DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Upaya Kesehatan; 3. Pemberdayaan Masyarakat; 4. Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan Dan Makanan; 5. Sumber Daya Manusia Kesehatan; 6. Pendanaan Kesehatan; 7. Manajemen Kesehatan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Lain - Lain; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan berdampak pada kerugian ekonomi yang besar, dan oleh karena itu setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan bangsa;
c.bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan peran swasta dan masyarakat;
d.bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar kesehatan perlu disusun sistem kesehatan daerah Kota Tangerang sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6.Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait kesehatan di Daerah.
8.Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah tatanan yang menghimpun dan mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan Daerah Kota Tangerang yang terdiri dari subsistem Upaya Kesehatan, subsistem Pemberdayaan Masyarakat, subsistem Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan, subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan, subsistem Pembiayaan Kesehatan dan subsistem Manajemen Kesehatan.
9.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
10.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh swasta, masyarakat dan pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan.
11.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP, yaitu suatu unit penyelenggaraan kesehatan baik perseorangan yang bersifat non spesialistik (primer) maupun masyarakat secara menyeluruh yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah dan mandiri.
12.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
13.Obat Tradisional adalah bahan, ramuan bahan atau sarian/galenik yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campurannya yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman turun temurun.
14.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
15.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
17.Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
19.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 2

(1)SKD dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
(2)SKD bertujuan untuk terselenggaranya urusan kesehatan yang ada di Daerah, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang dilaksanakan secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Ruang lingkup SKD terdiri atas :

a.upaya kesehatan;
b.pemberdayaan masyarakat;
c.sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan;
d.sumber daya manusia kesehatan;
e.pendanaan kesehatan;dan
f.manajemen kesehatan, informasi, dan regulasi kesehatan.

BAB II

UPAYA KESEHATAN

Pasal 4

(1)Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.
(2)Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.UKM; dan
2. b.UKP
(3)UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain melalui :
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan gizi masyarakat;
3. c.pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
4. d.pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
5. e.penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
6. f.promosi kesehatan;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.perawatan kesehatan masyarakat;
9. i.upaya kesehatan sekolah;
10. j.upaya kesehatan kerja;
11. k.upaya kesehatan jiwa;
12. l.pelayanan kesehatan matra;
13. m.upaya kesehatan gigi dan mulut;
14. n.pengembangan kesehatan tradisional;dan
15. o.pelayanan forensik klinik.
(4)Pelaksanaan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada SPM bidang Kesehatan;
(5)Pengoordinasian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

(1)UKM terdiri atas:
1. a.UKM tingkat pertama;dan
2. b.UKM tingkat kedua.
(2)UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan di FKTP.
(3)FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.FKTP milik Pemerintah Daerah; dan
2. b.FKTP mandiri.
(4)FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas :
1. a.melaksanakan kegiatan UKM Tingkat Pertama diwilayah kerja FKTP;
2. b.mengelola kegiatan surveilans dan krisis kesehatan;
3. c.mencatat dan melaporkan data hasil UKM tingkat pertama kepada unit UKM tingkat kedua.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan UKM tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan di Dinas.
(2)UKM tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas :
1. a.Menerima dan menindaklanjuti rujukan kasus/spesimen dari UKM tingkat pertama;
2. b.melaksanakan surveilans, melakukan analisis terhadap data kegiatan surveilans dan kegiatan dari UKM tingkat pertama;
3. c.menyusun program dan target kegiatan UKM tingkat kedua;
4. d.memberikan fasilitasi dalam bentuk Fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan UKM tingkat pertama dan tingkat kedua diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.UKP Tingkat Pertama;
2. b.UKP Tingkat Kedua;dan
3. c.UKP Tingkat Ketiga.
(2)UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya kesehatan perseorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan tenaga kesehatan yang kompeten untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
(3)UKP Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan upaya kesehatan perseorangan yang bersifat spesialistik yang dilaksanakan tenaga kesehatan yang kompeten untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
(4)UKP Tingkat Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan upaya kesehatan perseorangan yang bersifat menerima rujukan subspesialistik dari fasilitas pelayanan kesehatan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan wajib merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
(2)UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan layanan UKP tingkat pertama.

Pasal 10

(1)UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.fasilitas utama; dan
2. b.fasilitas penunjang.
(2)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain terdiri atas :
1. a.puskesmas;
2. b.klinik pratama;
3. c.praktek dokter/dokter gigi;
4. d.praktek perawat/home care;
5. e.praktek bidan;
6. f.praktek fisioterapis;
7. g.pengobatan tradisional;
8. h.fasilitas pelayanan bergerak (ambulatory); dan
9. i.gabungan fasilitas UKP tingkat pertama yang berorientasi pada penyakit akibat pergeseran gaya hidup.
(3)Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b antara lain terdiri atas :
1. a.laboratorium klinik;
2. b.radiologi;
3. c.apotek;
4. d.toko obat;
5. e.optic; dan
6. f.gabungan fasilitas UKP tingkat pertama.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…