DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Antisipasi Dini Bab III Sosialisasi Bab IV Pencegahan Bab V Penanganan Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Rehabilitasi Bab VIII Kerjasama Bab IX Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Bab X Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitas medis Bab XI Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Bab XII Pelaporan Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Bab XV Tim Terpadu Bab XVI Penghargaan Bab XVII Pendanaan Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap Narkotika, dan prekursor Narkotika di Kota Tangerang semakin meningkat dan mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanganan secara sistematis dan terstruktur;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 https://jdih.tangerangkota.go.id/ Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Trafftc in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di Kota Tangerang.
6.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
7.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
8.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
9.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
10.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
14.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
15.Antisipasi Dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, akan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 2

(1)Wali Kota melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. https://jdih.tangerangkota.go.id/
(2)Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.Antisipasi Dini;
2. b.sosialisasi;
3. c.pencegahan;
4. d.penanganan;
5. e.partisipasi masyarakat;
6. f.rehabilitasi;
7. g.kerjasama;
8. h.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. i.peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
10. j.penyediaan data dan informasi;
11. k.pelaporan;
12. l.pembinaan dan pengawasan;
13. m.rencana aksi daerah;
14. n.tim terpadu;
15. o.penghargaan; dan
16. p.pendanaan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Badan.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
(4)Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota dan Kepolisian.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pemberian pemahaman hidup sehat untuk anak usia dini, remaja dan dewasa;
2. b.pemberian informasi dan edukasi yang benar dan jelas tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 5

Pemberian pemahaman hidup sehat anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.mengajarkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak;
b.memberikan pengetahuan mengenai asupan makanan atau minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh; dan
c.memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuh yang dapat terganggu karena penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pemberian informasi dan edukasi yang benar dan jelas tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

a.memberikan informasi mengenai jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.memberikan informasi mengenai bahaya dari setiap jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.memberikan informasi berkaitan dampak terhadap organ tubuh apabila melakukan penyalahgunaan dengan mengkonsumsi Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d.memberikan informasi mengenai tentang dampak atau aspek hukum yang dilanggar terhadap seseorang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
e.memberikan informasi dampak terhadap gangguan fisik dan psikis yang timbul atau diderita sebagai akibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III

SOSIALISASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.workshop;
4. d.penyuluhan;
5. e.pelatihan masyarakat;
6. f.pemberdayaan masyarakat;
7. g.diseminasi, asistensi dan/atau bimbingan teknis;
8. h.kegiatan keagamaan;
9. i.perlombaan;
10. j.pagelaran, festival seni dan budaya;
11. k.karya tulis ilmiah; dan/atau https://jdih.tangerangkota.go.id/
12. l.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
(3)Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui :
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik; dan/atau
3. c.media lainnya.
(4)Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Badan dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 8

Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf c merupakan tugas dan kewenangan dari masing-masing di lingkungan:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.swasta;
3. c.masyarakat;
4. d.keluarga;
5. e.satuan pendidikan; dan
6. f.media massa/media online.

Pasal 9

(1)Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menjadi tanggung jawab pimpinan pada:
1. a.perangkat daerah;
2. b.kecamatan; dan
3. c.kelurahan.
(2)Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja kecamatan; dan
2. b.mengkordinasikan relawan atau penggiat anti Narkotika, ditingkat kelurahan.
(4)Pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat dilakukan dengan membentuk relawan atau penggiat anti Narkotika di lingkungan kerja kelurahan, di tingkat rukun warga dan di tingkat rukun tetangga. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan relawan atau penggiat dan tugasnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…