DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perencanaan; Bab III Pelatihan Kerja; Bab IV Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Bab V Hubungan Industrial; Bab VI Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Bab VII Fasilitas dan Kesejahteraan Pekerja; Bab VIII Dewan Pengupahan; Bab IX Pembinaan dan Pelaporan; Bab X Pembiayaan; Bab XI Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja dan menyinergikan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan, perluperan Pemerintah Daerah dalam mendukung terwujudnya system ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan nasional;
c.Bahwa untuk kepastian hokum terhadap pekerja/buruh dan menjamin perlakuan yang sama dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan di Kota Tangerang perlu disusun dalam peraturan daerah
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898); https://jdih.tangerangkota.go.id/
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6.Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 64); https://jdih.tangerangkota.go.id/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Walikota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tangerang.
6.Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Kota Tangerang;
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
9.Perusahaan adalah:

a.Setiap bentu kusaha yang berbadan hokum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 10.Pengusaha adalah :
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan https://jdih.tangerangkota.go.id/
c.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
1. 11.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 12.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 13.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
4. 14.Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. 15.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah system penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota atau lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
6. 16.Pemagangan adalah bagian dan sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
7. 17.Antar Kerja Antar Daerah, yang selanjutnya disebut AKAD, adalah sistempenempatan tenaga kerja antar Daerah Provinsi.
8. 18.Antar Kerja Antar Negara, yang selanjutnya disebut AKAN, adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
9. 19.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. 20.Pemberi Kerja adalah Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan badan lainnya yang mempekerjakan tenagakerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. 21.Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
12. 22.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disebut LPTKS, adalah Lembaga Swasta Berbadan Hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
13. 23.Pameran Kesempatan Kerja adalah aktivitas mempertemukan sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
14. 24.Bursa Kerja Khusus, yang selanjutnya disebut BKK adalah Unit pelayanan pada satuan pendidikan Menengah, satuan https://jdih.tangerangkota.go.id/ pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja pada alumninya.
15. 25.Calon pekerja Migran Indonesia adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negari dan terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan .
16. 26.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
17. 27.Pelatihan Kerja adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etoskerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. 28.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
19. 29.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah Rumusan Kemampuan Kerja yang mencakup aspek pengetahuan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan yang berlaku.
20. 30.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
21. 31.Akreditasi adalah Proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
22. 32.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga Independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
23. 33.Produktivitas adalah Sikap mental yang selalu berusaha melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi / efektivitas dan kualitas.
24. 34.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
25. 35.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah.
26. 36.Hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsure pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.tangerangkota.go.id/
27. 37.Lembaga kerjasama bipartite adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat diinstansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsure pekerja/buruh.
28. 38.Lembaga kerjasama tripartite adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsure organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
29. 39.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
30. 40.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
31. 41.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat perkerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
32. 42.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat/pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
33. 43.Penutupan perusahaan adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
34. 44.Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantarapekerja/buruh dan pengusaha.
35. 45.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
36. 46.Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalammaupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungankerja yang aman dan sehat.
37. 47.Badan Penyelenggara JaminanSosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
38. 48.Koperasi Pekerja adalah koperasi yang dibentuk dan dikelola oleh pekerja yang berbadan hukum. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tanpa diskriminasi dan berdasarkan asas:

a.kekeluargaan dan kemitraan;
b.perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerjasecara berkesinambungan;
c.persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;
d.peningkatan kesejahteraan tenaga kerja jaminan social tenaga kerja, dan keluarganya ;
e.peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan ramah investasi; dan
f.keterlibatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah bertujuan untuk:

a.memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan minat dan kompetensi;
b.mewujudkan tenaga kerja yang memiliki kompeten sikerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja; dan
c.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah memilik sasaran, antara lain:

a.terwujudnya perencanaan tenaga kerja;
b.terwujudnya system pelatihan kerja Nasional di Daerah;
c.terwujudnya peningkatan produktivitas;
d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja;
e.terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
f.terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
g.terwujudnya harmonisasi antarapekerja, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Setiap tenaga kerja berhak:

a.memiliki kesempatan yang samatan padiskriminasi untuk memperoleh pekerjaan; dan
b.memperoleh perlakuan yang samatan padiskriminasi dari pengusaha atau pemberi kerja.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan berwenang dan bertanggungjawab:

a.melaksanakan pelatihan unit kompetensi; https://jdih.tangerangkota.go.id/
b.melakukan pembinaan Lembaga PelatihanSwasta;
c.memberiizin dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
d.memberikan konsultasi dan produktivitas pada perusahaan kecil;
e.melakukann pengukuran produktivitas di Daerah;
f.memberikan pelayanan AKL, AKAD dan AKN;
g.Menerbitkan izin LPTKS;
h.Mengelola informasi pasar kerja;
i.Memberikan perlindungan PMI diluar negeri sebelum dan setelah bekerja;
j.Mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah; dan
k.mencegah dan menyelesaikan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja serta penutupan perusahaan

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelatihan kerja;
c.penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
d.Hubungan Industrial;
e.jaminansosial Tenaga Kerja;
f.fasilitas dan kesejahteraan Pekerja;
g.Dewan Pengupahan;
h.pembinaan dan pelaporan; dan
i.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Perencanaan Tenaga Kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:
1. a.Penduduk dan Tenaga Kerja;
2. b.Kesempatan kerja;
3. c.Pelatihan Kerja termasuk Kompetensi Kerja;
4. d.Produktivitas tenaga kerja;
5. e.Kondisi lingkungan kerja;
6. f.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja;
7. g.jaminan social tenaga kerja.
(2)Informasi ketanagakerjaans ebagai mana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
(3)Ketentuan mengenai tata cara informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Daerah.
(2)Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi;
2. b.persediaan;
3. c.kebutuhan;
4. d.jenjang pendidikan;
5. e.kompetensi yang dibutuhkan perusahaan; dan
6. f.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(3)Penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua pihak yang terkait, baik instansi Pemerintah maupun swasta.

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…