DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tangerang

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah sakit Daerah sebagai salah satu unit pelaksana teknis pada perangkat daerah yang mempunyai karakteristik organisasi yang sangat kompleks, sehingga memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah;
c.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturann Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit Daerah dengan perkembangan regulasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; https://jdih.tangerangkota.go.id/
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah https://jdih.tangerangkota.go.id/ dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat: https://jdih.tangerangkota.go.id/
1. a.Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus; dan
2. b.Pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional guna memberikan layanan kesehatan secara profesional.
(1a)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah, dan bidang kepegawaian.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dipimpin oleh Direktur.
(3)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1a) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah dari Direktur kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: https://jdih.tangerangkota.go.id/
1. a.laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang Milik Daerah;
2. b.laporan pelaksanaan pengelolaan bidang kepegawaian; dan
3. c.laporan pelaksanaan tata kelola klinis.
  1. 3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat

(6), ayat (7), dan ayat (9) diubah, dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Wali Kota dan Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A dan Kelas B, merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas C, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A dan Kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, dan direktur rumah sakit Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. https://jdih.tangerangkota.go.id/
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Subbagian Pada Inspektorat, Kepala Subbagian pada Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas Dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi Pada Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Dihapus
(9)Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.
(2)Anggaran penyelenggaraan fungsi rumah sakit Daerah bersumber pada Anggaran BLUD, APBD dan sumber- sumber anggaran lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 16 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021. https://jdih.tangerangkota.go.id/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 18 Desember 2020 WALI KOTA TANGERANG, cap/ttd ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 18 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, cap/ttd HERMAN SUWARMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (7,49/2020) https://jdih.tangerangkota.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing Daerah.Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional,proporsional, efektif dan efesien. Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan Organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Lebih lanjut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada https://jdih.tangerangkota.go.id/ Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksanafungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban yang disampaikan tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan lebih lanjut mengenai lembaga rumah sakit umum Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang menbidangi urusan di bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini, menetapkan lembaga rumah sakit umum Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja lembaga rumah sakit umum Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. https://jdih.tangerangkota.go.id/ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 https://jdih.tangerangkota.go.id/

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…