DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup meliputi Bab I Ketentuan Umum; Bab II Strategi KLA; Bab III Penyelenggaraan KLA; Bab IV Layanan Ramah Anak; Bab V Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan; Bab VI Forum Anak; Bab VII Peran Serta Dunia Usaha, Masyarakat dan Media Masa; Bab VIII Pendanaan; Bab IX Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi; Bab X Pelaporan; Bab XI Ketentuan Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang dibutuhkan jaminan pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kota Layak Anak yang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); https://jdih.tangerangkota.go.id/
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
7.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.tangerangkota.go.id/
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Sekretaris Gugus Tugas.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
9.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
11.Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk upaya perwujudan KLA.
12.Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
17.Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18.Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA. https://jdih.tangerangkota.go.id/
19.Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
20.Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
21.Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
22.Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
23.Kampung Ramah Anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada dilingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan,
24.Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua/wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara mapun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
25.Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan infomasi.
26.Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
27.Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
28.Duta Anak adalah perwakilan anak yang sudah diseleksi dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Tangerang, Propinsi Banten sampai Nasional yang memiliki kemampuan bakat akademik dan non akademik ditugaskan untuk membantu memperjuangkan hak anak sebagai pelapor dan pelopor.
29.Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. https://jdih.tangerangkota.go.id/
30.Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
31.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan;
32.Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang didalamnya terpenuhi fungsi- fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, peindungan, sosialisasi dan Pendidikan reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
33.Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
34.Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
35.Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
36.Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan/lembaga.

BAB II

STRATEGI KLA

Pasal 2

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
b.peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi oleh:
1. 1.orang perseorangan;
2. 2.lembaga perlindungan Anak;
3. 3.lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.organisasi kemasyarakatan;
5. 5.lembaga pendidikan;
6. 6.Media Massa;
7. 7.Dunia Usaha; dan
8. 8.Anak.
c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak. https://jdih.tangerangkota.go.id/

BAB III

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.perencanaan KLA;
2. b.pra KLA;
3. c.pelaksanaan KLA; dan
4. d.evaluasi KLA.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, melakukan:
1. a.deklarasi;
2. b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
3. c.profil KLA.
(2)Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA dan menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.
(3)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
(4)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun oleh Daerah yang berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA serta ukurannya.

Pasal 5

(1)Keanggotaan Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: a.
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung; unsur masyarakat; a.
2. b.Media Massa;
3. c.Dunia Usaha; dan
4. d.perwakilan Anak.
(2)Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA. https://jdih.tangerangkota.go.id/
(3)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah.
(4)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. b.mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. c.mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. e.membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
(5)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah pada tahap pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melakukan:

a.penilaian mandiri KLA; dan
b.penyusunan RAD KLA.

Pasal 7

(1)Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA.
(2)Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kelembagaan; dan
2. b.5 (lima) klaster Hak Anak.

Pasal 8

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a.Peraturan Daerah tentang KLA;
b.penguatan kelembagaan KLA; dan
c.peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 9

(1)Indikator atas 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Klaster hak sipil dan kebebasan memiliki indikator: https://jdih.tangerangkota.go.id/
  1. 1.Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  2. 2.ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
  3. 3.Pelembagaan partisipasi Anak.
2. b.Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif memiliki indikator:
  1. 1.pencegahan perkawinan usia Anak;
  2. 2.penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
  3. 3.pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
  4. 4.standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  5. 5.ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
3. c.Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan memiliki indikator:
  1. 1.persalinan di fasilitas kesehatan;
  2. 2.status gizi balita;
  3. 3.pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
  4. 4.fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  5. 5.lingkungan sehat; dan
  6. 6.ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
4. d.Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya memiliki indikator :
  1. 1.wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  2. 2.Sekolah Ramah Anak; dan
  3. 3.ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
5. e.Klaster perlindungan khusus memiliki indikator :
  1. 1.pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  2. 2.Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  3. 3.pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
  4. 4.pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  5. 5.pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  6. 6.pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  7. 7.penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
  8. 8.Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
(2)Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ukuran dan nilai.
(3)Ketentuan mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 10

(1)Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai pemenuhan Hak Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(2)Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan koordinasi lintas sektor.
(3)RAD-KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…