DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang (RPIK) Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Tangerang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPIK memuat visi dan misi pembangunan industri, tujuan dan sasaran, strategi dan program pembangunan 10 (sepuluh) Industri Unggulan Daerah yang meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil/Kulit/Alas Kaki, Industri Hulu Agro, Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara, Industri Elektronika dan Telematika, Industri Alat Transportasi, Industri Farmasi/Kosmetik/Alat Kesehatan, Industri Barang Modal/Komponen/Bahan Penolong/Jasa Industri, serta Industri Pembangkit Energi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4210);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
13.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomr 1);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG Dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;
6.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan Daerah.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10.Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11.Rencana Pembangunan Industri Kota Tangerang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, dan/atau Industri terkait;
b.pedoman Pemerintah Derah dalam menyusun program pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
c.pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Banten di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri di Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

(1)Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan produk unggulan Daerah meliputi :
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
3. c.Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
4. d.Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri
5. e.Industri alat transportasi;
6. f.Industri hulu agro;
7. g.Industri elektronika dan telematika;
8. h.Industry farmasi kosmetik dan alat kesehatan;
9. i.Industri pembangkit energi; dan
10. j.Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
(3)Pengembangan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menjadi produk unggulan Daerah berdasarkan kriteria, hasil kajian, dan pertimbangan secara komprehensif.
(4)Produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dalam memberikan akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB III

RPIK

Pasal 6

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan daerah, visi dan misi rencana pembangunan Industri;
2. b.tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
3. c.strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
4. d.program pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
5. e.peta Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat;
1. a.strategi pembangunan Industri;dan
2. b.program pembangunan Industri.
(5)Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.program penetapan industri unggulan dan komoditas unggulan Daerah;
2. b.progam pengembangan perwilayahan industri sesuai dengan arahan pengembangan perwilayahan industri pada rencana pembangunan industri Provinsi Banten dan arahan pengembangan perwilayahan industri pada rencana induk pembangunan industri nasional;
3. c.program pembangunan sumber daya Industri;
4. d.program pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
5. e.program pemberdayaan Industri.
(6)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah Provinsi Banten;
3. c.pemerintah daerah lainnya;
4. d.swasta;
5. e.perguruan tinggi;
6. f.lembaga penelitian dan pengembangan; dan
7. g.lembaga kemasyarakatan lainnya;
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk unggulan Daerah dalam setiap aktivitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri Kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Wali Kota melakukan pembinaan, dan pengawasan, terhadap pelaksanaan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Pembinaan, dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Pasal 11

(1)Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah–langkah penyelesaian di sektor Industri.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…