DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.penataan , pembangunan menara telekomunikasi;5.penyelenggaraan menara telekomunikasi;6.penyelenggaraan pipa bersama untuk kabel serat Optik;7.perizinan pembangunan menara telekomunikasi bersama ;8.data center;9.penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi khusu;10.pengendalian dan pengawasan;11.ketentuan sanksi adminsistratif;12.ketentuan peralihan;13.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan telekomunikasi macrocell dan microcell yang merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya perlu diatur sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta estetika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia DRAFT AKHIR Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8.Macrocell adalah teknologi saat ini dengan sel pada jaringan telepon selular yang menyediakan coverage radio yang dilayani oleh daya base station seluler yang tinggi (tower/menara).
9.Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10.Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama penyelenggara telekomunikasi.
11.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13.Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
14.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15.Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
16.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena Base Transceiver Station (BTS) untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
17.Zona adalah batasan persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18.Zona Penempatan Lokasi Menara (Zona Cell Plan) adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
19.Jaringan telekomunikasi utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
20.Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
21.Data center adalah BTS yang disentralisasikan pada satu tempat yang melayani beberapa antena cellular yang disebar di beberapa lokasi dalam jangkauan BTS Hotel yang bersangkutan.
22.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23.Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
24.Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbadan hukum yang menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan keperluan penyiaran.
25.Microcell adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu BTS bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik maupun lainnya dari suatu data center. Bangunan menara yang berupa tiang tunggal (monopole) dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antena, Radio Remote Unit (RRU), Baterai dan Rectifier catu daya listrik.
26.Serat Optik adalah jaringan transmisi antara perangkat BTS yang berada di dalam BTS Room dengan menara microcell.
27.Pipa Kabel Serat Optik Bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewatkan beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
28.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB-MT adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Menara Telekomunikasi untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
31.Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
32.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, menata, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
2. b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Penataan, Pembangunan Menara Telekomunikasi
b.Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
c.Penyelenggaraan pipa bersama untuk kabel serat optik;
d.Perizinan pembangunan menara telekomunikasi bersama;
e.Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi khusus;
f.Pengendalian dan pengawasan;
g.Ketentuan sanksi administratif.

BAB IV

PENATAAN, PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1)Lokasi Pembangunan menara telekomunikasi macrocell wajib mengikuti:
1. a.rencana tata ruang wilayah daerah;
2. b.rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan/atau
3. c.rencana tata bangunan dan lingkungan.
(2)Pembangunan menara telekomunikasi Macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan kestabilan konstruksi menara macrocell dengan mempertimbangkan persyaratan dan struktur bangunan menara.
(3)Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
1. a.ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara macrocell ;
2. b.ketinggian menara macrocell disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur dengan KKOP;
3. c.struktur menara macrocell harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara.

Pasal 5

(1)Menara telekomunikasi macrocell wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya (power supply);
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
6. f.pagar pengaman.
(3)Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.nama pemilik menara;
2. b.nama penyedia jasa kontruksi;
3. c.penyewa/pengguna menara;
4. d.Nomor dan tanggal IMB;
5. e.tahun pembuatan menara;
6. f.lokasi dan koordinat geografis menara;
7. g.tinggi menara;
8. h.luas area site;
9. i.daya listrik terpasang;
10. j.data perangkat telekomunikasi yang ada;
11. k.beban maksimum menara;
12. l.nomor telepon pengaduan.

Pasal 6

(1)Walikota menetapkan zona penempatan lokasi (Zona Cell Plan) koordinat menara telekomunikasi macrocell.
(2)Penetapan zona penempatan lokasi (Zona Cell Plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan dan terintegrasi.

Pasal 7

(1)Walikota menetapkan penempatan titik koordinat lokasi menara telekomunikasi microcell.
(2)Penempatan lokasi menara microcell berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau area taman yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pembangunan menara microcell dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar menara microcell adalah 200 (dua ratus) meter.

BAB V

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

(1)Menara macrocell disediakan oleh Penyedia Menara.
(2)Penyedia Menara macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
1. a.Penyelenggara Telekomunikasi; atau
2. b.bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
(3)Penyedia Menara macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
(4)Penyedia menara macrocell harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota setiap tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Menara telekomunikasi macrocell digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama.
(2)Penyedia Menara macrocell wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama.

Pasal 10

(1)Apabila pemasangan antena BTS pada Menara Telekomunikasi macrocell dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung untuk penambahan antena, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat :
1. a.menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (roof top), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena BTS;
2. b.menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau
3. c.mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah dalam bentuk kamuflase untuk pemasangan antena BTS.
(2)Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus tetap berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…