DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB V INOVASI BAB VI PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL BAB VII KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN BAB IX PERIZINAN BAB X PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN BAB XI KERJA SAMA BAB XII PENDANAAN BAB XIII PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; https://jdih.tangerangkota.go.id/ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); https://jdih.tangerangkota.go.id/
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kota Tangerang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. https://jdih.tangerangkota.go.id/
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Tangerang.
8.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Orang Tua adalah orang tua atau wali peserta didik yang bertanggungjawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik dipilar keluarga maupun pilar masyarakat.
13.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. https://jdih.tangerangkota.go.id/
14.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15.Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
16.Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17.Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
18.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19.Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21.Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya mengunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran.
22.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia https://jdih.tangerangkota.go.id/ 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai denganusia 4 (empat) tahun.
23.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
24.Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25.Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
27.Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
28.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29.Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. https://jdih.tangerangkota.go.id/
30.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
31.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
33.Manajemen Berbasis Sekolah adalah adalah proses yang dilakukan suatu perencanaan, pembuatan keputusan, mengatur, mengendalikan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui orang lain atau bersama- sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan di lembaga sekolah.
34.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
35.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. https://jdih.tangerangkota.go.id/
37.Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
38.Tutor adalah pendidik atau tenaga pengajar yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, pengkajian program serta kewewenang memfasilitasi proses pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal.
39.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
40.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan tertentu.
41.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
42.Pengawas Sekolah adalah Guru Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
43.Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu, dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
44.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
45.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua atau wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
46.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, https://jdih.tangerangkota.go.id/ Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
47.Organisasi Siswa Intra Sekolah yang selanjutnya disingkat OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah yang dimulai dari SMP.
48.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
49.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
50.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
51.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.Masyarakat. https://jdih.tangerangkota.go.id/
(2)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanuntuk menjamin:
1. a.terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, modern dan religius;
2. b.pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah;
3. c.mutu, daya saing, relevansi dan kebutuhan pendidikan di Daerah; dan
4. d.efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada RPJPD dan RPJMD.
(3)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, badan didasarkan pada rencana kerja satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 4

(1)Wali Kota bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
(2)Kebijakan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan paling sedikit dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.rencana strategis pendidikan daerah; https://jdih.tangerangkota.go.id/
4. d.rencana kerja pemerintah daerah;
5. e.rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah; dan
6. f.produk hukum daerah bidang pendidikan.
(3)Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
1. a.Dinas;
2. b.Satuan pendidikan di Daerah;
3. c.Dewan Pendidikan;
4. d.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. e.Komite Sekolah;
6. f.Peserta Didik;
7. g.Orang Tua;
8. h.masyarakat; dan
9. i.pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
1. a.mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
2. b.menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
3. c.mengarahkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun melalui jalur Formal dan nonformal; https://jdih.tangerangkota.go.id/
4. d.mengoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
5. e.mengevaluasi penyelenggara dan pengelola Satuan Pendidikan Dasar, Jalur Pendidikan Nonformal, dan informal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pembinaan penjamin mutu Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan nasional.
(2)Sistem Informasi Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
(3)Pemerintah Daerah mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan:
1. a.beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat, Sekolah Khusus (SKh), dan perguruan tinggi;
2. b.bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat dan perguruan tinggi; https://jdih.tangerangkota.go.id/
3. c.insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;dan
4. d.bantuan operasional Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan bantuan operasional sekolah/pendidikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan Pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembiayaan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
(2)Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Daerah dan Nasional. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…