DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendirian, Maksud dan Tujuan, Permodalan,Tata cara Penyertaan Modal, Logo, Kedudukan, Azas dan Lingkup Usaha, Organ dan Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Tata Cara Evaluasi, SPI, Rencana Kerja dan Laporan, Laba Perusahaan,Kerjasama, Penugasan Khusus Pemerintah Daerah, Pinjaman, Komite Audit dan Komite Lainnya, Tarif, Restrukturisasi, Pembubaran dan Perubahan Bentuk hukum, Kepailitan, Dana Pensiun, Asosiasi, Pembinaan, Penilaian Tingkat Kesehatan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan serta ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna perkembangan optimalisasi perkembangan perekonomian memberikan manfaat bagi perekonomian daerah penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa pelayanan jasa dalam penyediaan air minum dan pengelolaan limbah yang berkualitas dan bermutu, serta mampu bersaing di era global, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait perubahan nama, bentuk badan hukum, modal dasar dan ruang lingkup usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Surakarta selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
8.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
9.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
10.Gaji adalah gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.
11.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pefigurangan yang wajar dalam perusahaan.
12.Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang sah. 4
13.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
16.Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
17.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
18.Limbah adalah semua jenis buangan yang mengandung kotoran baik yang berbentuk cair maupun padat dari rumah tangga.
19.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
20.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama. 2 1. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
22.Penyertaan Modal adalah bentuk Invetasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 5
23.Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24.Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah yang selanjutnya disingkat DPLK.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik 6 dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi

BAB IV

PERMODALAN '

Pasal 5

(1)Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(2)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Modal yang disetor pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp.104.872.595.241,00 (seratus empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 7

(1)Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan pada analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko.
(2)Analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa uang dan/atau barang milik daerah.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022