DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

di dalam peraturan ini membagasa tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha BAB III forum tanggung jawab soisal dan lingkungan badan usaha Bab V Pembinaan dan pengawasan Bab VI pendanaan Bab VII Pelaporan Bab VIII Penghargaan Bab IX pemantauan dan evaluasi Bab X peran serta masyarakat Bab XI Sanksi administratif Bab XII ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kota Tangerang, diperlukan peran serta Badan Usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, terhadap pembangunan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); https://jdih.tangerangkota.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: https://jdih.tangerangkota.go.id/

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL-BU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjtunya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengotimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
8.Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

BAB II

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 2

(1)Setiap Badan Usaha yang melakukan usahanya di Daerah wajib melaksanakan program TJSL-BU.
(2)Program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinergis, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi program di bidang:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.seni dan budaya;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur; dan/atau
h.lingkungan https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 4

(1)Sasaran TJSL-BU diperuntukan bagi masyarakat di Daerah.
(2)Kriteria sasaran TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Setiap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU harus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bahan penyusunan rencana TJSL-BU.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
2. b.Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL-BU; dan
3. c.perkembangan pelaksanaan TJSL-BU di Daerah.
(3)Data dan informasi sebagiaman dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh Badan Usaha dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Usaha menyusun rencana dan program TJSL-BU.
(2)Rencana dan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat oleh Badan Usaha disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
(3)Penyampaian rencana dan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
(4)Tata cara penyampaian rencana dan program TJSL-BU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Ruang lingkup TJSL-BU meliputi:
1. a.tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha; dan
2. b.tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha.
(2)Tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) https://jdih.tangerangkota.go.id/
(3)Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha sebagiaman dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
1. a.area sekitar Badan Usaha; dan
2. b.secara nasional

Pasal 9

Tangung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

a.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
b.melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 10

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:

a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar bdan usaha seusai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha
b.memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan atau rehabilitasi sosial di sekitar Badan Usaha;
c.membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
d.mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…