DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak dacrah mcrupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pcmcrintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b . bahwa Tata Cara Pengclolaan Pajak Dacrah tclah ditetapkan dalam Pcraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 tentang Pajak Daerah sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2 0 1 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 ten tang Pajak Daerah, namun beberapa ketentuan terkait dcngan pengelolaan Pajak Daerah perlu dilakukan penycsuaian scsuai kctentuan yang berlaku; c . bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 tentang Pajak Daerah;

1.Pasal 1 8 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ; 2 . Undang Undang Nomor 2 Tahun 1 9 9 3 tcntang Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat IT Tangcrang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 3 Nomor 1 8 , Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nor@or 3 5 1 8 ) ; 3 . Undang Undang Nomor 1 9 Tahun 1 9 9 7 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 7 Nomor 4 2 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3686), scbagaimana tclah diubah dcngan U n d a n g Undang Nomor ! 9 Tahur 2000 tcntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 1 9 9 7 tentang Penagihan Pajak dengan Sura: Paksa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 2 9 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 9 8 7 ) ; 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tcntang Pembcntukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor 1 8 2 , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4 0 1 0 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 8 9 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4 2 8 6 ) ;
7.Undang Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5 ) ;
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah bcberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 5 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 7 9 ) ; 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 8 8 7 ) ; 1 1. Peraturan Pcmcrintah Nomor 55 Tahun 2 0 1 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 9 5 0 ) ; 1 2 . Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 ten tang Pajak Dacrah (Lembaran Dacrah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 0 Nomor 7) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 4 ten tang Perubahan atas Pcraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 4 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 ) ; 1 3 . Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kota Tangcrang Tahun 2 0 1 6 Nomor 8 , Tambahan Lcmbaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 ) ; . $ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : M e n e t a p k a n : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 0 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 tentang Pajak Daerah (Lcmbaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 0 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2 0 1 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2 0 1 4 Nomor 8 , Tambahan Lcmbaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 6a, angka 1 la, angka 34a dan angka 54a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang. 2 . Pemcrintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom. 3 . Walikota adalah Walikota Tangerang. 4 . Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kota Tangcrang. 5 . Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang. 6 . Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pcndapatan Daerah Kota Tangerang. 6a. Dihapus 7 . Dinas Pcnanaman Modal dan Perizinan Tcrpadu Satu Pintu yang sclanjutnya discbut Dinas Perizinan adalah Satuan Perangkat Dacrah yang membidangi perizinan. 8 . Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pcrpajakan Dacrah scsuai dcngan Peraturan Pcrundang-undangan yang bcrlaku. 9 . Pajak Dacrah yang sclanjutnya discbut Pajak adalah kontribusi wajib kcpada Dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kcpcrluan Dacrah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 0 . Badan adalah sckumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak mclakukan usaha yang mcliputi pcrscroan terbatas, perscroan komanditer, perscroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dcngan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya tcrmasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 1 1 . Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang discdiakan olch hotel. 1 1 a. Dihapus 1 2 . Hotel adalah fasilitas pcnycdia jasa penginapan/ peristirahatan tcrmasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar le bih dari 1 0 ( scpuluh). 1 3 . Rumah Kos adalah hunian berupa bangunan bertingkat dan/ atau tidak bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam bagian- bagian hunian dengan jumlah kamar lebih dari 1 0 (sepuluh) serta menyediakan fasilitas berupa tempat tidur dan/atau lemari. 1 4 . Pajak Rcstoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan olch rcstoran. 1 5 . Restoran adalah fasilitas pcnyedia makanan dan/atau minuman dcngan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafctaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya tcrmasuk jasa boga/ katering. 1 6 . Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 1 7 . Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/ atau kcramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 1 8 . Pajak Reklamc adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 1 9 . Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komcrsial mempcrkenalkan, menganjurkan, mcmpromosikan, atau untuk mcnarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, a tau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didcngar, dirasakan, dan/ atau dinikmati olch umum. 2 0 . Pajak Pcncrangan .Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan scndiri maupun diperoleh dari sumber lain. 2 1 . Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dcngan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 2 2 . Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat scmcntara. 2 3 . Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 2 4 . Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 2 5 . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kcgiatan usaha perkcbunan, perhutanan, dan pertambangan. 2 6 . Bumi adalah pcrmukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
27.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam a tau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 2 8 . Nilai Jual Objck Pajak, yang sclanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29.Nilai Jual Objck Pajak Tidak Kena Pajak, yang sclanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batasan maksimal NJOP yang tidak kena pajak. 3 0 . Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 3 1 . Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 3 2 . Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pcrtanahan dan bangunan. 3 3 . Subjck Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikcnakan Pajak. 3 4 . Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 34a.Dihapus 3 5 . Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipcrgunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah. 3 6 . Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyctor, dan melaporkan pajak yang terutang.
37.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalcnder, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalcndcr. 3 8 . Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objck dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kcgiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyctorannya. 4 0 . Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kcwajiban sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 4 1. Surat Pemberitahuan Objck Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objck Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 4 2 . Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau tclah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tcmpat pcmbayaran yang ditunjuk olch Walikota. 4 3 . Surat Kctctapan Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketctapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 4 4 . Surat Pembcritahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 4 5 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karcna jumlah krcdit pajak lebih besar daripada pajak yang tcrutang atau seharusnya tidak terutang. 4 8 . Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 4 9 . Surat Keputusan Pembctulan adalah surat keputusan yang membetulkan kcsalahan tulis, kcsalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Kctctapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lcbih Bayar, Surat Tagihan Pajak Dacrah, Surat Keputusan Pembctulan, atau Surat Keputusan Kcberatan.
50.Surat Kcputusan Kcbcratan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 5 1 . Pu tusan Banding adalah pu tusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Kcberatan yang diajukan Wajib Pajak. 5 2 . Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pcnghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa ncraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tcrscbut.
53.Kas Daerah adalah tcmpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh pencrimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 5 4 . Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kata Tangerang yang memuat sanksi/ ancaman Pidana. 54a.Dihapus 5 5 . Tim Penilai Kclayakan Calon Wajib Pajak yang sclanjutnya discbut Tim Pcnilai adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan/ atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka membahas dan menilai kelayakan Calon Wajib Pajak yang mendaftarkan/ didaftarkan usahanya ke Dinas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wajib Pajak. 5 6 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketcntuan peraturan perundang- undangan pcrpajakan dacrah. 5 7 . Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 5 8 . Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan sccara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha (omzet) dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk a pa pun yang dimiliki oleh W ajib Pajak. 5 9 . Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet schingga apabila komputer sedang online bisa mcngakscs in tern et terse but.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf h dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Dacrah tentang Pajak Daerah meliputi :

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan; d . Pajak Rcklamc;
e.Pajak Penerangan ,.Jalan;
f.Pajak Parkir;
g.Pajak Air Tanah;
h.Dihapus;
1. 1.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; j . Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. 3.Ketentuan Pasal 12ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus,sehingga Pasal 1 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

( 1 ) Objek Pajak Restoran adalah pclayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2)Pelayanan yang disediakan olch Restoran scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi olch pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari R p 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - (dua puluh juta rupiah) per bulan.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 28 ayat ( 1 ) dan ayat (2) diubah,sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai b e r i k u t :

Pasal 28

( 1 ) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2)Penyelenggaraan Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) m cl i p u ti :
1. a.Reklame papan / billboard /videotron/ megatron dan scjensnya;
2. b.Rcklame kain dcngan mcnggunakan bahan kain dan/ atau bahan scjcnisnya termasuk vinil;
3. c.Rcklame berjalan, tcrmasuk pada kendaraan;
4. d.Reklame udara; e . Reklame apung; dan
5. f.Reklame film/ slide.
(3)Tidak termasuk sebagai objck Pajak Reklame adalah:
1. a.penyelcnggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan scjenisnya;
2. b.label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk scjenis lainnya;
3. c.nama pcngenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi disclcnggarakan scsuai dcngan ketentuan yang mcngatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
4. d.Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
5. e.dihapus.
  1. 5.Ketentuan Pasal 53ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

( 1 ) Objck Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
1. a.pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah untuk rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan;
2. b.pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah untuk kantor pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  1. 6.Ketentuan Pasal 71diubah, sehingga Pasal 7 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 1 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
3. a.sebesar 0% (nol persen) untuk NJOP sampai dengan Rpl 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (seratus sepuluh juta rupiah);
4. b.scbesar 0 , 1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP diatas Rp 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (satu milyar rupiah); c . scbcsar 0 , 2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp l. 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (satu milyar rupiah).
  1. 7.Ketentuan Pasal 79 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

( 1 ) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2)Nilai Perolchan Objek Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam hal :
1. a.jual beli adalah harga transaksi;
2. b.tukar menukar adalah nilai pasar; c . hibah adalah nilai pasar; d . hibah wasiat adalah nilai pasar; e . waris adalah nilai pasar;
3. f.pcmasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
4. g.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h . peralihan hak karena pelaksanaan pu tusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  1. 1.pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; J . pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
5. k.penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  1. 1.pele buran usaha adalah nilai pasar;
6. m.pemekaran usaha adalah nilai pasar;
7. n.hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau o . penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4)Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(5)Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

( 1 ) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(2)Tarif BPHTB waris ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
(3)Tarif BPHTB wakaf ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
(4)Tarif BPHTB hibah untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

9.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 95 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

( 1 ) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

(2)Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang se)en1s.
(2a)Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dapat dilakukan pemasangan sticker, spanduk atau plang pemberitahuan tunggakan pajak.
(3)Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) , dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(4)Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat ( 1 ), Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
(5)Apabila hutang pajak dan/ atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setclah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwcnang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
(6)Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
(7)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dalam Peraturan Walikota.

10.Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejaksaat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak. 1 1. Ketentuan Pasal 109A dihapus, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 109A

Dihapus Pasal II Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 25 Juni 2 0 1 8 Diundangkan di Tangerang pada tanggal 25 Juni 2 0 1 8 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, DADI UDAERI LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN: ( 4 , 1 4 / 2 0 1 8 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 0 TENTANG PAJAK DAERAH I . UMUM Perubahan pengaturan tentang perpajakan setelah adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintah Daerah adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Perubahan kebijakan perpajakan dalam undang undang tersebut yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk sclanjutnya menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungut dan mcngelolanya, terjadi karena berbagai faktor pcnyebab timbul dan perlunya perubahan terscbut dilakukan. Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah salah satu faktor pada perubahan kebijakan perpajakan denganmenyerahkannya kepada daerah otonom sebagai bagian dari kewenangannya. Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi tersebut adalah bagian pen ting dari otonomi daerah dan hal ini juga yang melatarbelakangi pemberian kcwenangan baru dalam perpajakan kepada daerah. Kewenangan daerah yang baru dalam memungut dan mengelola jenis pajak, merupakan implementasi dari sistem yang dianut di dalam pcnyelcnggaraan otonomi daerah, sebagaimana yang tampak pada sistem pcmerintahan desentralisasi yang ditentukan di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tcntang Pemerintahan Daerah sebagaimana ditcntukan pada prinsip Otonomi Daerah yang nyata. Prinsip Otonomi Daerah mcnggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewcnangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata merupakan suatu prinsip bahwa dalam menangani urusan pemcrintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan bcrpotensi untuk tumbuh, hidup dan bcrkembang. Prinsip ini mengakibatkan jenis otonomi kepada daerah tidaklah selalu sama isi maupun jenisnya. Berbeda dengan kewenangan perpajakan jenis baru yang semula menjadi kcwcnangan Pemcrintah Pusat untuk selanjutnya discrahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah, pada semua daerah otonom ditentukan isi dan jenisnya adalah sama. Salah satu jenis pajak dacrah yang isinya maupun jenisnya sama diberlakukan pada semua daerah otonom, ialah Pajak Bumi dan Bangunan, atau biasa disingkat dengan PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disingkat BPI ITB. Kewenangan memungut dan mengclola pajak daerah jenis PBB dan PHT ini isi maupun jenisnya sama, dalam arti kata, tanpa menilai kondisi dan potensi suatu daerah, tetap diberlakukan pada semua daerah otonom. Lebih kongkret lagi, PBB dan BPHTB telah menjadi bagian dari kewenangan daerah, dalam hal ini daerah setingkat Kabupaten/Kota baik itu Kota Tangerang yang potensi pemungutan dan pengelolaan PBB dan BPHTB lcbih besar dibandingkan dengan Kabupaten Tangerang, atau Kota Tangerang Selatan. PBB dan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak daerah dilandasi oleh beberapa indikator utama maupun penunjangnya seperti luas tanah sebagai objck pajak, lokasi tanah, transaksi tanah, penyerahan hak-hak atas tanah dan bangunan sebagai objek pajak PBB dan BPHTB, yang kesemuanya berintikan pada ( 1 ) . Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui pemindahan hak, misalnya jual beli tanah, hak mewarisi atas tanah, dan lain lainnya; ( 2 ) . Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena pemberian hak baru, misalnya sebagai bentuk kelanjutan pelepasan hak; serta (3). Sejumlah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 1 0 Cukup jelas. Angka 1 1 Cukup jelas. Angka 1 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…