DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2015

Nomor: 01
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pewnataan Pedagang Kaki Lima; 4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 5. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Sanksi Administrasi; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
b.bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya;
c.bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

1.Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 5 1 8 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 1 2 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 1 1 2 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
7.Peraturan Presiden Nomor 1 2 5 Tahun 2 0 1 2 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 1 Tahun 2 0 1 2 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 ten tang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 1 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2 0 1 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 2 - 2 0 3 2 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 2 Nomor 6); 11 . Peraturan Daerah Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 4 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 4 Nomor 1 3 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
5.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik pemerintah daerah dan/ atau swasta.
10.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. 1 1. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
12.Relokasi adalah pemindahan dan/ atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh pemerintah daerah dan/ atau swasta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Penataan PKL;
b.Pemberdayaan PKL

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

( 1 ) Walikota melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2)Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.pendataan PKL;
2. b.pendaftaran PKL;
3. c.penetapan lokasi PKL;
4. d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
5. e.peremajaan lokasi PKL.
(3)Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.fasilitasi akses permodalan;
2. b.penguatan kelembagaan;
3. c.pembinaan dan bimbingan teknis;
4. d.fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
5. e.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB III

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 5

( 1 ) Walikota melalui Dinas melakukan pendataan PKL.

(2)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan tahapan se bagai beriku t:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/ pemutakhiran data.
(3)Pendataan PKL didasarkan pada:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL; C . jenis tempat usaha;
3. d.bidang usaha; dan
4. e.modal usaha.
(4)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

( 1 ) Walikota melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL.

(2)Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan bersama dengan aparat kelurahan.
(3)Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk pengendalian jumlah PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 7

( 1 ) Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

(2)TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
(3)PKL yang tidak memiliki TDU PKL dilarang berjualan.

Pasal 8

( 1 ) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:

a.PKL lama; dan
b.PKL baru.

(2)PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/ atau
2. b.PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ditetapkan sebagai lokasi sementara;
3. c.PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan relokasi.
(3)PKL baru merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
(4)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengajukan permohonan pendaftaran usaha melalui Dinas.

Pasal 9

( 1 ) Pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:

a.permohonan TDU PKL;
b.penerbitan TDU PKL;
c.perpanjangan TDU PKL; dan
d.pencabutan TDU PKL.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

( 1 ) Walikota menetapkan lokasi tempat kegiatan usaha PKL sesuai peruntukannya.

(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan lokasi binaan yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan-jumlah PKL. Pasal 1 1 ( 1) Lokasi PKL se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 terdiri a t a s :
1. a.Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(3)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…