DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang pendirian, permodalan, tata cara penyertaan modal daerah, organ dan kepegawaian, tata kelola perusahaan yang baik, tata cara evaluasi, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaa, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, penugasan khusus pemerintah daerah, pinjaman, tarif, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, kepailitan, tunjangan hari tua dan pensiun, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan ganti rugi dan pengadaan barang dan jasa Perumd Air Minum Kota Surakarta.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta bertujuan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
33..Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta.
9.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Kota Surakarta.
10.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
11.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta yang mempunyai nilai ekonomis.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Kota Surakarta menggunakan nama dan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
(2)Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Nama dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus dengan persetujuan dari KPM.

Pasal 7

(1)Perumda Air Minum Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 8

(1)Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Air Minum Kota Surakarta meliputi kegiatan:
1. a.pelayanan air minum;
2. b.pengelolaan limbah;
3. c.pengiriman air tangki;
4. d.hidrant umum;
5. e.kolam renang;
6. f.laboratorium;
7. g.tera meter;
8. h.air minum dalam kemasan;
9. i.jasa sedot tinja dan layanan lumpur tinja terjadwal; dan
10. j.pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
(2)Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat mengembangkan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan KPM dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perumda Air Minum Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

PERMODALAN

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(2)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDIRIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PERMODALAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDIRIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PERMODALAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017