DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; Bab III Tata Tempat; Bab IV Tata Upacara; Bab V Tata Penghormatan; Bab VI Tata Pakaian; Bab VII Pendanaan; dan Bab VIII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh di daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); https://jdih.tangerangkota.go.id/ 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG dan WALI KOTA TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Tangerang. https://jdih.tangerangkota.go.id/ 3
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5.Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tangerang.
6.Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tangerang.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tangerang.
8.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah, atau Masyarakat.
9.Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang.
10.Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang adalah kedudukan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara negara dan resmi dan/atau pertemuan resmi.
11.Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang dan/atau pejabat pemerintahan daerah serta undangan lain.
12.Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota Tangerang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang, pimpinan organisasi kemasyarakatan daerah, pimpinan organisasi kampus, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
13.Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang.
14.Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi; https://jdih.tangerangkota.go.id/ 4
15.Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang- undang.
16.Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negqara dan undangan lain.

Pasal 2

Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diatur berdasarkan asas :

a.kebangsaan;
b.ketertiban dan kepastian hukum;
c.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
d.timbal balik.

Pasal 3

Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan tujuan untuk :

a.memberikan penghormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukan dalam pemerintahan, dan masyarakat;
b.memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku di Daerah dan secara nasional; dan
c.menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar daerah, antar suku, antar agama dan/atau bangsa.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup dari Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara; atau
3. c.Tata Penghormatan.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
(2)Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(3)Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara https://jdih.tangerangkota.go.id/ 5 Kenegaraan atau Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
(4)Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

Pasal 6

Acara Kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh panitia Pemerintah Daerah yang ditunjuk olehWali Kota.

Pasal 7

Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol Sekretariat DPRD dan/atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 8

(1)Tata Tempat dalam Acara Resmi ditentukan dengan urutan:
1. a.Wali Kota;
2. b.Wakil Wali Kota;
3. c.mantan Wali Kota dan mantan wakil Wali Kota;
4. d.Ketua DPRD;
5. e.Wakil Ketua DPRD;
6. f.sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri;
7. g.pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPRD;
8. h.anggota DPRD;
9. i.pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
10. j.asisten sekretaris daerah, kepala badan, kepala dinas, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia, ketua komisi pemilihan umum;
11. k.kepala instansi vertikal, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
12. l.kepala bagian, camat, dan pejabat eselon III; dan
13. m.lurah dan pejabat eselon IV.
(2)Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu hadir dalam Acara Resmi, para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu. https://jdih.tangerangkota.go.id/ 6

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 9

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

a.Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
b.hari besar nasional; dan
c.hari ulang tahun lahirnya Daerah.

Pasal 10

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

a.tata urutan dalam upacara bendera;
b.tata bendera negara dalam upacara bendera;
c.tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
d.tata pakaian dalam upacara bendera.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…