menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir https://jdih.tangerangkota.go.id/ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6.Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 10);
7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor
13);
8.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2009 dan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 16);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota https://jdih.tangerangkota.go.id/ Tangerang Tahun 2011 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTATANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.