DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perumda Tirta Benteng, Perumda Pasar Kota Tangerang, Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp5.037.852.134.762,00 (102,91% dari anggaran), realisasi Belanja Daerah sebesar Rp5.077.533.873.540,00 (94,31% dari anggaran), dengan realisasi Defisit sebesar Rp39.681.738.778,00 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp448.680.989.387,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10.Belanja adalah semua Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
11.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13.Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
16.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
17.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
18.Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
19.Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
20.Neraca adalah laporan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, Penerimaan, Pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
22.Tahun Anggaran 2024 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi APBD;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan meliputi:
1. a.BUMD terdiri dari:
  1. 1.Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng;
  2. 2.Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang; dan
  3. 3.Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global.
2. b.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pasal 4

(1)Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berisi mengenai informasi keuangan sebagai berikut:
1. a.realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.037.852.134.762,00 (lima triliun tiga puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) atau 102,91% (seratus dua koma sembilan satu perseratus) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.895.282.949.086,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah);
2. b.realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.077.533.873.540,00 (Lima triliun tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau 94,31% (sembilan puluh empat koma tiga satu perseratus) dari Anggaran Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.383.645.677.251,00 (lima triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
3. c.realisasi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.681.738.778,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 8,13% (delapan koma satu tiga perseratus) dari estimasi defisit dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah);
4. d.pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau 100% (seratus perseratus) dari anggaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah); dan
5. e.SiLPA sebesar Rp448.680.989.387,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
(2)Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didapat dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikurangi realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didapat dari realisasi Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan realisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d.

Pasal 5

(1)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berisi mengenai informasi sebagai berikut:
1. a.saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah);
2. b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp488.362.728.165,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah);
3. c.SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sebesar Rp448.680.989.387,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. d.saldo anggaran lebih sebelum penyesuaian sebesar Rp448.680.989.387,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
5. e.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar nihil; dan
6. f.saldo anggaran lebih akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp448.680.989.387,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(2)Saldo anggaran lebih sebelum penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapat dari penjumlahan selisih saldo anggaran lebih awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3)Saldo anggaran lebih akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didapat dari penjumlahan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berisi mengenai informasi keuangan terdiri atas:

a.jumlah aset sebesar Rp25.293.739.205.093,00 (dua puluh lima triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima ribu sembilan puluh tiga rupiah);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp29.578.895.483,74 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga koma tujuh empat rupiah); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp25.264.160.309.609,30 (dua puluh lima triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus sembilan koma tiga nol rupiah).

Pasal 7

(1)Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berisi mengenai informasi keuangan terdiri atas:
1. a.pendapatan operasional sebesar Rp5.126.906.449.714,77 (lima triliun seratus dua puluh enam miliar sembilan ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas koma tujuh tujuh rupiah);
2. b.beban operasional sebesar Rp4.780.567.250.917,31 (empat triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah tiga satu rupiah);
3. c.surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp346.339.198.797,46 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma empat enam rupiah);
4. d.surplus non operasional sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. e.defisit non operasional sebesar Rp5.172.107.344,31 (lima miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat koma tiga satu rupiah);
6. f.defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp4.926.857.344,31 (empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga rattus empat puluh empat koma tiga satu rupiah);
7. g.defisit dari pos luar biasa sebesar Rp3.280.717.138,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
8. h.surplus laporan operasional sebesar Rp338.131.624.315,15 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat rubu tiga ratus lima belas koma satu lima rupiah).
(2)Surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didapat dari penjumlahan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didapat dari penjumlahan surplus non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan defisit non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(4)Defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluruhnya berasal dari beban luar biasa.
(5)Surplus laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didapat dari penjumlahan Surplus dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

Pasal 8

(1)Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berisi mengenai informasi keuangan terdiri atas:
1. a.jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp881.818.722.495,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
2. b.jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp921.500.461.273,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar lima ratus juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. c.jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp19.587.564,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah); dan
4. d.saldo akhir kas sebesar Rp448.682.586.137,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
(2)Saldo akhir kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapat dari penjumlahan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 9

(1)Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berisi mengenai informasi terdiri atas:
1. a.ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.890.769.485.755,10 (dua puluh tiga triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima koma satu nol rupiah);
2. b.surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2024 Rp338.131.624.315,15 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima belas koma satu lima rupiah);
3. c.koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebesar Rp1.035.259.199.538,98 (satu triliun tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan rupiah); dan
4. d.ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.264.160.309.609,30 (dua puluh lima triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus sembilan koma tiga nol rupiah).
(2)Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didapat dari penjumlahan ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surplus laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

(1)Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2024.
(2)Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas,
5. e.Neraca; dan
6. f.Laporan Arus Kas.
(3)Selain penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
  1. 1.lampiran 1.1 ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.lampiran 1.2 rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
  3. 3.lampiran 1.3 rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  4. 4.lampiran 1.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
2. b.lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.lampiran III Laporan Operasional;
4. d.lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.lampiran V Neraca;
6. f.lampiran VI Laporan Arus Kas;
7. g.lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
8. h.lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang Daerah;
9. i.lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
12. l.lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
13. m.lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. o.lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. p.lampiran XVI daftar dana cadangan Daerah;
17. q.lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;
19. s.lampiran XIX daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. t.lampiran XX ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan Daerah;
21. u.lampiran XXI lampiran informasi lainnya.
(2)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…