Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2015
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD Kota Surakarta TA 2015 beserta uraiannya.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan APBD Kota Surakarta TA 2015 beserta uraiannya.
Menimbang WALIKOTASURAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2015 TENTANG PROVINS! JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA NOMOR 7 TAHUN2015 WALIKOTA SURAKARTA 2
Mengingat
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015. 1.596.393. 728.000,00 3 Rp. Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 1.524.631. 790.000,00 71.761.938.000,00 Rp. Rp. Semula Bertambah 1. 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN 2015. Menetapkan WALIKOTASURAKARTA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTASURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
4 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 185.287.176.270,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 6.721.944.000,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.
a) Semula Rp. 6. 721. 944.000,00 b) Bertambah / Berkurang Rp 0,00 192.009.120.270,00 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 64.413.981.000,00 127.595.139.270,00 Rp. Rp.
a) Semula b) Bertambah (185.287.176.270,00)Defisit Setelah Perubahan Rp. Rp. l.781.680.904.270,00 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. l.582.323.827.000,00 Rp. 199.357.077.270,00
462.480.298.000,00Setelah Perubahan Rp. Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp
Rp
45.344.591,00Rp.2. Berkurang 7.629.533.000,00Rp.
56.512.678.000,00 94.947.000,00 Rp. Rp.
22.229.269.000,00Rp.2. Bertambah
0,00 1.500.000.000,00 Rp. Rp.
Jumlah Dana Alokasi Umum 0,00Rp. 713.300.856.000,00Rp.1. Semula
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.043.821.866.270,00
Rp.
0,00 35.545.489.000,00 Rp. Rp.
Rp.
10 47.313.620.000,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 68.999.811.000,00 21.686.191.000,00 Rp. Rp.
4.854.889.000,00 3.204.889.000,00 Belanja Tidak Terduga
f. 770.516.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan Rp. 770.516.000,00 0,00 Rp. Rp
Rp.
Rp. Rp.
12
59.913.981.000,00 127.595.139.270,00 Rp. Rp
Jumlah Pengembalian dari Pihak Ketiga 0,00Rp. 4.000.000.000,00Rp.1. Semula
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00Rp. 1.833.000.000,00Rp.1. Semula
15
perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. melaksanakan program dan kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan Surakarta dimaksud
16 J enis Penerimaan JenisMenurutSumber Dana Pendapatan dan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
Dae rahBelanjadanPendapatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
17 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA,PROVINS! JAWA TENGAH ( 7 /2015) LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTATAHON 2015 NOMOR ) BUDI YULISTIANTO Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLMN KEUANGAN DAN ASET ~ BUDISUHARTO Diundangkan di Surakarta pada tanggal :J. \ A9u.dus .ao 15 OTA SURAKARTA, 18 Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ~, A-~us-lvs ~Ot6 penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. dengan101DaerahPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 berpedoman pada hasil evaluasi semester pertama RKPD Tahun 2015yang telah dirumuskan dalam Perubahan Arab Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBDTahun Anggaran 2015. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyrakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 19 I. UMUM PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2015 TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN2015 ATAS PENJELASAN TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTASURAKARTANOMOR 4:l II. PASALDEMI PASAL
Cukup Jelas Pasa12 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas 20 Perubahan Kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada semester I Tahun 2015. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 187.509.120.270,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaannya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
Membuka PDF…