DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan; 4. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaruh globalisasi di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran pada pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sub urusan keluarga sejahtera), dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
10.Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2014 Nomor 319 tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor, 5614)
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
7.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang dasar dalam mencapai keluarga sejahtera.
8.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
9.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
10.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik atau nonfisiknya.
11.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
12.Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unitdalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.
13.Advokasi adalah suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasive.
14.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan :

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif
i.legalitas;dan
j.non diskriminatif.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat,keluarga, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisikmaterial dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.mengharmonisasi dan mensinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

a.pedoman bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;dan
c.pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah untuk meyelenggarakan ketahanan keluarga yakni :

a.Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
b.Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga diarahkan untuk:
1. 1.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. 2.ketahanan fisik keluarga;
3. 3.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. 4.ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
5. 5.ketahanan Sosial Budaya.
c.Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun melalui :

a.evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga;dan
c.pelaksanaan kegiatan dari pembangunan ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Perencanaan Tahunan yang dilakukan dalam proses pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan :
1. a.Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :
  1. 1.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasiprofesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
  2. 2.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana danpelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat duniausaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  3. 3.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga Penyelenggaraanya dilaksanakan oleh:
1. a.pemerintah Daerah;
2. b.keluarga;
3. c.masyarakat; dan
4. d.dunia Usaha
(2)Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.wali Anak dan Pengampuan;
2. b.kelembagaan;
3. c.koordinasi;
4. d.kerjasama;dan
5. e.sistim Informasi.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PELAKSANAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014