DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III SISTEMATIKA; BAB IV PELAKSANAAN; BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB VI PERUBAHAN RPJMD; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut RKPD Kota Tangerang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
23.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
24.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
30.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
31.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
32.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
33.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
34.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
35.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasimasa kini dan generasi masa depan.
36.Pelaku pembangunan adalah pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 memuat penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Tangerang serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten.
(2)RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 meliputi:

a.BAB I PENDAHULUAN
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c.BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d.BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g.BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
i.BAB IX PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 menjadi pedoman untuk penyusunan :
1. a.Renstra Perangkat Daerah;
2. b.RKPD;dan
3. c.Renja Perangkat Daerah.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda.
(4)Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penetapan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e.menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
2. b.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
3. c.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
4. d.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)RPJMD perubahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah perubahan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaian dilakukan melalui penyusunan RKPD, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RKPD Tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat masa berlakunya Peraturan Daerah ini berakhir, dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tangerang Tahun 2024-2028 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RKP Nasional.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2019 WALI KOTA TANGERANG, Cap/Ttd ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 23 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR .3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (3, 11/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023 I. UMUM RPJMD Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Tangerang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD Kota Tangerang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Tangerang serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten serta RPJMD sekitarnya. RPJMD Kota Tangerang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran serta instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…