DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penambahan PMP Daerah Pada BUMD; 3. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal; 4. Serah Terima Barang Milik Daerah; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir https://jdih.tangerangkota.go.id/ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6.Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 10);
7.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 13);
8.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2009 dan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 16);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota https://jdih.tangerangkota.go.id/ Tangerang Tahun 2011 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTATANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAHPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. https://jdih.tangerangkota.go.id/
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMP Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
8.Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disebut PT. TNG adalah badan usaha milik daerah Kota Tangerang yang di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

Pasal 2

Penambahan PMP Daerah kepada BUMD bertujuan untuk :

a.meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.meningkatkan perolehan laba dan/atau keuntungan;
c.meningkatkan kepemilikan modal pada BUMD;
d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
e.meningkatkan PAD.

BAB II

PENAMBAHAN PMP DAERAH PADA BUMD https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan PMP Daerah pada BUMD.
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.PDAM; dan
2. b.PT. TNG

Pasal 4

Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020 telah melakukan PMP Daerah kepada PDAM dengan nilai sebesar Rp50.632.342.054,00 (Lima puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menambahkan PMP Daerah kepada PDAM dalam bentuk barang milik Daerah sebesar Rp40.104.537.431,10 (Empat puluh miliar seratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah koma sepuluh sen).
(2)Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan perpipaan air minum bagi masyarakat yang rinciannya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Dengan Penambahan PMP Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), maka Jumlah PMP Daerah kedalam modal PDAM seluruhnya menjadi sebesar Rp90.736.879.485,10 (Sembilan puluh miliar tujuh ratus https://jdih.tangerangkota.go.id/ tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma sepuluh sen).

Pasal 6

Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020 telah melakukan PMP Daerah pada PT. TNG sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menambahkan PMP Daerah ke dalam modal PT. TNG dalam bentuk Barang milik Daerah sebesar Rp27.375.314.482,80 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh rupiah).
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.20 (dua puluh) unit bus sedang; dan
2. b.80 (delapan puluh) unit bus kecil.
(3)Rincian jenis dan nilai Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Dengan penambahan PMP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah PMP Daerah pada PT. TNG adalah sebesar Rp47.375.314.482,80 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh Rupiah). https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 8

(1)Penambahan PMP Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Penambahan PMP Daerah kepada PT. TNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penambahan PMP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Penambahan PMP Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipergunakan untuk Peningkatan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
(2)Pelaksanaan Penambahan PMP Daerah pada PT.TNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan untuk pengelolaan angkutan transportasi.

BAB IV

SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

Serah terima Barang Milik Daerah yang menjadi objek Penambahan PMP Daerah pada :

a.PDAM dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
b.PT.TNG dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah https://jdih.tangerangkota.go.id/ Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanan PMP Daerah kepada PDAM dan PT.TNG.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM dan Komisaris PT.TNG.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…