DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat

(1)Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen- dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
1. b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD Nomor 910/2889 dan Nomor 910/7139 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Nomor 910/2890 dan Nomor 910 / 7140 yang telah disepakati bersama antara DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 0 TAHUN2018 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2019 WALIKOTASURAKARTA PROVINS! JAWA TENGAH Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Mengingat Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 Oktober 2018;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 73.111.056.000,00Rp.Pembiayaan Netto (73.111.056.000,00)Rp.Defisit

c.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan
b.Pengeluaran Rp. 2.001.997.784.000,00b. Belanja 90.000.000.000,00 16.888.944.000,00 Rp. Rp.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.928.886.728.000,00 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. ANGGARANTENTANGDAE RAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTA SURAKARTA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA Dengan Persetujuan Bersama Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
1. 6.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 ten tang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 52.324.800.000,00Rp.

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah c. 47.119.379.000,00 866.227 .252. 900,00 220.794.012.000,00 Bagi Hasil Bukan PajakRp. Dana Alokasi Umum Rp. Dana Alokasi Khusus Rp. b.
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak /
2. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 114.880.728.250,00
  1. 12.500. 000. 000, 00Rp.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah Rp. 343.000.000. 750,00
2. b.Retribusi Daerah Rp. 74.400.733.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 249.964.623.000,00Daerah yang sah
4. b.Dana Perimbangan Rp. 1.134.140.643.000,00
5. c.Lain-lain pendapatan Rp. 544.781.462.000,00Dae rah

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp. 852.838.801.000,00
2. b.Belanja Langsung Rp. l.149.158.983.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai Rp. 770. 783.418.000,00
2. b.Belanja Bunga Rp. 142.429.000,00
3. c.Belanja Hibah Rp. 53.901.500.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial Rp. 25.151.552.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Ka bu paten/ Kota/ Pemerin tahan Desa dan Partai Politik Rp. 859.902.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 150.876.525.000,00
2. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 46. 763.298.000,00
3. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 16.000.000.000,00
2. b.Pembayaran pokok utang Rp. 888.944.000,00
3. c.Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00 0,00Rp.Deposito
4. e.Penerimaan / Penarikan 0,00Rp.
5. d.Penerimaan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00Rp. 90.000.000.000,00Rp.sebelumnya
6. b.Penerimaan Pinjaman Dae rah
7. c.Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir Rp.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPAtahun anggaran

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Rp. 90.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Rp. 16.888.944.000,00
3. a.Belanja Pegawai Rp. 41. 041. 409. 000, 00
4. b.Belanja Barang dan Jasa Rp. 601.718.174.000,00
5. c.Belanja Modal Rp. 506.399.400.000,00
(3)Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/ a tau
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 5

(1)Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ a tau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 0,00Rp.
1. d.Pengembalian dari Pihak Ketiga
(6)Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
(5)Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme:
1. a.untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
2. b.untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD.
(4)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.
1. c.program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya. Organisasi,Pemerintahan Daerah, Program dan Organisasi.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
c.Lampiran Ila Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan.
d.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan

(8)Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(7)Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

e.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja clan Pembiayaan.
f.Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan clan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja clan Jenis Pengeluaran.
g.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan clan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah clan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
h.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan clan Per Jabatan.
i.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah. J. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
k.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan clan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
1. 1.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan clan clan Pengurangan Aset Lainnya.
m.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan clan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
n.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
o.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah clan Obligasi Daerah. NOREG PERATURANDAERAHKOTASURAKARTA,PROVINS!JAWA TENGAH: ( 9 /2018) LEMBARANDAERAHKOTASURAKARTATAHUN2018 NOMOR ~ UNTARA Diundangkan di Surakarta pada tanggal 5 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS WALIKOTASURAKARTA, Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 5 Desember 2018 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Pasal 8

Peraturan Daerah rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Terna RKPDKota Surakarta Tahun 2019 adalah "Pengembangan Daya Saing Kota didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Kearifan Budaya". Atas dasar tema RKPDKota Surakarta Tahun 2019 serta memperhatikan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tema RKPD tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS)Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019 serta memperhatikan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTASURAKARTA NOMOR 0 TAHUN2018 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2019 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTA SURAKARTANOMOR 87 II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015