DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Penyertaan Modal; 5. Pertanggung jawaban dan Kewajiban; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah yang sehat dan tangguh, diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

1.Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 5 1 8 )
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.TJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun • • 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4 8 1 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 2 6 1 ) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 14); 1 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 ) ) ; 1 2 . Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2 0 1 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 6 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 0 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 0 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 0 ) ; • • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.

2.Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Tangerang.
4.Perusahaan Daerah Pasar yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Pemerintah Kota Tangerang.
5.Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disingkat PT TNG adalah Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Kota Tangerang
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMP Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungan sebagai modal Daerah • •

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( l ) P M P Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya

(2)manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
4. d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah .

Pasal 3

PMP Daerah bertujuan untuk :

a.pengembangan usaha;
b.memperkuat struktur modal;
c.pemenuhan modal dasar; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyertaan Modal;
b.Pertanggungjawaban dan Kewajiban;

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

( 1 ) Modal Dasar PT TNG ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 1 0 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global. • •

(2)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan PMP Daerah ke PT TNG guna pemenuhan modal dasar yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun sebagai berikut:
1. a.Tahun 2 0 1 8 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun 2 0 1 9 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
(3)Dalam hal akan dilakukan pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka kepada direksi PT. TNG berkewajiban menyampaikan rencana kerja anggaran perusahaan kepada Walikota.
(4)PMP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

( 1 ) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal ke PD Pasar sampai dengan tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang.

(2)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan PMP Daerah ke PD Pasar berupa:
1. a.aset tanah Pasar Poris Cipondoh Indah milik Pemerintah Daerah seluas 2590 m. senilai Rp3.375.623.667,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. b.Mobil Pasar Keliling sebanyak 5 (lima) unit dengan total nilai sebesar Rpl.034.350.000,- (satu miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Wali kota dan berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit setiap tahun. B A B V

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 30 Januari 2 0 1 8 WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang • pada tanggal 30 Januari 2 0 1 8 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI • LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN: ( 1 , 6 / 2 0 1 8 ) • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH I. UMUM Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dipandang perlu melakukan usaha Penyertaan Modal pada Badan Usaha/kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disamping peningkatan pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif. Dengan demikian Badan Usaha /kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kata Tangerang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kata Bandung. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kata Tangerang pada Badan Usaha/kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kata Tangerang . II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004