DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BAB IV PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL BAB IX SANKSI ADMINISTRASI BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa dengan adanya perubahan regulasi beserta turunan regulasinya yang berdampak pada pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
11.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12.Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); Dengan Persetujan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pedagang kaki lima.
6.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11.Relokasi adalah pemindahan dan/atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL-BU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat di Daerah.
14.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penataan PKL;
b.pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
c.mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan produk-produk yang berkualitas dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha; dan
e.mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

(1)Wali Kota melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1)dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendataan PKL;
2. b.pendaftaran PKL;
3. c.penetapan lokasi PKL;
4. d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
5. e.peremajaan lokasi PKL.
(4)Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan kemampuan berusaha;
2. b.pembinaan dan bimbingan teknis;
3. c.fasilitasi akses permodalan;
4. d.pemberian bantuan sarana dan prasarana dagang;
5. e.penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
6. f.fasilitasi peningkatan produksi;
7. g.pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
8. h.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

PKL berhak :

a.mendapatkan pelayanan pendaftaran perizinan berusaha;
b.melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
c.mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha;
d.mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
e.mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman permodalan dengan mitra bank dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 6

PKL mempunyai kewajiban:

a.mematuhi ketentuan perundang-undangan;
b.mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
c.memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d.menempatkan, menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
e.tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f.menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
g.menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ssuai TDU yang dimiliki PKL; dan
h.membayar pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.melakukan kegiatan usahanya di ruang umum diluar lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi PKL;
b.merombak, menambah, dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
c.menempati lokasi usaha PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d.berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtanganakan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
e.menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan kalender;
f.melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
g.menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal;
h.PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di ruang milik jalan ;
i.memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
j.mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal.

Pasal 8

Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB III

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 9

(1)Wali Kota melakukan pendataan PKL.
(2)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama aparat Kecamatan dan/atau kelurahan dengan tahapan:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.
(3)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha;
5. e.modal usaha; dan f.volume penjualan.
(4)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Wali Kota melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
(2)Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Bersama dengan lurah.
(3)Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…