DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN PENDIRIAN PESANTREN BAB III PERENCANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN BAB IV PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BAB VI KERJA SAMA BAB VIII SISTEM INFORMASI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pengembangan pesantren di wilayah Kota Tangerang, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terintegritas dengan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
c.bahwa Pemerintah Daerah seuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG Dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Kebijakan Umum APED yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.
10.Kiai, Syekh, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11.Ustad adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai pengajar pada pondok Pesantren atau majlis taklim.
12.Masyarakat adalah setiap orang baik perseorangan maupun korporasi.
13.Dunia usaha adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14.Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
15.Perangkat yang memadai adalah satuan kelengkapan yang dimiliki oleh Pesantren secara legalitas, terstruktur dan tertata secara sistemik.
16.Sarana dan Prasana adalah ketersediaan lokal, Asrama, Perpustakaan, Informasi dan teknologi, laboratorium, Sarana Ibadah yang dimiliki oleh pesantren.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
18.Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
19.Menteri Agama adalah Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
b.perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
c.pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
d.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
e.kerjasama;
f.sistem informasi;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA, DAN PENDIRIAN PESANTREN

Pasal 3

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan; b.dakwah; dan
2. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin;
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama; dan
4. d.masjid atau musalla atau langgar.

Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan oleh:

a.Perseorangan;
b.Yayasan;
c.Organisasi kemasyarakatan islam; dan/atau
d.Masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggara Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam mendirikan pesantren berkewajiban:

a.berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
b.memenuhi unsur-unsur pesantren;
c.memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
d.mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama.

Pasal 7

(1)Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri Agama.
(2)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekomendasi dan/ atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Selain keberadaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdapat pesantren yang keberadaannya diakui oleh masyarakat setempat dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2).

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.RPJMD;
2. b.Rencana Strategis;
3. c.RKPD; dan
4. d.Rencana Kerja.
(4)Perencanaan pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat atau unit kerja dan/atau perangkat daerah terkait.
(5)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

BAB IV

PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Dalam Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Wali Kota dapat berkoordinasi dengan:

a.Tokoh Masyarakat/Kiyai/Pengurus Pesantren;
b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten; dan/atau
c.Pemerintah daerah Provinsi.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…