Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga. Lembaga ini sangat signifikan dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Tangerang meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, di mana mereka menyusun peraturan daerah seperti APBD, menyediakan layanan dasar, serta mengalokasikan anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan kebutuhan pemerintahan lainnya.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mengakselerasi pembangunan daerah, memastikan fasilitas, sarana prasarana, dan program pembangunan memenuhi kebutuhan hidup warganya.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Tangerang mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar dan non-dasar, serta program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD. Berbagai inisiatif pembangunan ini mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, serta kebutuhan pemerintahan lainnya.
Program strategis Pemerintah Kota Tangerang untuk tahun 2026 berfokus pada peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi yang berkeadilan, pembangunan infrastruktur modern dan inklusif, serta penguatan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Semua intervensi ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun partisipasi pembangunan.
Meskipun fokus utamanya adalah pembangunan daerah, Pemerintah Kota Tangerang berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Peningkatan daya saing SDM dan ekonomi yang berkeadilan di tingkat lokal secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas juga merupakan bagian dari upaya nasional dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk berbagai layanan publik, seperti perizinan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Mereka juga harus berurusan dengan pemerintah kota terkait partisipasi pembangunan, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Pemerintah Kota Tangerang, melalui penetapan APBD 2026, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk berbagai sektor, serta fokus pada peningkatan SDM, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan, diharapkan Kota Tangerang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan daerah ini membahas tentang; Bab I Ketentuan umum Bab II wewenang dan tanggung jawab Bab III Hak dan kewajiban Bab IV Penyelenggaraan sistem drainase perkantoran Bab V Pembiayaan Bab VI Peran Masyarakat dan swasta Bab VII Perizinan Bab VIII Larangan Bab IX Sanksi Administratif Bab X pembinan dan pengawasan Bab XI Ketentuan penyidikan Bab XII Ketentuan PIdana Bab XIII Ketentuan peralihan Bab XIV Ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2023
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Bab II SLRT Bab II Pelayanan SLRT Bab IV Koordinasi dan Kemitraan Bab V Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Bab VII Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2019
1. Ketentuan Umum; 2. Upaya Kesehatan; 3. Pemberdayaan Masyarakat; 4. Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Makanan; 5. Sumber Daya Manusia Kesehatan; 6. Pendanaan Kesehatan; 7. Manajemen Kesehatan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Lain - Lain; 10. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 03 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan atas retribusi jasa usaha, khususnya terkait dengan Pemungutan Retribusi retribusi tempat parkir khusus dengan sistem parkir berlangganan bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 1 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1, pasal 53, pasal 80, pasal 82, pasal 84,84(A), pasal 85, pasal 86, 86 (A), 86(B), pasal 91, pasal 92, pasal 93.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Pemajuan Kebudayaan Daerah, terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN BAB III PEMAJUAN BAB IV TUGAS DAN WEWENANG BAB V PELINDUNGAN BAB VI PENGEMBANGAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN BAB X PENGHARGAAN BAB XI PEMBIAYAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penyandang Disabilitas; 4. Bantuan Sosial; 5. Perempuan Dan Anak Dengan Disabilitas; 6. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Kecamatan Dan Kelurahan; 9. Komite Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 10. Penghargaan; 11. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; Bab III Kemitraan; Bab IV Kemudahan dan Insentif; Bab V Penyediaan Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro; Bab VI Penyelenggaraan Inkubasi; Bab VII Ketentuan Peralihan; dan Bab VIII Ketentuan Penutup;