DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Bentuk Penyertaan Modal; 4. Nilai Penyertaan Modal; 5. Pertanggungjawaban Dan Kewajiban; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2007);
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2009); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. dengan Nomor AIIU-02582.AH.01.02. Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut Bank Jabar Banten.
9.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
10.Kepala Cabang adalah Kepala Cabang Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Tangerang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukannya Penyertaan Modal Daerah adalah memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
2. b.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
3. c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Bentuk penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar Banten adalah berbentuk uang.

BAB IV

NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Nilai penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah disetor ke Bank Jabar Banten sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.29.875.848.682,95 (Dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian : - Tahun 1995 sebesar Rp. 360.000.000,00 - Tahun 1996 sebesar Rp. 420.000.000,00 - Tahun 1997 sebesar Rp. 400.000.000,00 - Tahun 1998 sebesar Rp. 380.625.340,00 - Tahun 1999 sebesar Rp. 82.868.529,00 - Tahun 2000 sebesar Rp. 989.899.038,95 - Tahun 2001 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 - Tahun 2002 sebesar Rp. 1.983.835.775,00 - Tahun 2003 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 - Tahun 2004 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2005 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 - Tahun 2007 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2008 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2009 sebesar Rp. 3.258.620.000,00 - Tahun 2010 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2011 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2012 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2013 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2014 sebesar Rp. NIHIL - Tahun 2015 sebesar Rp. NIHIL
(2)Nilai penambahanpenyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)Penyerahan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Cabang.
(4)Setelah ditandatanganinya Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Bank Jabar Banten menerbitkan sertifikasi penyertaan modal daerah.
(5)Sertifikasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direktur Utama untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

BAB V

PERTANGGUNG-JAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Bank Jabar Banten wajib menyampaikan laporan pertanggung- jawaban kepada Walikota berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan setiap tahun.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang Pada Tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (3,28/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. I. UMUM Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan, serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk upaya memenuhi ketentuan yang ada, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…