DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan penguatan organisasi, pengembangan usaha Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global perlu dilakukan perubahan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN PT TANGERANG NUSANTARA GLOBAL Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendirian PT Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global, yang selanjutnya disebut PT TNG (Perseroda).

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)PT TNG (Perseroda) mempunyai tempat kedudukan di Daerah .
(2)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat PT TNG (Perseroda).

3.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kepemilikan saham PT TNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus); dan
2. b.Pihak Ketiga sebesar 1 % (satu perseratus).
(2)Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BUMD lainnya, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kegiatan usaha PT TNG (Perseroda) yaitu Jasa layanan dan kegiatan usaha Perseroda Tangerang Nusantara Global meliputi kegiatan:

a.infrastruktur;
b.jasa keuangan dan permodalan;
c.telekomunikasi;
d.perparkiran;
e.perdagangan dan jasa;
f.pariwisata;
g.jasa konsultansi; dan/atau
h.properti;
1. 5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PT TNG (Perseroda) dapat melakukan penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan analisis kelayakan bidang usaha.
(2)Penambahan dan/atau pengurangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

6.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)PT TNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membuka cabang di dalam negeri atau di luar negeri.
(2)Kedudukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

7.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PT TNG (Perseroda) dapat mendirikan anak perusahaan.
(2)Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis investasi yang disusun oleh ahli yang independen di bidang investasi.
(3)Setiap pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan sebutan Kota Tangerang pada akhir nama anak perusahaan.
(4)Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.
(5)Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PT TNG (Perseroda) dapat bermitra dengan:
1. a.BUMN;
2. b.BUMD; dan/atau
3. c.badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
  1. 8.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT TNG (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
(2)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.
(3)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada PT TNG (Perseroda).
(4)Ketentuan mengenai perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

9.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
(3)Untuk membentuk anak perusahaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada PT TNG (Perseroda).

10.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT TNG (Perseroda).
(2)RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(4)RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu jika diperlukan.

11.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…