DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdiri dari: BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL BAB V FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAB IX PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN BAB X PENGAWASAN, EVALUASI, DAN LAPORAN BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan bencana memberikan perlindungan dan ha katas rasa aman kepada masyarkaat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
c.bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu pengaturan sebagai kebijakan yang memberikan dasar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terpadu;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. 3.Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. 5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
7. 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);
15. 16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
16. 17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG Dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tangerang.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11.Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
15.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
18.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
23.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
24.Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26.Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
27.Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah Dokumen Perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28.Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.
29.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
30.Prosedur Tetap selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.melindungi masyarakat dari dampak bencana;
c.mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d.mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
f.penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya;

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimuat dalam :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Strategis;
4. d.Rencanan Kerja;
5. e.Rencana Aksi Daerah; dan
6. f.Rencana Kontijensi.
(2)Penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing dan harus berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 4 huruf c dapat dilakukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.
(2)Kerjasama sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dapat kerjasama dengan :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah Lainnya;
3. c.Instansi Vertikal;
4. d.Dunia usaha;
5. e.Organisasi Kemasyarakatan;
6. f.Organisasi Relawan;
7. g.Lembaga/satuan Pendidikan;
8. h.Lembaga Internasional;
9. i.Media Massa.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, meliputi bencana:

a.Banjir;
b.Kekeringan;
c.Longsor;
d.Erosi dan sedimentasi;
e.Gempa; dan
f.Puting beliung.

Pasal 8

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

a.penetapan daerah rawan bencana;
b.penentuan status potensi bencana; dan
c.penentuan status bencana.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
(2)Dalam hal daerah rawan bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
2. b.mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
(3)Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam tata ruang wilayah.
(4)Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dapat:
1. a.menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terarang untuk permukiman; dan/atau
2. b.mencabut atau mengurangi Sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan peruendang-undangan.
(2)Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…