DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Asas Fungsi Dan Tujuan; 4.Prinsip Penyelenggaraan Keparawisataan; 5. Kewenangan Pemerintah Daerah; 6. Pembangunan Keparawisataan Dan Kawasan Strategis; 7. Usaha Pariwisata Dan Pendaftaran Usaha Pariwisata; 8. Ketentuan Khusus Jenis Usaha Panti Pijat Dan Karaoke Keluarga; 9. Hak, Kewajiban, Dan Larangan; 10. Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja; 11. Penanaman Modal; 12. Insentif Dan Disinsentif; 13. Penghargaan; 14. Pembinaan Dan Pengawasan; 15. Peran Serta Masyarakat; 16. Ketentuan Sanksi Administratif; 17. Ketentuan Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pelestarian lingkungan masyarakat untuk mendorong aktivitas perkonomian, kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan mendorong pembangunan sektor lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
9.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepariwisataan.
5.Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perizinan.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan PemerintahDaerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
17.Standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
18.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20.Sertifikat Usaha Jasa Wisata yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Penyelenggara Usaha Jasa Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
21.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU-BD adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang- Undangan.
22.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
23.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata didalam dan luar negeri.
24.Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
25.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUPar adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
26.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
28.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
29.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
30.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
31.Usaha Jasa Transportasi Wisata Adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
32.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
33.Usaha Jasa Makanan Dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe dan jasa boga.
34.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Diantaranya hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
35.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke keluarga, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
36.Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
37.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
38.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
39.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
40.Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
41.Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
42.Usaha Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan tradisional dan refleksi dengan tenaga pemijat yang terlatih.
43.Usaha Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
44.Usaha Atraksi Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
45.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
46.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
47.Adikarya wisata adalah Penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan kepada industri pariwisata yang memiliki kinerja bisnis unggulan, jasa-jasa terkait dan individu yang berprestasi dalarn memberikan kontribusi bagi pembangunan kepariwisataan di Daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Asas, fungsi dan tujuan;
b.Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan;
c.Kewenangan Pemerintah Daerah;
d.Pembangunan Kepariwisataan dan Kawasan Strategis;
e.Usaha Pariwisata dan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
f.Hak, Kewajiban dan Larangan;
g.Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja;
h.Pembinaan dan Pengawasan;
i.Peran serta masyarakat;
j.Ketentuan Sanksi Administratif;
k.Ketentuan Penyidikan;
l.Ketentuan Pidana.

BAB III

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi:
1. a.memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
2. b.memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumberdaya, proporsional, transparan dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai-nilai agama, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah.
(2)Kepariwisataan bertujuan :
1. a.melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugerah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan dan daya saing;
2. b.memupuk rasa cinta Tanah Air dan Kebangsaan terhadap Tanah Air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
3. c.mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunikasi secara berkelanjutan;
4. d.memberi arah dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
5. e.menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya serta teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
6. f.memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
7. g.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
8. h.mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya,dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat setempat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
2. b.menetapkan destinasi pariwisata;
3. c.menetapkan daya tarik wisata;
4. d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
6. f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
7. g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
9. i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
10. j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi pengembangan kepariwisataan kepada masyarakat.
(2)Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi kepariwisataan Daerah.

BAB VI

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 8

(1)Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan berwisata.
(2)Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan/atau kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

(1)Pembangunan kepariwisatan daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.
(2)Rencana induk kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(3)Rencana induk kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.Visi;
2. b.Misi;
3. c.Tujuan;
4. d.Sasaran; dan
5. e.arah pembangunan kepariwisataan daerah.
(4)Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(5)Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memperhatikan :
1. a.rencana induk kepariwisataan nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :
1. a.sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.potensi dasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat.
(2)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.kawasan wisata belanja;
2. b.kawasan wisata budaya;
3. c.kawasan wisata tirta;
4. d.kawasan wisata religi;
5. e.kawasan wisata alam;
6. f.kawasan wisata pertemuan, konferensi dan pameran;
7. g.kawasan wisata agro;
8. h.kawasan wisata kuliner.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…