(1)Pemberi bantuan hokum mengajukan permohonan dana bantuan hokum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
a.Surat permohonan dana bantuan hukum yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum;
b.foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi;
c.kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
d.program Bantuan HukumTahunan;
https://jdih.tangerangkota.go.id/
e.surat permohonan bantuan hokum dari penerima bantuan hukum;
f.foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum;
g.melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut :
1.Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat,
2.Bantuan Langsung Tunai,
3.Kartu Beras Miskin,
4.Kartu Keluarga Sejahtera,
5.Kartu Indonesia Pintar,
6.Kartu Indonesia Sehat,
7.Kartu Perlindungan Sosial atau
8.Surat KeteranganTidak Mampu dari lurah.
h.Uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
i.Perkembangan penanganan perkara; dan
j.Surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain.
(3)Ketentuan Lebih lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dana bantuan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanWali Kota.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. https://jdih.tangerangkota.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 21 Januari 2022...................... WALI KOTA TANGERANG, Cap/ttd ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 21 Januari 202228 Desember 2021 ................... SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/ttd HERMAN SUWARMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN (4,9/2022)LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN https://jdih.tangerangkota.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 4TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN I.UMUM Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh- sungguh. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi rintangan dalam mencapai tujuan nasional. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggungjawab Negara dalam pemenuhan hak atas Bantuan Hukum. Mereka yang membutuhkan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 5 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Hak dasar terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Pengaturan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Daerah sebelumnya sudah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang dibentuk atas dasar delegasi atau perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UndangUndang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 TentangBantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang terjadi di Daerah. https://jdih.tangerangkota.go.id/ Peraturan Daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Peraturan Daerah ini juga menguraikan syarat administrasi yang lebih luas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2016. Oleh sebab itu, syarat administrasinya tidak sempit seperti yang terlaksana selama ini. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah ini akan lebih memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat di Daerah yang tidak mampu yang membutuhkan Pengaturan Bantuan Hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas dan asas akuntabilitas. Beberapa pokok materi perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang perubahan ini antara lain dalam hal tidak ada surat keterangan tidak mampu masyarakat dapat menggunakan kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, kartu perlindungan sosial, dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu. Selain itu Peraturan Daerah ini mengatur Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hokum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan tidak mampu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukupjelas. Angka 2