DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 menjadi Peraturan Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar layanan persampahan tetap terlaksana dengan baik sehingga kebersihan Kota Tangerang tetap terjaga dan terpelihara, maka tarif retribusi persampahan/kebersihan perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 2 diubah, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 2a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Wali Kota adalah Wali kota Tangerang.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan persampahan di Kota Tangerang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan di Kota Tangerang .
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn
7.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
10.Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan usaha lainnya.
11.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
12.Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau Badan.
13.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
14.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16.Perusahaan Outsourcing adalah Pihak Ketiga yang melakukan perjanjian kerjasama dengan subyek retribusi.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
18.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.
2.Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS atau ke TPST;
2. b.pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur tarif diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan.
(2)Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Sampah Rumah Tangga;dan
2. b.Sampah Non Rumah Tangga.
(3)Struktur dan Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali;
(2)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 19 September 2018 WALI KOTA TANGERANG, Cap/Ttd ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkandi Tangerang Pada tanggal 19 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 7 C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN A. UMUM Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di daerah dan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, baik untuk tujuan kepentingan umum maupun untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas, maka retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dipandang perlu ditingkatkan mutu dan pelayanannya sehingga pihak wajib retribusi dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta merasakan manfaat dari penyetoran retribusi itu sendiri. Sehubungan dengan maksud diatas maka peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang diiringi dengan peningkatan tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, sehingga diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini didasarkan pa d a asas :

1.pengelolaan mulai dari sumber;
2.penghasil sampah membayar;
3.produk ramah lingkungan;
4.internalitas biaya pengelolaan sampah;
5.pembangunan berkelanjutan;
6.kehati-hatian awal;
7.pendayagunaan dan pemanfatan sampah; dan
8.transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPn Bahwa retribusi pelayanan persampahan / kebersihan telah diatur dalam perda nomor 1 tahun 2011 namun seiring dengan semakin meningkatnya penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan peninjuan kembali terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…