DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2. Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah; 3. Sususnan Perangkat Daerah; 4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja; 5. Staf Ahli; 6. Unit Pelaksana Teknis; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 8. Pembiayaan; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG Dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.
9.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah meliputi :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Perangkat daerah diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
(2)Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan.
(3)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A;
3. c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat (sub Polisi Pamong Praja);
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ;
  7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, dan Perikanan;
  10. 10.Dinas Pertanahan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
  12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  15. 15.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  16. 16.Dinas Koperasi dan UKM, Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  18. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  19. 19.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan pilihan Bidang Pariwisata;
  20. 20.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
5. e.Badan terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6. f.Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :

1.Kecamatan Tangerang dengan Tipe A;
2.Kecamatan Karawaci dengan Tipe A;
3.Kecamatan Cibodas dengan Tipe A;
4.Kecamatan Jatiuwung dengan Tipe A;
5.Kecamatan Periuk dengan Tipe A;
6.Kecamatan Neglasari dengan Tipe A;
7.Kecamatan Benda dengan Tipe A;
8.Kecamatan Batuceper dengan Tipe A;
9.Kecamatan Cipondoh dengan Tipe A; 10.Kecamatan Pinang dengan Tipe A; 11.Kecamatan Ciledug dengan Tipe A;
12.Kecamatan Karang Tengah dengan Tipe A; dan 13.Kecamatan Larangan dengan Tipe A.

(2)Kelurahan adalah bagian dari Perangkat Kecamatan.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 6

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(3)Nomenklatur Jabatan Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 8

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat UPT Dinas di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit Organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
(3)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 10

(1)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis, Rumah Sakit Daerah dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…