Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2016 beserta uraiannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 910/3839, Nomor 910/6439 pada tanggal 15 Oktober 2015; 2 PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN 2016. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTASURAKARTA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
4 Rp. l.075.814.220.000,00 Rp. 719.305.999.000,00 Langsung
0,00Rp. Rp. 255.222.009.000,00Otonomi Khusus
12 Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyrakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Terna RKPD Kota Surakarta Tahun 2016 adalah "Mendorong Daya Saing Kata untuk Mengembangkan Kesejahteraan Masyaralcat yang Berkeadilan dan Tanpa Diskriminasi". Atas dasar tema RKPD Kota Surakarta Tahun 2016 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan I. UMUM ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2016 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR t~ TAHUN 2015 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTA SURAKARTANOMOR 47 II. PASALDEMI PASAL
Cukup Jelas
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.