Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.
5.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
6.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik pemerintah daerah dan/ atau swasta.
10.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
1 1. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
12.Relokasi adalah pemindahan dan/ atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh pemerintah daerah dan/ atau swasta.
BAB II RUANG LINGKUP