DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Prinsip; 3. Ruang Lingkup Dan Tujuan; 4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 5. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi; 6. Hak Dan Kewajiban; 7. Larangan; 8. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum; 9. Penganggaran Dana Bantuan Hukum; 10. Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan Hukum Yang Berasal Dari Apbd; 11. Pengawasan; 12. Ketentuan Penyidiikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin telah diamanatkan dalam Pasal 19 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 5 1 8 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); tentang Republik Lembaran
7.Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2 0 1 3 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 98, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5 4 3 1 ) ;
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2 0 1 3 ten tang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2 0 1 3 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Tangerang.
6.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.
7.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8.Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum dan telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
10.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan. 1 1. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. 12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan ban tuan hukum.
13.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi:

a.Prinsip keadilan;
b.Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
c.Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.Prinsip keterbukaan;
e.Prinsip efisiensi;
f.Prinsip efektifitas, dan
g.Prinsip akuntabilitas.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini hanya mengatur mengenai Bantuan Hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi:

a.Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
c.Hak dan Kewajiban;
d.Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum;
e.Pembayaran Dana Bantuan Hukum;
f.Larangan;
g.Ketentuan Pidana.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia
c.menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

( 1 ) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi maslah hukum;

(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi maslah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari :
1. a.Litigasi; dan
2. b.Non litigasi.
(3)Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. ( 4) Pem berian Ban tuan H ukum se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 7

( 1 ) Setiap orang miskin yang berdomisili di Daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.

(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah.
(3)Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 8

Pelaksanaan Ban tuan H ukum se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di wilayah administrasi Kota Tangerang;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

( 1 ) Walikota dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di Daerah.

(2)Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Walikota dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi. B A B V PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 10

( 1 ) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dan dosen.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan hukum, paralegal dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(4)Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
  1. 1.drafting dokumen hukum.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…