DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan; 4. Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat; 5. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi; 6. Pembinaan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mcningkatkan kcdudukan, pcran dan kualitas pcrcmpuan scrta mcnjamin hak yang sama dan/atau sctara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ckonomi, kcschatan, pcndidikan, sosial, budaya, pcmcrintahan dan hukum, diperlukan pcngarusutamaan gender scbagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pcmbangunan, kchidupan bermasyarakat, bcrbangsa dan bcrnegara;
b.bahwa untuk meningkatkan indcks pcmbangunan gender, upaya pcngarusutamaan gender perlu dilaksanakan sccara tcrpadu dan tcrkoordinasi pada pcrangkat dacrah dan instansi vertikal scrta lcmbaga non pcmerintah dacrah; c . bahwa untuk membcrikan kcpastian hukum dalam rangka pclaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Tangerang, diperlukan pengaturannya dalam suatu pcraturan dacrah; d . bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu mcnctapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ; 2 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 9 9 3 tcntang Pcmbcntukan Kotamadya Daerah Tingkat I I Tangerang (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1 9 9 3 Nomor 1 8 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3 5 1 8 ) ; 3 . Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 8 2 , Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsa Nomor 4 0 1 0 ) ;

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Tangerang.

2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsure pembantu walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 9 . Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. 1 0 . Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 1 1 . Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender. 1 2 . Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 1 3 . Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah. 1 4 . Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. 1 5 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 6 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 1 7 . Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 1 8 . Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 1 9 . Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan landasan Daerah hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a.memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, kerjasama / partisi pasi masyarakat, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dan pembinaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD melalui analisis gender.

(2)Untuk mengoptimalkan perencanaan PUG, koordinator dan penanggungjawab oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

( 1 ) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.

(2)Analisis gender terhadap RKA dan DPA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKA dan DPA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya. ( 4) Hasil analisis gender se bagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam GBS yang menjadi dasar Perangkat Daerah dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah.
(5)Hasil Analisis GBS dan Analisis GAP menjadi rujukan ARG yang respon terhadap kebutuhan untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.
(6)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan ARG.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

( 1 ) Walikota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PUG.

(2)Koordinator Penyelenggaraan PUG adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.
(3)Dalam pelaksanaan PUG di Daerah, dibentuk kelompok kerja dan Focal Point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejens.
(4)Ketentuan lebih lanjut pokja PUG dan focal point atau gugus tugas atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

( 1 ) Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

(2)Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/ atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
(3)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan. B A B V PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 9

( 1 ) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2)Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan perempuan.
(3)Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Pasal 1 0 ( 1 ) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan pemantauan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3)Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.
1. a.penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
2. b.penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPD;
4. d.peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
5. e.strategi pencapaian kinerja PUG. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 2 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 1 3 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap or+ang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 1 9 Juli 2 0 1 8 Diundangkan di Tangerang pada tanggal I 9 Juli 2 0 1 8 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, DADI BUDAERI LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2 0 1 8 N O M O R 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : ( 5 , 2 0 / 2 0 1 8 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER UMUM bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta mcnjamin hak yang sama dan/atau sctara antara laki-laki d a n pcrcmpuan untuk mcnikmati hak-hak warga negara di bidang ckonomi, kcschatan, pendidikan, sosial, budaya, pcmcrintahan dan hukum, diperlukan pcngarusutamaan gender scbagai upaya mcwujudkan kcsctaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kchidupan bermasyarakat, berbangsa dan bcrncgara. Pentingnya aspck gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu stratcgi yang discbut dengan pengarusutamaan gender Pada Tahun 2000 pemerintah mengcluarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk mnenurunkan kescnjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia mengakses dan mcmpcrolch manfaat pcmbangunan scrta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Bcrbagai regulasi nasional tclah ditctapkan untuk mempcrkuat Instruksi rcsiden i n i . I I PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…