DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tugas dan Wewenang; Bab III Koperasi; Bab IV Pemberdayaan; Bab V Perlindungan; Bab VI Perizinan; Bab VII Pendidikan dan Pelatihan; Bab VIII Dekopinda; Bab IX Pelaporan; Bab X Pendanaan; Bab XI Sanksi Administratif; Bab XII Pembinaan dan Pengawasan; dan Bab XIII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran strategis Koperasi perlu dioptimalkan melalui upaya pemberdayaandan pelindungan oleh pemerintah daerah, sehingga koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;
c.bahwa demi terciptanya kepastian hukum, dibutuhkan pengaturan dalam pemberian pemberdayaandan pelindungan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamh uruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentangPemberdayaandan PelindunganKoperasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-UndangNomor 2 Tahun 1993 tentangPembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1993 Nomor18, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3518);
3.Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); https://jdih.tangerangkota.go.id/
4.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun 2015tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor 58, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6619); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALIKOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAANDAN PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalahWali Kota sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjaditugasdaerahotonom.
3.Wali Kota adalahWali Kota Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalahunsurpembantuWali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6.Koperasiadalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangatau badan hukumKoperasidenganmelandaskankegiatannyaberdasarkanprinsipKoper asisekaligussebagaigerakanekonomirakyat yang berdasarkanatasasaskekeluargaan.
7.Prinsip Syariah adalahprinsiphukum Islam dalamkegiatanKoperasiberdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memilikipenetapan fatwa di bidang syariah. https://jdih.tangerangkota.go.id/
8.Koperasi Primer adalahKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9.KoperasiSekunderadalahKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukumKoperasi.
10.KoperasiSimpanPinjamyang selanjutnyadisebut KSP adalahKoperasi yang melaksanakankegiatanusahanyahanyausahasimpanpinjam.
11.Unit SimpanPinjamyang selanjutnyadisebut USP Koperasiadalah unit usahaKoperasi yang bergerak di bidangusahasimpanpinjamsebagaibagiandarikegiatanUsaha Koperasi yang bersangkutan.
12.KoperasiSimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnyadisingkat KSPPS adalahKoperasi yang kegiatanusahasimpan, pinjam dan pembiayaansesuaiprinsip syariah, termasukmengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
13.Unit SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnyadisebut USPPS Koperasiadalah unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidangusahasimpan, pinjam dan pembiayaansesuaiprinsip syariah, termasukmengelola zakat, infak, sedekah, dan wakafsebagaibagiandarikegiatanUsaha Koperasi yang bersangkutan.
14.Pemberdayaanadalahupaya yang dilakukanPemerintah Daerah secarabersinergidalambentukpenumbuhaniklim dan pengembanganUsahasehinggamamputumbuh dan berkembangmenjadiusaha yang tangguh, sehat dan mandiri.
15.Pelindunganadalahsegalaupaya yang menjaminadanyakepastianhukumuntukmemberikanpelindungankepadaK operasi.
16.Inkubasiadalahsuatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembanganyangdiberikan oleh lembagainkubatorkepadapesertainkubasi.
17.SistemPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik (Online Single Submission) yang selanjutnyadisingkatSistemOSS adalahsistemelektronikterintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untukPenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko.
18.Perizinanberusahaadalahlegalitas yang diberikankepadapelakuusahauntukmemulai dan menjalankanusaha dan/ataukegiatannya.
19.AnggotaKoperasi yang selanjutnyadisebutAnggotaadalahmasyarakat yang telahbergabungdalamKoperasiberdasarkanperaturanperundang- undangan dan tercantumdalamAnggaran Dasar/AnggaranRumahTanggaKoperasi, yang berkedudukansebagaipemilik dan penggunajasaKoperasi.
20.Pendidikan dan Pelatihanadalahupaya yang dilakukansecaraterarah dan berkesinambunganuntukmeningkatkankualitas dan kapasitasdalamrangkameningkatkankompetensisumberdayamanusiaKope rasi.
21.PengawasanKoperasiyang selanjutnyadisebutPengawasanadalahkegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangikoperasiuntukmengawasi dan memeriksakoperasi agar kegiatandiselenggarakandenganbaiksesuaidenganperaturanperundang- undangan.
22.PengawasKoperasiadalahPejabatFungsionalPengawasKoperasi dan PNS non-PejabatFungsionalPengawasKoperasi yang ditetapkandalamjangkawaktutertentu yang mempunyairuanglingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan https://jdih.tangerangkota.go.id/ hakuntukmelakukankegiatanPengawasanKoperasi.
23.Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilihmelaluikeputusanrapatAnggota yang menjalankantugas dan fungsisebagaipengawas syariah.
24.Dewan Koperasi IndonesiaDaerah yang selanjutnyadisebutDekopindaadalahorganisasi yang didirikandari dan oleh Gerakan Koperasiuntukmemperjuangkankepentingan dan menyalurkanaspirasiKoperasi di Daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dalammelakukanPemberdayaandan PelindunganKoperasi di Daerahbertugas:
1. a.menyusun rencana strategis;
2. b.menyusun rencana kerja;
3. c.menyusunrencanatahunan;
4. d.menyusunkebijakanPemberdayaan dan Perlindungan;
5. e.menetapkan kriteria, standar, dan prosedurPemberdayaan dan Perlindungan; dan
6. f.melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalammelaksanakantugassebagaimanadimaskuddalamPasal 2 berwenang:

a.memberikanpeluangusahabagiKoperasi;
b.menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi;
c.menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam;
d.melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
e.melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi; dan
f.melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi.

Pasal 4

Ruang lingkupdalamPeraturan Daerah inimeliputi:

a.Koperasi;
b.Pemberdayaan;
c.Pelindungan;
d.Perizinan;
e.Dekopinda;
f.Pelaporan;
g.Pendanaan;
h.Sanksiadministratif; dan
i.Pembinaan dan pengawasan. https://jdih.tangerangkota.go.id/ Umum Pasal 5

(1)Koperasiterdiriatas:
1. a.Koperasiyang menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsipKonvensional; dan
2. b.Koperasi yang menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsip Syariah.
(2)Koperasi yang menjalankankegiatanusahaberdasarkanprinsip syariah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf b harusmencantumkan kata Syariah dalampenamaanKoperasi.
(1)KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5dapatberbentuk:
1. a.Koperasi Primer; dan
2. b.KoperasiSekunder.
(2)KoperasiPrimer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(3)KoperasiSekundersebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

BAB III

KOPERASI

Pasal 7

(1)PembentukanKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5diawalidenganr apatpembentukanKoperasi yang dihadiri oleh pendiri.
(2)RapatpembentukanKoperasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatdilakukansecara daring dan/atau luring.
(3)Hasil rapatpembentukansebagaimanadimaksud pada ayat (2) dinyatakandenganberita acara yang ditandatangani oleh pimpinanrapat, dalambentukparafatautandatangandengantintabasahatauelektronik.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukanpembinaan dan pendampinganbagikelompokmasyarakat yang akanmembentukKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal7.
(2)Ketentuanmengenaibentuk dan tata carapendampingansebagaimanadimaksud pada ayat (1) diaturdenganPeraturanWali Kota.

Pasal 9

PembentukanKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5dilakukandenganakt apendirian yang memuatAnggaran Dasar. https://jdih.tangerangkota.go.id/

Pasal 10

Anggaran Dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal9memuatsekurang- kurangnya:

a.daftar namapendiri;
b.nama dan tempatkedudukan;
c.maksud dan tujuansertabidangusaha;
d.ketentuanmengenaikeanggotaan;
e.ketentuanmengenairapatanggota;
f.ketentuanmengenaipengelolaan;
g.ketentuanmengenaipermodalan;
h.ketentuanmengenaijangkawaktuberdirinya;
i.ketentuanmengenaipembagiansisahasilusaha; dan
j.ketentuanmengenaisanksi.

Pasal 11

KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5memperoleh status badan hukum pada tanggalditerbitkansuratkeputusan Menteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidanghukum dan hakasasimanusiatentangpengesahan badan hukumkoperasi.

a.Koperasikonsumen;
b.Koperasiprodusen;
c.Koperasijasa;
d.Koperasipemasaran; dan
e.Koperasi simpan pinjam.

Pasal 13

KoperasikonsumensebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf a menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di bidangpenyediaanbarangkebutuhanAnggota dan non Anggota.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…