DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2020, termasuk pendanaan dalam keadaan darurat, belanja untuk keperluan mendesak, , mekanisme dan perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokurnen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Nomor 910/3225 dan Nomor 910/7139 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Nomor 910/3226 dan Nomor 910/7140 yang telah disepakati WALIKOTA SURAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020 WALIKOTASURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH Menimbang Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1950 tentang Besar DalamPembentukan Daerah-daerah Kota
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun bersarna antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 Oktober 2019;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.
1. b.Belanja Rp. 2.109.290.676.959,00 Defisit Rp. (89.429.528.000,00)
2. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp. 100.000.000.000,oo
  2. 2.Pengeluaran Rp. 10.570.472.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 89.429.528.000,00

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 2.019.861.148.959,00 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. ANGGARANTENTANGDAE RAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALI KOTA SURAKARTA
1. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 0,00Rp.Daerah lainnya
d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 56.587.388.000,00Rp.Otonomi Khusus
c.Dana Penyesuaian dan Rp. 159.394.436.068,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 44.928.492.218,00Rp.

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah c. 880.832.566.000,00 221.898.509.000,00 Dana Alokasi Umum Rp. Dana Alokasi Khusus Rp. b. 45.845.888.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp. 370.000.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 78.025.943.210,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 14.262.172.969,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 148.085.753.494,00 Rp. 260.910.316.286,00 Rp. 610.373.869.673,00 Rp. 1.148.576.963.000,00
5. a.Pendapatan Asli Daerah
6. b.Dana Perimbangan
7. c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 100.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Rp. 10.570.472.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: Rp. 733.536.750.750,00 Rp. 425.289.973.000,00 Jasa
1. c.Belanja Modal
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 30.813.266.000,00
2. b.Belanja Barang dan 999.500.000,00 2.000.000.000,00f. 25.461. 762.000,00Rp.Sosial
3. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp. Belanja Tidak Terduga Rp.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 823.070.525.209,00
2. b.Belanja Bunga Rp. 28.000.000,00
3. c.Belanja Hibah Rp. 68.090.900.000,00
4. d.Belanja Bantuan Rp. 919.650.687.209,00 Rp. l.189.639.989.750,00 Langsung
5. b.Belanja Langsung

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ a tau kejadian luar biasa; dan/atauDaerahBelanjadanPendapatan

Pasal 5

(1)Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran
(3)Pengeluaran se bagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 10.126.000.000,00
2. b.Pembayaran pokok utang Rp. 444.472.000,00
3. c.Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00
4. d.Pengembalian dari Pihak Ketiga Rp. 0,00
5. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 100.000.000.000,oo
6. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
7. c.Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir Rp. 0,00
8. d.Penerimaan dari Pihak Ketiga Rp. 0,00
9. e.Penerimaan / Penarikan Deposito Rp. 0,00
10. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
11. b.belanja claerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
12. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Surakarta dan ticlak dapat cliprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
13. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta clan/ a tau masyarakat; dan/ atau
14. e.program clan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah clitetapkan beserta dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan clan/ a tau memanfaatkan uang kas yang tersedia. dapatc. kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup:
1. b.pelaksanaan operasi pencanan dan pertolongan; dan/atau
(5)Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme:
1. a.untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; clan/ atau
2. b.untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(6)Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak se bagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(7)Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(8)Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Keuangan Negara.
1. h.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
  1. 1.LampiranVII Daftar Piutang Daerah J. Lampiran VIIIDaftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah PengelolaanKerangkaDalam

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
c.Lampiran Ila Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
d.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Organisasi.
e.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
f.Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
g.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Pasal 8

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

n.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
o.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
k.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
1. 1.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan dan Pengurangan Aset Lainnya.
m.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINS! JAWA TENGAH (11·2,~2019) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR AHYANI Diundangkan di Surakarta pada tanggal 01) tsemper ~t9 SEKRETARIS DAERAH KOruRAKARTA, FX.HADIRUDYATM /&-,/' Ditetapkan di Surakarta pada tangga1 '° Vesember :;.o,9 Peraturan Daerah 1n1 dengan dalam Lembaran Daerah Kota pengundangan penempatannya Surakarta. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengamanatkan bahwa Program/Kegiatan disusun berpedoman pada RKPD. Terna RKPD Kota Surakarta Tahun 2020 adalah "Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan", Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTASURAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2020 TAMBAHAN LEMBARANDAERAHKOTASURAKARTANOMOR tO;l

Pasal 8

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019