DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Santunan Kematian; 3. Mekanisme Pemberian Santunan Kematian; 4. Pendanaan; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap penduduk miskin Kota Tangerang yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya;
c.bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin di Kota Tangerang yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian;
d.bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; https://jdih.tangerangkota.go.id/
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); https://jdih.tangerangkota.go.id/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5.Penduduk Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Tangerang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan, yang telah terdaftar di dalam Basis Data Terpadu Kota Tangerang dan/atau memiliki Kartu Tanda penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memilki Surat Keterangan Miskin.
6.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang. https://jdih.tangerangkota.go.id/
7.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
8.Santunan Kematian adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang kepada penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
9.Pemohon adalah Ahli Waris dari Penduduk Miskin yang mengajukan permohonan Santunan Kematian

BAB II

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian.
(2)Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.Penduduk Miskin yang termasuk dalam Basis Data Terpadu Daerah dan memiliki dokumen kependudukan Daerah;
2. b.Penduduk Miskin yang tidak termasuk dalam Basis Data Terpadu Daerah tetapi telah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam Basis Data Terpadu Daerah dan mempunyai dokumen kependudukan Daerah;
3. c.Anak dari Penduduk Miskin yang belum mempunyai KTP-el; dan
4. d.Bayi dari Penduduk Miskin yang meninggal pada saat baru lahir.
(3)Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per jiwa sesuai kemampuan keuangan Daerah. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 3

Santunan Kematian tidak diberikan kepada Penduduk Miskin yang meninggal dunia dengan sebab :

a.bunuh diri;
b.hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
c.melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana dengan putusan hukuman lebih dari 1 (satu) tahun;
d.menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
e.bencana alam.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

(1)Pemohon mengajukan permohonan Santunan Kematian kepada Wali Kota melalui Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
1. a.Surat Pernyataan dan Kuasa waris dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kelurahan setempat;
2. b.Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan yang telah dilegalisir oleh Lurah, atau dari rumah sakit;
3. c.KK;
4. d.KTP-el;
5. e.Surat Keterangan Miskin dari Lurah bagi penduduk miskin yang belum termasuk dalam daftar Basis data Terpadu;
6. f.KK yang memuat nama Anak dari penduduk miskin yang belum mempunyai KTP-el; dan
7. g.Surat keterangan dari bidan atau dokter, dan kelurahan untuk bayi dari penduduk miskin yang meninggal pada saat baru lahir. https://jdih.tangerangkota.go.id/
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya Penduduk Miskin dan diterima oleh Wali Kota melalui Dinas Sosial
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pemberian Santunan Kematian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Penduduk Miskin yang mendapatkan Santunan Kematian diberikan Pelayanan mobil jenazah dari Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
(2)Pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya di wilayah Administrasi Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

(1)Santunan Kematian hanya dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.
(2)Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021. https://jdih.tangerangkota.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 14 Desember 2020 WALI KOTA TANGERANG, Di Cap / Ttd ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 14 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG Di Cap / Ttd HERMAN SUWARMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (5,46/2020) https://jdih.tangerangkota.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA TANGERANG I. UMUM Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan yang bersifat lokal selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial diberikan dalam bentuk santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Dengan tujuan meringankan beban Masyarakat Miskin bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia Peraturan Daerah ini mengatur tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Kota Tangerang yang materi muatannya meliputi ruang lingkup santunan kematian, mekanisme pemberian santunan kematian, pendanaan, pembinaan dan Pengawasan. https://jdih.tangerangkota.go.id/ II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009