siapa saja, dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengertian terhadap rakyatnya.
g.Mahambeg Mring Wukir (meniru sifat gunung), seorang pemimpin harus memiliki keteguhan-kekuatan fisik dan psikis serta tidak mudah menyerah untuk membela kebenaran maupun membela rakyatnya.
h.Mahambeg Mring Dahono (meniru sifat api), seorang pemimpin harus cekatan dan tuntas dalam menyelesaikan persoalan, selalu konsisten, tegas, dan objektif dalam menegakkan aturan. Penguatan jati diri bangsa, dan pelestarian identitas budaya terkait erat dengan isu pembangunan karakter masyarakat berkepribadian budaya Indonesia. budaya merupakan suatu produk dari akal budi manusia, sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Agar eksistensi budaya tetap kukuh, maka kepada generasi penerus dan pelurus perjuangan bangsa perlu ditanamkan rasa cinta akan kebudayaan lokal, termasuk bahasa daerah. Salah satu cara yang dapat ditempuhdi sekolah adalah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam proses pembelajaran, ekstra kurikuler, atau kegiatan kesiswaan di sekolah. Misalnya dengan mengaplikasikan secara optimal Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Budaya Lokal. Kearifan lokal merupakan akumulasi dari pengetahuan dan kebijakan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas yang merepresentasikan perspektif teologis, kosmologis dan III-48 sosiologisnya. Karakter bangsa yang berbudi luhur, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, disiplin, taat aturan yang berlaku dan sebagainya, perlu metode pembiasaan dan keteladanan dari semua unsur pendidikan. Semua stakeholder pendidikan diharapkan andilnya dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian kebudayaan lokal di daerah khusunya bagi kalangan pemuda sebagai penerus budaya bangsa. Revitalisasi implementasi budaya Jawa dalam dunia usaha dan KUKM, Pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan menjadi isu strategis. Beberapa peneliti berdasar hasil kajiannya menduga bahwa budaya Jawa kurang mendukung kewirausahaan (Koentjaraningrat, 1984; Rusidana, 2007, Fifo dan Sinambela dalam Wijaya, 2007) Hal ini disarikan dari keyakinan konsepsi hidup orang jawa yang rela, narima, dan sabar. Pandangan hidup dari orang jawa ini tidak mendukung didalam kewirausahaan. Orang Jawa lebih menyukai anaknya menjadi pegawai negeri. Nilai-nilai tradisional Jawa sejalan dengan ciri-ciri utama kolektivisme, yaitu : (1) menekankan sifat rendah hati, patuh pengendalian diri, tidak suka menonjolkan diri, serta mengutamakan pandangan, kebutuhan dan tujuan kelompok, (2) menekankan status, peran, dan hubungan baik, mengutamakan sikap mendahulukan kepentingan orang lain serta kemampuan menyesuaikan diri dan menjaga harmoni dengan lingkungan sosial. Pada tataran tertentu sikap budaya Jawa ini kurang cocok dengan perilaku kewirausahaan. Namun demikian, theory of planned behavior menjelaskan bahwa "minat: merupakan variable antara yang menyebabkan terjadinya perilaku dari suatu sikap. Minat dengan sikap merupakan dua variable yang saling berhubungan. Sikap kewirausahaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minat seseorang didalam kewirausahaan. (Fitzsimmons dan Douglas, 2005). Jadi isu strategisnya adalah merevitalisasi representasi nilai-nilai budaya Jawa supaya mendukung tumbuhnya generasi muda bersikap dan berminat untuk wirasuaha. Penanganan isu strategis pelestarian warisan sejarah dan kekayaan budaya lokal (cagar budaya, naskah kuno, benda pusaka, seni budaya, cerita rakyat daerah) pengembangan kebudayaan menyangkut dua hal yang selalu diperhadapkan, yaitu kepentingan materi dan ideologi. Warisan budaya sangat penting di dalam membentuk nilai dan kebanggaan bangsa melalui pesan kesejarahan dan informasi yang terkandung di dalamnya. Benda budaya setidak- tidaknya memiliki dua dari sejumlah aspek intangible yang melekat padanya, yaitu (i) konsep mengenai benda itu sendiri, perlambangan yang diwujudkan melalui benda itu, dan kebermaknaan dalam kaitan dengan fungsi atau kegunaannya; (ii) isi pesan yang terkandung di dalamnnya, teknologi untuk membuatnya, dan pola tingkah laku yang terkait dengannya. Jadi, apa yang intangible itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat dan harus pula ditekankan semua itu merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Sekaligus menjawab isu pengenalan dan promosi keunggulan budaya Jawa ke ranah Global C. Isu Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan Pembangunan kesejahteraan masyarajat yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan Kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan adalah: (i) Kesejahteraan masyarakat yang merata dan III-49 berkeadilan; dan (ii) Isu Pembangunan Kota yang inklusif dan berketahanan sosial.
1. 1.Isu Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga; (iii) dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penanggulangan kemiskinan diarahkan kepada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Implikasinya, fokus penanganan isu kemiskinan meliputi: (i) sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif; (ii) peningkatan pelayanan dasar, yaitu penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik serta perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan; (iii) pengembangan kemampuan berusaha dan peningkatan kualitas masyarakat miskin. Perlindungan sosial merupakan hak semua warga, sebagai universal coverage. Namun demikian, keterbatasan kemampuan sumberdaya yang dimiliki pemerintah perlu melakukan targeting prioritas pembangunan kesejahteraan pada kelompok rentan sosial ekonomi. Berdasar analisis situasi kelompok rentan di kota Surakarta, kebijakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial menjadi isu strategis. Area kebijakan afirmatif peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu difokuskan pada area berikut. Pertama, ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam pemenuhan hak dasar. Suatu keluarga dikatakan berada dalam kemiskian absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kedua, pengendalian pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk terhadap daya dukung ruang dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menumbuhkan beban kesejaheteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Kerentanan dan kerawanan lingkungan bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya warga miskin baru bila lingkungan tersebut rawan bencana seperti banjir, wilayah endemic penyakit, Rumah tidak sehat dan rawan kebakaran. Ketiga, minimnya daya dukung usaha mikro warga miskin. Keterbatasan modal, alat, skill, daya tahan mental berjuang menjadikan usaha ekonomi mikro warga miskin tidak bisa berkembang. Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas di masyarakat menjadi isu strategis untuk diintervensi.
2. 2.Isu Pembangunan Kota yang berketahanan sosial Kesejahteraan masyarakat tidak hanya persoalan kemmpuan ekonomi dn kecukupan kebutuhan fisik. Kesejahteraan masyarakat juga menyangkut masalah kenyamanan hidup bersama. Kenyamanan kehidupan bermasyarakat memerlukan jaminan kehadiran negara untuk melindungi semua golongan warganegara. Oleh karena itu isu strategis yang harus ditangani adalah penguatan komitmen pemerintah kota Surakarta menjadi kota inklusi yang memberikan perlindungan sosial bagi semua warga secara berkeadilan III-50 Kesejahteraan sosial bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Di era paradigma collaborative governance, masyarakat juga memiliki kewajiban melakukan penguatan modal sosial masyarakat untuk bergotongroyong membangun kesejahteraan kota. Hal ini hanya bisa terwujud jika semua kelompok masyarakat memiliki kepedulian pada kotanya sebagai rumah dan keluarga besarnya. Penguatan rasa memiliki (rumongso melu handarbeni) di antara komunitas dan menjadikan Surakarta Kota Damai dan Welas Asih menjadi isu penting pembangunan sosial budaya. Kesejahteraan kota akan terganggu dnegan kehadiran bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi resiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana menjadi isu strategis pembangunan ketahanan sosial masyarakat menghadapi resiko bencana. D. Isu Pengembangan Daya Saing Kota di Era Revolusi Industri Teknologi Informasi Daya saing kota merupakan isu besar bagi eksistensi suatu kota. Era teknologi informasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi kemampuan kota memenangkan kompetisi di lingkup nasional dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah kota menghadapi tantangan (i) bagaimana membuat kota berdaya saing tinggi, dan (ii) bagaimana prestasi daya saing kota menghasilkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkualitas.
3. 1.Isu Kota berdaya saing ekonomi tinggi Pembangunan kota yang berdaya saing memerlukan manajemen strategis pembangunan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dlaam rangka mencapai goal pembangunan secara efektif dan efisien. Analisis eksisting kota Surakarta diperoleh rangkaian isu-isu strategis dari komponen sumber daya pembangunan yang perlu ditangai sebagai sasaran pokok pembangunan.
a.Pengembangan Fasilitas Pendukung Smart Economy Smart economya dalah salah satu komponen dari smart city. Smart economy atau ekonomi pintar (inovasi dan persaingan) ditandai dengan semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Perwujudan dari smart economy adalah apabila Kota Surakarta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan kegiatan ekonominya. Berdasarkan Griffinger dkk (2007:10-14) ada tujuh indikator untuk mencapai smart economy. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang dapat diberikan untuk mendukung Kota Surakarta mencapai smart economy adalah: 1) Semangat berinovasi dan berkreasi Fasilitas pemanfaatan teknologi informasi untuk menumbuhkan semangat masyarakat pelaku usaha untuk berinovasi dan berkreasi. Sektor-sektor yang unggulan dan potensial di Kota Surakarta harus tetap mempertahankan keunggulannya melalui inovasi. 2) Kewirausahaan Pemberian fasilitas kemudahan agar muncul wirausahawan muda dapat diberikan melalui pengurusan izin yang mudah dan fasilitas pengurangan pajak pada awal usaha. III-51 3) citra dan ciri khas kota Pencitraan Kota Surakarta semangat kota yang smart economy dilakukan secara berkelanjutan untuk menunjukkan kepada dunia internasional. 4) Produktivitas Peningkatan produktivitas dilakukan secara simultan baik dari sisi tenaga kerja maupun faktor produksi yang lain. 5) Pasar tenaga kerja yang fleksibel Fasilitas pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja agar mereka menjadi tenaga kerja yang selalu siap untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. 6) Keterkaitan dengan dunia internasional Jalinan kerjasama dengan dunia internasional dapat membuka pasar yang luas dan memahami karakteristik pasar internasional. 7) Kemampuan untuk bertransformasi Fasilitas yang diberikan untuk masyarakat agar mampu bertransformasi menjadi masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi.
b.Pengembangan ekonomi kreatif dengan fokus: kota MICE dan Ekonomi Digital berbasis konsep Eco Cultural City Kota Surakarta memiliki keunggulan sebagai Kota Budaya dan Pariwisata sangat potensial untuk menjadi salah kota untuk tujuan MICE. Dampak multiflier karena para tamu yang datang dapat berbelanja produk- produk yang dihasilkan oleh Kota Surakarta. Sumbangan kegiatan ekonomi yang berkategori penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat potensial dikembangkan. Sumbangan kategori ini hingga tahun 2017 masih berkisar 5 persen. Pengembangan kota MICE dapat ditopang oleh cita-cita Kota Surakarta untuk mewujudkan Eco-Cultural City. Konsep Kota Surakarta menjadi Eco- Cultural City ditopang dengan tetap mempertahankan dua potensi alam dan budaya. Kolaborasi potensi kekayaan alam (ecological) dan budaya (cultural) yang dimiliki Kota Solo dapat menjadi penanda (citra) dan pembeda dengan daerah yang lain. Pemerintah dan masyarakat berorientasi kepada keberlanjutan dalam paradigma pembangunannya. Pemerintah terus mendorong upaya mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, misalnya melalui green product dan green marketing. Pengembangan fasilitas umum juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen. Potensi kekayaan budaya (cultural) Kota Solo terdapat pada history dari Keraton Solo. Kebudayaan jawa dapat terus dipelihara dan dikembangkan di Solo, sebagai kota pusat kebudayaan selain Yogjakarta. Keberadaan Keraton Susuhunan dan Mangkunegaran adalah pusat episentrum pengembangan kebudayaan. Konsep mancapat-mancalima dimana keraton (kutha-negara) harus menjadi pusat dan dikelilingi oleh daerah-daerah kekuasaannya yang terdapat pada empat penjuru mata angin dimana semuanya kemudian bersumber, bermuara dan memusat pada keberadaan Susuhunan. Perkembangan ekonomi digital berpotensi memberi dampak positif atau negatif bagi perekonomian Kota Surakarta. Perkembangan ekonomi Kota Surakarta yang ditopang secara tradisional oleh sektor unggulan konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan jasa diprediksi akan mengalami III-52 dampak negatif dari perkembangan ekonomi digital. Produsen dan konsumen semakin melek teknologi membuat informasi semakin mudah diperoleh sehingga produsen maupun konsumen dapat mengurangi rantai pemasaran. Selain dampak negatif, perkembangan ekonomi digital dapat dimanfaatkan oleh Kota Surakarta. Sebagai catatan, di Indonesia pertumbuhan industri e-commerce semakin meningkat di antara laju sektor- sektor yang lain. Potensi e-commerce di Indonesia menurut catatan dari Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun.
c.Penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memiliki tolak ukur dalam mengurangi masalah masalah dalam perekonomian, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas mampu mencerminkan adanya peningkatan aktivitas dunia usaha dan ekonomi yang akan memberikan peluang besar kepada angkatan kerja di pasar. Kondisi tersebut dapat dicapai jika disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di masyarakat. Pemerintah harus mampu mendorong sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja agar pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, pengelolaan ekonomi yang pro poor diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Menurunnya jumlah penduduk miskin merupakan indikator keharusan yang secara langsung dapat menunjukkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
d.Peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor Unggulan dan andalan Kota Surakarta Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, identifikasi terhadap sektor yang memberi kontribusi besar bagi PDRB di Kota Surakarta menjadi proksi dari sektor yang memberi peluang kerja bagi penduduk Kota Surakarta. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor-sektor unggulan di Kota Surakarta akan menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta memberi pengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran. Apabila pengangguran berkurang maka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan penduduk dapat dikurangi.
e.Penguatan kontribusi sektor-sektor Lapangan usaha pada PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2016 menyumbang 22,49 persen adalah penyumbang terbesar kedua setelah konstruksi yaitu 26,97 persen. Sektor Informasi dan Komunikasi berada pada peringkat ketiga dengan 10,23 persen disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Apabila ditinjau dari efek spesialisasi dan efek kompetitif, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor yang memiliki keunggulan tidak hanya di antara sektor-sektor di Kota Surakarta tetapi juga di antara kabupaten-kota di Jawa Tengah. Penguatan kontribusi bagi sektor-sektor tersebut harus diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kota Solo bercita-cita menjadi III-53 Kota Kreatif yaitu tercapainya pemerintah dan masyarakat yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dengan ekonomi kreatif diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor unggulan tetapi juga memperkuat brand image Kota Surakarta sebagai kota yang smart economy.
f.Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif untuk transformasi ekonomi digital dengan tetap menyeimbangkan ekonomi konvensional Penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Surakarta. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memiliki ciri yaitu apabila perekonomian Kota Surakarta berkembang maka tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta akan semakin berkurang. Pengembangan sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah contoh pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi konvensional akan tergantikan oleh ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan. Era teknologi informasi telah memasuki segala aspek kegiatan ekonomi di dunia global termasuk di Kota Surakarta. Pengguna internet penduduk Indonesia mencapai 51 persen dari keseluruhan penduduk dan lebih 100 juta penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial. Potensi dan sekaligus ancaman yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi konvensional di Kota Surakarta. Fasilitas bagi pelaku ekonomi konvensional untuk dapat bertransformasi menuju ekonomi digital dilakukan untuk mengantisipasi ancaman ekonomi digital. Mewujudkan cita-cita untuk menjadi kota cerdas adalah salah satu solusi memenangkan persaingan.
g.Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing kota Penguatan budaya cinta kota dan produk kota adalah upaya untuk meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal. Masyarakat terutama generasi muda adalah ikon perubahan artinya apabila generasi muda menyenangi produk kota maka secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan terhadap permintaan produk tersebut. Peluang menjadikan produk menjadi dikenal oleh dunia internasional adalah melalui anak muda. Generasi muda milenial saat ini sangat bergantung pada gawai elektronik sebagai media bersosilasiasi. Jenis batik khas solo, sebagai salah satu brand image Kota Surakarta apabila digemari anak muda maka akan menjadi trendsetter di kalangan anak muda. Anak muda akan menyebarluaskan mode yang diminati melalui media sosial seperti facebook, Instagram, Whatsapp, dan lain-lain.
1. 2.Isu Kesejahteraan ekonomi masyarakat
a.Penguatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing Kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan daya saing adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, kompetensi sosial, dan kompetensi spritual. Kompetensi teknis artinya tenaga kerja yang dipersiapkan di Kota Surakarta adalah tenaga kerja memiliki kemampuan teknis atau substantif sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Kemampuan social adalah kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, III-54 bekerjasama dengan orang lain (team work). Selain dua kompetensi tersebut, tenaga kerja harus memiliki kompetensi spiritual yaitu kompetensi untuk bekerja dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya etos kerja, disiplin kerja, kejujuran, loyalitas, dedikasi, tanggung jawab. Peningkatan kompetensi tersebut menurut kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan, jalur pelatihan, dan jalur pengembangan profesi di tempat kerja. Beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain: 1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja dengan melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor. 2) Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan. 3) Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif 4) Peningkatkan fungsi pasar tenaga kerja dengan cara memastikan job matching dilaksanakan dengan tepat. 5) Peningkatan akses terhadap permodalan dan kemudahan dalam berusaha bagi wirausahawan.
b.Penguatan ketahanan pangan dan gizi Ketahanan pangan dan gizi bagi Kota Surakarta sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan yang dipasok dari luar daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir inflasi di Kota Surakarta dapat dikendalikan. Hal ini mengindikasikan bahwa arus masuk dan keluar barang dan jasa di Kota Surakarta lancar. Pemerintah Kota Surakarta memiliki keterbatasan lahan untuk mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain. Namun Pemerintah Kota Surakarta dapat berupaya meningkatkan diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan. Apabila ketergantungan pada salah satu komoditas pangan dapat dikurangi maka tingkat kerentanan kekurangan pangan dan gizi pada masyarakat Kota Surakarta dapat dikurangi. Mengurangi ketergantungan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. E. Isu Pembangunan sarana prasarana kota yang inklusif, berkelanjutan dan mencitrakan identitas budaya Jawa Secara spasial Kota Surakarta mampu menumbuhkembangkan kawasan perkotaan di sekitarnya yang meliputi kawasan Kartosuro, Colomadu, Solobaru, Jaten, Palur, Kaliyoso, sehingga membentuk mata rantai kegiatan sosial ekonomi lintas wilayah yang secara fisik sudah termasuk dalam kategori kawasan perkotaan metropolitan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta dalam jangka waktu 20 tahun ke depan di arahkan perkembangannya sebagai berikut:
a.Secara eksternal, perlu adanya pengaturan secara terpadu lintas wilayah melalui perencanaan struktur kawasan perkotaan metropolitan, sehingga kawasan perbatasan yang selama ini sering terjadi konflik, berubah menjadi kerjasama yang sinergis.
b.Mengarahkan perkembangan Kota Surakarta Bagian Utara melalui pengembangan jaringan infrastruktur serta pengalokasian kegiatan baru yang mampu merangsang dan menjadi daya tarik terhadap kegiatan lainnya. III-55
c.Mengembangkan dan merekomendasikan adanya perkembangan vertikal pada kawasan kota yang padat (Surakarta bagian selatan). Pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan tujuan penataan ruang kota. Tujuan penataan ruang Kota Surakarta adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga. Pembangunan infrastruktur diyakini bisa meningkatkan daya saing daerah sebab biaya logistik serta transportasi akan lebih murah lantaran konektivitas yang tinggi. Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktru kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga komponen utama, yaitu: a) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilitas (tenaga listrik,telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigrasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya), b) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi, c) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi. Sub isu pembangunan sarana prasarana kota yang inklusif beridentitas budaya Jawa meliputi:
1. 1.Sarana Prasarana Perhubungan berwawasan lingkungan. Infrastruktur perhubungan termasuk infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi. Dalam gagasan mewujudkan target Sustainable Development Goals yaitu membangun infrastruktur yang inklusif. Isu bidang sarana transportasi yang urgent ditangani adalah Pengembangan sistem masyarakat dan sarana prasarana transportasi yang cerdas, inklusif, berkelanjutan dan terkoneksi global. Hal ini terkait dengan posisi Kta Surakarta sebagai PKN, PKW dan PKL Provinsi. Dengan kedudukan tersebut, maka Kota Surakarta akan memiliki fungsi berikut:
a.Sebagai Kota Pelayanan Nasional, yaitu kota yang memiliki potensi dan dikembangkan beberapa kegiatan yang memiliki jangkauan Pelayanan Nasional
b.Sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian Timur
c.Sebagai kawasan perkotaan yang memberikan pelayanan dan pengaruh positif terhadap wilayah sekitarnya, meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Boyolali
d.Sebagai simpul pergerakan barang dari wilayah kabupaten sekitar menuju ke wilayah yang lebih luas
e.Sebagai home based perjalanan wisata di Jawa Tengah Isu penyediaan jaringan pelayanan koneksi inter dan antar moda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang III-56 ramah lingkungan dalam konteks RTRW terkait dnegan rencana pengembangan jaringan jalan dalam kurung hingga 2030 berikut ini.
a.Adanya rencana pengembangan jaringan jalan dengan pembangunan jalan lingkar dalam, lingkar tengah, dan lingkar luar yang ada di Kota Surakarta yang akan mengintegrasikan antara beberapa jenis moda transpotasi darat seperti mengintegrasikan terminal dengan stasiun dan bandar udara.
b.Rencana pengembangan jalan tol Soker (Solo- Kertosono) yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan Kota Surakarta terutama bagian utara
c.Rencana pengembangan jalan kolektor ini diwujudkan dengan adanya pengembangan jalan lingkar dalam dan lingkar tengah yang akan menghubungkan antar daerah di Kota Surakarta maupun menghubungkan Kota Surakarta dengan kabupaten di sekitarnya.
d.Rencana pembangunan prasarana lalu lintas dan angkutan umum ini akan diwujudkan dengan adanya pengembangan terminal penumpang sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi yaitu adanya Terminal Tipe A (Terminal Tirtonadi) dan adanya pembangunan terminal angkutan barang yang akan mengakomodir kegiatan perdagangan di Kota Surakarta (misal: Pedaringan di Kecamatan Jebres)
e.Rencana pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan umum ini akan difokuskan melalui perbaikan moda transportasi masal seperti Batik Solo Trans (BST) yang direncanakan akan dilakukan pembangunan 14 koridor yang diharapkan dapat mengintegrasikan antar moda transportasi baik antar transportasi darat atau transportasi darat dengan transportasi udara / transportasi air.
f.Selain itu terdapat rencana untuk menghidupkan kembali moda transportasi air dengan memanfaatkan Sungai Bengawan Solo yang dahulu sudah digunakan sebagai sarana transportasi masal.
g.Rencana pengembangan sarana transportasi perkeretaapiaan yang akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan peningkatan jalur kereta api yang akan menghubungkan Kota Surakarta dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Isu ini juga terkait dengan budaya ramah lingkungan dalam masyarakat transportasi Surakarta untuk membudayakan kebiasaan berkendaraan yang baik seperti melakukan uji emisi berkala dan lebih sering menggunakan moda transportasi publik. Pengembangan sarana prasarana transportasi tidak dapat dipisahkan dengan isu inovasi desain Lahan parkir kota berwawasan lingkungan. Mengingat kota Surakarta sebagai kota metropolitan di JawaTengah beberpa ketentuan RTRW tentang parkir untuk ditindaklajuti sesuai isu perparkiran, sebagai berikut.
a.pemanfaaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
b.kawasan peruntukan pekantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak- pihak yang aktivitasny a terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran. Isu bangunan parkir vertikal hijau perlu ditelaah lebih lanjut untuk menjawab isu kebutuhan lahan parkir ramah lingkungan sebagai solusi untuk kebijakan penghapusan parkir di jalan utama Kota Solo III-57 Isu pengembangan budaya ramah lingkungan di kalangan masyarakat transportasi daerah merupakan isu penting di Surakarta. Perencanaan di RTRW yang selaras dengan isu budaya yaitu:
a.Melakukan uji emisi berkala pada kendaraan umum.
b.Meningkatkan rasio ketersediaan jalur hijau sebagai filter serta peneduh jaringan jalan.
1. 2.Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan Isu Pengelolaan ketersediaan air bersih, pengolahan air limbah dan sanitasi sehat merupakan komponen utama pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman layak huni, sehat dan berkelanjutan untuk semua kelompok (prioritas untuk kelompok miskin). Hal ini merujuk pada Undang- Undang No.1 Tahun 2011 Pasal 35 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur pola hunian berimbang. Perhitungan proyeksi kebutuhan perumahan berimbang di Kota Surakarta juga memperhatikan jumlah penduduk, dengan asumsi setiap 4orang memerlukan 1 rumah. Berikut ini merupakan proyeksi kebutuhan jumlah perumahan di Kota Surakarta tahun 2028 dengan sistem berimbang, Tabel 3.8. Proyeksi Perumahan di Kota SurakartaTahun 2028 (Unit) No Kecamatan Proyeksi Penduduk Tahun 2028 Jumlah Perumahan Tahun 2028 1:2:3 Besar Sedang Kecil 1 Laweyan 115968 28992 4832 9664 14496 2 Serengan 65612 16403 2734 5468 8202 3 Pasar Kliwon 102913 25728 4288 8576 12864 4 Jebres 162010 40503 6751 13501 20252 5 Banjarsari 186182 46546 7758 15515 23273 Jumlah 632685 158171 26362 52724 79086 Sumber: Bappeda Kota Surakarta , Kajian RTRW, 2017 Kawasan perumahan merupakan komponen utama dan paling menonjol dalam membentuk lingkungan permukiman kota, dan kualitas dari lingkungan perumahan dan perukiman ini sangat ditentukan oleh kualitas pelaku pembangunannya. Lingkungan perumahan dan permukiman kota yang berkualitas akan berpengaruh di dalam peningkatan harkat manusia sebagai penghuninya, termasuk kemampuan intelektualnya dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, yang ada pada gilirannya akan turut menentukan kualitas dari pembangunan nasional itu sendiri. Lingkungan perumahan tidak saja merupakan komponen fisik yang paling dominan yang mewarnai suatu wajah kota, akan tetapi juga merupakan manifestasi dari organisasi sosial budaya dari masyarakat penghuninya. Manusia akan merubah lingkungan tempat mereka tinggal sesuai dengan keinginannya. Lingkungan perumahan ini dapat berkembang ke arah yang buruk apabila penataan kawasan kurang baik, kepadatan tinggi/tidak sesuai dengan daya dukung, kebersihan tidak tejaga, dan sebagainya.Penurunan kualitas lingkungan sangat ditentukan oleh cara manusia memperlakukan III-58 lingkungan tersebut. RTRW kota surakarta merencanakan pengembangan infrastruktur pendukung perumahan dan pemukiman sehat sebagai berikut.
a.Rencana pengembangan saluran drainase telah sesuai dengan dinamika internal yang memanfatakan sungai dan kali yang terdapat di Kota Surakarta sebagai saluran primer penampung air hujan dan meningkatkan jangkauan pelayanan untuk mencapai pemerataan pengembangan infrastuktur.
b.Rencana pengembangan jaringan persampahan telah sesuai dengan dinamika internal di Kota Surakarta yang terletak di kawasan putri cempo Kelurahan Mojosongo sebagai tempat pemrosesan akhir.
c.Rencana pengembangan jaringan air bersih telah sesuai dengan dinamika internal di Kota Surakarta yang memanfaatkan sumber mata air Cokrotulung sebagai suplai air bersih sebagai jaringan primer air bersih dan mengembangkan jangkauan pelayanan air bersih ke bagian selatan Kota Surakarta.
d.Perlu dipertimbangkan rencana pengembangan jaringan air bersih menggunakan SPAM Regional Wososukas (yang melayani Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar dan Sragen)
e.Sumber air bersih dan air minum dapat menggunakan air dari permukaan dengan mengoptimalkan waduk Wonogiri sebagai sumber air
f.Rencana pengembangan jaringan air limbah sudah sesuai dengan dinamika internal yang terdapat di Kota Surakarta dimana sudah terdapat 3 sistem pengelolaan terpusat yaitu bagain utara yang dilayani oleh IPAL Mojosoongo, bagian tengan dilayani oleh IPAL Pucangsawit meskipun belum beroperasi secara optimal dan bagian selatan yang dilayani oleh IPAL Semanggi.
g.Selain itu juga terdapat IPAL Laweyan yang khusus menangani pembuangan air limbah dari produksi batik di Kecamatan Laweyan Membudayakan masyarakat pengelola sampah yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan merupakan isu strategis inftrastruktur perumahan berbasis masyarakat. Kota Surakarta dalam perkembangannya sebagai pusat kegiatan Industri, perdaangan dan jasa tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kesehariannya menghasilkan timbunan sampah yang tidak sedikit. Berdasarkan data pada tahun 2014, produksi sampah di Kota Surakarta mencapai 264 ton per harinya, dan yang berhasil diangkut adalah sebesar 263,9 ton. Pengelolaan sampah yang merupakan dasar dari terwujudnya kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi salah satu fokus perencanaan mengingat sampah yang ada berasal dari rumah tangga dan sampah lingkungan sehingga pengelolaannya tidak dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, melainkan secara kolektif dalam satu kawasan. Dalam perencanaan terkait sistem persampahan, perlu dilakukan proyeksi produksi sampah, baik dari rumah tangga domestik maupun pelayanan sosial. Perhitungan produksi sampah ini didasarkan pada asumsi bahwa produksi sampah 2,5 l/orang/hari dan kegiatan pelayanan sosial lainnya sebesar 20%. Berikut adalah tabel proyeksi timbulan sampah di Kota Surakarta. III-59 Tabel 3.9. Perkiraan Produksi Sampah Kota Surakarta Tahun 2028 No Kecamatan Proyeksi Penduduk Tahun 2028 Produksi Sampah (L/hari) Domestik Pelayanan Sosial 1 Laweyan 115968 289920 57984 2 Serengan 65612 164030 32806 3 Pasar Kliwon 102913 257283 51457 4 Jebres 162010 405025 81005 5 Banjarsari 186182 465455 93091 Total 1581713 316343 Sumber : Hasil Analisis, 2017 Menurut data yang dimuat dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Surakarta pada tahun 2013, perhitungan area beresiko menghasilkan suatu peta yang mendiskripsikan area beresiko persampahan. Terdapat 4 (empat) pembagian warna yang menggambarkan tinggi-rendahnya resiko untuk bidang persampahan di tiap kelurahan.Berikut tabel area berisiko persampahan di Kota Surakarta. Tabel 3.10. Area Beresiko Persampahan Tingkatan Area Berisiko Kelurahan Sangat rendah Jajar, Kerten, Purwosari, Mangkubumen, Timuran, Kampung Baru, Tegalharjo, Kedunglumbu, Gajahan, Jayengan, Kemlayan, Panularan, Sriwedari dan Penumping (14) Rendah Karangasem, Sumber, Manahan, Nusukan, Gilingan, Punggawan, Ketelan, Kestalan, Setabelan, Keprabon, Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Purwodoningratan, Jagalan, Sudiroprajan, Sewu, Pasarkliwon, Kauman, Kratonan, Joyontakan, Bumi, Laweyan dan Sondakan (23) Sedang Banyuanyar, Kadipiro, Mojosongo, Gandekan, Baluwarti, Joyosuran, Danukusuman, Serengan, Tipes dan Pajang. (10) Tinggi Jebres, Pucangsawit, Sangkrah dan Semanggi. (4) Sumber: SSK Surakarta 2013 Beberapa permasalahan persampahan di Kota Surakartaadalah antara lain usia TPA yang melebihi kapasitas daya tampung serta kurangnya lahan untuk pengoperasian pengelolaan sampah. Dari 17 Ha lahan yang sudah overused, hanya tersisa 4 Ha lahan yang bisa dipergunakan sebagai TPA dan tentu saja luasan ini menjadikan masalah tersendiri bagi pemerintah kota maupun investor, karena tidak mungkin bisa menampung 256 ton sampah dari warga Kota Surakarta setiap harinya di luasan lahan yang kecil. TPS-TPS yang tersebar di wilayah Kota Surakarta juga tidak berfungsi dengan baik sehingga banyak yang ditutup, digantikan dengan TPS mobile. TPS yang ditutup menimbulkan masalah tersendiri karena masyarakat masih saja membuang sampah di sana, tidak mengindahkan jam-jam operasional TPS mobile sehingga sampah bertebaran dibahu jalan, munculkan masalah estetika, kesehatan dan sosial III-60
1. 3.Infrastruktur Smart City Smart City sebagai salah satu solusi cerdas menjadi alternatif baru untuk Kota Surakarta era tehnologi informasi. Berbagai kemudahan diciptakan seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Solusi yang cerdas melibatkan minimal 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses, dan manusia. Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu contoh teknologi yang saat ini terbukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di dunia. Solusi membutuhkan perubahan proses dalam beraktivitas sehari-hari. Komponen manusia dibutuhkan karena manusia menjadi penggerak utama perubahan proses dan yang memanfaatkan teknologi tersebut. Tingkat kematangan smart city ditentukan dari beberapa dimensi yaitu:
2. 1.Smart Economy Kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya/potensi kota. Kota didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (people) yang baik.
3. 2.Smart Social Masyarakat memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Interaksi sosial didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (people) yang baik.
4. 3.Smart Environment Masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan didukung layanan TIK, tata kelola, dan peran SDM (people) yang baik Merespon dan mengantisipasi perkembangan dunia di masa mendatang, isu strategis terkait informatika adalah Penyiapan infrastruktur TIK untuk penyelenggaraan Smart City Pengembangan fasilitas smart economy di area industri jasa dan perdagangan pendukung daya saing daerah.
5. 4.Isu Infrastruktur Kebudayaan dan Pariwisata Potensi wisata dapat mengangkat pendapatan asli daerah, oleh karena itu pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata sangat mendesak. Promosi objek-objek wisata menggunakan e-tourism menjadi sebuah tuntutan, Demikian pun penggunaan berbagai bentuk media sosial dan melibatkan berbagai komunitas untuk promosi pariwisata menjadi keniscayaan. Karena penggunaan teknologi informasi dan pelibatan masyarakat menyebarluaskan informasi adalah lebih efisien jika dibandingkan promosi dengan cara yang konvensional. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Fokus isu pengembangan meliputi:
a.Destinasi pariwisata: Menciptakan, meningkatkan kualitas produk & pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.
b.Industri Pariwisata: Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan III-61
c.Pemasaran Pariwisata: Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.
d.Kelembagaan pariwisata: Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan & penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.
e.Pengembangan pusat data dan informasi pariwisata Isu nasional di bidang pariwisata adalah pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2017. Dengan ditetapkannya Burobudur dan sekitarnya, Prambanan, Klaten - Surakarta – Sangiran, sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional maka kota Surakarta memiliki kedudukan strategis dalam bidang pariwisata. Terdapat 4 (empat) isu utama yang dibahas yaitu, aspek aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Untuk aksesibilitas, isu yang mengemuka adalah minimnya sistem infrastruktur yang terhubung dengan pola mobilitas wisatawan. Sementara dalam hal amenitas, akar persoalannya terletak pada minimnya investasi sarana wisata. Jika dilihat dari sisi atraksi, masalahnya terletak pada kualitas produk wisata yang akan dipasarkan, dan sisi kelembagaan (ancillary). Kesimpulannya, pemenuhan PSU di area destinasi wisata kota memenuhi 4A (Accesibility, Amenities, Attraction, & Ancillary), yaitu empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut.
a.Attraction (daya tarik); Daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut DTW) untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
b.Accesability (aksesibilitas); Accesability dimaksudkan agar wisatawan dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Akses meliputi akomodasi, akses transportasi, telekomunikasi publikasi destinasi pariwisata melalui internet untuk mempromosikan pariwisata Indonesia yang berhubungan dengan objek wisata, hotel, akomodasi, rumah makan, agent travel dan biro perjalanan.
c.Amenities (fasilitas); Amenities menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di DTW, yaitu hotel dan restoran yang mudah dijangkau, serta bisa memenuhi apa yang wisatawan inginkan selama berada di objek wisata yang dikunjunginya.
d.Ancillary (kelembagaan); Adanya lembaga pariwisata wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan (protection of tourism) dan terlindungi. Dukungan isu infrastruktur pariwisata di Kota Surakarta termuat dalam RTRW tahun 2011-2030.
a.Kawasan peruntukkan pariwisata di Kota Surakarta berupa kawasan cagar budaya, selain itu Kota Surakarta juga memiliki wisata oleh-oleh/souvenir III-62 khas Solo yang terdapat di Pasar Jongke namun telah berubah menjadi pasar barang elektornik;
b.Rencana pengembangan museum sebagai sarana wisata edukasi bagi pelajar dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, selain itu juga terdapat rencana pengembangan ruang pameran yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat pameran hasil karya masyarakat yang sekaligus dapat dijadikan sebagai objek wisata budaya sebagai langkah untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya;
c.Kota Surakarta juga memiliki sarana wisata kuliner yang terdapat di sepanjang jalan di Kelurahan;
d.Revitalisasi bangunan yang telah di tetapkan menjadi bangunan Cagar Budaya;
e.Rencana pengembangan jaringan pedestrian sudah sesuai dengan dinamika internal Kota Surakarta dimana telah terdapat city walk di sepanjang jalan Slamet Riyadi yang merupakan koridor kawasan cagar budaya dan telah dilengkapi oleh fasilitas pendukung. Rencana ity walk di Slamet Riyadi selain sebagai sarana pejalan kaki juga dapat digunakan sebagai jalur pesepeda;
f.Rencana pengembangan prasarana park and ride ini belum sesuai dengan dinamika internal yang terdapat di Kota Surakarta karena belum terdapat prasarana park and ride ini;
g.Rencana pengembangan kawasan cagar budaya tersebar di beberapa lokasi, seperti misalnya kawasan cagar budaya di Kecamatan Laweyan yang terdapat banyak bangunan tradisional yang termasuk dalam rencana pelestarian;
h.Pelestarian lain juga dilakukan pada monumen di Kecamatan Banjarsari yang akan dijadikan living monument. Selain itu terdapat rencana pengembangan jalur wisata yang terintegrasi dengan moda transportasi darat untuk menghubungkan antar kawasan cagar budaya.
1. 5.Sarana prasarana Umum untuk mengatasi disparitas Infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan merata antar wilayah merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dnegan kesejahteraan masyarakat dan kondusivitas wilayah. Kehadiran infrastruktur pendukung untuk ruang publik juga merupakan pra kondisi tumbuhnya kepedulian masyarakat pada harmoni dan kohesivfitas masyarakat. Penyediaan area publik terbuka yang ramah anak, ramah lansia, sensitif gender, demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan. Kawasan ruang terbuka di RTRW sebagai berikut:
a.Ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan I seluas 2,86 Ha, yaitu di Kecamatan Jebres seluas 0,82 Ha dan Kecamatan Pasar Kliwon seluas 2,04 Ha.
b.Ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan III seluas 2,38 Ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari.
c.Ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan V seluas 1,82 Ha, yaitu Kecamatan Jebres.
d.Ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan VI seluas 0,17 Ha, yaitu di Kecamatan Banjarsari (0,05 Ha) dan Kecamatan Jebres seluas 0,12 Ha. III-63
1. 6.Isu Pertanahan Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan Perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam. Berdasarkan hasil analisis evaluasi RTRW kota Surakarta teridentifikasi, pergeseran struktur ruang dan pemanfaatan ruang dalam konteks pembangunan kewilayahan. Tabel 3.11. Penilaian Simpangan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta No. Simpangan Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta Penilaian 1 Stuktur Ruang Terdapat beberapa simpangan pada struktur ruang, dengan perincian:  Ketidaksesuaian tingkat pelayanan Kota Surakarta  Ketidaksesuaian jaringan dan utilitas Kota Surakarta antara rencana dengan realisasi 2 Pemanfaatan Ruang Realisasi pelaksanaan program yang perlu didorong lagi:  Program pengembangan jalan yang menghubungkan kota dengan Bandar Udara  Program pembangunan jalan tol Semarang- Surakarta-Mantingan  Program pengembangan terminal barang yang sedang dalam proses studi kelayakan  Program pengembangan 14 koridor BST  Program pengembangan perkertaapian  Program optimalisasi TPA Putri Cempo  Program pembangunan IPAL di Kelurahan Pucangsawit  Program pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda  Program pengembangan jalur evakuasi (escape way) bencana Sumber: Bappeda, Analisis RTRW, 2017 F. Tema Isu VI: Pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan
2. 1.Isu Ketahanan bencana Isu dalam area ketahanan bencana adalah pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan. Mitigasi adalah adalah keadaan kemampuan masyarakat paham atas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Isu teknisnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat secara pro aktif mampu melakukan premapping dan revisitator ruang. Isu penting lainnya adalah bagaimana pemerintah daerah mengontrol kualitas AMDAL dengan tepat sehingga mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Pengembangan sistem layanan bencana yang reponsif, cepat, dan tepat menjadi isu penting. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana penanganan bencana. Hal strategis lainnya adalah jaringan kerja sama di tingkat masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani resiko bencana. Pengembangan masyarakat kelurahan tangguh bencana berbasis III-64 nilai budaya Jawa menjadi hal yang penting menjadi fokus pembangunan wilayah. Kajian RTRW diperoleh data kawasan rawan bencana alam Kota Surakarta khususnya bencana alam banjir yang sering terjadi di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya terutama di bagian selatan kota. Kondisi saat ini (2017) kawasan rawan bencana alam banjir dan genangan ini juga telah mencapai kawasan barat dan utara Kota Surakarta yaitu di Kelurahan Banjarsari, Banyuanyar, Kadipiro dan Sumber. Dalam RTRW Kota Surakarta 2011-2030 terdapat rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yaitu rencana jalur evakuasi bencana dan rencana pengembangan prasarana park and ride (perlu evaluasi). Rencana pengembangan jalur evakuasi belum sesuai dengan dinamika internal di Kota Surakarta yang akan diarahkan ke menuju lokasi evakuasi skala kota yaitu di Gelanggang Olahraga Manahan. Kota Surakarta juga ditetapkan kawasan perlindungan meliputi kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung. Pada beberapa lokasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat banyak yang sudah dimanfaatkan untuk permukiman, maka perlu adanya rencana revitalisasi kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan lindung.
3. 2.Isu Perubahan iklim dan kualitas lingkungan hidup, Peran teknologi pengelolaan lingkungan dalam berbagai kegiatan sangat penting artinya dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Upaya pendekatan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus secara maksimal diupayakan. Pencegahan pencemaran melalui proses dan produk dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan limbah, oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengelolaan limbah juga diperlukan juga adanya inovasi- inovasi secara terus-menerus dalam upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap udara, air dan tanah serta perubahan iklim. Isu mendasarnya adalah bagaimana memperbaiki dan menjaga lingkungan sehat untuk semua, di tengah kondisi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi. Kota Surakarta memiliki sumber pencemar yang paling dominan yaitu limbah rumah tangga, dan sekitar 89% sisanya adalah pencemaran limbah industri dan rumah sakit. Sungai-sungai yang berada disekitar Kota Surakarta sudah sudah mulai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Kebutuhan urgen dan strategis adalah kecukupan sanitasi lingkungan untuk penataan lingkungan agar terbebas dari pencemaran limbah, perbaikan air tanah, dan pada gilirannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut sumber air baku menjadi isu strategis lainnya. Isu tersebut adalah pengelolaan dan konservasi sumber air baku. Kota Surakarta telah dibangun pipa interseptor, sekunder dan pipa lateral serta IPAL Semanggi, IPAL Mojosongo pada saat pelaksanaan program Semarang Surakarta Urban Development program (SSUDP) pada tahun 1995- 2001 dalam sektor sanitasi. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah melakukan perbaikan kualitas air tanah. III-65 Kualitas lingkungan hidup juga akan terjaga jika masyarakat mampu menghemat energi dan menggunakan energi secara cerdas, oleh karena itu isu penanaman budaya peranserta dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, hemat energi dan pengembangkan energi baru terbarukan sangat strategis untuk ditangani. Pendidikan generasi muda yang cerdas menggunakan energi serta kreatif menciptakan energi terbarukan merupakan salah satu isu strategis jangka panjang untuk memastikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun tahun 2017 mengamanatkan bahwa KLHS perlu diintegrasikan di RPJPD. Penelaahan KLHS dan RPJPD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Integrasi berupa narasi tentang alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan berdasar analisis KLHS. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan pada unsur isu kota Surakarta ditunjukkan pada bagian berikut : III-66 Tabel 3.12. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Unsur Isu No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan 1 Tata kelola pemerintahan daerah yg responsif, kolaboratif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal Isu Manajemen Data dan Informasi Pembangunan Peningkatan Manajemen Data dan Informasi Pembangunan diharapkan akan berdampak mendukung rekomendasi KLHS yaitu:  Penerapan sistem manajemen data berbasis teknologi informasi guna menjamin pembangunan sesuai peruntukannya Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang responsif perlu dukungan manajemen data dan informasi pembangunan diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan Merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan Berkelanjutan.  Target TPB 17.18 : Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional Isu Kota Cerdas (Smart city) - Perwujudan Solo sebagai Kota Cerdas (Smart city) diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Isu Kemampuan Keuangan Daerah - Kemampuan Keuangan daerah diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 16 : Menguatkan  masyarakat yang inklusif dan damai untuk III-67 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.  Target TPB 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efekti, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat. Isu Inovasi Daerah - Pengembangan Inovasi Daerah diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Isu Pemerintah yang Kolaboratif Peningkatan Pemerintah yang Kolaboratif diharapkan akan berdampak sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Pengembangan sinergi/keterkaitan antar destinasi wisata dari satu kota dengan kota lain  Pengembangan kerjasama dengan daerah sekitar agar tercipta persaingan yang sehat dalam industri MICE  Membangun kerja sama antar daerah untuk mendapatkan sumber air baku dan meningkatkan layanan sambungan air masyarakat dan industri Peningkatan Pemerintah yang Kolaboratif diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan Isu Kondusivitas & harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan Peningkatan Kondusivitas & harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan III-68 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Isu Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Isu Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 2 Pembangunan sumber daya kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berwawasan budaya Indonesia Unggul Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan keterampilan bagi penduduk usia kerja.  Peningkatan kualitas tenaga pendidik bagi pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional  Penjaminan kualitas pendidikan PAUD dan sekolah dasar sesuai standar nasional  Penjaminan semua anak usia sekolah (PAUD dan Sekolah Dasar) guna Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan Meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.  Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. III-69 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.  Memastikan sistem dan upaya perlindungan melalui kepesertaan BPJS bagi semua masyarakat termasuk bagi kelompok miskin dan rentan  Penurunan kasus penyakit menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan  Pencegahan kematian bayi baru lahir, balita, dan ibu  Mengakhiri kematian bati baru lahir, balita, dan ibu yang dapat dicegah Isu Penguatan jati diri bangsa, dan pelestarian identitas budaya Penguatan jati diri bangsa dan pelestarian identitas budaya diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Mempromosikan dan memanfaatkan pelestarian cagar budaya sebagai tempat wisata dan pendidikan Penguatan jati diri bangsa dan pelestarian identitas budaya diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.  Target TPB 4.7 : Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan III-70 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan kerkelanjutan. 3 Pembangunan Kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan Isu Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan Peningkatan Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat ditandai degan penurunan angka kemiskinan  Peningkatan ketahanan masyarakat miskin dan rentan dengan penguatan kondisi ekonomi  Pengembangan pembukaan lapangan pekerjaan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan  Peningkatan keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan untuk membuka usaha melalui kemudahan mendapatkan modal Peningkatan Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun. Isu Pembangunan Kota yang berketahanan sosial Pembangunan Kota yang berketahanan sosial diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Pengembangan kerjasama dengan daerah sekitar untuk penyediaan pangan  Penerapan strategi ketahanan pangan dengan meningkatkan pasokan pangan dari wilayah sekitar  Pengembangan dan peningkatan diversivikasi pangan guna menurunkan kebutuhan dari sisi konsumsi beras  Pengembangan inovasi produk pangan dari adanya potensi industri kreatif  Penerapan keadilan sosial dan pengembangan kesadaran masyarakat akan pola konsumsi dan gaya hidup yang ramah lingkungan demi kepentingan Pembangunan Kota yang berketahanan sosial diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu  Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan  Tujuan 12 : menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan  Tujuan 14 : melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan III-71 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan generasi mendatang. 4 Pengembangan daya saing kota di era revolusi industri teknologi informasi Isu Kota berdaya saing ekonomi tinggi Pengembangan Kota berdaya saing ekonomi tinggi diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Pengembangan kerjasama dengan UMKM dan kegiatan usaha yang membuka lapangan pekerjaan  Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata berbasis seni dan budaya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta mempromosikan budaya dan produk lokal  Penerapan standarisasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan MICE  Pengembangan kerjasama dengan daerah sekitar agar tercipta persaingan yang sehat dalam industri MICE Pengembangan Kota berdaya saing ekonomi tinggi diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu  Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Isu Kesejahteraan ekonomi masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Peningkatan pembukaan lapangan pekerjaan sesuai dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka  Pengurangan pengangguran dengan menyalurkan pada lapangan pekerjaan yang diawali dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu :  Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 5 Pembangunan sarana prasarana kota yang inklusif, berkelanjutan, dan mencitrakan identitas budaya Jawa Sarana Prasarana Perhubungan berwawasan lingkungan Pembangunan dan peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan berwawasan lingkungan diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Meningkatkan akses transportasi yang Pembangunan dan peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan berwawasan lingkungan diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu :  Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan III-72 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan aman, terjangkau, mudah di akses dan berkelanjutan  Mengembangkan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca  Menjamin akses transportasi yang aman, terjangkau, mudah di akses dan berkelanjutan di seluruh kota berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Membangun kerja sama antar daerah untuk mendapatkan sumber air baku dan meningkatkan layanan sambungan air masyarakat dan industri  Peningkatan sanitasi layak bagi masyarakat  Seluruh masyarakat memiliki akses sanitasi yang layak  Peningkatan kualitas air dengan mengurangi pencemaran baik dari rumah tangga maupun industri  Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin keberlanjutan pasokan air baku layak  Menjamin akses seluruh sektor untuk mendapatkan pasokan air bersih yang layak dan berkelanjutan  Peningkatan kualitas sumber air permukaan untuk layak diolah menjadi sumber air baku Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman berwawasan lingkungan diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu :  Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.  Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Infrastruktur Smart City Peningkatan Infrastruktur Smart City Peningkatan Infrastruktur Smart City diharapkan III-73 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Kota memiliki sistem tata kelola air dan banjir tangguh yang mampu menyediakan air baku layak dan menghindari banjir akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Sarana prasarana Umum untuk mengatasi disparitas Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana umum untuk mengatasi disparitas diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau bagi semua kalangan masyarakat Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana umum untuk mengatasi disparitas diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara  Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Isu Pertanahan Tertib administrasi pertanahan diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Penerapan sistem manajemen data berbasis teknologi informasi guna menjamin pembangunan sesuai peruntukannya Tertib administrasi pertanahan diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.  Target TPB 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Isu Infrastruktur Kebudayaan dan Pariwisata Peningkatan Infrastruktur kebudayaan dan pariwisata diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Pengembangan sinergi/keterkaitan antar Peningkatan Infrastruktur kebudayaan dan pariwisata diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan III-74 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan destinasi wisata dari satu kota dengan kota lain ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.  Target TPB 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal  Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. 6 Pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan Isu Ketahanan bencana Peningkatan ketahanan bencana diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Peningkatan ketahanan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan rentan melalui kapasitas untuk menghadapi bencana  Pembangunan ketahanan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan rentan melalui kapasitas untuk menghadapi bencana Peningkatan ketahanan bencana diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu:  Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan  Target TPB 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Isu Perubahan iklim dan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan dampak perubahan iklim diharapkan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:  Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan, anak, manula dan difabilitas  Pengoptimalanpengelolaan TPST dan TPA melalui 3R, pengolahan listrik dan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan dampak perubahan iklim diharapkan akan berdampak pada pemenuhan TPB yaitu :  Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua  Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.  Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan III-75 No Tema Kelompok Isu KLHS yang diintegrasikan TPB yang diintegrasikan teknologi lainnya yang dapat mereduksi sampah  Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran baik dari rumah tangga maupun industri  Terpenuhinya ruang terbuka hijau minimal 30% baik ruang terbuka hijau privat maupun publik sebagai bagian perlindungan keanekaragaman hayati  Pengembangan dan pemberdayaan secara bijak sumberdaya lokal serta mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap sumberdaya dari luar (global) dan sumberdaya tidak terbarukan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati IV-1 SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA Visi tersebut memuat konsep-konsep dengan nilai dan makna tertentu yang diharapkan akan menjadi ruh pelaksanaan pembangunan jangka panjang kota Surakarta. Unsur-unsur visi sebagai berikut.
4. 1.Budaya Kota Budaya mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki komitmen menghidupkan nilai-nilai warisan budaya Jawa dalam lintasan waktu. Budaya memiliki komponen artefak, social fact, dan nilai, dimana ketiganya merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Budaya memiliki nilai dasar dan nilai instrumental. Perpaduan kedua nilai tersebut menjadi dasar pembangunan ketahanan budaya. Ketahanan budaya merujuk pada kemampuan pemerintah dan masyarakat kota surakarta menyikapi perkembangan tantangan global dengan mengaktualisasikan nilai dasar budaya Jawa. Dengan kata lain menjadikan nilai budaya Jawa sebagai keyakinan bukan hanya sekedar pengetahuan. Oleh karena budaya memiliki aspek nilai instrumental, maka masyarakat perlu memproduksi barang dan jasa dengan bentuk atau kemasan yang sesuai tuntutan jaman, tanpa harus meninggalkan prinsip dasar nilai budaya Jawa. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah kota Surakarta. Beberapa nilai dasar budaya Jawa yang sering muncul dalam perbincangan diskusi publik antara lain:
a.Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”. Nilai religius ini dalam konteks tata kelola governansi dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain. Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas. Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, meupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Sebagai contoh: Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.
b.Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan. IV-2 Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.
c.Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep srawung yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebaganya yang merujuk pada kondisi ‘menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”
d.Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “nguwongke- uwong” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola governansi saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan. Nilai budaya perlu dijaga secara sistematik dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus rumongso melu handarbeni sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat. Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suau peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni. Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetik, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotongroyong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (intangible) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (tangible).
1. 2.Mandiri Mandiri dalam visi itu dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan IV-3 kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya. Kemandirian bukan berarti bebas dari segala ketergantungan kepada pihak manapun, akan tetapi kemandirian yang dimaksud adalah upaya proaktif dalam mensikapi berbagai perubahan situasi dan kondisi saling ketergantungan yang terjadi baik antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu wilayah atau bahkan dalam cakupan global di seluruh dunia. Kemandirian mencerminkan sikap seseorang atau kelompok masyarakat mengenai dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan, yang dapat dibangun menjadi sebuah budaya kemandirian pada berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya. Secara keruangan, unsur “Mandiri” berarti Kota Surakarta berdiri di atas sistem pembangunan perkotaan yang tangguh secara fisik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan nilai budaya Jawa sebagai sumberdaya pertahanan nilai-nilai dasar masyarakat. Selain itu juga mandiri berarti membangun kerangka kolaborasi antar daerah maupun antar negara dalam konteks global dalam asas kesetaraan dan berkelanjutan.
2. 3.Maju Maju, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan dan tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya. Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan Smart City. Smart city adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Smart city digerakkan oleh smart governance yang membangun Smart People, smart economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living berbasis Smart culture. Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan multiplier dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi daerah, serta daya saing daerah. Implementasi smart economy menandai kemajuan pranata ekonomi. Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya smart people, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi. Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi e-goverment dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik. Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastuktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional, “maju’ diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif secara regional dan global sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, IV-4 dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman (bebas lahan/area kritis) merupakan penanda kecerdasan pengelola kota. Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (living culture) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman resiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik. Jadi unsur visi maju menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.
3. 4.Sejahtera Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatan pendapatan perkapita serta kemampuan daya beli. Sejahtera lahir dapat tergambar dari kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang semakin meningkat, kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun. Secara universal kualitas SDM diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan akses penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, dan Standar hidup layak. Sejahtera batin diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi dan harmoni sosial yang tinggi. Sejahtera juga merujuk pada pemberlakukan sistem sosial yang adil, tidak diskriminatif, dan perlakuan kebijakan daerah yang inklusif. Unsur keadilan dalam hal ini mencakup keadilan gender, keadilan keelompok sosial ekonomi, keadilan wilayah, dan lain sebagainya. Dengan demikian kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan khusus mendapatkan jaminan perlindungan sehingga dapat hidup dengan sejahtera. Nilai dasar yang ingin dicapai dalam kondisi sejahtera adalah kondisi masyarakat Surakarta yang berkualitas dan hidup tenang dan tenteram. Kesimpulannya unsur visi “sejahtera’ merujuk pada masyarakat Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya (pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, papan, pendapatan/modal) secara berkeadilan, berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun tahun 2017 mengamanatkan bahwa KLHS perlu diintegrasikan di RPJPD. Penelaahan KLHS dan RPJPD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Integrasi berupa narasi tentang alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan berdasar analisis KLHS. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan pada unsur visi kota Surakarta ditunjukkan pada bagian berikut : IV-5 Tabel 4.1. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Unsur Visi Unsur Visi Penjelasan KLHS dan SDGs yang Diintegrasikan Budaya 1. Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural.
4. 2.Produk seni dan benda budaya dari lokal direvitalisasi, diaktualisasikan, dan dilestarikan dalam konteks global. Implementasi unsur visi “Budaya” dengan menekankan pada frase toleran, harmoni, dan multikultural diharapkan akan berdampak mendukung pemenuhan TPB dan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:
5. 1.SDGske 16 berkontribusi pada kedamaian masyarakat,
6. 2.SDGs tujuan 4.7. promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, menghargai keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan Mandiri 1. Sistem pembangunan perkotaan yang tangguh dan inklusif secara fisik, sosial, ekonomi, dan budaya
7. 2.Pengelolaan pembangunan secara kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam konteks global dalam asas kesetaraan dan berkelanjutan Implementasi unsur visi “Mandiri” dengan menekankan pada kata kunci inklusif, tangguh, kolaboratif, kesetaraan dan berkelanjutan diharapkan akan berdampak mendukung pemenuhan TPB dan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:
8. 1.Tujuan 8: Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua
9. 2.SDGs tujuan 17.16: Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama banyak pihak (multi- stakeholders) yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan
10. 3.SDGs tujuan 17.17: Mendorong dan mempromosikan kerjasama publik, publik- swasta dan masyarakat sipil yang efektif
11. 4.Rekomendasi KLHS tentang rencana program yang beresiko menghasilkan dampak lingkungan: Frase kata “Tangguh” dan frase “berkelanjutan”: mewakili nilai-nilai dasar yang akan diintegrasikan di setiap program pembangunan untuk mengantisipasi resiko bencana dan perubahan iklim, serta pengelolaan kota ramah lingkungan. Maju 1. Kota kota jasa yang kompetitif dan produktif mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk Implementasi unsur visi “Maju” dengan menekankan pada kata kunci kompetitif, produk, cerdas, berkualitas, inklusif, tangguh, berkelanjutan diharapkan akan berdampak mendukung pemenuhan TPB dan IV-6 Unsur Visi Penjelasan KLHS dan SDGs yang Diintegrasikan perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikeloa secara cerdas, inklusif dan berkelanjutan.
12. 2.Pertumbuhan wilayah dengan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:
13. 1.SDGs tujuan 8.3.: Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah
14. 2.SDGs tujuan 9.1: Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, ntuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
15. 3.SDGs tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
16. 4.SDGs tujuan 7: Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
17. 5.SDGs tujuan 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional;
18. 6.SDGs tujuan 15.3 Pada tahun 2020, mengurangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi Sejahtera Masyarakat Kota Surakarta mampu memenuhi hak dasar kebutuhan hidupnya (pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, papan, pendapatan/modal) secara berkeadilan, berkualitas, aman, nyaman dan berkelanjutan Implementasi unsur visi “Sejahtera” dengan menekankan pada kata kunci hak dasar, berkeadilan, berkualitas, aman, nyaman, dan berkelanjutan diharapkan akan berdampak mendukung pemenuhan TPB dan sesuai dengan rekomendasi KLHS yaitu:
19. 1.SDGs tujuan 1 Mengentaskan segala bentuk kemiskinan
20. 2.SDGs tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
21. 3.SDGs tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia
22. 4.SDGs tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua
23. 5.SDGs tujuan 5: Mencapai Kesetaraan IV-7 Unsur Visi Penjelasan KLHS dan SDGs yang Diintegrasikan Gender
24. 6.SDGs tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
25. 7.SDGs tujuan10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
26. 8.SDGs tujuan 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
27. 9.SDGs tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan
28. 10.SDGs tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
29. 11.Rekomendasi KLHS: pembangunan perumahan berdampak pada pengurangan daya dukung lingkungan. Unsur visi sejahtera memasukkan frase “berkelanjutan” artinya memuat nilai ramah lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan supaya generasi yang akan datang tetap bisa hidup layak di bumi. Sumber: Analisis 2018 4.2. MISI Visi pembangunan jangka panjang daerah di atas akan dicapai dengan melaksanakan tujuh misi sebagai berikut :
30. 1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya Pemerintahan yang manusiawi bermakna memperhitungkan hak-hak dasar manusia secara inklusif dalam semua proses tata kelola pemerintahan. Termasuk di dalamnya menghasilkan regulasi yang responsif HAM maupun sistem pelayanan publik yang inklusif. Misi ini juga mengarahkan munculnya tata kelola pemanfaatan sumber daya secara kolaboratif dan cerdas. Kolaboratif merujuk pada kerjasama atau kemitraan dengan lembaga pemerintah lain, dunia usaha, akadmisi, masyarakat , dan media. Pada gilirannya terwujud pemerintah yang akuntabel. Akuntabilitas pemerintah secara normatif diukur dari nilai LKJip/ Sakip, indeks Kepuasan Masyarakat, WTP, dan indeks penilaian kinerja lainnya. Cerdas merujuk pada kesanggupan pemerintah menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dengan tetap mengintegrasikan IV-8 dengan nilai-nilai dasar budaya yang manusiawi serta ramah lingkungan karena alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Peran dan fungsi pemerintahan daerah adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang manusiawi, dikelola secara cerdas dan kolaboratif serta akuntabel di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tingginya kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani.
31. 2.Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Terbuka, Berbudaya dan Kompetitif Sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif ditandai antara lain dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak; meningkatnya keberdayaan masyarakat dan peran lembaga kemasyarakatan, meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga, meningkatnya penyelenggara pendidikan ketrampilan yang tersertifikasi atau terakreditasi nasional, serta meningkatnya aktualisasi seni budaya dan pelestarian budaya. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga ditandai dengan semakin tingginya budi pekerti masyarakat dalam pergaulan sosial dan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tumbuhnya wirausaha muda yang meluaskan pasar menunjukkan bahwa masyarakat berdaya saing tinggi. Selain itu, semakin tingginya nilai-nilai moralitas masyarakat menjadi cermin masyarakat yang maju dalam aspek berbudaya dan berakhlaq mulia sesuai nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta kehidupan yang bermartabat, harmoni, damai dan membahagiakan.
32. 3.Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat Keamanan dan ketertiban, gotong royong dan harmoni masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Indikator semakin mantapnya tingkat keamanan dan ketertiban, gotong royong, harmoni, dan perlindungan masyarakat antara lain ditandai dengan: (i) semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; (ii) meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat atas keamanan, ketertiban, kriminalitas, ancaman kejahatan dan bencana; (iii) meningkatnya kemampuan aparat keamanan dan ketertiban mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan, kriminalitas dan juga bencana; (iv) semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, (v) partisipasi masyarakat di bidang politik dan pembangunan meningkat; dan (vi) meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan, kriminalitas dan bencana.
33. 4.Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang Berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan Kompetitif Perekonomian daerah yang Berkualitas, Inklusif, Berbudaya, dan Berkelanjutan IV-9 Dikelola Secara Cerdas merujuk pada kesimbangan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pengelolaan sumber daya manusia supaya bersinergi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pembangunan ekonomi perlu berwawasan inklusif, yaitu pro pada kelompok miskin dan kelompok rentan. Pengelolaan ekonomi harus mempertimbangkan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal untuk menanggapi tantangan global. Kekayaan nilai budaya dapat menjadi aset yang dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi kota yang potensial. Sektor pariwisata potensial diintegrasikan dengan strategi ketahanan ekonomi berbudaya. Visi pembangunan pariwisata kota Surakarta adalah menjadi destinasi pariwisata unggulan baik nasional maupun internasional dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kreativitas masyarakat menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera. Destinasi wisata Kota Surakarta mempunyai positioning yang unik yaitu culture tourism dengan penekanan pada tiga sub sektor yaitu belanja dan kuliner, budaya dan MICE. Dalam perspektif inklusivitas dan berkelanjutan, potensi pariwisata dikembangkan secara kolaboratif antar instansi terkait, antar daerah, dengan pelaku wisata, dan masyarakat. Pembangunan ekonomi harus menjaga dampaknya supaya tidak merusak lingkungan, sehingga memenuhi aspek ekonomi hijau berkelanjutan. Kondisi ini ditandai dengan (i) semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, (ii) meningkatnya nilai ekspor, (iii) pendapatan perkapita; (iv) meningkatnya investasi; (v) menurunnya pengangguran; (vi) berkembangnya usaha perdagangan, industri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah; (vii) meningkatnya kotribusi sektor pariwisata. Kesemua potensi ekonomi tersebut dikembangkan dan dikelola secara cerdas dan berkelanjutan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
34. 5.Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan Pembangunan daerah selain mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus senantiasa waspada terhadap timbulnya ekses sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masalah- masalah sosial lainnya. Untuk itu proses pembangunan harus dapat menjamin terciptanya perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat (berkeadilan dan inklusif). Perlindungan sosial juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar dalam penyediaan jaminan/ bantuan sosial. Sebagai contoh, perlindungan sosial harus mendorong nilai produktivitas; tidak memberi ekses menguatnya nilai ketergantungan atau malas; harus tepat sasaran (tidak mempromosikan nilai klientilisme/kolusi/manipulasi data); dan harus mempromosikan peningkatan kualitas generasi penerus keluarga rentan tersebut. Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada semakin meningkatnya kualitas perlindungan sosial; menurunnya jumlah PMKS; menurunnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya keberdayaan masyarakat.
35. 6.Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola secara Cerdas, Terintegrasi dan Berkelanjutan Lingkungan hidup yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya merujuk pada tata kelola ruang kota yang mempedulikan aspek kesehatan dan keberlanjutan IV-10 lingkungan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya. Semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) menjadi salah satu indikator ketepatan pemanfaatan fungsi ruang. Termasuk diantaranya menurunya konflik pemanfaatan lahan. Pembangunan sarana prasarana di lingkungan hidup perkotaan perlu mempertimbangkan aspek ketangguhan menghadapi bencana. Oleh karena itu pengeolaannya perlu dilakukan secara cerdas dan terintegrasi dengan mengoptimalkan fungsi teknologi. Namun demikian tetap harus mengutamakan keselamatan, keamanan, dna kenyamanan lingkungan, termasuk memulihkan lahan kritis, mengurangi polusi, dan mencegah degradasi daya dukung lingkungan. Lingkungan yang berbudaya ditandai dengan semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter budaya Jawa sebagai ikon kota Surakarta (city branded)menjadi penciiri penataan lingkungan yang berbudaya. Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dapat dapat direpresentasikan dengan (i) semakin meningkatnya pengelolaan persampahan kota secara cerdas; (ii) semakin meningkatnya perilaku masyarakat sensitif pada resiko kerusakan lingkungan hidup; (iii) semakin optimalnya pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau); (iv) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi misi ini mengarahkan penataan wilayah dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan memadukan berbagai aspek dan kepentingan, baik ekonomi, lingkungan maupun sosial budaya masyarakat.
36. 7.Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, Inklusif, Cerdas, Integratif dan Tangguh Sarana dan prasarana perkotaan yang tangguh, inklusif, dan teintegrasi ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan, air minum, air limbah; meningkatnya pengelolaan sistem drainase; meningkatnya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; meningkatnya pemenuhan rumah layak huni, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan bagi masyarakat; meningkatnya kualitas sarana perhubungan dan transportasi massal. Pembangunan sarana prasarana perkotaan perlu mengintegrasiikan nilai-nilai budaya, baik nilai–nilai dasar maupun nilai-nilai instrumental. Nilai budaya dasar dalam ha ini bermakna hal atau prinsip yang dijadikan landasan konsep ketika membangun atau mengembbangkan sarana prasarana kota. Sebagai contoh, pembangunan ruang publik terbuka dengan menyediakan ruang untuk bersantai bersama dilandasi oleh nilai budaya Jawa sebagai masyaraat komunal yang suka bergaul (srawung) dengan teman-temannya. Nilai budaya Gotong Royong dapat diaktualisasikan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana publik berbasis swadaya. Nilai budaya yang bersifat instrumental dapat diwujudkan dalam hal pembangunan sarana prasarana kota yang menonjolkan ikon kekayaan budaya lokal. Perumusan misi RPJPD Kota Surakarta diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan pada misi kota Surakarta ditunjukkan pada bagian berikut. IV-11 Tabel 4.2. Integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Misi Kota Misi Penjelasan KLHS dan SDGs yang Diintegrasikan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya Kata kunci “Pemerintah yang baik ( good governence) dan berbudaya” berdampak pencapaian:
37. 1.SDGs tujuan 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan
38. 2.SDGs tujuan 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama banyak pihak (multi-stakeholders)
39. 3.SDGs tujuan 17.17 Mendorong dan mempromosikan kerjasama publik, publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, 2 Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Terbuka, Berbudaya dan Kompetitif Kata kunci pada misi 2 yaitu “berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif” akan dihasilkan melalui proses pendidikan yang mendukung pencapaian SDGS:
40. 1.Tujuan 4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif
41. 2.Tujuan 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas
42. 3.Tujuan 4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
43. 4.Tujuan 4.7 Pada tahun 2030, memastikan semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan menghargai keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan
44. 5.Tujuan 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua 3 Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat Kata Kunci “harmoni, dan perlindungan” dalam misi 3 mendukung pencapaian SDgs:
45. 1.Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat Yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 4 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Kata Kunci “berkualitas, inklusif, berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif ” dalam Misi 4 mendukung pencapaian SDGs: IV-12 Misi Penjelasan KLHS dan SDGs yang Diintegrasikan Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif
46. 1.Tujuan 8: Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua
47. 2.Tujuan 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
48. 3.Tujuan 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan, dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah
49. 4.Tujuan 12.a Mendukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan
50. 5.Tujuan12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 5 Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan Kata kunci “berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan” dalam misi 5 mendukung tercapainyaSDGs:
51. 1.Tujuan 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
52. 2.Tujuan 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar
53. 3.Tujuan 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan Kata kunci “sehat, tangguh, berbudaya, cerdas, terintegrasi, berkelanjutan” dalam misi 6 mendukung tercapainya SDGs:
54. 1.Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
55. 2.Tujuan 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota
56. 3.Tujuan 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
57. 4.Tujuan 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi IV-13 Misi Penjelasan KLHS dan SDGs yang Diintegrasikan dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini
58. 5.Tujuan 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota
59. 7.Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh Kata kunci“, berbudaya, inklusif, cerdas, integratif, tangguh” dalam misi7 mendukung tercapainya SDGs:
60. 1.Tujuan 7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai dengan kebutuhan dukungan program masing-masing
61. 2.Tujuan 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
62. 3.Tujuan 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh
63. 4.Tujuan 11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi
64. 5.Tujuan 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia Sumber: Analisis 2018 Secara umum Visi dan misi RPJPD Kota Surakarta 2005-2025 dikerangkakan dalam rancang bangun rencana jangka panjang untuk mendefiniskan gambaran pencapaian dalam proses pelaksanaan misi untuk mewujudkan viisi. Skema blok pembangunan RPJPD Kota Surakarta dijelaskan melalui skema Gambar IV1. Berikut. IV-14 Gambar 4. 1. Rancang Bangun Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Visi Kota Surakarta 2005-2025 adalah “Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera akan dicapai melalui tahapan kondisi tertentu sebagaimana digambarkan dalam visi. Perwujudan visi ini terkait dengan perwujudan fungsi kota. Kota Surakarta mendapatkan mandat dari pemerintah pusat, yaitu: (i) Fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, dalam hal ini diharapkan sebagai Kota Jasa Penghubung Perdagangan Internasional; (ii) Fungsi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis; (iii). Fungsi kota sebagai Kota MICE dan Eco Cultural City; (iv) Fungsi Kota sebagai tempat tinggal yang manusiawi (livable city). Perwujudan fungsi-fungsi kota tersebut memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menghasilkan kondisi tertentu sebagai pijakan pengembangan. Salah satu tahapan dasar yang harus diwujudkan menuju visi adalah karakter dasar tata kelola pemerintah yang manusiawi, kolaboratif, cerdas, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan meliputi berbagai fungsi pemerintahan, antara lain: (i) menyusun sistem regulasi; (ii) penyusunan basis data untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan; (iii) Manajemen SDM; (iv) manajemen keuangan daerah; (v) manajemen informasi dan komunikasi publik; (vi) fasilitasi, koordinasi dan kolaborasi internal perangkat daerah maupun dengan mitra. Bangunan ini secara substansi direncanakan pencapaiannya dalam RPJPD Kota Surakarta melalui Misi 1, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya ”. ARSITEKTUR PENGETAHUAN RPJPD KOTA SURAKARTA VISI SURAKARTA 2025 SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA BBEERRBBUUDDII,, NNGGEEWWOONNGGKKEE,, GGUUYYUUBB,, TTEENNTTRREEMM,, SSRRAAWWUUNNGG, FUNGSI KOTA 1 PUSAT KEGIATAN NASIONAL PENGHUBUNG PERDAGANGAN INTERNASIONAL FUNGSI KOTA 2 KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA STRATEGIS FUNGSI KOTA 3 KOTA MICE DAN KOTA AKTUALISASI BUDAYA FUNGSI KOTA 4 TEMPAT TINGGAL YANG MANUSIAWI (LIVABLE) SOSIAL BUDAYA REVITALISASI NILAI BUDAYA DALAM HIDUP MASYARAKAT SECARA INKLUSIF (LIVING CULTURE) & AKTUALISASI PRODUK SENI BUDAYA LOKAL TERINTEGRASI BERSKALA DUNIA INTERKONEKSI & INTEGRASI WILAYAH JARINGAN INFORMASI & PERHUBUNGAN TERINTEGRASI ANTAR WILAYAH DAN GLOBAL EKONOMI PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS BERTUMPU PADA JASA PRODUKTIF & PERDAGANGAN, DENGAN LAYANAN BERSTANDART INTERNASIONAL DESAIN TATA RUANG DENGAN MULTIPLE PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN YANG BERKELANJUTAN DITUNJANG AKSESIBILITAS UNTUK LAYANAN JASA & PUSAT PERDAGANGAN LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA PUSAT PRODUKSI DAN REPRODUKSI BUDAYA YANG TOLERAN, PEDULI , HARMONI DAN MULTI KULTURAL LINGKUNGAN FISIK INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI INFORMASI YANG INTEGRATIF, TANGGUH, INTERKONEKSI DAN BERKELANJUTAN KUALITAS SDM MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, TERAMPIL, TERBUKA DAN KOLABORATIVE TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA YANG MANUSIAWI , KOLABORATIF, CERDAS DAN AKUNTABEL VISI NILAI DASAR FUNGSI SASARAN PEMBANGUNAN PENDUKUNG PENATAAN RUANG MODAL DASAR KARAKTER DASAR PEMERINTAHAN IV-15 Tahapan lainnya adalah memperkuat modal dasar, yaitu: (i) Lingungan Sosial Budaya; (ii) Lingkungan Fisik; dan (iii) kualitas SDM. Sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil, terbuka dan kolaboratif merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan dari pembangunan kota Surakarta. Kualitas manusia yang demikian memerlukan lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang baik. Lingkungan fisik perlu dibangun dalam konsep yang manusiawi, yaitu mempertimbangkan kepentingan kelompok berkebutuhan khusus atau kelompok rentan. Infrastruktrur perlu dibangun untuk memeratakan akses keneksi antar wilayah, bahkan terkoneksi global, untuk memperluas peluang daya saing daerah, berbasis teknologi informasi. Selain lingkungan fisik, manusia yang berkualitas juga membutuhkan lingkungan sosial budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Substansi ini menjadi spirit dari Misi 2, yaitu: “Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif”. Dukungan lainnya muncul dari Misi 3, yaitu: “Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, harmoni, dan Perlindungan Masyarakat”, sebagai penggerak pencapaian lingkungan sosial budaya yang kondusif. Berikutnya adalah dimensi pembangunan tata ruang. Integrasi sumber daya manusia dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial diwujudkan melalui desain tata ruang. Desain itu berupa kota dengan multiple pusat pertumbuhan kawasan, ditunjang dengan aksesibilitas layanan jasa dan pusat perdagangan. Desain kota tersebut menjadi petunjuk komponen berikutnya yang harus diwujudkan. Desain kota sebagai multiple pusat pertumbuhan kawasan memerlukan dukungan masyarakat yang terbuka, toleran, dan kolaboratif. Oleh karena itu masyarakat kota Surakarta perlu dikondisikan supaya mampu melakukan revitalitasi nilai budaya Jawa dalam hidup sehari-hari (living culture). Dengan demikian keberlanjutan entitas masyarakat Surakarta dengan nilai-nilai budayanya di masa lampau tetap terjaga di ruang masa kini. Dimensi pendukung pencapaian sasaran pembangunan lainnya adalah: (i) Sosial budaya, (ii) interkoneksi dan integrasi wilayah; (iii) Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Dimensi pembangunan pendukung ini perlu diperkuat dengan aktualisasi produk seni secara integratif merepresentasikan aspek lokal dalam skala dunia. Interkoneksi dengan dunia skala global –sebagaimana diamanatkan oleh Sustainable Development Goals- memerlukan kelengkapan jaringan informasi dan perhubungan yang terintegrasi antar wilayah dan global dengan mempertimbangkan nilai-nlai universal access, yaitu sarana prasarana publik harus ramah pada kelompok difable dan kelompok berkebutuhan khusus. Misalnya, dapat diakses kursi roda, ada pojok ASI, ada pojok bermain anak; ada informasi berbentuk tulisan supaya tunarungu bisa mengakses; ada layanan informasi menggunakan suara supaya tuna netra dapat mengakses, dan sebagainya. Kesatuan komponen sumber daya manusia dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial diwujudkan melalui desain tata ruang yang terkoneksi global ini diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bertumpu pada jasa produktif dan perdagangan dengan layanan bersandart internasional. Interkoneksi antar wilayah juga diperlukan untuk mengembangkan kawasan pariwisata. Dalam pengembangan destinasi wisata perlu memperhatikan potensi obyek-obyek wisata atau daya tarik wisata yang dimiliki, karena terkait dengan supply dan demand wisata. Obyek wisata di Kota Surakarta potensial berkembang lebih efektif jika di padukan dengan obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Sragen dan Boyolali. Obyek wisata IV-16 unggulan akan mampu menginduksi obyek wisata lain yang belum berkembang. Strategi ini mendukung pencapaian kota Surakarta sebagai fungsi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis. Kondisi ini kan diwujudkan dengan Misi 4: “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif ”. Selain itu, kondisi tersebut juga didukung oleh misi 7: “Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh”. Singkatnya, kondisi yang hendak diwujudkan sebagai kondisi antara pencapaian visi kota adalah: (1) Sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil, terbuka dan kolaboratif; (2) Infrastruktrur yang inklusif, tangguh, berbudaya, memeratakan akses keneksi antar wilayah, bahkan terkoneksi global berbasis teknologi informasi; (3) lingkungan sosial budaya yang toleran, peduli, harmoni dan multikultural; (4) pemerintah dan masyarakat yang mampu melakukan revitalitasi nilai budaya Jawa dalam hidup sehari-hari (living culture);

(5)pemerintah dan masyarakat yang mampu menghasilkan aktualisasi produk seni secara integratif merepresentasikan aspek lokal dalam skala dunia. Interkoneksi dengan dunia skala global. Pencapaian kondisi-kondisi tersebut di atas mendukung terwujudnya fungsi kota sebagai : (i) Pusat Kegiatan Nasional -yaitu Kota Jasa Penghubung Perdagangan Internasional; (ii) Kota MICE (Meeting, Insentive, Conference, Exhibition) dan kota aktualisasi Budaya; serta (iii) Fungsi Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis. Terkait dengan kemajuan pembangunan ekonomi dan perkembangan global, tantangan kondisi masa depan yang diperhitungkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta adalah resiko persoalan kesenjangan kesejahteraan sosial, termasuk resiko penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu pemerintah kota Surakarta merumuskan Misi 5: “Mewujudkan Perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan”, serta misi 6: “Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, dan berbudaya, dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan”. Kondisi ini diperlukan untuk mendukung terwujudnya fungsi kota sebagai tempat tinggal yang manusiawi (livable city), sebagai perwujudan unsur visi “Surakarta sejahtera”. Kesimpulannya, kerangka bangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kota Surakarta versi revisi yang secara khusus akan diimplementasikan untuk pembangunan daerah tahap 2019-2025 dirangkum dalam deskripsi visi misi dalam tabel 4.3. sebagai berikut. Tabel 4.3. Visi, Misi, Permasalahan Pokok dan kondisi yang diharapkan dalam RPJPD Kota Surakarta tahun 2005-2025 VISI & MISI URAIAN PERMASALAHAN POKOK / TANTANGAN YANG DIJAWAB KONDISI YANG DIHASILKAN Visi “Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera

1.Penguatan jati diri bangsa, dan pelestarian identitas budaya
2.Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing (i) Kota Jasa Penghubung Perdagangan Internasional; (ii) Kawasan Pengembangan Pariwisata Strategis; IV-17 VISI & MISI URAIAN PERMASALAHAN POKOK / TANTANGAN YANG DIJAWAB KONDISI YANG DIHASILKAN
3.Pengembangan daya saing kota di era revolusi industri teknologi informasi
4.Pembangunan Kota yang berketahanan sosial dan berwawasan lingkungan berkelanjutan (iii). Fungsi kota sebagai Kota MICE dan Eco Cultural City (iv) Kota sebagai tempat tinggal yang manusiawi (livable city). Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( good governance ) dan berbudaya Sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Birokrasi perlu reformasi Tata kelola pemerintah yang baik ( good governance ) dan berbudaya Misi 2 Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Terbuka, Berbudaya dan Kompetitif SDM yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan menggunggulkan kearifan lokal belum memadai
1.Masyarakat yang sehat, Cerdas, terampil, terbuka, kolaboratif.
2.Masyarakat yang mampu merevitalisasi nilai budaya dalam hidup sehari-hari (living culture) secara inklusif
3.Masyarakat yang mampu mengaktualisasi produk seni budaya lokal sceara terintegratif berskala global Misi 3 Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat Kondusivitas & harmoni sosial rawan terimbas gangguan di era dominasi teknologi informasi Masyarakat sebagai pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni, peduli dan multi kultural. Misi 4 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif Pengembangan, ekonomi kreatif, pemasaran kawasan pariwisata, serta sinergitas ekonomi digital dan ekonomi konvensional belum optimal Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas bertumpu pada jasa produksi ekonomi kratifndan perdagangan dengan layanan berstandar internasional Misi 5 Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan Resiko persoalan kesenjangan kesejahteraan sosial dengan ekses yang mengikutinya, termasuk resiko penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pemerintah dan masyarakat yang mampu melakukan revitalitasi nilai budaya Jawa dalam hidup sehari-hari (living culture) yang toleran, peduli, harmoni dan multikultur. IV-18 VISI & MISI URAIAN PERMASALAHAN POKOK / TANTANGAN YANG DIJAWAB KONDISI YANG DIHASILKAN Misi 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan Ancaman dampak Perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan hidup Kota sebagai tempat tinggal yang manusiawi (livable city). Misi 7 Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh Kesiapan melayani tuntutan sebagai kota penghubung internasional dan tuntutan kebutuhan kota layak huni belum mantap
1.Infrastruktur teknologi informasi yang tangguh, interkoneksi dan berkelanjutan
2.Jaringan informasi dan perhubungan terintegrasi antar wilayah dan global V-1 Pembahasan dibagi dua bagian, yaitu Tahap I (2005-2009) dan Tahap II (2010-2014) tidak ada perubahan sama seperti yang tertulis di dokumen RPJPD yang direvisi. Sedangkan Tahap III (2010-2014) dan tahap IV (2015-2020) menggunakan kerangka data dan analisis hasil revisi. 5.1. Bagian Tahap I (2005 – 2009) dan Tahap II (2010 - 2014) Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode pertama (tahun 2005-2009) pada masing-masing misi sebagai berikut :
1.Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Terbuka, Berbudaya dan Kompetitif

a.Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
c.Penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan;
d.Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;
e.Perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
f.Pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu;
g.Pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
h.Penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup;
i.Penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan;
j.Pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; V-2
k.Penyediaan sarana prasarana pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu;
l.Pemenuhan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik ;
m.Pelaksanaan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olahraga;
n.Pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;
o.Pemerataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
p.Penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;
q.Perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
r.Penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan;
s.Penyediaan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin;
t.Pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan;
u.Standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah;
v.Pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak- anak, remaja maupun dewasa;
w.Fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.
1. 2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan baik (good governance) dan berbudaya
a.Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju;
b.Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik;
c.Pelayanan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
d.Penyelenggaraan pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang: 1) Administrasi umum pemerintahan; 2) Administrasi kependudukan; 3) Perijinan usaha / investasi; 4) Kesehatan masyarakat; 5) Pendidikan; 6) Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan; 7) Ketenagakerjaan; 8) Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup; V-3 9) Keamanan dan ketertiban; dan 10) Fasilitas olah raga dan kepemudaan;
e.Penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindarkan diskriminasi pelayanan;
f.Pemanfaatan e-Government dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
g.Penataan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah;
h.Penyediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat;
i.Peningkatan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan;
j.Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.
1. 3.Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat
a.Perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.Penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;
c.Aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
d.Penyelenggaraan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
e.Penguatan iklim kondusif kehidupan demokrtis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah;
f.Pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamaan lingkungan;
g.Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
h.Kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melaui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.
1. 4.Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif
a.Penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja;
b.Penyelenggaraan pendidikan latihan profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi;
c.Punumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja; V-4
d.Penyelenggaraan hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekruitmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya;
e.Perluasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;
f.Perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi;
g.Peningkatan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, menejemen, pemasaran dan informasi;
h.Pembinaan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agroindustri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
i.Penyelenggaraan pembangunan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah;
j.Penjajagan dan pelaksanaan kerjasama regional dalam rangka mengembangkan pola pembiayaan pembangunan yang lebih efisien;
k.Pembinaan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor;
l.Pembinaan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro;
m.Pembinaan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi;
n.Pelayanan sesuai prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan terpadu perijinan satu pintu / one stop services (OSS);
o.Penyelenggaraan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;
p.Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri;
q.Pelaksanaan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi;
r.Perwujudan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
s.Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya;
t.Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program- program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat; V-5
u.Penyediaan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya;
v.Pembinaan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan;
w.Penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah;
x.Penyelenggaraan promosi hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;
y.Penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
z.Penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor; aa. Penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.
1. 5.Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan
a.Pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;
b.Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
c.Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup;
d.Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (local wisdom) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
e.Penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
f.Penataan wajah kota (city beauty) dan menciptakan ikon kota;
g.Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya;
h.Pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan;
i.Optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
j.Optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain;
k.Optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri; V-6
l.Optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.
1. 6.Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan
a.Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak- hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
b.Pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;
c.Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan Bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja;
d.Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri;
e.Penyelenggaraan pelayanan KB, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan dan Kesehatan Reproduksi;
f.Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;
g.Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
h.Pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
i.Penyelenggaraan pendampingan/ magang bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS;
j.Pembinaan masyarakat dan bina keluarga bagi balita, remaja dan lanjut usia;
k.Pengelolaan data dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
l.Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;
m.Peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
n.Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
o.Perwujudan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
p.Penyusunan sistem dan peningkatan kualitas menejemen perlindungan sosial masyarakat di kota;
q.Penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik; V-7
r.Penyelenggaraan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
s.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
t.Optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri;
u.Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera;
v.Penyelenggaraan pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota.
1. 7.Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh
a.Penyediaan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang;
b.Penyediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan.
c.Penyediaan tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
d.Penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
e.Penyediaan sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolah air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman,
f.Penyediaan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode kedua (tahun 2010-2014) per misi sebagai berikut:
1. 1.Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Terbuka, Berbudaya Dan Kompetitif
a.Peningkatan penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Kota Surakarta, melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A / B / C dan ujian persamaan;
b.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
c.Peningkatan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan pendidikan;
d.Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mencukupi, termasuk di dalamnya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas dapat tercapai;
e.Peningkatan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; V-8
f.Peningkatan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh pelayanan pendidikan seperti dari keluarga kurang mampu;
g.Peningkatan pemerataan pendidikan umum dan kejuruan dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja;
h.Peningkatan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan budaya serta lingkungan hidup;
i.Peningkatan penelitian bidang pendidikan untuk penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan;
j.Peningkatan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan sistem akses jaringan pendidikan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
k.Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendidikan khusus/ PLB dengan SDM yang bermutu;
l.Peningkatan pemenuhan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga pendidik;
m.Peningkatan pelaksanaan pembinaan generasi muda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat dan bakat untuk mencapai prestasi di bidang sosial budaya dan olah raga;
n.Peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan dengan fokus peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana dan sistem informasi kesehatan;
o.Peningkatan pemerataan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat;
p.Peningkatan penyuluhan/sosialisasi upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;
q.Peningkatan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu;
r.Peningkatan penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembiayaan kesehatan;
s.Peningkatan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin;
t.Peningkatan pemanfaatan sistem informasi kesehatan melalui jejaring informasi kesehatan yang akurat dan tepat di setiap tingkatan pelayanan kesehatan;
u.Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh sebagian besar golongan masyarakat berpendapatan rendah;
v.Peningkatan pembinaan sanggar-sanggar seni dan paguyuban kebudayaan tradisional, baik pada tingkatan anak-anak, remaja maupun dewasa; V-9
w.Peningkatan fasilitasi dan kerjasama pengembangan keragaman budaya daerah, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi daerah.
1. 2.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan baik (good governance) dan berbudaya
a.Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang didukung oleh kelembagaan yang efisien, aparatur yang profesional, dan sarana prasarana yang cukup dan maju;
b.Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkatan dan lini pemerintahan dengan bertumpu pada standar operasional prosedur pelayanan yang baik;
c.Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
d.Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan dengan pengembangan manajemen pelayanan yang baik dengan prioritas pelayanan bidang: 1) Administrasi umum pemerintahan; 2) Administrasi kependudukan; 3) Perijinan usaha / investasi; 4) Kesehatan masyarakat; 5) Pendidikan; 6) Pelayanan penyelenggaraan ibadah keagamaan; 7) Ketenagakerjaan; 8) Infrastruktur, utilitas, sanitasi lingkungan hidup; 9) Keamanan dan ketertiban; dan 10) Fasilitas olahraga dan kepemudaan;
e.Peningkatan penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan menghindarkan diskriminasi pelayanan;
f.Peningkatan pemanfaatan e-Government dan dokumen/ arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
g.Peningkatan penataan kelembagaan dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sistem kelembagaan daerah sesuai tuntutan jaman dan kebutuhan daerah;
h.Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk media komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dalam upaya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat;
i.Peningkatan kapabilitas kelembagaan perwakilan rakyat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, termasuk di dalam menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang menunjang pembangunan;
j.Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, yang berbasiskan pada kinerja atau prestasi kerja, baik melalui peningkatan kualitas SDM pengelolanya maupun terhadap peralatan pendukungnya.
1. 3.Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong Royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat
a.Peningkatan dan pemajuan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. V-10
b.Peningkatan upaya penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak kepada rakyat kecil;
c.Peningkatan aktualisasi nilai-nilai budaya sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
d.Peningkatan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
e.Peningkatan iklim kondusif kehidupan demokrtis dan peningkatan percepatan proses konsolidasi demokrasi daerah;
f.Peningkatan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat, melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamaan lingkungan;
g.Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan;
h.Peningkatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang aman dan tertib, melaui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.
1. 4.Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif
a.Peningkatan upaya penumbuhan lapangan kerja sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi keahlian yang dimiliki tenaga kerja;
b.Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan latihan professional dalam rangka meningkatkan kompetensi;
c.Punumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja;
d.Peningkatan kualitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak pekerja terkait dengan masalah rekruitmen, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlindungan keselamatan dan kesehatan serta hak-hak pekerja lainnya;
e.Peningkatan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;
f.Peningkatan lingkungan usaha dan penyederhanaan perijinan kegiatan usaha dan investasi;
g.Peningkatan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, menejemen, pemasaran dan informasi;
h.Peningkatan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
i.Peningkatan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan struktur perekonomian daerah;
j.Peningkatan integrasi dan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan karkateristik dan potensi unggulan daerah;
k.Peningkatan UMKM dan Koperasi untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang makin berdaya saing dengan produk impor; V-11
l.Peningkatan koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk memenuhi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso maupun mikro;
m.Peningkatan investasi di sektor industri, perdagangan maupun jasa lainnya baik yang dilakukan oleh usaha besar, UMKM dan koperasi;
n.Peningkatan pelayanan prosedur perijinan dalam rangka khususnya pengembangan pelayanan perijinan satu pintu / one stop services (OSS);
o.Peningkatan promosi investasi dengan melakukan gelar potensi dalam event-event pameran, workshop, promosi dan forum temu usaha dan bisnis;
p.Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, melalui penyerapan dan perekayasaan teknologi serta pengembangan sentra dan klaster industri;
q.Peningkatan dan pengembangan program-program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan serta transportasi;
r.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di masyarakat, melalui berbagai bentuk program dan media yang akan diupayakan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga;
s.Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, melalui berbagai program kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk penyusunan informasi bursa kerja, pelatihan tenaga kerja siap pakai, dan sebagainya;
t.Peningkatan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM, baik melalui berbagai regulasi yang mendukung usaha maupun dengan program-program fasilitasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya UMKM dengan cepat;
u.Peningkatan pemanfaatan ruang dan daya dukung ekspansi usaha dari para pelaku UMKM, melalui penghapusan produk hukum yang menghambat usaha, pemberian insentif untuk usaha-usaha prospektif, pendidikan masyarakat ramah investasi, dan sebagainya;
v.Peningkatan lembaga keuangan/pembiayaan mikro sampai pada tingkat kelurahan dengan fasilitas permodalan yang semakin ditingkatkan;
w.Peningkatan program-program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak, yang mendorong percepatan kemajuan perekonomian daerah;
x.Peningkatan hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas, khususnya dari hasil budidaya peternakan yang menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;
y.Peningkatan program-program penataan dan pembinaan serta pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal;
z.Peningkatan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperbesar perdagangan internasional atau peningkatan dan pengembangan ekspor; aa. Peningkatan jalinan kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan pemasaran dan destinasi obyek wisata.
1. 5.Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan V-12
a.Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis ekosistem dan melibatkan setiap pemangku kepentingan;
b.Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi masyarakat secara bijaksana dan terkendali dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
c.Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang optimal antar institusi dan pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan di bidang lingkungan hidup;
d.Peningkatan kualitas hidup sosial melalui peningkatan peran kelembagaan dan pranata sosial serta penghormatan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal (local wisdom) dalam pengelolaan lingkungan hidup;
e.Peningkatan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
f.Peningkatan dan pengembangan penataan wajah kota (city beauty) dan menciptakan ikon kota;
g.Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya;
h.Pengembangan dan pengelolaan persampahan kota secara baik, benar dan berkesinambungan;
i.Peningkatan optimalisasi pola pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, baik melalui penyuluhan dan pembenahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
j.Peningkatan optimalisasi program-program pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), baik secara mandiri maupun dengan mengadakan jalinan kerjasama dengan pihak lain;
k.Peningkatan optimalisasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam menunjang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik paripurna maupun mandiri;
l.Peningkatan optimalisasi dan fasilitasi pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah.
1. 6.Mewujudkan Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan
a.Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga kecil yang berkualitas dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, informasi, edukasi bagi pasangan usia subur tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
b.Peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi serta administrasi kependudukan dalam mendukung kebijakan bidang kependudukan;
c.Peningkatan penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan Bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja;
d.Peningkatan penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri;
e.Peningkatan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan dan Kesehatan Reproduksi; V-13
f.Peningkatan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan melakukan penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling;
g.Peningkatan penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
h.Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
i.Peningkatan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
j.Peningkatan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia;
k.Peningkatan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
l.Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB;
m.Peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
n.Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
o.Peningkatan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;
p.Peningkatan penyusunan sistem dan peningkatan kualitas menejemen perlindungan sosial masyarakat di kota;
q.Peningkatan penataan sistem administrasi kependudukan sampai di tingkat kelurahan secara baik;
r.Peningkatan kebijakan publik yang baik dan serasi dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan;
s.Peningkatan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
t.Peningkatan optimalisasi pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang mandiri;
u.Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera;
v.Peningkatan pola pembinaan terhadap anak terlantar dan penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya di kota.
1. 7.Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh
a.Peningkatan sarana prasarana perhubungan (jalan dan jembatan) serta transportasi masyarakat dalam rangka memantapkan distribusi barang jasa dan penumpang; V-14
b.Peningkatan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan;
c.Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga listrik dan sumber energi lainnya dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat;
d.Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan kelancaran kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
e.Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan sampah dan instalasi pengolah air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan yang nyaman;
f.Peningkatan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. 5.2. Bagian Tahap III (2015-2019) dan Tahap IV (2020-2025) 5.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perumusan arah kebijakan RPJPD tahap III (2015-2019) dan tahap IV (2020 – 2025) merujuk pada isu strategis dan misi, dan sasaran pokok hasil revisi tahun 2018. Rumusan arah kebijakan tahap III dan tahap IV dirumuskan berdasar kerangka logis pencapaian sasaran pembangunan yang dirumuskan dari tiap misi. Konsep kunci dari hasil ppemetaan rancangan kebijakan umum dari tiap sasaran per misi dirumuskan menjadi kebijakan utama yang menjadi arahan fokus pembangunan tahap III dan tahap IV. A. Tahap III (2015-2019) Arah kebijakan tahap III (20015-2019) adalah “Penataan sistem tata kelola pemerintahan, manajemen pembangunan masyarakat, dan tata kota yang inklusif, kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan”. Arah kebijakan ini merupakan inti sari dari beberapa kebijakan umum yang diturunkan dari tiap misi, dengan mempertimbangkan karakter urusan pemerintahan yang diberikan kepada kota/kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Penjelasan perihal komponen kebijakan umum dalam arah kebijakan tahap III sebagai berikut.
1. 1.Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya Misi 1 mendukung arah kebijakan dengan fokus : “Penataan perangkat regulasi, sistem manajemen, dan perangkat pendukung pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya”. Fokus arah kebijakan ini merupakan simpulan dari kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 1, sebagai berikut :
a.Penataan Perangkat Regulasi 1) Penataan dan harmonsisasi regulasi pertanahan secara cerdas, partisipatif, responsif HAM, dan akuntabel; 2) Penataan regulasi pengelolaan keuangan dan asset daerah secara cerdas dan akuntabel; 3) Mendorong proses legislasi daerah secara transparan, partisipatif, kolaboratif dan akuntabel untuk menghasilkan regulasi yang responsif hak dasar manusia; V-15 4) Penegakan peraturan perundangan untuk menciptakan kondusivitas kota dan perlindungan masyarakat.
b.Pengembangan Sistem Manajeman 1) Pengembangan sistem manajemen data terpadu pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan yang terintegrasi, dikelola secara cerdas, kolaboratif, dan akuntabel; 2) Pengambangan sistem jaringan arsip terpadu berbasis teknologi informasi, delola secara cerdas dan kolaboratif terhubung dengan jarungan pemerintah tingkat provinsi dan nasional; 3) Perencanaan dan pengembangan manajemen kepegawaian secara cerdas, akuntabel, dan responsif gender; 4) Pengembangan sistem informasi, monitoring, dan akuntabilitas antara unsur DPRD, Eksekutif, dan Masyarakat secara cerdas, kolaboratif, dan menjunjung tinggi harkat manusia; 5) Memenuhi cakupan layanan dokumen, informasi publik, dan persandian yang sesuai dengan standar nasional secara akurat, akuntabel, dan responsif HAM; 6) Penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta; 7) Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan tata hubungan antar lembaga sesuai dengan kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah secara cerdas yang kolaboratif.
c.Perangkat pendukung pengembangan tata kelola pemerintahan 1) Penguatan kondusivitas kota dan perlindungan masyarakat; 2) Pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah melalui kolaborasi dengan akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga pemerintahan secara cerdas; 3) Peningkatan kualitas layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil sesuai standar nasional secara akurat, cerdas, dan responsif.
1. 2.Misi 2 : “Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif” Misi 2 mendukung arah kebijakan dengan fokus : “Penataan regulasi, sistem manajemen, dan sarana prasarana pendukung pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif”. Fokus arah kebijakan ini merupakan simpulan dari kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 2, sebagai berikut :
a.Penataan perangkat regulasi Penataan dan harmonsisasi regulasi daerah bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga secara cerdas, partisipatif, responsif HAM, dan akuntabel.
b.Pengembangan sistem manajemen pelayanan 1) Peningkatan kualitas SDM, dan penyelenggaraan layanan pendidikan pendidikan yang inklusif, berbudaya, maju, berkelanjutan, berbasis teknologi informasi; 2) Perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan perluasan cakupan layanan yang dicakup oleh jaminan kesehatan, terutama bagi kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya; 3) Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat; V-16 4) Peningkatan prestasi kepemudaan dan olah raga di tingkat nasional dan internasional secara inklusif, kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan; 5) Pemajuan kebudayaan dan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya Kota Surakarta secara kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan; 6) Pengembangan wisata berbasis seni dan budaya yang berkelanjutan.
c.Perangkat Sarana Prasarana pendukung 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan literasi masyarakat; 2) Pemenuhan kebutuhan SDM medis dan tenaga kesehatan sesuai standar sertifikasi nasional atau internasinal; 3) Peningkatan sarana prasarana Olahraga secara inklusif, kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan; 4) Pengembangan kota MICE Surakarta secara inklusif, kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan.
1. 3.Misi 3 : “Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, harmoni, dan Perlindungan Masyarakat” Misi 3 mendukung arah kebijakan dengan fokus : “Penataan regulasi, sistem manajemen, dan penguatan kapasitas sumberdaya untuk menghasilkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 3, sebagai berikut:
a.Penataan regulasi Penataan kerangka kebijakan daerah secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif dalam rangka penciptaan ketenteraman, ketertiban; dan harmoni sosial.
b.Pengembangan sistem manajemen 1) Pentelenggaraan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga keamanan dan kenyamaan lingkungan; 2) Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan antar golongan agar ter hindar dari konflik SARA atau konflik sosial lainnya; 3) Pengembangan sistem pengawasan sosial bersama untuk pencegahan konflik atau gangguan keamanan, tindak terorisme, maupun penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); 4) Peningkatan kesadaran politik masyarakat berpartisipasi dalam tata kelola sistem demokrasi.
c.Perangkat sarana prasarana Pendukung 1) Merevitalisasi forum warga untuk bergotong royong dalam membangun lingkungan komunitas yang kondusif, harmonis dan maju; 2) Peningkatan sarana prasarana dan SDM dalam rangka peningkatan kualitas penanganan bencana. V-17
1. 4.Misi 4 : “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif ” Misi 4 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Penataan Regulasi, Penataan sistem manajemen, serta sarana prasarana pendukung untuk Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif, berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 4, sebagai berikut :
a.Penataan regulasi Penataan regulasi dan peningkatan kualitas kebijakan untuk pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas.
b.Pengembangan sistem manajemen 1) Peningkatan kreativitas dan daya inovasi masyarakat untuk wirausaha menciptakan peluang pendapatan; 2) Peningkatan kualitas produk unggulan daerah bebasis ekonomi kreatif; 3) Pengembangan sistem ekonomi digital untuk perluasan jangkauan pemasaran produk kota; 4) Pengembangan jaringan kemitraan koperasi dan pelaku usaha bidang industri, perdagangan, travel dna wisata untuk pemasaran jasa industri kreatif dan destinasi wisata; 5) Peningkatan kerjasama perdagangan internasional (ekspor) yang berkelanjutan; 6) Peningkatan sistem pemantauan kecukupan stok pangan dan pengendalian inflasi secara cerdas dalam rangka penjaga; 7) Peningkatan perlindungan tenaga kerja atas perlakuan kerjaan layak; 8) kecakapan urban farming dan swadaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga secara cerdas dan berkelanjutan.
c.Perangkat pendukung/sarana prasarana barang/ SDM 1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata secara cerdas, inklusif, dan bekelanjutan; 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing dengan memanfaatkan Technopark dan kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan.
1. 5.Misi 5 : “Mewujudkan Perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan” Misi 5 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Penataan regulasi, sistem manajemen, dan kesiapan sumberdaya untuk menghasilkan sistem perlindungan sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 5, sebagai berikut :
a.Tata kelola kebijakan Penataan regulasi dan peningkatan kualitas kebijakan perlindungan sosial yang inklusif.
b.Pengembangan sistem manajemen pelayanan V-18 1) Peningkatan pembinaan, penanganan dan penguatan kapasitas bagi kelompok miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Peningkatan kualitas layanan informasi kependudukan untuk mendukung sistem perlindungan sosial yang akuntabel dan tepat sasaran; 3) Peningkatan pengarusutamaan gender dalam lintas sektor pembangunan; 4) Peningkatan pengarusutamaan hak anak dalam lintas sektor.
c.Perangkat pendukung sarana prasarana Pengembangan sarana panti sosial secara kolaboratif berbasis masyarakat.
1. 6.Misi 6 : “Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, dan berbudaya, dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan” Misi 6 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Penataan perangkat regulasi, sistem manajemen, dan sarana prasarana pendukung pembangunan lingkungan hidup perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 6, sebagai berikut :
a.Penataan perangkat regulasi 1) Pembaharuan dan harmosisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perkotaan pada segala level secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan; 2) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) dan dokumen tata ruang yang lebih detail lainnya secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan.
b.Pengembangan sistem manajemen Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga aspek keberlanjutan lingkungan dalam aktivitas ekonomi dan sosial.
c.Sarana-prasarana 1) Pengadaan kualitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dengan dukungan sistem pengambilan keputusan yang cerdas dan terintegrasi; 2) Peningkatan penataan kembali ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
1. 7.Misi 7 : “Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh ”. Misi 7 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Penataan perangkat regulasi, sistem manajemen, dan perangkat pendukung pengembangan sarana prasarana kota yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 7, sebagai berikut :
a.Penataan perangkat regulasi V-19 Pembaharuan dan harmonisasi kebijakan tentang pemerataan dan standardisasi kualitas sarana prasarana perkotaan yang aksesibel , tangguh, berbudaya, inklusif, dan terintegrasi.
b.Pengembangan sistem manajemen 1) Pembangunan basisdata infrastruktur perkotaan yang handal dan terus diperbarui dan terintegrasi; 2) Pengembangan sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat kelurahan tangguh bencana.
c.Sarana prasarana 1) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkotaan yang aksesibel, tangguh, berbudaya, inklusif, dan terintegrasi; 2) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana secara kolaboratif berbasis masyarakat; 3) Peningkatan sarana prasarana aksesibilitas dan amenitas mendukung kawasan pariwisata strategis Jawa Tengah; 4) Pembangunan sarana prasarana publik yang berkarakter Jawa. 5) Peningkatan sarana prasarana sumber energi, komunikasi dan informatika menuju Smart City. B. Tahap IV (2020-2025) Arah kebijakan tahap IV (2020-2025) adalah “Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju Smart City untuk pembangunan berkelanjutan”. Arah kebijakan ini merupakan inti sari dari beberapa kebijakan umum yang diturunkan dari tiap misi, dengan mempertimbangkan karakter urusan pemerintahan yang diberikan kepada kota/kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun
1. 2014.Penjelasan perihal komponen kebijakan umum dalam arah kebijakan tahap III sebagai berikut.
2. 1.Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya Misi 1 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya”. Fokus arah kebijakan ini merupakan simpulan dari kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 1, sebagai berikut :
a.Tata kelola kebijakan yang menjadi wadah untuk mengaktualisasikan spirit nilai-nilai budaya Jawa 1) Pengendalian dan penegakan regulasi pertanahan secara cerdas, partisipatif, responsif HAM, dan akuntabel; 2) Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara cerdas dan akuntabel; 3) Pembaharuan, pengendalian dan penegakan regulasi daerah secara akuntabel, partisipatif, dan humani.
b.Sistem manajemen sebagai media untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa ke sistem Smart City 1) Memantapkan sistem data terpadu kependudukan dan kewilayahan untuk sistem pengambilan keputusan berbasis teknologi informasi yang dikelola secara cerdas dan akuntabel; V-20 2) Memantapkan manajemen sistem kearsipan yang cerdas dan akuntabel; 3) Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Perencanaan (e- planning, e-budgeting dan e - monev) secara cerdas dan akuntabel; 4) Mengoperasikan jaringan litbang dengan melakukan uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan untuk menemukan dan menguji model inovasi secara kolaboratif dan cerdas; 5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi, komunikasi, monitoring, dan dialog di antara: DPRD – Eksekutif – Masyarakat secara partisipatif, akuntabel, dan humanis; 6) Mengapllikasikan dan mengembangkan sistem persandian dan sistem pengamanan secara akuntabel; 7) Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur sipil negara dengan fokus pada penerapan e – kinerja; 8) Pemantapan reformasi birokrasi secara akuntabel dan cerdas. 9) Mengembangkan smart culture berbasis Tangible dan Intangible Culture sebagai payung yang melandasi perkembangan Smart Urban Services dan Smart Tourism.
c.Perangkat pendukung pengembangan tata kelola pemerintahan 1) Optimalisasi kualitas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan pemerintah daerah dengan fokus pada penerapan standar pelayanan publik; 2) Pemantapan kualitas layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil sesuai standar nasional secara akurat, cerdas, dan responsif hak dasar manusia; 3) Pemantapan kondusivitas kota dan perlindungan masyarakat secara akurat, responsif, cerdas, akuntabel dan kolaboratif.
1. 2.Misi 2 : “Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif” Misi 2 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Mengimplementasikan sistem Smart City terintegratif untuk pengembangan pelayanan publik dan daya saing SDM yang berbudaya”. Fokus arah kebijakan ini merupakan simpulan dari kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 2, sebagai berikut :
a.Tata kelola kebijakan Pembaharuan dan harmonsisasi regulasi daerah bidang kesehatan, pendidikan, budaya dan olah raga secara cerdas, partisipatif, responsif HAM, dan akuntabel.
b.Sistem manajemen pelayanan 1) Peningkatan kualitas pengaturan alokasi sarana prasarana, SDM, dan penyelenggaraan layanan pendidikan yang cerdas inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan; 2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, dan kuratif, secara berkualitas, inkusif, responsif, kolaboratif, sesuai ketentuan standar nasional dan kebutuhan masyarakat; 3) Perluasan sistem publikasi informasi publik untuk membentuk karakter tangguh dan berdaya saing; V-21 4) Pemajuan kebudayaan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan serta pelestarian warisan budaya, adat istiadat, dan aktualisasi nilai - nilai seni budaya Kota Surakarta; 5) Pemantapan inovasi seni dan budaya daerah dalam menunjang pariwisata daerah yang kompetitif dan berkelanjutan.
c.Perangkat Sarana Prasarana pendukung 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan literasi masyarakat 2) Pemerataan Pemenuhan SDM medis dan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai standar sertifikasi nasional atau internasinal; 3) pengembangan sarana dan Prasarana Olahraga ; 4) Pengembangan kota MICE Surakarta yang kompetitif dan berbudaya.
1. 3.Misi 3 : “Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, Harmoni, dan Perlindungan Masyarakat” Misi 3 mendukung arah kebijakan dengan fokus : “Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk menghasilkan masyarakat yang tentram, tertib, Gotong royong, harmoni, dan terlindungi”. Fokus kebijakan ini merupakan rangkuman dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 3, sebagai berikut :
a.Tata kelola kebijakan Penegakan regulasi dan kebijakan dalam rangka penciptaan ketenteraman dan ketertiban.
b.Sistem Manajemen 1) Pemantapan sistem kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan kepolisian untuk menciptakan ketertiban sosial; 2) Penguatan nilai budaya saling menghormati, toleransi dan gotong royong untuk menciptakan ketahanan komunitas dan harmoni sosial; 3) Pemantapan sistem pengawasan sosial; 4) Pemantapan sistem gotong-royong membangun sistem perlindungan sosial yang berkeadilan berbasis masyarakat.
c.Perangkat sarana prasarana pendukung 1) Perluasan ruang partisipasi pembangunan sosial budaya di tingkat komunitas (forum komunitas) secara gotong royong; 2) Peningkatan sarana prasarana dan SDM dalam rangka peningkatan kualitas penanganan bencana.
1. 4.Misi 4 : “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang Berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan Kompetitif ” Misi 4 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk mendukung perekonomian daerah yang Berkualitas, Inklusif, berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 4, sebagai berikut:
a.Penataan regulasi V-22 Penegakan implementas kebijakan untuk pembangunan perekonomian daerah yang berkualitas.
b.Pengembangan sistem manajemen 1) Peningkatan kualitas produksi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi digital berbasis kearifan lokal; 2) Pengembangan inovasi dan daya saing ekonomi kreatif serta bengembangan wisata berbasis MICE secara cerdas, inklusif dan berkelanjutan; 3) Pengembangan jaringan kemitraan koperasi dan pelaku usaha bidang industri, perdagangan, travel dna wisata untuk pemasaran jasa industri kreatif dan destinasi wisata; 4) Peningkatan kerjasama perdagangan internasional (ekspor) yang berkelanjutan; 5) Peningkatan kapasitas kecukupan stok pangan dan pengendalian inflasi secara cerdas; 6) Peningkatan perlindungan tenaga kerja atas perlakuan kerja yang tidak layak; 7) Pemasyarakatan urban farming dan swadaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga secara cerdas dan berkelanjutan.
c.Perangkat sarana prasarana pendukung 1) Peningkatan kemitraan pengembangan sarana prasarana kawasan industri, perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata berbasis MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions); 2) Peningkatan fungsi Technopark dan kemitraan dengan lembaga- lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
1. 5.Misi 5 : “Mewujudkan Perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan” Misi 5 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk kolaborasi pengembangan sistem perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat dari resiko kerentanan”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 5, sebagai berikut:
a.Tata kelola kebijakan Implementasi kebijakan pengelolaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial bagi kemandirian kelompok miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeadilan.
b.Sistem Manajemen pelayanan 1) Peningkatan pembinaan, penanganan dan penguatan kapasitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Peningkatan kualitas layanan informasi kependudukan untuk mendukung sistem perlindungan sosial yang akuntabel dan tepat sasaran; 3) Peningkatan pengarusutamaan gender dalam lintas sektor pembangunan; 4) Peningkatan pengarusutamaan hak anak dalam lintas sektor pembangunan.
c.Perangkat pendukung sarana prasarana/SDM pelayanan V-23 Perluasan kolaborasi penyelenggaraan sarana prasarana perlindungan sosial berbasis masyarakat
1. 6.Misi 6 : “Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, dan berbudaya, dikelola secara cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan” Misi 6 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, tangguh, dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan berkelanjutan”. Fokus kebijakan ini merupakan rangkuman dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 6, sebagai berikut:
a.Tata kelola kebijakan Pengelolaan kebijakan peningkatan keserasian dan keseimbangan ekosistem fisik, sosial, budaya, dan ekonomi perkotaan secara partisipatif dan berkelanjutan.
b.Manajemen sistem sebagai media untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa kedalam implementasi sistem Smart City Pengendalian daya dukung ekosistem perkotaan yang terintegrasi dengan teknologi adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim.
c.Penyelenggaranan pengelolaan lingkungan hidup 1) Pengadaan dan pengendalian kualitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dengan dukungan sistem pengambilan keputusan yang cerdas dan terintegrasi; 2) Pemantapan pengendalian ruang-ruang publik sesuai dengan fungsi atau peruntukannya;
1. 7.Misi 7 : “Mewujudkan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh ” Misi 7 mendukung arah kebijakan dengan fokus: “Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh”. Fokus kebijakan ini merupakan simpulan dari beberapa kebijakan umum representasi urusan pemerintahan daerah pendukung Misi 7, sebagai berikut :
a.Tata kelola kebijakan Implementasi dan pengendalian kebijakan tentang pemerataan dan standardisasi kualitas sarana prasarana perkotaan yang aksesibel , tangguh, berbudaya, inklusif, dan terintegrasi.
b.Sistem Manajemen 1) Pembangunan basis data infrastruktur perkotaan yang handal dan terus diperbarui dan terintegrasi; 2) Pengembangan sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat kelurahan tangguh bencana.
c.Penyelenggaranan sarana prasarana perkotaan 1) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkotaan yang aksesibel, tangguh, berbudaya, inklusif, dan terintegrasi; 2) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan dan antisipasi terhadap bencana yang mengancam tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; V-24 3) Pemantapan sarana prasarana aksesibilitas dan amenitas mendukung kawasan pariwisata strategis Jawa Tengah secara kolaboratif berbasis masyarakat; 4) Pembangunan sarana prasarana publik yang tangguh, berkarakter Jawa dan berkelanjutan. 5) Peningkatan sarana prasarana sumber energi, komunikasi dan informatika menuju Smart City. 5.2.2. Sasaran Pokok Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing- masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. A. Tahap III (2015-2019) Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Tahap III (2015- 2019) diturunkan dari tiap misi sebagai berikut:
1. 1.Sasaran pokok dari Misi 1, yaitu: “Meningkatnya kesiapan perangkat pendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :
a.Terwujudnya tertib administrasi pertanahan;
b.Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah;
c.Meningkatnya proses dan substani pemerintahan demokratis dan akuntabel, sesuai fungsi Dewan;
d.Terwujudnya sistem perencanaan berbasis data, berorientasi kinerja, partisipatif, dan akuntabel;
e.Pemanfaatan arsip untuk pengambilan keputusan lebih cepat, mudah, dan akurat;
f.Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara;
g.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan inovatif berbasis budaya lokal;
h.Terjaganya data dan informasi persandian pemerintah;
i.Meningkatnya integritas birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas prima pelayanan publik;
j.Terbangunnya jaringan kerjasama pemerintah kota dengan lintas pemangku kepentingan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan;
k.Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan kota yang kondusif;
l.Terwujudnya kota yang kreatif dan inovatif;
m.Pemenuhan hak kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat.
1. 2.Sasaran pokok dari Misi 2, yaitu “Meningkatnya kesiapan sistem pelayanan publik pendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Terwujudnya SDM yang cerdas, terampil, sehat, berbudaya dan berdaya saing; V-25
b.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang cerdas, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan;
c.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara fisik maupun jiwa;
d.Bertumbuhnya kuantitas dan kualitas pemuda berprestasi;
e.Meluasnya pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan dan kearifan Kota di masa lampau yang diaktualisasikan dalam media masa kini;
f.Berkembangya inovasi industri seni budaya untuk wisata;
g.Berkembangnya sekolah dan perpustakaan modern dan berbudaya;
h.Terpenuhinya rasio kebutuhan SDM medis dan tenaga kesehatan;
i.Terpenuhinya rasio ketersediaan sarana prasarana olahraga yang inklusif;
j.Meningkatnya daya tarik kota bagi kunjungan domestik / mancanegara.
1. 3.Sasaran pokok dari Misi 3, yaitu “Meningkatnya kesiapan sistem dan lingkungan sosial masyarakat mendukung ketenteraman dan harmoni kota”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Tersedianya kepastian hukum perlindungan masyarakat;
b.Terkendalinya ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c.Meningkatnya kepedulian dan gotong royong masyarakat pada lingkungan sosialnya untuk antisipasi konflik SARA, terorisme, dan penanganan bencana;
d.Berkembangnya pengawasan sosial bersama untuk pencegahan konflik atau gangguan keamanan, tindak terorisme, maupun penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
e.Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
f.Bertumbuhnya jumlah forum warga sebagai mitra aktif pemerintah untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evauasi kinerja pembangunan kota;
g.Terpenuhinya sarana prasarana dan SDM terlatih untuk penanganan resiko bencana.
1. 4.Sasaran pokok dari Misi 4, yaitu “Meningkatnya kesiapan lingkungan sosial ekonomi kota menuju Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Tersedianya kepastian hukum pengelolaan lingkungan sosial eonomi menuju perekonomian daerah yang berkualitas;
b.Meningkatnya pendapatan masyarakat;
c.Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya pengangguran;
d.Meningkatnya nilai investasi sektor jasa, ekonomi kreatif dan sektor industri; V-26
e.Meningkatnya Kontribusi UMKM bidang industri, perdagangan, jasa wisata pada ekonomi lokal dalam bentuk peningkatan nilai tambah produksi dan penyerapan tenaga kerja;
f.Meningkatnya ekspor dan pemasaran daya Tarik kota di tingkat internasional;
g.Inflasi terkendali;
h.Ketahanan pangan;
i.Peningkatan jumlah kawasan industri, perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan dengan kawasan pariwisata, dan berbasis teknologi informasi;
j.Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja.
1. 5.Sasaran pokok dari Misi 5 yaitu “Meningkatnya kemampuan masyarakat hidup berkualitas dan terlindungi dari resiko kerentanan”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Tersedianya jaminan kepastian perlindungan sosial masyraakat kota Surakarta;
b.Meningkatnya kemampuan produktivitas dan kemandirian PMKS;
c.Meningkatnya inovasi layanan kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana, terutama bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus untuk perlindungan sosial;
d.Mneingkatnya kesetaraan dan keadilan gender keadilan gender;
e.Meningkatnya perlindungan hak anak.
1. 6.Sasaran pokok dari Misi 6 yaitu “Meningkatnya perilaku ramah lingkungan dari semua pemangku kepentingan kota di semua aspek kehidupan”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :
a.Tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan;
b.Penggunaan ruang kota dan pendirian bangunan serta sarana prasarana publik sesuai aturan yang berlaku;
c.Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup;
d.Masyarakat peduli dan mampu mengelola sampah secara ramah lingkungan;
e.Terselesaikannya permasalahan kawasan kumuh;
f.Terpenuhinya akses sanitasi;
g.Terpenuhinya akses air bersih;
h.Meningkatnya pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik;
i.Meningkatnya ruang terbuka hijau;
1. 7.Sasaran pokok dari Misi 7 yaitu “Terwujudnya Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Terwujudnya sistem dan infrastruktur perhubungan yang aman, berkualias, inkusif, dan cerdas, mendukung konektivitas kota dan wilayah sekitar; V-27
b.Terbangunnya sistem pendukung pengambilan keputusan (DSS) yang cerdas, partisipatif, dan terintegrasi;
c.Meningkatnya persentase bangunan berijin;
d.Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana publik sesuai standar pelayanan universal acces perkotaan dan rasio kebutuhan penduduk, termasuk pemakaman umum;
e.Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penangulangan bencana dengan kolaborasi bersama masyarakat;
f.Terpenuhinya sarana prasarana aksesibilitas dan amenitas mendukung kawasan pariwisata Jawa Tengah;
g.Meningkatnya jumlah bangunan berkarakter budaya;
h.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana kota;
i.Berkurangnya arena genangan;
j.Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana sumber energi, komunikasi dan informatika dalam rangka pengembangan Smart City . B. Tahap IV (2020-2025) Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Tahap IV (2020- 2025) diturunkan dari tiap misi sebagai berikut:
1. 1.Sasaran pokok dari Misi 1, yaitu: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Terwujudnya tertib administrasi pertanahan;
b.Meningkatnya proses dan substansi pemerintahan demokratis dan akuntabel, sesuai fungsi Dewan;
c.Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah;
d.Pemanfaatan arsip untuk pengambilan keputusan lebih cepat, mudah dan akurat;
e.Perumusan kebijakan lebih tepat, akurat, dan cepat;
f.Terwujudnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat dan akuntabel;
g.Terwujudnya tata kelola pemerinahan yang cerdas dan inovatif berbasis budaya lokal;
h.Meningkatnya proses dan substansi pemerintahan demokratis dan akuntabel;
i.Pesan rahasia pemerintahan aman terkendali;
j.Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara;
k.Meningkatnya integritas birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan kualitas prima pelayanan publik;
l.Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan pemerintah daerah;
m.Meningkatnya cakupan layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil secara memuaskan;
n.Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan kota yang kondusif.
1. 2.Sasaran pokok dari Misi 2, yaitu “Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif”. V-28 Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berbudaya dan kompetitif;
b.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang cerdas, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan;
c.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara fisik maupun jiwa;
d.Berkembangnya Perpustakaan modern dan berbudaya;
e.Meluasnya jangkauan publikasi aktualisasi kebudayaan dan kearifan Kota di masa lampau dalam media masa kini;
f.Meluasnya pemasaran inovasi industri seni budaya untuk wisata;
g.Berkembangnya Sekolah dan Perpustakaan modern dan berbudaya;
h.Terpenuhinya rasio kebutuhan SDM medis dan tenaga kesehatan;
i.Terpenuhinya rasio ketersediaan sarana prasarana olahraga yang inklusif;
j.Meningkatnya daya tarik kota bagi kunjungan domestik/mancanegara.
1. 3.Sasaran pokok dari Misi 3, yaitu “Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :
a.Tersedianya kepastian hukum perlindungan masyarakat dan kehidupan kota yang berkelanjutan;
b.Terwujudnya Kondusivtas kota dn ketenteraman masyarakat;
c.Meningkatnya kepedulian dan gotong royong masyarakat pada lingkungan sosialnya untuk antisipasi konflik SARA, terorisme, dan penanganan bencana;
d.Menurunnya korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
e.Meningkatnya penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus;
f.Bertumbuhnya kualitas partisipasi forum warga sebagai mitra aktif pemerintah untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evauasi kinerja pembangunan kota;
g.Meningkatnya kualitas penanganan bencana.
1. 4.Sasaran pokok dari Misi 4, yaitu “Terwujudnya pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi :
a.Konsisitensi implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas;
b.Rerata peningkatan Pendapatan Perkapita lebih tinggi dibandngkan rerata Provinsi Jateng;
c.Menurunnya pengangguran;
d.Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi; V-29
e.UMKM bidang industri, perdagangan, jasa wisata mampu bertahan hidup dan berkembang dalam kompetisi global;
f.Meluasnya jangkauan ekspor dan pemasaran daya tarik kota di tingkat internasional;
g.Inflasi terkendali;
h.Ketahanan pangan;
i.Peningkatan jumlah kunjungan pengguna jasa MICE di Surakarta;
j.Menguatnya keunggulan kualitas daya saing tenaga kerja.
1. 5.Sasaran pokok dari Misi 5 yaitu “Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari resiko kerentanan sosial”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Terdidiknya PMKS di kota Surakarta berdayajuang tangguh untuk mandiri;
b.Meningkatnya kemampuan produktivitas dan kemandirian PMKS;
c.Kelompok miskin, rentan, berkebutuhan khusus, dan PMKS terlindungi hak–hak dasar dan kependudukan;
d.Terwujudnya kota yang berkeadilan gender;
e.Terwujudnya Kota Layak Anak;
f.Meningkatnya keberdayaan m asyarakat;
g.Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
h.Meningkatnya penyelesaian masalah sosial secara gotong royong dengan elemen Masyarakat.
1. 6.Sasaran pokok dari Misi 6 yaitu “Terwujudnya Lingkungan Hidup yang yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Meningkatnya ruang terbuka hijau;
b.Penggunaan ruang sesuai dengan peruntukan yang diatur regulasi;
c.Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup;
d.Masyarakat peduli dan mampu mengelola sampah secara cerdas; mendukung lingkungan berkelanjutan;
e.Terselesaikannya permasalahan kawasan kumuh;
f.Terpenuhinya akses air bersih;
g.Terpenuhinya akses sanitasi;
h.Meningkatnya ruang terbuka hijau;
i.Meningkatnya pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan publik.
1. 7.Sasaran pokok dari Misi 7 yaitu “Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh”. Sasaran ini merupakan abstraksi dari beberapa sasaran pendukung yang mewakili urusan pemerintahan daerah, meliputi:
a.Pembangunan infrastruktur yang aman, berkualias, inkusif, dan cerdas, mendukung konektivitas dan integras layanan perkotaan dan wilayah sekitar; V-30
b.Dihasilkannya pembangunan infrastruktur berdasar Sistem pendukung pengambilan keputusan (DSS) yang cerdas, partisipatif, dan terintegrasi,
c.Meningkatnya persentase bangunan berijin;
d.Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana publik sesuai standar pelayanan universal acces perkotaan dan rasio kebutuhan penduduk, termasuk kebutuhan pemakaman umum;
e.Partisipasi masyarakat meningkat dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penanguulangan bencana;
f.Pemenuhan aksesibilitas dan amenitas lebih merata untuk mendukung kawasan pariwisata Jawa Tengah;
g.Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana sumber energi, komunikasi dan informatika dalam rangka pengembangan Smart City V-31 Dari penyajian rumusan arah kebijakan dan sasasan pokok pembangunan tahap III dan IV, maka keterkaitan antara arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dikerangkakan sebagai berikut : Tabel 5.1. Arah Kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD Visi Misi Sasaran Pokok Indikator Periode 3 (Tahun 2015- 2019) Periode 4 (Tahun 2020- 2025) Arah Kebijakan Pembangunan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) “SURAKART A KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA ” Misi 1 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance) dan berbudaya.”

1.Meningkatnya kesiapan perangkat pendukung tata kelola pemerinahan yang baik (good governance) dan berbudaya.
2.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya Indeks reformasi birokrasi 67 85 Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) (%) 80 85 Misi 2 “Mewujudkan sumberdaya manusia yang
1.Meningkatnya kesiapan sistem pelayanan publik pendukung terwujudnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,24 85,48 Indeks Pembangunan 87,12 96,13 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun III “Penataan sistem tata kelola pemerintahan, manajemen pembangunan masyarakat dan tata kota yang inklusif, kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan”. V-32 Visi Misi Sasaran Pokok Indikator Periode 3 (Tahun 2015- 2019) Periode 4 (Tahun 2020- 2025) Arah Kebijakan Pembangunan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif” sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif

2.Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif Gender (IPG) Misi 3 “Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, harmoni, dan Perlindungan Masyarakat”
1.Meningkatnya kesiapan sistem dan lingkungan sosial masyarakat mendukung ketenteraman dan harmoni kota
2.Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%) 94,67 98,50 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun IV “Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju Smart City untuk pembangunan berkelanjutan”. V-33 Visi Misi Sasaran Pokok Indikator Periode 3 (Tahun 2015- 2019) Periode 4 (Tahun 2020- 2025) Arah Kebijakan Pembangunan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) dan nyaman Misi 4 “Mewujudkan Perekonomia n Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan , dan kompetitif ”

1.Meningkatnya kesiapan lingkungan sosial ekonomi kota menuju perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan dan kompetitif
2.Terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas, inklusif yang berkeadilan, berbudaya, berkelanjutan dan kompetitif Pertumbuhan ekonomi (%) 5,70 – 6,10 6,80 – 7,20 Gini Rasio 0,3309 – 0,3568 0,3118 – 0,3376 PDRB per kapita (Rp) 62.343.940,40 – 63.055.437,98 87.925.675,17 – 90.958.411,71 Laju Inflasi (%) 2,49 + 1 1,99 ± 1 Misi 5 1. Meningkatnya Indeks 77,25 78,05 V-34 Visi Misi Sasaran Pokok Indikator Periode 3 (Tahun 2015- 2019) Periode 4 (Tahun 2020- 2025) Arah Kebijakan Pembangunan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) “Mewujudkan Perlindungan sosial yang berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan ” kemampuan masyarakat hidup berkualitas dan terlindungi dari resiko kerentanan

2.Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari resiko kerentanan sosial Pemberdayaan gender (IDG) Angka Kemiskinan (%) 7,55 – 8,55 4,36 – 5,36 Rasio PMKS yang tertangani 7,48 15,39 Laju pertumbuhan penduduk (%) 0,7 0,5 Misi 6 “Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, tangguh, dan berbudaya, dikelola secara cerdas, terintegrasi,
1.Meningkatnya perilaku ramah lingkungan dari semua pemangku kepentingan kota di semua aspek kehidupan
2.Terwujudnya Lingkungan Hidup yang yang sehat, tangguh, berbudaya, Rasio kawasan kumuh 1,66 0 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 41,37 58 V-35 Visi Misi Sasaran Pokok Indikator Periode 3 (Tahun 2015- 2019) Periode 4 (Tahun 2020- 2025) Arah Kebijakan Pembangunan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) dan berkelanjutan ” dan cerdas. Misi 7 “Mewujudkan Sarana Prasarana Perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh”

1.Terwujudnya sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas,integratif dan tangguh
2.Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan tangguh Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik 83,94 88,94 Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi 4,25 7,00 Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD perlu memperhatikan KLHS dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut deskripsi integrasi KLHS dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam arah kebijakan RPJPD Kota Surakarta tahap III dan IV dalam Tabel 5.2. berikut. V-36 Tabel 5.1. Integrasi KLHS dan TPB dalam Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Surakarta Tahap III (20015-2019) dan Tahap IV (2020-2025) Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok Penataan sistem tata kelola pemerintahan, manajemen pembangunan masyarakat, dan tata kota yang inklusif, kolaboratif, cerdas dan berkelanjutan Aktualisasi nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem menuju Smart City untuk pembangunan berkelanjutan Misi 1 Penataan perangkat regulasi, sistem manajemen, dan perangkat keras pendukung pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya Meningkatnya kesiapan perangkat pendukung tata kelola pemerinahan yang baik (good governance) dan berbudaya Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang yang baik (good governance) dan berbudaya Kata kunci “pemerintahan yang baik (good governance) dan berbudaya” berdampak pencapaian:
1.SDGs tujuan 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan
2.SDGs tujuan 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kerjasama banyak pihak (multi- stakeholders)
3.SDGs tujuan 17.17 Mendorong dan mempromosikan kerjasama publik, publik-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, Misi 2 Meningkatnya kesiapan sistem pelayanan publik pendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, Meningkatnya kesiapan sistem pelayanan publik pendukung terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, Mengimplementasi kan sistem Smart City terintegratif untuk pengembangan pelayanan publik dan daya saing SDM yang berbudaya. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif Kata kunci pada misi 2 yaitu “berkualitas, terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif” akan dihasilkan melalui proses pendidikan yang mendukung pencapaian SDGS:
1.Target 1.4. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama V-37 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif terampil, terbuka, berbudaya dan kompetitif terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.
2.Tujuan 4.1 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif
3.Tujuan 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas
4.Tujuan 4.4 Pada tahun 2030, Peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
5.Tujuan 4.7 Pada tahun 2030, memastikan semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain pendidikan untuk V-38 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan menghargai keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan
6.Tujuan 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua
7.Tujuan 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020 Misi 3 Penataan regulasi sistem manajemen, dan kesiapan sumberdaya untuk menghasilkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, harmoni, dan Perlindungan Meningkatnya kesiapan sistem dan lingkungan sosial masyarakat mendukung ketenteraman dan harmoni kota Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk menghasilkan Ketentraman, Ketertiban, Gotong royong, harmoni, dan Perlindungan Terwujudnya masyarakat yang harmoni, berbudaya dan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman Kata Kunci “harmoni, dan perlindungan” dalam misi 3 mendukung pencapaian SDgs: Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat Yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan V-39 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok Masyarakat Masyarakat Misi 4 Penataan regulasi, Penataan sistem manajemen, serta sarana prasarana pendukung untuk Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif Meningkatnya kesiapan lingkungan sosial ekonomi kota menuju perekonomian daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif Meningkatnya Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk mendukung perekonomian daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif Terwujudnya pertumbuhan perekonomian daerah yang Berkualitas, Inklusif yang berkeadilan, Berbudaya, Berkelanjutan, dan kompetitif Kata Kunci “berkualitas, inklusif, yang berkeadilan,berbudaya, berkelanjutan, dan kompetitif” dalam Misi 4 mendukung pencapaian SDGs:
1.Tujuan 8: Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua
2.Tujuan 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata- rata nasional
3.Tujuan 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan, dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah
4.Tujuan 12.a Mendukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan
5.Tujuan12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan V-40 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok berkelanjutan dalam pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal Misi 5 Penataan regulasi, Penataan sistem manajemen, dan kesiapan sumberdaya untuk menghasilkan sistem Perlindungan Sosial yang Berkeadilan, Inklusif, Berbudaya dan Berkelanjutan Meningkatnya kemampuan masyarakat hidup berkualitas dan terlindungi dari resiko kerentanan Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk kolaborasi pengembangan sistem perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat dari resiko kerentanan. Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan terlindungi dari resiko kerentanan sosial Kata kunci “berkeadilan, inklusif, berbudaya dan berkelanjutan” dalam misi 5 mendukung tercapainyaSDGs:
1.Tujuan 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
2.Tujuan 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar
3.Tujuan 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan Misi 6 Penataan perangkat regulasi, sistem Meningkatnya perilaku ramah Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam Terwujudnya Lingkungan Hidup Kata kunci “sehat, tangguh, berbudaya, cerdas, terintegrasi, berkelanjutan” dalam misi 6 mendukung V-41 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok manajemen, dan sarana prasarana pendukung pembangunan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan lingkungan dari semua pemangku kepentingan kota di semua aspek kehidupan integrasi sistem Smart City untuk pengelolaan lingkungan Perkotaan yang Sehat, Tangguh dan Berbudaya, Dikelola Secara Cerdas, Terintegrasi, dan Berkelanjutan yang yang sehat, tangguh, berbudaya, dan cerdas. tercapainya SDGs:
1.Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
2.Tujuan 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota
3.Tujuan 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
4.Tujuan 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini
5.Tujuan 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota V-42 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok Misi 7 Penataan perangkat regulasi, sistem manajemen, dan perangkat keras pendukung pengembangan sarana prasarana kota yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh Terwujudnya sarana prasarana perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh Aktualisasi nilai-nilai budaya Jawa dalam integrasi sistem Smart City untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh Terwujudnya tata ruang kota yang akuntabel dengan sarana prasarana perkotaan yang Berbudaya, inklusif, cerdas, integratif dan Tangguh Kata kunci “berbudaya, inlusif, cerdas, integratif, tangguh” dalam misi7 mendukung tercapainya SDGs:
1.Tujuan 7.B Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai dengan kebutuhan dukungan program masing- masing
2.Tujuan 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
3.Tujuan 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh
4.Tujuan 11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang V-43 Misi Tahap III (2015-2019) Tahap IV (2020-2025) KLHS dan TPB yang diintegrasikan Arah Kebijakan Sasaran Pokok Arah Kebijakan Sasaran Pokok berkelanjutan dan terintegrasi
5.Tujuan 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia VI-1 Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta dalam mewujudkan visi Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat, (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Surakarta. WALIKOTA SURAKARTA, ttd FX. HADI RUDYATMO